Harga minyak dunia turun tipis pada Jumat (26/6) pagi seiring meredanya kekhawatiran terhadap pasokan global setelah semakin banyak kapal tanker bisa melintas Selat Hormuz.

Penurunan harga minyak mentah dunia tetap terjadi meski sempat ada insiden kapal kargo dihantam proyektil di dekat Oman pada Kamis (25/6).

Kontrak berjangka minyak Brent turun 19 sen atau 0,25 persen menjadi US$75,07 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah 13 sen atau 0,18 persen menjadi US$71,79 per barel.

Sebelumnya, kedua acuan harga minyak tersebut sempat melonjak lebih dari 2 persen pada Kamis setelah sebuah kapal kargo di dekat Oman terkena proyektil yang belum diketahui asalnya.

Insiden tersebut mendorong badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghentikan sementara skema evakuasi sukarela.

Dua pejabat AS menuding Iran menembaki kapal kargo tersebut saat berusaha melintasi Selat Hormuz.

Sementara itu, otoritas Iran menyatakan keamanan kapal yang melintas di luar jalur pelayaran resmi Selat Hormuz tidak dapat dijamin.

"Seiring premi risiko geopolitik kembali meningkat dalam harga minyak, pasar akan mencermati apakah lalu lintas kapal tanker dapat kembali normal atau justru hambatan terbaru ini memaksa produsen menunda rencana peningkatan produksi," ujar analis IG Tony Sycamore dikutip Reuters.

Walaupun sempat menguat, harga minyak Brent maupun WTI diperkirakan tetap mencatat penurunan sekitar 7 persen sepanjang pekan ini.

Data pada Kamis menunjukkan pengiriman minyak mentah melalui Selat Hormuz meningkat ke level tertinggi sejak perang AS-Israel dengan Iran pecah pada akhir Februari, setelah kesepakatan gencatan senjata membuka kembali jalur pelayaran tersebut.

Namun, jumlah kapal yang melintas masih berada di bawah rata-rata harian sekitar 125 kapal sebelum konflik dimulai pada 28 Februari.

Di sisi lain, gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada Kamis juga memunculkan kekhawatiran baru terhadap pasokan minyak global.

Hasil penilaian awal menunjukkan kerusakan terhadap infrastruktur minyak, gas, dan kilang di Venezuela relatif terbatas karena sebagian besar fasilitas produksi berada jauh dari pusat gempa.

Namun, sejumlah sumber Reuters mengungkap gangguan pasokan listrik memunculkan keraguan apakah produksi minyak Venezuela dapat dipertahankan di kisaran 1,2 juta barel per hari seperti sebelum gempa.

Dua gempa besar yang mengguncang Venezuela diperkirakan memicu kerugian ekonomi hingga US$100 miliar atau sekitar Rp1.795,92 triliun (asumsi kurs Rp17.943 per dolar AS).

Nilai tersebut hampir setara dengan ukuran seluruh perekonomian negara Amerika Latin itu yang selama bertahun-tahun dilanda krisis.

Berdasarkan pemodelan awal United States Geological Survey (USGS) yang dilansir CNN, kerugian ekonomi akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 diperkirakan berada di kisaran US$10 miliar hingga US$100 miliar, atau sekitar Rp179,53 triliun-Rp1.795,9 triliun.

Gempa yang menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir di Venezuela itu terjadi ketika kondisi ekonomi negara tersebut belum sepenuhnya pulih.

Produk domestik bruto (PDB) Venezuela menyusut sekitar 80 persen sejak 2013 akibat kombinasi sanksi ekonomi Amerika Serikat, hiperinflasi, korupsi, serta buruknya pengelolaan sektor minyak.

Situasi semakin berat karena bencana diperkirakan akan mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang mulai dijalankan pemerintahan sementara di bawah Presiden Delcy Rodriguez.

Meski produksi minyak perlahan meningkat setelah sebagian sanksi AS dilonggarkan, inflasi masih tinggi dan daya beli masyarakat tetap lemah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya memperkirakan hampir 8 juta warga Venezuela, atau sekitar sepertiga populasi, masih membutuhkan bantuan kemanusiaan sepanjang 2025.

Gempa juga diperkirakan memperburuk gangguan rantai pasok barang kebutuhan pokok yang selama ini sudah menjadi persoalan di Venezuela. Ketersediaan bahan bakar, obat-obatan, hingga kebutuhan sehari-hari disebut masih sering mengalami kelangkaan.

