Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut (Perseroda) turut memperkuat penanganan bencana di Sumatra Utara dengan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana senilai Rp4,46 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut.

Pemimpin Unit CSR Bank Sumut Rizaldi mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari Program Kemitraan Pilar Sosial Bank Sumut yang diharapkan dapat mendukung operasional BPBD terutama saat proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

“Bank Sumut ingin ikut berkontribusi dalam mendukung kesiapsiagaan penanganan bencana di Sumatra Utara. Kami berharap bantuan ini bisa membantu petugas bergerak lebih cepat saat dibutuhkan masyarakat,” ujar Rizaldi mewakili dirut Bank Sumut dalam penyerahan bantuan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Adapun jenis bantuan yang diserahkan antara lain terdiri dari 5 (lima) unit perahu karet, lima unit mesin perahu 18HP, empat unit perahu rafting, dua unit perahu Hypalon kapasitas 10 orang, dua unit mobil pikap Isuzu Traga, dan dua unit truk enam roda.

Adapula tiga unit tenda pleton, 25 unit jetshooter (pompa punggung untuk pemadaman kebakaran), dan 27 unit velbed (tempat tidur lipat dalam kondisi darurat).

Rizaldi menyebut program bantuan ini menjadi bentuk sinergi antara Bank Sumut dan Pemprov Sumut dalam mendukung pelayanan kemanusiaan.

“Keberadaan sarana pendukung menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat respons di lapangan, khususnya ketika akses menuju lokasi terdampak cukup sulit dijangkau,” tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengapresiasi dukungan yang diberikan Bank Sumut melalui dana CSR perusahaan.

Tambahan armada dan perlengkapan itu disebutnya akan memperkuat layanan kebencanaan BPBD Sumut, terutama untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses saat kondisi darurat.

“Terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menyalurkan bantuan melalui dana CSR. Secara kualitas, bantuan ini sangat baik dan mendukung operasional kebencanaan di Sumatra Utara,” kata Tuahta.

Tuahta mengatakan bantuan sarana kebencanaan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung proses evakuasi korban, distribusi logistik, operasional posko darurat, hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana.

Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan melalui program Mandiri Tanggap Bencana bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4).

Bantuan berupa berbagai kebutuhan dasar disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat di masa tanggap darurat.

Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku Nunung Andreas Wisnu mengatakan, langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen perseroan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung upaya penanganan bencana.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara serta BPBD Kota Ternate agar distribusi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya, sebagai langkah antisipatif lanjutan, Bank Mandiri terus berkoordinasi memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak bencana. Upaya ini difokuskan melalui penyiagaan relawan tanggap darurat untuk terjun langsung di lokasi terdampak bencana.

Inisiatif yang menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terdampak di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Penyaluran tersebut difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak di masa tanggap darurat, dengan tetap menyesuaikan kondisi aktual di lapangan serta berkoordinasi bersama instansi terkait.

"Kami bersama relawan Mandirian terus memperkuat sinergi dengan BPBD, otoritas dan pemerintah di Sulawesi Utara maupun Maluku Utara, agar distribusi bantuan berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran. Dalam kondisi darurat seperti ini, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama," ujar Nunung, dalam keterangan resminya, Kamis (2/4).

Nunung menambahkan, penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial Bank Mandiri yang hadir tidak hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui dukungan nyata bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat.

Menurutnya, langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat penguatan ekosistem sosial yang tangguh melalui aksi kemanusiaan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan.

Selain itu, operasional jaringan kantor dan layanan Bank Mandiri di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara dipastikan tetap berjalan optimal pascagempa bumi yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan demikian, Bank Mandiri tetap dapat melayani kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat.

Nunung menyebutkan, perseroan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi operasional di lapangan guna memastikan layanan kantor cabang, ATM, serta kanal e-channel tetap dapat diakses dengan baik.

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesinambungan layanan di tengah situasi kebencanaan.

Bank Mandiri juga memastikan layanan digital seperti Livin' by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin' Merchant tetap beroperasi optimal untuk memenuhi kebutuhan transaksi finansial nasabah di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Upaya tersebut menjadi bagian dari sinergi yang terintegrasi untuk menjaga keandalan layanan sekaligus mendukung akselerasi yang bertumbuh dan menghadirkan keunggulan berkelanjutan bagi nasabah.

