PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong pembiayaan rumah rendah emisi kepada 20 ribu unit pada tahun 2026, dan meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan sebagai wujud komitmen perseroan menerapkan praktik perbankan yang ramah lingkungan (green banking).

Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo mengatakan, hingga akhir 2025, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan 11 ribu rumah rendah emisi yang dilakukan oleh berbagai developer di berbagai daerah, contohnya Legok (Banten), Cileungsi (Kabupaten Bogor), Medan, Semarang, Cirebon, dan Bekasi.

"Harapannya, tahun ini bisa mencapai 20 ribu rumah rendah emisi, kalau bisa 30 ribu. Sampai tahun 2029, harapannya kita ingin membangun 150 ribu unit dan sampai 2030 kita harap 200 ribu," ujar Setiyo dalam Media Briefing Program Rumah Rendah Emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Rabu (4/2).

BTN pertama kali meluncurkan Program Rumah Rendah Emisi pada kuartal IV-2024 bersama sejumlah developer dengan target pembangunan 1.000 unit rumah rendah emisi dalam tiga bulan. Program yang kini telah berjalan selama dua tahun tersebut didukung oleh beberapa mitra startup yang memproduksi material atau bahan bangunan ramah lingkungan dari sampah plastik yang sudah tidak bernilai.

Di antara para startup produsen material eco-friendly, ada Rebrick, Plustik, dan Green Brick yang mengumpulkan sampah plastik berupa bungkus mie instan serta sachet sabun dan sampo, sebelum mengolahnya menjadi bahan bangunan untuk flooring, paving, dan dinding. Mereka berkontribusi dalam pengurangan polusi atau sampah rumah tangga.

"Setiap produsen memiliki produk yang berbeda-beda namun mereka saling melengkapi. Dengan rumah rendah emisi ini justru kita menciptakan beberapa startup baru di bidang recycle plastik. Kami sedang mencari pengusaha di setiap pulau karena bisnis ini inklusif, jadi siapa saja bisa terlibat. Saat ini angkanya baru 11.000 (rumah rendah emisi), kalau mau mencapai jutaan tentunya perlu dukungan lebih banyak startup," tutur Setiyo.

Salah satu upaya BTN untuk mencari startup berpotensial adalah melalui ajang kompetisi tahunan BTN Housingpreneur yang banyak menelurkan beragam inovasi yang mendukung sektor perumahan. Plustik yang dibangun Reza Hasfinanda menjadi contoh alumni BTN Housingpreneur 2024, yang telah memulai kolaborasinya bersama para developer rumah rendah emisi melalui dukungan BTN sebagai enabler.

BTN juga kembali menghasilkan para inovator baru melalui BTN Housingpreneur 2025 yang ditutup pada 31 Januari 2026 dengan total 1.170 submission. Ajang tersebut menghasilkan 26 pemenang dari total 58 finalis yang lolos penilaian dewan juri dari pelaku industri perumahan, akademisi, arsitek, dan manajemen BTN.

Setiyo menyatakan apresiasi kepada para developer yang berpartisipasi dalam Program Rumah Rendah Emisi BTN, antara lain Preadi Ekarto selaku pemilik dan CEO ISPI Group yang membangun Perumahan Mutiara Gading City di Bekasi. ISPI Group merupakan salah satu developer yang telah terlibat program BTN sejak dimulai pada November 2025.

"Kami di ISPI Group terus mendukung program rumah rendah emisi ini. Banyak lahan yang masih bisa dibangun untuk rumah rendah emisi," ujar Preadi.

Untuk lebih mendorong lebih banyak developer terlibat dalam Program Rumah Rendah Emisi, BTN akan menstandarisasi insentif yang akan diberikan untuk developer menjadi suatu paket yang menarik.

"Bunga untuk developer rumah rendah emisi juga sudah diturunkan. Nanti akan kami standarisasi, misalnya suku bunganya bisa turun 25 basis poin. Jadi macam-macam insentifnya," kata Setiyo.