Selain menghancurkan bangunan, guncangan kuat juga berpotensi memicu kebakaran akibat kebocoran pipa gas maupun kerusakan sistem kelistrikan.

Ahli seismologi California Institute of Technology Lucy Jones mengatakan dampak lanjutan seperti kebakaran dapat membuat nilai kerugian ekonomi akibat gempa meningkat hingga dua kali lipat.

Di sisi lain, industri minyak Venezuela yang menjadi tulang punggung ekonomi negara itu masih membutuhkan investasi miliaran dolar AS untuk kembali mendekati tingkat produksi pada akhir 1990-an.

Pemerintah sementara Venezuela juga menghadapi tantangan besar dalam membiayai penanganan korban dan rekonstruksi.

Infrastruktur publik, mulai dari rumah sakit hingga jaringan listrik dan air bersih, dinilai belum siap menghadapi bencana berskala besar setelah bertahun-tahun mengalami minim investasi.

Hingga kini, pemerintah sementara Venezuela melaporkan sedikitnya 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 orang terluka akibat gempa. Jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung.

Rodriguez telah menetapkan status keadaan darurat dan menyatakan seluruh jaringan layanan kesehatan publik maupun swasta dikerahkan untuk menangani para korban. Pemerintah juga membentuk satuan tugas khusus guna mengoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan Washington siap memberikan bantuan kepada Venezuela.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan pemerintah akan mengirim tim pencarian dan penyelamatan, bantuan medis, serta bantuan kemanusiaan untuk mendukung penanganan pascagempa.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan harga produk pangan turunan gandum seperti roti hingga mi instan bakal makin mahal pada tahun ini dan tahun depan.

Pasalnya, pasokan gandum global berpotensi turun pada musim 2026/2027 imbas proyeksi merosotnya produksi di sejumlah negara eksportir utama, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Kondisi tersebut berisiko mendorong kenaikan harga berbagai produk pangan berbasis gandum.

Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memperkirakan produksi gandum dunia pada musim 2026/2027 hanya mencapai 810,9 juta ton atau turun 3,8 persen dibandingkan rekor produksi tahun sebelumnya.

"Produksi gandum global 2026/2027 diperkirakan turun 3,8 persen menjadi 810,9 juta ton akibat panen yang lebih kecil di negara dan kawasan eksportir utama, terutama Australia, Uni Eropa, dan AS," tulis FAO dalam laporan tersebut.

Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjelaskan penurunan produksi dipicu kombinasi cuaca yang kurang mendukung dan melemahnya keuntungan usaha tani yang membuat petani mengurangi luas tanam maupun investasi produksi.

Penurunan terbesar diperkirakan terjadi di AS. FAO menyebut produksi gandum Negeri Paman Sam diperkirakan menyusut hingga 21,3 persen dibanding musim sebelumnya. Selain AS, produksi juga diperkirakan turun di Uni Eropa dan Australia yang selama ini menjadi pemasok utama gandum dunia.

Kondisi tersebut membuat pasokan ekspor global diperkirakan lebih ketat dibanding tahun lalu, meski sebagian penurunan masih dapat diimbangi oleh peningkatan produksi di sejumlah negara Asia.

Dampaknya mulai terlihat pada pergerakan harga internasional. FAO mencatat harga gandum dunia terus menguat dalam beberapa bulan terakhir seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi panen di negara-negara eksportir utama.

"Harga gandum dunia naik 3,4 persen dibanding bulan sebelumnya dan 7,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, didukung oleh prospek panen yang lebih kecil di negara-negara eksportir utama, termasuk AS," tulis FAO lebih lanjut.

Laporan itu mencatat harga gandum keras musim dingin (hard red winter wheat) di AS pada Mei 2026 bahkan sudah 28 persen lebih tinggi dibandingkan Mei tahun lalu. Kenaikan dipicu kondisi tanaman yang disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade akibat kekeringan berkepanjangan.

Tidak hanya di AS, harga gandum di Australia juga naik 3,3 persen dibanding bulan sebelumnya dan 7,5 persen secara tahunan. Kenaikan terjadi karena petani mengurangi rencana penanaman akibat tingginya biaya pupuk serta risiko curah hujan yang lebih rendah dari normal.

