Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan perlakuan khusus untuk kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan cakupan relaksasi menyentuh plafon hingga Rp10 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Rabu (10/12/2025) setelah OJK mengumpulkan data dan melakukan asesmen langsung di wilayah bencana.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada kemampuan bayar debitur.

“Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” ujar Mahendra dalam RDK OJK, Kamis (11/12/2025).

Mahendra menjelaskan bahwa perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana, atau yang dikenal sebagai POJK Bencana.

Kebijakan ini berlaku bagi perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga penyelenggara fintech peer-to-peer lending.

Adapun cakupan perlakuan khusus yang diberikan OJK meliputi empat poin utama. Pertama, untuk plafon kredit atau pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pada fintech lending, restrukturisasi dapat dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah dari fasilitas sebelumnya.

"Penetapan relaksasi tersebut berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan 10 Desember 2025," sebutnya.

Mahendra menegaskan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah terdampak untuk kembali memulihkan kegiatan ekonominya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberi perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan itu ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK yang berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun mulai 10 Desember 2025.

Pemberian keringanan itu mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui pengumpulan data di wilayah bencana dan asesmen yang menunjukkan bencana memengaruhi perekonomian di sana. Hal tersebut membuat debitur mengalami permasalahan pembayaran.

"Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah," terang OJK dalam keterangan resmi, Kamis (11/12).

Adapun tata cara perlakuan khusus tersebut meliputi kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro hingga Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur, meliputi beberapa poin. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Lebih lanjut, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi bergerak cepat. Dalam hal ini, Industri asuransi diminta segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana.

Kemudian, asuransi juga diinstruksikan untuk menyederhanakan proses klaim, pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan jika diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan ke nasabah, berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, hingga melaporkan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN tengah melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perseroan akan menyiapkan langkah restrukturisasi atau pemberian keringanan kredit bagi debitur yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus.

Adapun kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

“Kami menyadari, saat ini cash flow nasabah pasti terganggu sehingga kami mempertimbangkan untuk membantu meringankan, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan regulator,” ujar Ramon kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dia menjelaskan BTN masih terus melakukan pendataan dan pengkajian terhadap nasabah yang terdampak sebelum memberikan perlakuan khusus.

Di sisi lain, perseroan juga mulai menerjunkan relawan untuk mendukung kebutuhan darurat bencana serta membantu pemulihan layanan bank di wilayah tersebut. BTN juga menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami turut berduka dan prihatin atas bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan BTN hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana,” ujarnya.

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi terkait bencana yang terjadi di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” sebut Dian kepada Bisnis.

Dian menyampaikan OJK sebenarnya telah memiliki payung regulasi yaitu POJK 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana alias POJK Bencana untuk merespons kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Aturan tersebut diterbitkan pada 2022 dan mengatur kebijakan sektor jasa keuangan dalam situasi bencana, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kepada debitur terdampak.

Kebijakan itu dapat mencakup penyesuaian penilaian kualitas aset tertentu hingga restrukturisasi kredit apabila evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya dukungan tambahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“POJK terkait kebijakan dalam situasi bencana sudah kita keluarkan tahun lalu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

Di dalam ringkasan POJK tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan karena Indonesia kerap dilanda bencana alam maupun nonalam yang dapat mengganggu kinerja pelaku industri keuangan dan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Regulasi tersebut berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, industri pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu yang berhak menerima perlakuan khusus beserta jangka waktu pemberlakuannya.

Untuk perbankan, aturan ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, serta pemberian kredit baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit yang dinilai terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mendorong perhatian terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, terutama kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam kondisi bencana seperti ini, terdapat regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Aturan ini menyediakan ruang kebijakan bagi perbankan untuk memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang berada di area terdampak.

POJK tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa bencana alam maupun nonalam dapat menimbulkan kerugian signifikan terhadap perekonomian daerah, dan perlakuan khusus diperlukan untuk mendukung pemulihan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah dan sektor tertentu sebagai wilayah terdampak bencana, yang kemudian menjadi dasar penerapan perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Sektor perbankan memperoleh pengaturan yang rinci melalui Bab III POJK 19/2022. Semua bank dapat menerapkan perlakuan khusus kepada debitur pada daerah terdampak bencana. Bank yang dimaksud adalah baik bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perlakuan tersebut mencakup kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi, dengan tetap menerapkan manajemen risiko bank sebagaimana aturan OJK mengenai manajemen risiko.

Salah satu ketentuan paling krusial dalam aturan ini adalah mekanisme penyederhanaan penetapan kualitas aset untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain bagi debitur di wilayah terdampak dengan plafon paling banyak Rp10 miliar.

Berdasarkan Pasal 6, penetapan kualitas untuk BUK, BUS, dan UUS dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Ketentuan yang sama berlaku bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Plafon Rp10 miliar tersebut berlaku untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Dalam kondisi normal, penetapan kualitas kredit mengharuskan bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai faktor seperti prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan bayar debitur. Namun, melalui perlakuan khusus ini, penilaian dapat dipusatkan pada ketepatan pembayaran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi debitur yang usaha atau aktivitas ekonominya terdampak langsung oleh bencana.

POJK 19/2022 juga memberikan ketentuan penting terkait restrukturisasi. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat langsung ditetapkan lancar sejak restrukturisasi dilakukan, tanpa batasan plafon.

Restrukturisasi dapat diterapkan baik pada kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk BPR dan BPRS, kredit yang direstrukturisasi bahkan dikecualikan dari perlakuan akuntansi restrukturisasi sebagaimana ketentuan akuntansi yang berlaku.

Bank juga memperoleh fleksibilitas dalam mekanisme persetujuan restrukturisasi. Dalam POJK dijelaskan bahwa penyesuaian mekanisme dapat dilakukan, misalnya mendelegasikan kewenangan atau melakukan persetujuan secara kolektif, selama tetap menjaga objektivitas, independensi, dan kewajaran.

Selain perlakuan atas kredit eksisting, bank juga diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana. Penetapan kualitas fasilitas baru ini dilakukan terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Untuk kredit atau pembiayaan baru dengan plafon hingga Rp10 miliar, kualitas dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan penyederhanaan sebagaimana Pasal 6 dan 7. Di sisi lain, untuk fasilitas di atas Rp10 miliar, penetapan kualitas kembali mengikuti peraturan umum mengenai penilaian kualitas aset.

Seluruh ketentuan ini berlaku setelah OJK secara resmi menetapkan daerah tertentu sebagai wilayah terdampak bencana. POJK juga menegaskan bahwa perlakuan khusus diterapkan sebagai langkah mitigasi yang tetap memegang prinsip kehati-hatian, dan dirancang untuk membantu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat serta stabilitas sektor perbankan.

Dengan situasi banjir di Sumatra, aturan dalam POJK 19/2022 menjadi pedoman utama bagi perbankan dalam memberikan dukungan kepada debitur yang terdampak serta memastikan sektor keuangan tetap stabil di tengah kondisi darurat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi terkait bencana yang terjadi di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Dian kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Adapun saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.