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank berlogo pita emas ini akan terus mengedepankan kesiapan operasional dan penguatan ekosistem layanan keuangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai kondisi.

"Bank Mandiri terus berkoordinasi dengan unit kerja terkait di wilayah terdampak untuk mengantisipasi perkembangan situasi serta memastikan respons yang cepat, terukur, dan tepat. Kami berupaya menjaga layanan tetap andal agar kebutuhan transaksi nasabah dan masyarakat di Sulawesi Utara serta Maluku Utara tetap dapat terpenuhi dengan baik," pungkas Nunung.

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulai tahap II untuk perbaikan rumah terdampak bencana dengan total mencapai Rp5,280 miliar di Provinsi Sumatra Barat.

Kepala BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan stimulan tahap II itu telah diserahkan kepada warga korban bencana di dua kabupaten di Sumbar yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan.

"Untuk Kabupaten Tanah Datar, bantuan diberikan pada 126 kepala keluarga (KK) penerima, dengan nilai bantuan mencapai Rp2,865 miliar. Adapun untuk Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan diberikan pada 103 KK dengan nilai bantuan total senilai Rp2,415 miliar," katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan sebelumnya pada tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak di 25 kabupaten/kota di Sumatra pada Februari lalu, yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan termasuk di Sumbar. Kemudian saat ini, bantuan disalurkan kepada 19 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut.

Dikatakannya dengan demikian, seluruh 14 kabupaten dan kota terdampak di Provinsi Sumbar telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang.

“Tentu saja ini bukan yang terakhir. Apabila nanti ada penambahan data yang diajukan, kami akan salurkan pada tahap berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya..

Suharyanto menjelaskan pemerintah memberikan beragam bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah.

Sementara itu, bagi rumah rusak berat, penanganan dilakukan melalui skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pemberian dana tunggu hunian (DTH).

Dia memastikan bahwa di Provinsi Sumbar saat ini tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda pengungsian. “Semuanya telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga/saudara sambil menerima DTH,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menyatakan bahwa fokus penanganan saat ini di Sumbar adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Beberapa kabupaten dan kota telah membangun huntap secara terpusat dengan kerja sama berbagai lembaga dan kementerian. Sedangkan huntap in situ (dibangun di lokasi rumah lama) akan ditangani langsung oleh BNPB.

“Pembangunan ini tidak menunggu Huntara selesai sepenuhnya, melainkan berjalan paralel. Masyarakat yang telah mengajukan lahan dapat segera dibangunkan hunian tetap,” sebut dia.

Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan bahwa program Desa Tangguh Bencana yang dihadirkan BNPB, merupakan bentuk mitigasi yang harus terus digalakkan. Dimana saat ini, terdapat sekitar 3.000 desa rawan bencana yang hampir setiap tahun terdampak.

Menurutnya wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas implementasi Destana. Meski demikian, jumlah desa yang telah memiliki program ini masih terbatas, baru sekitar 300 desa.

“Testimoni dari Bupati Tanah Datar menjadi masukan berharga bagi kita semua. Desa tangguh bencana terbukti sangat efektif. Di Tanah Datar, meskipun bencana sangat masif, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini salah satu bukti pentingnya mitigasi melalui program Desa Tangguh Bencana,” kata Suharyanto.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa meskipun wilayahnya mengalami dampak bencana yang masif, tidak tercatat adanya korban jiwa. Hal ini, menurutnya, didukung oleh keberhasilan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah berjalan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami telah dilatih oleh BNPB mengenai mitigasi dan evakuasi saat bencana. Begitu mendapat informasi dari BMKG, pemerintah daerah langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, program Tangguh Bencana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau dievakuasi,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strateginya adalah pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang digulirkan sejak 2012.

Desa tangguh mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisasi sumber daya masyarakat, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas untuk menekan risiko bencana.

Program ini dikelola oleh BNPB dan BPBD, dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

Sebelumnya dalam siaran pers BNPB, Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRPB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang hadir dalam acara serupa di Bireuen, Aceh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra.

“Kami akan berupaya secepat mungkin. Mohon kerja sama semua pihak. Kami juga telah menetapkan rencana induk tahap pertama untuk penanganan bencana Sumatera ini,” kata Pratikno.