Sementara itu, harga gandum di Uni Eropa ikut meningkat karena kekhawatiran terhadap dampak suhu tinggi terhadap produktivitas panen. Di Rusia, penguatan nilai tukar rubel dan keterlambatan musim tanam turut menopang kenaikan harga ekspor gandum.

Meski produksi turun, FAO menilai kondisi pasokan global secara keseluruhan masih relatif seimbang. Stok gandum dunia pada akhir musim 2026/2027 diperkirakan justru naik tipis menjadi 348,6 juta ton berkat akumulasi cadangan di sejumlah negara Asia.

"Rasio stok terhadap penggunaan global diperkirakan tetap berada pada level yang nyaman, menunjukkan situasi pasokan dunia secara keseluruhan masih seimbang," tulis FAO.

Namun, lembaga tersebut mengingatkan sebagian besar stok dunia kini semakin terkonsentrasi di negara-negara yang bukan eksportir utama. Artinya, ketersediaan gandum yang dapat diperdagangkan di pasar internasional tetap berpotensi lebih ketat dibanding beberapa tahun terakhir.

Di sisi perdagangan, volume perdagangan gandum dunia diperkirakan turun 3,3 persen menjadi 199,1 juta ton pada musim 2026/2027. Penurunan terutama disebabkan berkurangnya permintaan impor dari negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Asia yang memiliki stok cukup besar serta produksi domestik yang membaik.

FAO juga mengingatkan pasar pangan global masih rentan terhadap gangguan cuaca dan gejolak energi. Menurut lembaga itu, ketidakpastian geopolitik yang mengganggu jalur perdagangan strategis, termasuk Selat Hormuz, berpotensi meningkatkan biaya pupuk, logistik, dan impor pangan.

"Meningkatnya harga serealia menunjukkan kerentanan pasar pangan terhadap risiko cuaca dan gangguan di pasar energi serta input produksi," tulis FAO.

Lembaga tersebut menambahkan lonjakan harga energi dapat berdampak besar terhadap biaya impor pangan dunia. Dalam kondisi risiko geopolitik tinggi, dampaknya bahkan bisa hampir dua kali lebih besar dibanding situasi normal karena meningkatnya biaya asuransi, premi risiko, dan hambatan logistik.

Gandum merupakan bahan baku utama berbagai produk pangan olahan yang banyak dikonsumsi masyarakat, mulai dari roti, mi instan, biskuit, hingga aneka makanan berbasis tepung.

[Gambas:Youtube]

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberi sinyal produksi beras global akan menyusut pada musim 2026 dan 2027 seiring munculnya ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memengaruhi sejumlah negara produsen utama dunia.

Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memproyeksikan produksi beras dunia turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton dari rekor tertinggi musin 2025/2026 yang mencapai sekitar 561,4 juta ton.

"Prospek produksi musim 2026/2027 teredam oleh ketidakpastian cuaca yang terkait dengan kemunculan fenomena El Nino serta kendala profitabilitas sektor" tulis FAO dalam laporannya.

Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjelaskan penurunan produksi dipicu kombinasi cuaca yang tidak menentu akibat El Nino serta tekanan terhadap keuntungan petani karena harga di tingkat produsen melemah sementara biaya produksi terus meningkat.

FAO memperkirakan hampir seluruh kawasan dunia akan memanen lebih sedikit beras dibanding musim sebelumnya. Hanya Afrika yang diproyeksikan mampu meningkatkan produksi pada musim 2026/2027.

Di Asia, yang menjadi sentra produksi beras global, hasil panen diperkirakan tetap melimpah meski turun dibanding musim sebelumnya. Produksi kawasan tersebut diproyeksikan mendekati 496 juta ton atau masih menjadi level tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Menurut FAO, sejumlah negara Asia telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap produksi pangan. Pemerintah Filipina, Sri Lanka, Malaysia, dan Thailand disebut memperluas berbagai program bantuan pupuk, subsidi, hingga dukungan sarana produksi bagi petani.

Selain itu, kondisi cadangan air di sejumlah negara Asia dinilai masih cukup baik setelah beberapa musim hujan yang melimpah.

"Kekhawatiran terkait cuaca di kawasan ini sedikit mereda berkat level air waduk yang umumnya masih nyaman akibat musim hujan yang melimpah dalam beberapa tahun terakhir," tulis FAO.