Tidak hanya bermitra dengan developer dan startup daur ulang, BTN turut melibatkan nasabah KPR dalam pengurangan emisi karbon melalui Program "Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu", yang memungkinkan debitur KPR BTN mengumpulkan sampah rumah tangga melalui startup Rekosistem. Nantinya, sampah dikonversi menjadi rupiah ke dalam tabungan nasabah untuk mengurangi angsuran KPR.

"Setelah dihitung-hitung, dengan mengikuti program ini bisa mengurangi cicilan KPR sekitar 10-15% per bulannya atau sekitar Rp100.000-150.000, ini lumayan sekali untuk memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga yang terlibat," ujar Setiyo.

Program "Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu" mendapatkan apresiasi dari Ratu Belanda Queen Maxima dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Financial Health (UNSGSA) saat kunjungannya ke Indonesia pada 2025 lalu. Saat itu, Ratu Maxima bertemu dengan para nasabah KPR BTN.

Direktur Commercial Banking BTN, Hermita turut mengapresiasi para nasabah KPR BTN yang menunjukkan antusiasmenya untuk turut terlibat dalam Program "Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu". "Kami berharap lebih banyak lagi nasabah KPR BTN yang tertarik untuk ikut mengumpulkan sampah dalam program ini, sehingga mereka dapat merasakan manfaatnya terhadap pengelolaan keuangan keluarga," ujarnya.

Setiyo mengatakan, apresiasi tersebut menjadi pengakuan dunia terhadap komitmen BTN menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG). Hal ini sejalan dengan keberhasilan BTN meraih ESG Rating AA berdasarkan MSCI ESG Ratings pada 2025, menempatkan perseroan sebagai yang terdepan di antara seluruh perbankan nasional dalam komitmen dan realisasi penerapan ESG.

Guna memperkuat prinsip keberlanjutan, BTN berharap dapat meningkatkan total loan portfolio-nya di sustainability atau ESG menjadi 60% pada 2026 dari 52% saat ini.

"Portofolio ESG BTN juga termasuk pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena memberdayakan MBR termasuk aspek sosial dalam ESG," pungkas Setiyo.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong penciptaan ekonomi hijau berkelanjutan melalui kuliah umum yang disampaikan oleh Direktur Utama Nixon LP Napitupulu di Universitas Udayana (Unud), Balu pada Rabu (10/12).

Nixon mengatakan, pembiayaan hijau atau ramah lingkungan (green financing) di era digital menjadi hal yang mendesak karena ada risiko global berupa perubahan iklim yang dapat berdampak buruk bagi semua sektor kehidupan.

Saat ini, suhu rata-rata global meningkat antara 1,3 derajat Celsius hingga 1,4 derajat Celsius, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan suhu rata-rata di Indonesia meningkat setiap 10 tahun sejak 1971.

"Dengan adanya risiko perubahan iklim, kami mulai mengalokasikan kredit kami ke program-program yang berkelanjutan, misalnya membantu rumah sakit hewan yang green dan tidak membiayai sawit dan batu bara. Kami membiayai masyarakat yang ingin punya rumah dengan prinsip satu rumah satu pohon," kata Nixon di Jimbaran, Bali.

Data paparan Nixon menjelaskan, perubahan iklim atau climate change menjadi permanen di dunia sejak enam tahun terakhir di antara berbagai risiko global lainnya, seperti pandemi, ketidakstabilan geopolitik, cybersecurity dan krisis energi. Risiko dari perubahan iklim ini akan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Nixon menyatakan, kini saatnya perekonomian digerakkan dengan prinsip keberlanjutan. Untuk itu, BTN mengambil peran terdepan dalam penerapan berbagai prinsip green financing dan green banking, yakni dengan menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Praktik ini telah menjadi tren global yang diikuti oleh banyak bank, institusi keuangan, dan perusahaan di dunia. Menurut Nixon, BTN sendiri tengah mewujudkan sejumlah proyek ramah lingkungan melalui sejumlah pola pembiayaan green financing.