Sebagai bagian dari program CSR 'Sumatra Disaster Relief: Clean Water for Aceh Tamiang, PT Dupoin Futures Indonesia membangun sumur bor di Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Program ini ditujukan untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor yang saat ini berada dalam fase rehabilitasi.

Dalam keterangan tertulisnya, sumur bor ini menjangkau sekitar 300 kepala keluarga (KK) atau sekitar 950 warga. Para warga ini mengalami kesulitan akses air bersih selama sekitar satu bulan pascabencana.

Proses pembangunan dilakukan selama tiga pekan sejak pertengahan Januari, diawali dengan uji geolistrik untuk menentukan titik air, kemudian pengeboran hingga kedalaman 40-60 meter.

Sumur bor tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 2.000 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kehadiran fasilitas air bersih diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih layak.

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan Herman mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Good Corporate Governance (GCG).

"Kami percaya keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Program ini menjadi wujud kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana," kata Gunawan.

Sementara itu Kepala Dusun Desa Cinta Raja, Salam Udin, mengatakan bantuan tersebut sangat membantu warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih.

Menurutnya selama satu bulan pascabanjir, masyarakat terpaksa menggunakan air seadanya termasuk air sisa banjir untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat bersyukur atas pembangunan sumur bor ini karena kini warga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti memasak, mencuci, dan beribadah dengan lebih layak," kata Salam.

Pembangunan fasilitas dilakukan di area Masjid Nurul Huda agar akses air dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh warga sekitar. Pengelolaan sumur dilakukan bersama masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dan perawatan fasilitas dalam jangka panjang.

Program ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam memberikan dampak sosial yang terukur di berbagai daerah. Perusahaan menilai akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan bantuan senilai Rp175,97 juta untuk korban bencana alam tanah gerak di Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut bantuan itu menjadi bentuk intervensi cepat dalam melindungi 532 jiwa yang terdampak fenomena geologi tersebut.

Dalam arahannya, Luthfi menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelamatan nyawa dan aset warga. Mengingat pergerakan tanah yang masih aktif di lereng dengan kemiringan 45 derajat, evakuasi menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar demi menghindari risiko fatal bagi 175 kepala keluarga di Dukuh Bojongsari.

"Untuk tanah gerak ini yang bisa dilakukan adalah memindah orang dan barang,” ujar Ahmad Luthfi saat memimpin Rapat Penanganan di Pondok Pesantren Bahrul Qur’an Al Munawir, Rabu (18/2/2026).

Luthfi juga menginstruksikan warga untuk tetap di pengungsian hingga situasi dinyatakan aman secara teknis oleh otoritas terkait.

Guna mendukung operasional harian para pengungsi, Gubernur telah menyalurkan total bantuan senilai Rp175,97 juta yang bersumber dari alokasi lintas sektoral.

Dana tersebut dikucurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan logistik dasar tetap terjaga.

Pasca-evakuasi, perhatian juga mulai beralih pada stabilitas kesehatan di posko pengungsian. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Kusminar menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap munculnya penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak menentu.

"Kalau ada bencana seperti ini, kita khawatir muncul penyakit akibat kondisi lingkungan maupun trauma. Karena itu, kami siapkan layanan dokter spesialis dan posko 24 jam," tegas Yunita.

Penyiapan fasilitas medis ini mencakup pengerahan mobil spesialis keliling yang menjangkau titik-titik pengungsian secara rutin setiap harinya.

Senada dengan hal tersebut, dr. Irfan Zaki Nugroho, dokter spesialis anak dari RSUD Moewardi, mengungkapkan temuan klinis terkini di lapangan.

Sebagian besar anak-anak di pengungsian mulai mengeluhkan gejala Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), batuk, dan pilek yang dipicu oleh cuaca dingin ekstrem.

"Selain ISPA, tenaga medis juga menemukan beberapa anak menunjukkan tanda-tanda anemia serta masalah kesehatan gigi," ungkap dr. Irfan.

Sebagai langkah preventif, Dinas Kesehatan telah meningkatkan suplai nutrisi khusus melalui penyediaan bubur bayi, biskuit, dan susu tambahan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merancang langkah mitigasi teknis yang komprehensif bersama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Fokus utama saat ini adalah pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau berada di zona merah.