Menurut FAO, kondisi tersebut dapat membantu tanaman padi bertahan apabila El Nino memicu curah hujan yang rendah atau distribusi hujan yang tidak merata selama periode kritis musim tanam di belahan bumi utara.

Meski demikian, sejumlah negara produsen utama diperkirakan tetap mengalami penurunan produksi. India, yang merupakan produsen beras terbesar dunia, diproyeksikan hanya menghasilkan 146,5 juta ton beras pada musim 2026/2027, turun 3,6 persen dibanding musim sebelumnya yang mencapai 151,9 juta ton.

Produksi beras Thailand juga diperkirakan turun cukup dalam, yakni sebesar 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton dari 23,3 juta ton pada musim sebelumnya.

Brasil diperkirakan mencatat penurunan paling tajam di antara negara produsen besar lainnya. Produksi beras negara tersebut diproyeksikan merosot 12,9 persen menjadi 7,6 juta ton dari sebelumnya 8,7 juta ton.

Sejumlah negara diperkirakan masih mampu mencatat pertumbuhan produksi meski terbatas. China diproyeksikan meningkatkan produksi 0,3 persen menjadi 143,6 juta ton, sementara Indonesia diperkirakan naik tipis 0,2 persen menjadi 38,6 juta ton dari sebelumnya 38,5 juta ton.

FAO menyebut Indonesia, Korea Selatan, Pakistan, dan Filipina berpotensi mempertahankan bahkan meningkatkan produksi karena harga gabah yang relatif menarik sehingga mendorong petani tetap menanam padi.

Peningkatan di negara-negara tersebut diperkirakan dapat membantu menutupi sebagian penurunan produksi yang terjadi di India, Kamboja, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

Meski produksi diproyeksikan turun, FAO menilai pasokan beras dunia masih memiliki bantalan yang cukup kuat. Hal itu karena stok besar yang terbentuk selama dua musim terakhir masih tersedia di pasar global.

"Pasokan besar yang terbawa ke musim 2026/2027 diperkirakan akan menjadi penyangga pasokan yang kuat," tulis FAO.

Namun demikian, konsumsi beras dunia diperkirakan tetap tinggi dan mencapai hampir 558,1 juta ton, melampaui jumlah produksi yang diperkirakan hanya 552,4 juta ton. Kondisi itu membuka peluang terjadinya penurunan cadangan beras global pada musim mendatang.

FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir musim 2026/2027 turun 2,7 persen menjadi 213,8 juta ton. Kendati demikian, jumlah tersebut masih menjadi level tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Di sisi perdagangan, FAO memproyeksikan volume perdagangan beras internasional turun 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton sepanjang 2026.

"Permintaan impor yang lebih rendah diperkirakan akan membuat perdagangan internasional tetap lesu pada 2026 meskipun pasokan ekspor tersedia dalam jumlah besar," tulis FAO.

Menurut lembaga tersebut, sejumlah negara importir diperkirakan mengurangi pembelian karena masih memiliki stok yang besar hasil panen melimpah atau impor dalam jumlah besar pada musim-musim sebelumnya.

Sementara itu, harga beras dunia mulai pulih setelah sempat menyentuh level terendah dalam delapan setengah tahun pada November 2025. Pemulihan harga ditopang berkurangnya tekanan panen serta permintaan yang tetap kuat untuk varietas beras aromatik dan Japonica.

FAO mencatat indeks harga beras dunia pada Mei 2026 berada di level 104,8 poin atau naik 6,6 persen dibanding Oktober 2025. Namun, angka tersebut masih 1,4 persen lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan harga juga dipicu meningkatnya biaya panen, penggilingan, pengemasan, dan transportasi di sejumlah negara eksportir setelah lonjakan harga minyak mentah dunia pada akhir Februari lalu. Meski begitu, pasokan ekspor yang masih melimpah dari negara-negara produsen utama dinilai membatasi kenaikan harga beras global lebih lanjut.

[Gambas:Youtube]

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkap empat dari delapan alumni penerima beasiswa yang dijatuhi sanksi telah melunasi kewajiban pengembalian dana pendidikan ke kas negara.

Direktur Utama LPDP Sudarto mengatakan delapan alumni tersebut terbukti tidak menjalankan kewajiban pengabdian di Indonesia setelah menyelesaikan studi.