"Contohnya hari ini kita mulai coba bergerak ke program energi terbarukan, dengan memberikan dukungan untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan menyalurkan kredit untuk pembangunan pabrik pupuk yang menggunakan energi terbarukan. Ini adalah cara-cara kami untuk menyelamatkan bumi," tuturnya.

Contoh lainnya, adalah program Rumah Rendah Emisi yang dilakukan BTN dengan melibatkan mitra developer dan produsen material bangunan yang ramah lingkungan untuk membiayai 150 ribu unit rumah rendah emisi hingga 2029.

Terbaru, BTN menerima apresiasi dari Ratu Belanda, Queen Maxima selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA) atas program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu. Pada program ini, debitur KPR BTN dapat menukarkan sampah bernilai ekonomi menjadi saldo tabungan di BTN, yang dapat mengurangi angsuran KPR setiap bulannya.

BTN juga secara konsisten menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan, antara lain mengurangi konsumsi kertas, menggunakan kendaraan listrik untuk operasional, memasang panel surya, dan mendorong digitalisasi baik pada internal operation maupun bagi nasabah.

"Apa yang kita lakukan terhadap bumi, akan kita tuai kemudian hari. Ini yang saya tularkan ke generasi muda, bahwa kita harus mlihat bumi dengan cara berbeda. Sebab itu, sistem pembiayaan di BTN pun kami ubah," kata Nixon.

Pada kesempatan yang sama, BTN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Udayana yang meresmikan perihal penyediaan fasilitas jasa dan layanan perbankan, serta dukungan untuk pengembangan sivitas akademika di Kampus Unud.

Dalam kolaborasi ini, BTN hadir memberikan solusi pengelolaan keuangan untuk operasional di Kampus Unud, dan memenuhi berbagai kebutuhan institusi pendidikan melalui produk dan layanan unggulan.

Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menyampaikan bahwa selain penyediaan layanan perbankan, kerja sama Unud dengan BTN mencakup aktivitas pembelajaran di seluruh civitas akademika, mulai kolaborasi riset, magang, hingga seminar dan kuliah umum.

"Kami mengundang kerja sama yang lebih luas untuk seluruh ruang lingkup sesuai visi Universitas Udayana, karena kami memandang BTN sebagai mitra strategis dalam konteks layanan keuangan dan juga pembelajaran. Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung literasi keuangan dan pembelajaran praktek perbankan, sehingga mahasiswa Unud unggul secara akademik dan berkontribusi secara nyata di masyarakat," tutup Prof. I Ketut Sudarsana.

Ratu Belanda, Queen Máxima selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA) menyatakan apresiasi khusus terhadap inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang mendukung masyarakat mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga melalui program bertajuk "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu".

Program ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil. Apresiasi tersebut disampaikan Queen Máxima saat meninjau kawasan hunian BTN di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11).

Queen Maxima menyatakan, program "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu" merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Merespons apresiasi itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Queen Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG), selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

"Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green," ujar Nixon usai kunjungan Queen Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11).

Adapun keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari. Melalui program ini, sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

Program "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu" telah diterapkan BTN di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN menargetkan pelaksanaan program di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

Di kesempatan yang sama, Queen Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, serta berdialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel. Queen juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti supir taksi dan pengusaha barang bekas.

Nixon melanjutkan, pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

"Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029," papar Nixon.

Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo mengingatkan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki KPR.

"BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga," ujar Setiyo.

Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program "Bayar Angsuranmu Pakai Sampahmu".

"Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen," tutur Setiyo.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan, dalam kunjungannya Queen Máxima menaruh perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

"Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat," kata Hirwandi.

