#30 tag 24jam
OJK Relaksasi Kredit Korban Banjir, Ini Respons Bankir
OJK memberikan relaksasi kredit bagi korban banjir di Sumatra, disambut positif oleh bank seperti CIMB Niaga dan Bank Mandiri untuk percepat pemulihan ekonomi. [507] url asal
#ojk-relaksasi-kredit #relaksasi-kredit-banjir #kredit-korban-banjir #ojk-kebijakan-kredit #kredit-bencana-sumatra #bankir-tanggapi-ojk #cim-niaga-relaksasi #bank-mandiri-relaksasi #kebijakan-ojk-2025
(Bisnis.Com - Finansial) 12/12/25 13:01
v/70537/
Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank Tanah Air siap memberikan dukungan atas kebijakan relaksasi kredit yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa CIMB Niaga siap membantu nasabah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra, terutama setelah adanya relaksasi dari OJK.
“Kami tanggapi dengan positif [kebijakan relaksasi] OJK untuk relaksasi nasabah lending yang terkena bencana,” kata Lani di Kantor CIMB Niaga, dikutip pada Jumat (12/12/2025).
CIMB Niaga sendiri telah melakukan assessment. Hasil assessment menunjukkan bahwa dampak bencana tersebut terhadap bank swasta terbesar kedua di Indonesia ini tidak terlalu besar.
“Kami lihat secara total lending di sana tidak besar, sehingga dampaknya kurang daripada 2%,” ujarnya.
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan relaksasi yang ditetapkan oleh OJK.
Menurutnya, relaksasi yang ditetapkan pemerintah merupakan respons cepat dalam mengakselerasi pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.
“Tindak lanjut terhadap arahan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi internal yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Adhika dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (12/12/2025).
Adhika menuturkan, Bank Mandiri tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemetaan ini lanjut dia, dilakukan guna menentukan langkah mitigasi risiko yang paling sesuai dengan ketentuan regulator.
Bank dengan logo pita emas ini juga terus menjaga koordinasi dengan OJK serta berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana. Tujuannya agar setiap opsi relaksasi dapat diarahkan secara hati-hati dan tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Untuk diketahui, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebijakan yang ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK ini berlaku dalam jangka waktu hingga 3 tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.
“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).
Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).
Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.
Berikut Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana:
- Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;
- Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan
- Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).
OJK Longgarkan Kewajiban Pelaporan Bank di Wilayah Terdampak Bencana
OJK memberikan relaksasi pelaporan bagi bank di Sumatera yang terdampak bencana, memperpanjang tenggat waktu pelaporan dan memberikan perlakuan khusus kredit hingga Rp10 miliar. [491] url asal
#ojk-pelaporan-bank #ojk-relaksasi-bencana #pelaporan-bank-bencana #ojk-sumatera-bencana #kebijakan-ojk-bencana #ojk-debitur-terdampak #ojk-relaksasi-kredit #ojk-perbankan-bencana #ojk-pelaporan-sumate
(Bisnis.Com - Finansial) 11/12/25 19:48
v/69753/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan serangkaian kemudahan dan relaksasi pelaporan bagi industri perbankan yang berada di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Adapun kebijakan ini diambil untuk memastikan operasional perbankan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi darurat yang saat ini dihadapi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut OJK terkait pemberian perlakuan khusus bagi debitur maupun pelaku industri yang terkena dampak bencana banjir dan longsor.
“Terkait terjadinya bencana di beberapa wilayah di Sumatera, OJK mengambil kebijakan pemberian kemudahan dan relaksasi bagi industri dan debitur yang terdampak,” ujar Dian dalam RDKB OJK, Kamis (11/12/2025).
Sebagai bentuk relaksasi, OJK memperpanjang tenggat waktu pelaporan bagi perbankan di wilayah yang terdampak. Untuk bank umum, pelaporan data bulan November 2025 yang semestinya jatuh pada 8 Desember 2025 diundur menjadi 22 Desember 2025. Adapun pelaporan yang jatuh pada 15 Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Desember 2025.
Sementara itu, bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pelaporan berkala bulanan periode November 2025 yang jatuh pada 10 Desember 2025 diundur menjadi 24 Desember 2025. Untuk pelaporan rencana bisnis yang sebelumnya harus disampaikan pada 15 Desember 2025, OJK memberikan kelonggaran hingga 31 Desember 2025.
Adapun, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut menyampaikan bahwa OJK menetapkan kebijakan perlakuan khusus untuk kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan cakupan relaksasi menyentuh plafon hingga Rp10 miliar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Rabu (10/12/2025) setelah OJK mengumpulkan data dan melakukan asesmen langsung di wilayah bencana.
Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada kemampuan bayar debitur.
“Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” ujar Mahendra.
Mahendra menjelaskan bahwa perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana, atau yang dikenal sebagai POJK Bencana.
Kebijakan ini berlaku bagi perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga penyelenggara fintech peer-to-peer lending.
Adapun cakupan perlakuan khusus yang diberikan OJK meliputi empat poin utama. Pertama, untuk plafon kredit atau pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar.
Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pada fintech lending, restrukturisasi dapat dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.
Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah dari fasilitas sebelumnya.
"Penetapan relaksasi tersebut berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan 10 Desember 2025," sebutnya.
Mahendra menegaskan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah terdampak untuk kembali memulihkan kegiatan ekonominya.
OJK Berlakukan Relaksasi Kredit hingga Rp10 Miliar bagi Korban Banjir Sumatra
OJK menerapkan relaksasi kredit hingga Rp10 miliar bagi debitur terdampak bencana di Sumatra untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mencegah dampak sistemik. [294] url asal
#ojk-relaksasi-kredit #bencana-sumatra #kredit-hingga-rp10-miliar #kebijakan-ojk #dampak-bencana-ekonomi #mitigasi-risiko-bencana #pojk-bencana #kredit-restrukturisasi #fintech-lending-bencana #pembiay
(Bisnis.Com - Finansial) 11/12/25 14:31
v/69171/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan perlakuan khusus untuk kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan cakupan relaksasi menyentuh plafon hingga Rp10 miliar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kebijakan ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Rabu (10/12/2025) setelah OJK mengumpulkan data dan melakukan asesmen langsung di wilayah bencana.
Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi daerah dan berdampak pada kemampuan bayar debitur.
“Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” ujar Mahendra dalam RDK OJK, Kamis (11/12/2025).
Mahendra menjelaskan bahwa perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana, atau yang dikenal sebagai POJK Bencana.
Kebijakan ini berlaku bagi perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, hingga penyelenggara fintech peer-to-peer lending.
Adapun cakupan perlakuan khusus yang diberikan OJK meliputi empat poin utama. Pertama, untuk plafon kredit atau pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar.
Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pada fintech lending, restrukturisasi dapat dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.
Ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah dari fasilitas sebelumnya.
"Penetapan relaksasi tersebut berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan 10 Desember 2025," sebutnya.
Mahendra menegaskan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah terdampak untuk kembali memulihkan kegiatan ekonominya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)