"Empat orang sudah lunas langsung ke kas negara, sisanya masih mencicil," ujar Sudarto.

Sudarto menjelaskan empat alumni lainnya saat ini masih dalam proses pengembalian dana secara bertahap sesuai mekanisme yang ditetapkan.

LPDP sebelumnya menjatuhkan sanksi pengembalian dana penuh kepada delapan alumni tersebut, karena dinilai tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau bekerja di Indonesia setelah lulus.

Selain kewajiban pengembalian dana, alumni yang terbukti melanggar juga dikenakan sanksi pemblokiran atau blacklist untuk seluruh program LPDP di masa mendatang.

Secara keseluruhan, LPDP telah melakukan evaluasi terhadap ratusan penerima beasiswa.

Saat ini, terdapat 36 alumni yang masih dalam proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kewajiban.

"Masih dalam proses pemeriksaan ada 36 orang terkait dugaan pelanggaran," kata Sudarto.

Hingga akhir Januari 2026, tercatat 32.876 orang telah menyelesaikan studi melalui program beasiswa LPDP.

Sementara itu, 307 alumni tercatat memperoleh izin resmi untuk mengikuti program magang atau melanjutkan studi di luar negeri.

Selain itu, 172 alumni bekerja di lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sudarto menegaskan setiap kasus diproses secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan fakta serta konteks masing-masing penerima beasiswa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebut nilai iuran sekitar Rp16 triliun masih berada dalam ruang fiskal yang dapat dikelola pemerintah.

"Masih ada space yang bisa dipakai ke depannya. Kalau cuma Rp16 triliun aja enggak terlalu masalah. Sebagian yang ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu bisa dimasukin ke sana," ujar Purbaya di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Purbaya menjelaskan pendanaan iuran tersebut bersumber dari anggaran negara dan mekanismenya akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia menegaskan penggunaan anggaran tetap akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

"Ya dari anggaran lah. Nanti insyaallah (ambil anggaran) dari Kemenhan, pasti selalu lewat Kemenhan," katanya.

Terkait potensi penyesuaian anggaran, Sang Bendahara Negara menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi apabila alokasi yang tersedia belum mencukupi. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent.

"Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita reorientasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghadiri pengumuman pembentukan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.

Kehadiran Prabowo sekaligus menegaskan Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan pembayaran iuran senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun bukan kewajiban bagi seluruh anggota.

Negara yang tidak membayar tetap dapat menjadi anggota dengan masa keanggotaan tiga tahun, sementara pembayaran iuran menjadikan negara bersangkutan sebagai anggota permanen.

Sugiono juga menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Arah kompas Indonesia tetap two-state solution," ujarnya.

Board of Peace memiliki keanggotaan terbatas dengan masa jabatan tiga tahun. Dana iuran yang dibayarkan anggota permanen disebut akan digunakan untuk pembiayaan rekonstruksi Gaza.

Namun, inisiatif tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membuka ruang politisasi serta kekhawatiran akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dirancang agar lebih relevan dan mudah diterapkan, baik oleh pelaku usaha maupun para pengambil kebijakan.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang direkomendasikan Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC) pada 11 Maret 2024. Standar ini telah diadopsi oleh sejumlah negara, antara lain Uni Eropa dan Singapura.

Dengan perilisan KBLI 2025, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat mengadopsi ISIC Revisi 5. Bagi pelaku usaha, KBLI ini bukan sekedar kode administratif. Klasifikasi ini penting dalam proses perizinan, pelaporan, hingga akses terhadap berbagai fasilitas usaha.

"Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk pada ISIC Revisi 5. KBLI 2025 ini penting untuk memastikan klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus menjaga keterbandingan secara internasional," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Proses penyusunan KBLI 2025 ini disebut melibatkan banyak pemangku kepentingan. BPS menerima lebih dari seribu usulan dari puluhan kementerian dan lembaga, yang mencerminkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam memastikan klasifikasi ini sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sesuai sektor masing-masing.

Ke depannya, KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk yang paling pertama adalah penerapan operasional pada Sensus Ekonomi 2026, kemudian pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), serta penyusunan statistik resmi lainnya di BPS.