Hirwandi menyebut, edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah, melainkan juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan, terutama menjaga kebiasaan menabung.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI menegaskan komitmen menjaga kesehatan sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta ketahanan keuangan rumah tangga.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan pengembangan pasar keuangan, asuransi, pensiun, dan pembiayaan jangka panjang.

Berbagai kebijakan itu diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.

“Ibarat tubuh manusia, masing-masing sektor memiliki peranan yang sangat penting. Sektor keuangan adalah nadi yang mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Sehatnya sektor keuangan mencerminkan sehatnya perekonomian Indonesia,” ujar Masyita.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi dengan mitra internasional.

Kolaborasi itu bertujuan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jaga kesehatan finansial kita untuk menjaga masa depan kita,” tutur Masyita.

Komitmen yang disampaikan oleh Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu merespons pernyataan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda, yang melakukan kunjungan ke RI sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

Ratu Maxima dalam Agenda Kesehatan Finansial Nasional (NFHE) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (27/11), menegaskan pentingnya menjaga kesehatan finansial di masyarakat karena tingginya kualitas kesehatan finansial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara ke depannya.

Menurut Ratu Belanda, para regulator perlu berfokus setidaknya pada tiga aspek untuk membangun kesehatan finansial di masyarakat.

Aspek pertama yaitu menyadari bahwa ekosistem keuangan inklusif yang dibangun harus memiliki tujuan akhir menciptakan kesehatan finansial bagi masyarakat.

Aspek kedua adalah mengubah paradigma regulator dari sekadar “tidak berbuat buruk” jadi “mendorong perbuatan baik”, seperti dengan memberi insentif bagi masyarakat untuk menabung.

Sedangkan aspek ketiga adalah kesepahaman antara pihak regulator dan pihak swasta untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan finansial.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pemahaman terkait dengan financial health bukan hanya dengan pendekatan yang biasa atau menyasar pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi justru harus ada inovasi pengembangan produk yang cocok bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong inovasi produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat di Indonesia, sehingga tingkat kesejahteraan keuangan (financial health) sebagaimana yang diusung UNSGSA dapat tercapai.

“Pemahaman terkait dengan financial health bukan hanya dengan pendekatan yang biasa atau menyasar pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi justru harus ada inovasi pengembangan produk yang cocok bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan (financial health) yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

Mahendra mengatakan bahwa ukuran literasi dan inklusi keuangan saja tidak cukup untuk memotret kondisi keuangan masyarakat.

Lebih dari itu, kesejahteraan keuangan menawarkan konsep yang lebih esensial karena turut mengedepankan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan serta tingkat kepercayaan diri seseorang terhadap keadaan finansial.

Mahendra juga menegaskan bahwa sektor jasa keuangan suatu negara tidak dapat maju tanpa dukungan kuat dan kontribusi besar dari dana pensiun dan industri asuransi.

Di sisi lain, kontribusi dana pensiun dan industri asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sangat kecil sehingga harus terus ditingkatkan.

Adapun Indonesia telah memiliki hasil survei yang mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan OJK.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan nasional meningkat masing-masing menjadi 66,64 persen dan 92,74 persen.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor perbankan yakni masing-masing sebesar 65,50 persen dan 70,65 persen.

Sedangkan sektor perasuransian dan dana pensiun masih mencatatkan indeks yang lebih rendah.

Indeks literasi dan inklusi sektor perasuransian masing-masing 45,45 persen dan 28,50 persen. Di sisi lain, literasi dan inklusi sektor dana pensiun masing-masing 27,79 persen dan 5,37 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa SNLIK, yang berfungsi sebagai indikator, terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut apabila dibutuhkan dengan mempertimbangkan konsep kesejahteraan keuangan.

Namun, imbuh Friderica, pelaksanaan survei tersebut telah mengacu pada parameter dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Aspek yang diukur dalam SNLIK juga secara tidak langsung telah mencakup empat pilar kesejahteraan keuangan UNSGSA.