Rencananya, Huntara akan dibangun di lahan petak 34G milik KPH Perhutani Pekalongan Barat, lokasi yang telah direkomendasikan aman berdasarkan kajian geologis.

Langkah ini diambil bersamaan dengan upaya pemulihan infrastruktur jalan desa sepanjang 700 meter yang saat ini dalam kondisi ambles dan tidak dapat dilalui.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bantuan kemanusiaan dapat dibebaskan dari ketentuan kepabeanan selama ada keterangan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Selama ada keterangan dari BNPB, bisa kita bebaskan. BNPB bilang barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu," kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan kalau, bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban bencana di Aceh tertahan di pelabuhan, karena proses administrasi dan pemeriksaan oleh Bea Cukai.

Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pokok hingga pakaian dan perlengkapan lainnya dengan nilai ratusan miliar rupiah.

"Ini diaspora mereka kumpul warga Aceh di sana (Malaysia). Barangnya sudah ada di Port Klang, mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe," kata Tito dalam kesempatan yang sama, Rabu (18/2).

Ia menjelaskan bantuan yang dikumpulkan warga Aceh di Malaysia itu antara lain minyak goreng sekitar 3.000 liter senilai Rp1 miliar, gula pasir senilai Rp50 juta, air mineral senilai Rp672 juta, makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar, serta Al-Quran senilai Rp1 miliar.

Selain itu, terdapat bantuan pakaian baru sekitar 3.000 karung dengan nilai sekitar Rp166 miliar dan perlengkapan kloset toilet senilai Rp4,8 miliar.

Menurut Tito, bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), melainkan dari komunitas keluarga diaspora Aceh. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga hubungan baik dengan para donatur selama barang yang dikirim tidak melanggar ketentuan.

"Kami mohon ini menjadi perhatian untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, karena bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga. Sepanjang tidak ada barang terlarang seperti narkoba atau senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk," ujarnya.

Tito menjelaskan Bea Cukai meminta persyaratan tambahan sebelum bantuan dapat masuk ke Indonesia. Untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir, misalnya, diperlukan persetujuan dari kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian.

Selain itu, otoritas kepabeanan juga menyoroti bantuan pakaian baru bernilai besar agar tidak mengganggu produksi dalam negeri. Pemerintah daerah, kata Tito, siap melakukan pengawasan ketat agar bantuan tersebut langsung disalurkan kepada pengungsi dan tidak diperjualbelikan.

Ia menambahkan bantuan beras sempat diusulkan, namun ditolak pemerintah karena Indonesia telah mencapai swasembada beras.

Ke depan, Tito menyatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan BNPB untuk menerima dan menyalurkan bantuan tersebut. BNPB direncanakan menjadi pihak yang menerima sekaligus mendistribusikan bantuan kepada korban bencana di Aceh.

BPH Migas menjalankan amanah negara, hadir memberikan bantuan. Artinya, pemerintah pusat hadir di masyarakat terdampak bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengungkapkan, pihaknya sebagai bagian dari Tim ESDM Siaga Bencana, menghadirkan layanan pemeriksaan umum dan gigi dasar, pemberian obat-obatan, edukasi kesehatan, hingga trauma healing bagi anak-anak yang tinggal di hunian sementara (huntara) dan di lokasi pengungsian.

Wahyudi, yang bersama Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa hadir langsung di Huntara Simpang Empat Opak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (14/2/2026), ikut memanggil sejumlah nama warga yang tertera di formulir pendaftaran untuk datang ke meja pemeriksaan dokter, sekaligus menanyakan keluhan yang dialami.

"BPH Migas menjalankan amanah negara, hadir untuk memberikan bantuan. Artinya, pemerintah pusat hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana," ujar Wahyudi.

Huntara Simpang Empat Opak, yang terdiri atas 10 blok ini merupakan rumah bagi sekitar 600 kepala keluarga terdampak bencana.

Mustika (34), warga Desa Bundar, Karang Baru, Aceh Tamiang, mengetahui kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Huntara Aceh Tamiang melalui aplikasi percakapan.