Selain untuk statistik resmi negara, KBLI juga menjadi rujukan utama dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). Dengan klasifikasi yang lebih ringkas dan tepat, pelaku usaha diharapkan lebih mudah menentukan kode usaha yang sesuai, sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih efisien.

KBLI juga digunakan dalam berbagai sistem lain, seperti pelaporan sektor keuangan, taksonomi keuangan berkelanjutan, dan Sistem Informasi Industri Nasional (SiInas). BPS menegaskan, keseragaman klasifikasi ini membantu menyelaraskan data antarinstansi sekaligus meningkatkan kualitas data statistik nasional.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong penciptaan ekonomi hijau berkelanjutan melalui kuliah umum yang disampaikan oleh Direktur Utama Nixon LP Napitupulu di Universitas Udayana (Unud), Balu pada Rabu (10/12).

Nixon mengatakan, pembiayaan hijau atau ramah lingkungan (green financing) di era digital menjadi hal yang mendesak karena ada risiko global berupa perubahan iklim yang dapat berdampak buruk bagi semua sektor kehidupan.

Saat ini, suhu rata-rata global meningkat antara 1,3 derajat Celsius hingga 1,4 derajat Celsius, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan suhu rata-rata di Indonesia meningkat setiap 10 tahun sejak 1971.

"Dengan adanya risiko perubahan iklim, kami mulai mengalokasikan kredit kami ke program-program yang berkelanjutan, misalnya membantu rumah sakit hewan yang green dan tidak membiayai sawit dan batu bara. Kami membiayai masyarakat yang ingin punya rumah dengan prinsip satu rumah satu pohon," kata Nixon di Jimbaran, Bali.

Data paparan Nixon menjelaskan, perubahan iklim atau climate change menjadi permanen di dunia sejak enam tahun terakhir di antara berbagai risiko global lainnya, seperti pandemi, ketidakstabilan geopolitik, cybersecurity dan krisis energi. Risiko dari perubahan iklim ini akan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Nixon menyatakan, kini saatnya perekonomian digerakkan dengan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, BTN mengambil peran terdepan dalam penerapan berbagai prinsip green financing dan green banking, yakni dengan menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Praktik ini telah menjadi tren global yang diikuti oleh banyak bank, institusi keuangan, dan perusahaan di dunia. Menurut Nixon, BTN sendiri tengah mewujudkan sejumlah proyek ramah lingkungan melalui sejumlah pola pembiayaan green financing.

"Contohnya hari ini kita mulai coba bergerak ke program energi terbarukan, dengan memberikan dukungan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan menyalurkan kredit untuk pembangunan pabrik pupuk yang menggunakan energi terbarukan. Ini adalah cara-cara kami untuk menyelamatkan bumi," tuturnya.

Contoh lainnya, adalah program Rumah Rendah Emisi yang dilakukan BTN dengan melibatkan mitra developer dan produsen material bangunan yang ramah lingkungan untuk membiayai 150 ribu unit rumah rendah emisi hingga 2029.

Terbaru, BTN menerima apresiasi dari Ratu Belanda, Queen Maxima selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA) atas program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu. Pada program ini, debitur KPR BTN dapat menukarkan sampah bernilai ekonomi menjadi saldo tabungan di BTN, yang dapat mengurangi angsuran KPR setiap bulannya.

BTN juga secara konsisten menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan, antara lain mengurangi konsumsi kertas, menggunakan kendaraan listrik untuk operasional, memasang panel surya, dan mendorong digitalisasi baik pada internal operation maupun bagi nasabah.

"Apa yang kita lakukan terhadap bumi, akan kita tuai kemudian hari. Ini yang saya tularkan ke generasi muda, bahwa kita harus mlihat bumi dengan cara berbeda. Sebab itu, sistem pembiayaan di BTN pun kami ubah," kata Nixon.

Pada kesempatan yang sama, BTN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Udayana yang meresmikan perihal penyediaan fasilitas jasa dan layanan perbankan, serta dukungan untuk pengembangan sivitas akademika di Kampus Unud.

Dalam kolaborasi ini, BTN hadir memberikan solusi pengelolaan keuangan untuk operasional di Kampus Unud, dan memenuhi berbagai kebutuhan institusi pendidikan melalui produk dan layanan unggulan.

Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menyampaikan bahwa selain penyediaan layanan perbankan, kerja sama Unud dengan BTN mencakup aktivitas pembelajaran di seluruh civitas akademika, mulai kolaborasi riset, magang, hingga seminar dan kuliah umum.