“Kalau memang nanti kesepakatannya secara internasional kita moving forward kepada financial health atau kesejahteraan keuangan ini, nanti tentu pertanyaannya (dalam survei) bisa kita tambahkan sesuai dengan indikator yang diperlukan untuk mengetahui financial health dari masyarakat kita,” kata Friderica.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) menyampaikan bahwa setelah akses keuangan semakin terbuka, tantangan menjadi berkembang yakni bagaimana memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan keuangan salah satunya menyoroti pentingnya ketahanan dan perencanaan keuangan.

Menurut Ratu Maxima, diperlukan inovasi pada sektor perasuransian mengingat tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

“Hidup kita penuh risiko. Saya hidup dengan risiko, Anda hidup dengan risiko. Tetapi semakin miskin seseorang, semakin besar pula risikonya. Karena itu, kita perlu menciptakan proses inovasi yang benar-benar berbeda dalam asuransi,” kata dia.

Ratu Maxima pun merekomendasikan agar pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Kesehatan Finansial. Melalui dewan ini, diharapkan menghasilkan ukuran yang menggambarkan tingkat kesehatan finansial masyarakat Indonesia.

“Saya juga berharap Dewan tersebut nantinya dapat mendorong inovasi produk, misalnya tabungan dengan setoran harian sekecil Rp5.000, yang tetap bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk berinvestasi. Karena saat ini situasinya memang tidak mudah,” kata Ratu Maxima.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden, sepakat melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan Pemerintah Indonesia dan UNSGSA siap untuk menindaklanjuti kerja sama yang lebih luas terkait bidang kesejahteraan keuangan (financial health).

Hal ini menjadi bagian dari hasil pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

“Tadi Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau berdua sepakat untuk melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan UNSGSA baru mengidentifikasi beberapa langkah kerja sama, termasuk menyelenggarakan pertemuan atau dialog secara komprehensif dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Menurut dia, pertemuan ini penting agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat menentukan prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama belajar dari praktik terbaik di dunia.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan, menurut UNSGSA, mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

“Kami sendiri dari OJK sangat senang bisa menjadi bagian dari kunjungan ini. Kami juga mendukung penuh kerja sama antara Pemerintah dan Ratu Maxima. Kami siap untuk menindaklanjuti,” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada dasarnya telah mencakup kelengkapan arsitektur sektor jasa keuangan untuk pemenuhan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK sebagai regulator jasa keuangan, melainkan juga pemerintah melalui kementerian terkait serta Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran.

Dalam hal ini, kesejahteraan keuangan berarti tidak hanya berhenti pada aspek literasi dan inklusi keuangan melainkan mencakup aspek yang lebih luas, terutama berkaitan dengan ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memang pemahaman dalam suatu konsep utuh ini baru kita mendalaminya dalam kunjungan Ratu Maxima ini, kesejahteraan keuangan sebagai konsep kesatuan. Tapi masing-masing elemen arsitekturnya sudah ada di dalam UU P2SK,” jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyadari bahwa selama ini dunia lebih fokus pada upaya peningkatan inklusi atau mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat dan melupakan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” kata dia.

Ratu Maxima menegaskan bahwa kesejahteraan keuangan bukan menjadi isu yang hanya terjadi di Indonesia melainkan isu global.

Ia mencontohkan bahwa sekitar 22 persen penduduk Belanda tidak “sehat” secara finansial dan 25 persen rentan secara finansial. Sementara itu di Amerika, hanya 41 persen penduduk yang dianggap sehat secara finansial.

“Beberapa hal telah kami sampaikan (kepada Pemerintah Indonesia). Kita masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik. Kami memiliki data mengenai kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia, tetapi mungkin kita seharusnya fokus pada upaya untuk benar-benar meningkatkannya. Karena itu, kami telah memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” kata Ratu Maxima.

Sebelumnya pada Kamis (27/11) siang, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

Pemerintah juga akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025