"Saya alergi gatal-gatal, bisa jadi karena air dan debu. Pernah ada (layanan kesehatan gratis), tapi tidak sebesar ini. Posko kesehatan ini membantu kami," ucapnya.

Selanjutnya, Mauliani (63), warga Kampung Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, menempuh perjalanan sekitar 12 km untuk mendapatkan pengobatan gratis di huntara tersebut.

"Dokternya ramah-ramah. Kami minta seterusnya bisa begini," tuturnya.

Layanan kesehatan gratis ini berlangsung selama 14-16 Februari 2026, dengan target penerima layanan kesehatan sekitar 5.000 orang.

Kegiatan ini melibatkan 35 tenaga kesehatan, baik dokter, apoteker dan asisten dokter, yang berasal dari BPH Migas, Ditjen Minerba, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, serta 10 orang relawan.

"Hari Sabtu, targetnya 3.000 orang. Minggu, kegiatan akan dilaksanakan di Kecamatan Manyak Payed dengan target sekitar 1.000 orang. Selanjutnya pada Senin (16/2/2026) di Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, target sekitar 1.000 orang," tambah Wahyudi.

Selain layanan kesehatan, disediakan juga 3.000 paket beras kemasan 3 kilogram, 2 ribu biskuit dan sereal untuk warga yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sebanyak 200 kasur angin juga diberikan bagi warga yang tinggal di pengungsian di daerah Manyak Payed dan Tanjung Mancang.

Untuk anak-anak juga diadakan kegiatan mewarnai, edukasi kesehatan, permainan serta buku bacaan.

Wahyudi melanjutkan kolaborasi, yang baik bersama Pemkab Aceh Tamiang, kepolisian dan bintara pembina desa (babinsa) menjadikan pelaksanaan bantuan kesehatan berjalan lancar.

"BPH Migas dan Ditjen Minerba menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Tamiang atas kerja sama yang baik ini. Insya Allah, BPH Migas bisa hadir kembali agar masyarakat tenang, kesehatan terjaga untuk menyongsong Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang bisa dilaksanakan dengan baik," tuturnya.

Wahyudi juga mengungkapkan sebelumnya BPH Migas telah memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana di Kampung Tanjung Genteng, Aceh Tamiang, pada 18 Desember 2025.

BPH Migas juga menyerahkan bantuan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah pada pertengahan Januari 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Mustakim, menyampaikan apresiasi atas bantuan layanan kesehatan kolaborasi BPH Migas dan Ditjen Minerba.

"Ini artinya pemerintah hadir bersama kita, pemerintah hadir di pengungsian (Aceh) Tamiang," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menempatkan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hasil validasi calon penerima bantuan rumah rusak. Sebanyak 27.173 keluarga telah terverifikasi dan diprioritaskan menerima bantuan stimulan.

Amalia menjelaskan pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” ujar Amalia dalam konferensi pers Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

BPS telah merampungkan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten dan kota terdampak di tiga provinsi. Enam daerah tidak mengusulkan data.

Sebanyak 115.417 data awal diterima. BPS menemukan 6.706 data tanpa Nomor Induk Kependudukan, 4.219 Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format, 3.043 data ganda, dan 7.244 Nomor Induk Kependudukan unik yang tidak padan.

Pemadanan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menghasilkan 94.205 Nomor Induk Kependudukan unik padan. Dari jumlah itu, terdapat 90.066 keluarga unik yang diusulkan melalui Surat Keputusan bupati dan wali kota atau Surat Keputusan yang ditandatangani kepala daerah, kepala kejaksaan negeri, dan kapolres.

Pada 25 kabupaten dan kota dengan Surat Keputusan tiga tanda tangan, teridentifikasi 28.259 keluarga unik. Tingkat kerusakan rumah pada 27.173 keluarga telah diverifikasi.

Sebanyak 12.619 keluarga atau 46,44 persen mengalami kerusakan ringan. Sebanyak 5.501 keluarga atau 20,24 persen mengalami kerusakan sedang. Sebanyak 6.942 keluarga atau 25,55 persen mengalami kerusakan berat.

Sebanyak 202 keluarga atau 0,74 persen rumahnya hanyut atau hilang. Sebanyak 1.909 keluarga atau 7,01 persen mengalami kerusakan lain. Sebanyak 1.086 keluarga atau 3,84 persen belum dapat ditentukan tingkat kerusakannya.

“Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS melanjutkan proses pemadanan dan validasi seiring masuknya Surat Keputusan tambahan dengan tiga tanda tangan.

Sebagai koordinator pengelolaan data pada Satuan Tugas Bencana, BPS menerapkan dua skema, yaitu prabencana dan pascabencana.

Fase pascabencana dilakukan melalui pendataan lapangan, pengumpulan data lintas kementerian dan lembaga, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

BPS juga menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat.

Pendekatan berbasis data tunggal diharapkan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah juga menargetkan proses berjalan transparan dan akuntabel.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) memberikan bantuan terdampak bencana banjir dan longsor di dua wilayah sekaligus, yaitu di Pidie Jaya Aceh dan Sibolga Medan, senilai Rp 230 juta.

Rinciannya, berupa peralatan dapur sebanyak 390 unit kompor gas, perlengkapan belajar dan ibadah.

Bantuan dengan total nilai Rp 230 juta berasal dari penggalangan dana dan iuran sosial pekerja.

“Kami berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan dan aktivitas ibadah untuk mempercepat proses pemulihan agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan dengan baik,” kata Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, kepada Kepala Desa setempat.

Budi juga menegaskan bahwa di hari yang sama pihaknya menyalurkan bantuan berupa fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) kepada masyarakat terdampak bencana di Medan.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Jimmy Prawiradigja, SEVP Teknik BRI Insurance, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat.

Dia menegaskan, sebagai perusahaan, kehadiran BRI Insurance tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.

Penyediaan fasilitas MCK menjadi langkah inisiatif yang selaras dengan kebutuhan dalam membantu menjaga kesehatan masyarakat, memulihkan martabat dan kenyamanan masyarakat di tengah kondisi yang penuh keterbatasan.

“Akses terhadap sanitasi yang memadai merupakan fondasi penting dalam proses pemulihan, sekaligus mendukung masyarakat agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara lebih aman dan produktif,” ujar dia.

SEVP Teknik BRI Insurance, Jimmy Prawiradigja, menyatakan fasilitas sanitasi merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda, khususnya dalam situasi pascabencana. “Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses terhadap lingkungan yang lebih layak dan nyaman, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung dengan lebih optimal,” tegas Jimmy.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyalurkan bantuan bagi warga kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Total 17 paket bantuan disalurkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dan longsor.

Setiap paket bantuan mencakup tenda darurat, peralatan pendukung, perlengkapan dapur umum, serta alat kebersihan. Bantuan ini ditujukan untuk membantu warga bertahan selama masa tanggap darurat dan awal pemulihan.

Sebanyak 13 paket bantuan disalurkan melalui Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, empat paket lainnya disalurkan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah.

Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung operasional dapur umum di permukiman terdampak. Dengan dukungan ini, warga diharapkan tetap memperoleh akses makanan secara teratur.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, M. Sigit Mustofa Nurudin, menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi terus melakukan pemantauan dan pembaruan data pascabencana.

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Kementerian Transmigrasi terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana di Aceh. Semoga masyarakat di kawasan transmigrasi tetap semangat dan dapat segera kembali beraktivitas seperti semula. Kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dengan kemampuan yang ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1).

Ia melanjutkan, hingga kini kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Aceh dan Kabupaten Bener Meriah masih dalam tahap pemulihan. Kerusakan permukiman dan keterbatasan sarana dasar membuat sebagian warga belum dapat beraktivitas secara normal.

Di Kabupaten Aceh Utara, khususnya kawasan Cot Girek dan sekitarnya, banyak keluarga masih membutuhkan tempat berteduh sementara serta fasilitas memasak. Aktivitas ekonomi warga terhenti karena sebagian permukiman belum aman untuk dihuni.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah, terutama di kawasan Pintu Rime Gayo dan Samar Kilang. Warga di wilayah tersebut masih bergantung pada bantuan logistik dan layanan dapur umum.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Aceh per 23 Januari 2026, sekitar 5.700 kepala keluarga atau 9.453 jiwa terdampak bencana. Dampak tersebut tersebar di sembilan kabupaten, mencakup enam kawasan transmigrasi dan 94 eks lokasi transmigrasi.