"Kami mengundang kerja sama yang lebih luas untuk seluruh ruang lingkup sesuai visi Universitas Udayana, karena kami memandang BTN sebagai mitra strategis dalam konteks layanan keuangan dan juga pembelajaran. Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung literasi keuangan dan pembelajaran praktek perbankan, sehingga mahasiswa Unud unggul secara akademik dan berkontribusi secara nyata di masyarakat," tutup Prof. I Ketut Sudarsana.

Ratu Belanda, Queen Máxima selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA) menyatakan apresiasi khusus terhadap inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang mendukung masyarakat mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga melalui program bertajuk "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu".

Program ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil. Apresiasi tersebut disampaikan Queen Máxima saat meninjau kawasan hunian BTN di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11).

Queen Maxima menyatakan, program "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu" merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Merespons apresiasi itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Queen Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG), selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

"Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green," ujar Nixon usai kunjungan Queen Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11).

Adapun keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari. Melalui program ini, sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

Program "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu" telah diterapkan BTN di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN menargetkan pelaksanaan program di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

Di kesempatan yang sama, Queen Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, serta berdialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel. Queen juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti supir taksi dan pengusaha barang bekas.

Nixon melanjutkan, pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

"Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029," papar Nixon.

Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo mengingatkan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki KPR.

"BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga," ujar Setiyo.

Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu".

"Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen," tutur Setiyo.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan, dalam kunjungannya Queen Máxima menaruh perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

"Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat," kata Hirwandi.

Hirwandi menyebut, edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah, melainkan juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan, terutama menjaga kebiasaan menabung.

Salah satu bank swasta terbesar di Iran, Ayandeh Bank, bangkrut usai bertahun-tahun mengalami masalah keuangan.

Kantor berita ISNA pada Sabtu (25/10) melaporkan seluruh aset Ayandeh Bank kini telah diserap negara melalui bank nasional, Melli Bank.

"Transfer dari Ayandeh Bank ke Melli Bank sekarang selesai," kata Direktur Melli Bank, Abolfazl Najarzadeh, yang disiarkan televisi pemerintah pada Sabtu, seperti dikutip AFP.

Ayandeh Bank merupakan bank swasta di Iran yang memiliki 270 cabang di seluruh negeri, termasuk 150 cabang di ibu kota Teheran.

Ayandeh Bank didirikan pada 2013 setelah merger beberapa lembaga keuangan yang lebih kecil, terutama Tat Bank, lembaga kredit Saman Bank, dan Ansar Financial and Credit Institute.

Sejak beberapa tahun terakhir, Ayandeh Bank bergulat dengan masalah keuangan, dengan total kerugian bank sekitar US$5,2 miliar (sekitar Rp86 triliun) dan utang sekitar US$2,9 miliar (sekitar Rp48 triliun).

Kondisi keuangan Ayandeh ini salah satunya disebabkan oleh sanksi-sanksi internasional yang diterima Iran dari negara-negara Barat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September memberlakukan kembali sanksi keras terhadap Teheran. Langkah ini dilakukan setelah Iran dan Amerika Serikat gagal melanjutkan pembicaraan nuklir buntut serangan Israel-AS ke fasilitas nuklir Iran pada Juni.

Pada Sabtu, nasabah terlihat mengantre di berbagai cabang Ayandeh Bank di Teheran. Bank Sentral sebelumnya telah memberikan jaminan bahwa nasabah bisa memulihkan tabungan mereka melalui Melli Bank.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh pada Kamis (23/10) juga mengatakan bahwa nasabah Ayandeh tak perlu khawatir dengan simpanan mereka.

Kebangkrutan Ayandeh ini juga menjadi indikasi krisis perbankan Iran yang semakin dalam. Awal tahun ini, Bank Sentral juga memperingatkan bahwa delapan bank lain berisiko dibubarkan. 

Bank Sentral Iran belum mengungkapkan secara terbuka nama-nama delapan bank yang berisiko dibubarkan karena ketidakstabilan keuangan.

Sistem perbankan Iran telah menjadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat sanksi Amerika Serikat dan internasional selama beberapa dekade, yang telah melumpuhkan akses ke keuangan global, memutus transaksi dolar, dan mengikis kepercayaan terhadap mata uang rial.