“Kementerian Transmigrasi terus melakukan koordinasi, pemantauan, dan pembaruan data pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, termasuk di kawasan transmigrasi dan eks lokasi transmigrasi,” tambah Sigit.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Kementrans juga menyalurkan bantuan tahap kedua melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut berupa sembako, obat-obatan, dan perlengkapan dapur umum sebagai bagian dari penanganan darurat.

Sigit memastikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pemulihan.

“Kementerian Transmigrasi tetap berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat transmigrasi terdampak bencana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemulihan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhmmad Tito Karnavian mengungkap pemerintah akan memberikan santunan hingga Rp30 juta untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Tito menjelaskan bahwa santunan tersebut bakal diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Sedangkan, masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan diberikan hunian tetapi oleh pemerintah.

"Nah ini, yang ringan ini dapat Rp15 juta, yang rusak sedang ini dapat Rp30 juta. Sedangkan yang rumah berat, rusak berat atau hilang, mereka ditempatkan sementara di tenda, atau di rumah keluarganya," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (26/1/2026).

Tito menambahkan, secara total hingga saat ini jumlah rumah rusak ringan hingga sedang yang telah terverifikasi ada di angka 56.000 unit.

Adapun nantinya, pemberian santunan akan dilaksanakan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Saat dikonfirmasi kapan santunan tersebut akan dibayarkan, Tito mengaku saat ini masih menunggu restu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Datanya sudah ada, tinggal ini rapat kita menunggu keterangan dari Menteri Keuangan. Supaya Menteri Keuangan bisa segera untuk men-transfer ke BNPB. Begitu BNPB terima, ya dia akan langsung bagikan melalui BPPD masing-masing Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Sebelumnya, Tito juga sempat mengusulkan agar masyarakat terdampak bencana Sumatra mendapat akses terhadap BLT Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos.

Pasalnya, pemerintah telah melakukan cleansing data terhadap 3,97 juta penerima PKH yang selama ini dianggap tidak efektif. Dengan demikian, efisiensi ini diharapkan dapat dialihkan untuk membantu warga korban bencana.

"Kenapa [BLT] ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar [di Sumatra], menghidupkan yang namanya itu warung-warung, tapi yang belinya sedikit akhirnya komoditas busuk," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Medco Foundation bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas kembali menyalurkan bantuan instalasi pengolahan air bersih berteknologi ultrafiltrasi di tiga desa terdampak parah banjir di Aceh.

Head of Program Medco Foundation Rendra Permana mengatakan fasilitas ini mampu memproduksi hingga 25.000 liter air bersih per hari yang mampu memberikan akses air layak bagi lebih dari 3.000 pengungsi di lokasi yang sulit dijangkau.

“Air bersih ini sangat vital. Kami berkolaborasi dengan SKK Migas dan KKKS untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa memenuhi kebutuhan paling mendasar korban bencana," ujar Rendra dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Pemasangan instalasi tersebut dilakukan pada tanggal 12–17 Januari 2026 yang mencakup instalasi hingga pelatihan penggunaan teknologi kepada warga desa.

Disampaikan Rendra, keberadaan instalasi membuat air dari bendungan yang runtuh di Desa Pante Labu, Aceh Timur, berhasil diolah menjadi air bersih untuk kebutuhan pengungsi.

Sementara di Desa Lhok Kuyun, Aceh Utara, air sungai keruh dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan Pamsimas yang telah dibersihkan.

Begitu pula dengan Desa Pante Baro Buket Panyang, Bireuen, di mana air sumur bor darurat yang berbau dan berwarna berhasil diolah menjadi air layak konsumsi.

“Ke depan, instalasi ini akan dikelola secara mandiri oleh warga dengan dukungan pemerintah daerah,” tambahnya.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Heru Setyadi menambahkan pihaknya telah mengoordinasikan partisipasi sejumlah KKKS yang beroperasi di Sumatra Bagian Utara agar bantuan selaras dengan kebutuhan pengungsi.

"Terutama pada masa transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan," kata Heru.

Sebelumnya, pada akhir Desember 2025 Medco Foundation bersama SKK Migas dan KKKS menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, sandang, perlengkapan ibadah, peralatan dapur, serta jeriken bagi korban bencana di Sumatra. Total nilai bantuan sebesar Rp1,7 miliar.