Pemerintah mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan berkaitan dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (19/2).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, langkah ini ditujukan khusus bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang sempat dinonaktifkan guna memastikan akurasi data penerima bantuan.

“Hari ini, dari Kementerian Sosial, baik Dinas Sosial, petugas PKH kita, dan seluruh jajaran BPS, memulai ground check data yang dibutuhkan sehingga penerima bantuan iuran benar-benar yang berhak menerima dapat menerima, yang tidak berhak menyadari bahwa ada yang lebih berhak menerima,” kata Muhaimin di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/2).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pelaksanaan proses verifikasi lapangan ini dibagi ke dalam dua tahapan utama dengan target sasaran yang berbeda.

Tahap pertama dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, dengan menyasar 106.153 individu atau sekitar 104.000 keluarga. Kemudian tahap kedua, pada April 2026 menyasar sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.

“Untuk yang tahap kedua akan dilakukan setelah libur lebaran, yaitu pada tanggal 1 April yang dilakukan selama kira-kira satu bulan. Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” kata Amalia.

Amalia menyatakan, BPS berkomitmen untuk menghadirkan DTKS yang akurat. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Adapun, total personel yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri 20.000 pegawai BPS, serta kolaborasi dengan jajaran dari 550 Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dibantu oleh puluhan ribu pendamping PKH, dan ratusan mitra statistik yang bertindak sebagai petugas lapangan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan untuk mengaktifkan kembali 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pengkinian data kemiskinan.

Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Selama masa tiga bulan itu, pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan Kesehatan. Ratusan pasien gagal ginjal terancam tak bisa cuci darah karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge, melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama, resmi mengumumkan peluncuran Internet Rakyat (IRA) secara komersial.

Shannedy Ong, Direktur Solusi Sinergi Digital dan Direktur Utama Telemedia Komunikasi Pratama, menyatakan Internet Rakyat (IRA) merupakan layanan 5G Fixed Wireless Access (FWA) 1,4 GHz pertama di dunia. Aktivasi layanan dimulai pada Kamis (19/2/2026), menandai dimulainya fase eksekusi komersial secara penuh.

“IRA – Internet Rakyat bukan lagi konsep, tetapi eksekusi nyata. Dengan target 5.500 site aktif pada 2026 serta arah yang jelas untuk menjangkau lebih dari 5 juta pelanggan, kami menghadirkan fixed broadband 5G yang terjangkau bagi masyarakat mulai hari ini,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, keunggulan spektrum 1,4 GHz memberikan kekuatan pada penetrasi indoor. Hal itu memastikan konektivitas yang stabil dan andal bagi rumah tangga di Pulau Jawa, Maluku dan Papua.”

IRA hadir sebagai pemenuhan target program Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan kecepatan internet mencapai 100 Mbps dan harga maksimum Rp147.000. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 13 Tahun 2025.

Peluncuran ini didukung oleh target eksekusi sebanyak 5.500 site jaringan aktif yang akan live pada 2026, dengan target menjangkau lebih dari 5 juta pelanggan di Region-1, yakni Jawa, Maluku dan Papua.

Shannedy Ong menuturkan Internet Rakyat (IRA) menghadirkan paket fixed broadband sederhana dan terjangkau dengan biaya Rp100.000 per bulan, kecepatan unduh hingga 100 Mbps, dan unlimited data tanpa batas kuota. Selain itu, pelanggan mendapat fasilitas gratis biaya instalasi dan sewa modem.

“Layanan ini menghadirkan internet dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat dapat langsung menikmati akses internet berkecepatan tinggi secara praktis dan cepat,” imbuhnya.

Pengembangan jaringan pada 2026 mencakup lebih dari 5.500 site. Implementasi ini menjadi salah satu rollout awal 5G FWA terbesar di kawasan. Jaringan IRA terintegrasi dengan backbone fiber nasional milik Surge untuk memastikan kapasitas backhaul yang kuat, stabil, dan siap dalam skala besar.

Di sisi lain, frekuensi 1,4 GHz memiliki keunggulan teknis dalam penetrasi indoor, memungkinkan sinyal yang lebih kuat dan stabil di dalam bangunan serta area padat penduduk.

Hal ini sangat relevan bagi segmen rumah tangga kelas menengah ke bawah di wilayah urban dan semi-urban, di mana kualitas pengalaman pengguna sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal dalam ruangan.

Pemanfaatan spektrum ini menunjukkan bagaimana efisiensi penggunaan frekuensi dapat mendukung ekspansi fixed broadband yang terjangkau dan berskala besar.

“Dengan menghilangkan biaya instalasi dan sewa modem serta menawarkan harga yang terjangkau, IRA diposisikan sebagai platform fixed broadband nasional untuk mempercepat penetrasi internet dan pemerataan akses digital di Indonesia,” ujar Shannedy Ong.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan pengecekan lapangan alias ground check terhadap 5,9 juta keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan imbas pembaharuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti usai melakukan rapat kerja tertutup dengan Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (18/2/2026) malam.

“Tentang rencana kami untuk melakukan ground check terhadap kira-kira 5,9 juta keluarga, ini yang berasal dari 11 jutaan orang yang dinonaktifkan PBI-nya. Kami konversi ini menjadi sekitar 5,9 juta keluarga, ini juga didukung oleh Komisi X untuk BPS melakukan ground check,” kata Amalia kepada wartawan.

Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan hal serupa terhadap 106.153 orang PBI penderita penyakit katastropis yang juga sempat dinonaktifkan.

Menurut Amalia, BPJS Kesehatan telah melakukan reaktivasi PBI JK terhadap penderita penyakit kronis ini, sehingga mereka tetap bisa berobat.

Dia lantas mengaku telah menjelaskan kepada Dewan bahwa BPS tidak pernah menyampaikan bahwa pengkategorian desil semata-mata sama dengan tingkat pendapatan.

Tak hanya pendapatan, Amalia menyebut terdapat 40 variabel yang digunakan untuk menentukan seseorang tergolong dalam desil tertentu.

Sebagai catatan, masyarakat yang termasuk dalam desil 1-4 berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial, sementara PBI JK berlaku hingga desil 5. Desil 6-10 tak berhak menerima bansos.

“Desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak antara lain adalah aset, kepemilikan aset, terus kondisi rumah, terus kemudian juga konsumsi listrik dan sebagainya,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang menderita penyakit kronis atau katastropik.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 3/2026, seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan, dengan syarat dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau terdapat kebijakan pemerintah.

“Maka itu selain reaktivasi reguler, Permensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” ungkapnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang patut diapresiasi. Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026 mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25%, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,36 juta orang. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik tren positif tersebut, terdapat dinamika menarik ketika data diurai lebih dalam, khususnya pada kemiskinan perkotaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6,60% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 11,18 juta orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah ini berkurang sekitar 90 ribu orang. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa wilayah perkotaan tetap menjadi ruang penting bagi mobilitas sosial dan perbaikan kesejahteraan, meskipun tantangannya tidak ringan.

Jika dibandingkan dengan perdesaan, laju penurunan kemiskinan di perkotaan memang relatif lebih lambat. Di perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang lebih besar, yakni sekitar 400 ribu orang dalam periode yang sama.

Perbedaan ini bukan semata mencerminkan pola yang berbeda, melainkan menunjukkan perbedaan karakteristik kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan perkotaan cenderung lebih sensitif terhadap tekanan biaya hidup dan dinamika pasar kerja, sehingga perbaikannya sering berlangsung lebih bertahap.

Salah satu tantangan utama kemiskinan perkotaan terletak pada faktor ekonomi. Wilayah perkotaan memang menarik arus penduduk karena peluang kerja yang lebih beragam, tetapi ketersediaan pekerjaan di sektor formal sering kali tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Akibatnya, banyak penduduk miskin perkotaan memilih opsi bertahan di sektor informal atau pekerjaan berupah rendah dengan jam kerja tidak penuh dan perlindungan yang terbatas. Kondisi ini membuat pendapatan rumah tangga menjadi rentan dan sulit mengejar kenaikan biaya hidup perkotaan yang terus meningkat.

Tekanan biaya hidup menjadi ciri khas kemiskinan perkotaan. Data Susenas menunjukkan bahwa garis kemiskinan di wilayah perkotaan pada September 2025 mencapai Rp663.081 per kapita per bulan, meningkat 5,32% dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan laju inflasi pada periode yang sama yang tercatat sebesar 3,09%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar yang paling minimum untuk hidup layak di perkotaan meningkat lebih cepat daripada kenaikan harga secara umum. Akibatnya, meskipun sebagian penduduk mengalami peningkatan pendapatan secara nominal, kemampuan riil rumah tangga miskin perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tetap berada dalam tekanan.

Pengeluaran untuk pangan, perumahan, energi seperti listrik dan bahan bakar, serta transportasi menyerap porsi terbesar dari anggaran rumah tangga dan menjadi sumber kerentanan utama di perkotaan.

Selain itu kenaikan garis kemiskinan ini perlu dibaca secara hati-hati. Di satu sisi, hal ini mencerminkan penyesuaian terhadap perubahan harga dan standar kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut menegaskan bahwa tantangan penduduk miskin perkotaan bukan hanya soal memperoleh pekerjaan, tetapi juga menjaga daya beli agar mampu mengikuti kenaikan biaya hidup untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin di perkotaan merupakan capaian yang patut dihargai karena terjadi di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat.

Perkembangan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan memberikan gambaran kemiskinan yang lebih utuh. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 1,040 sedikit menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,061. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mulai menyempit. Dengan kata lain, secara umum kondisi ekonomi penduduk miskin perkotaan bergerak ke arah yang lebih baik.

Namun, indikator indeks keparahan kemiskinan (P2) di perkotaan menunjukkan pola yang relatif stagnan. Nilainya tercatat sebesar 0,245 pada Maret 2025 dan tetap berada pada angka yang sama pada September 2025. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian penduduk miskin mengalami perbaikan, kelompok termiskin di perkotaan masih menghadapi tantangan. Kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin belum sepenuhnya menyempit.

Temuan ini penting bukan untuk menegasikan capaian, melainkan untuk memperkaya arah kebijakan ke depan. Data indeks keparahan kemiskinan yang stagnan mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berlangsung merata. Sebagian rumah tangga miskin mungkin telah bergerak mendekati garis kemiskinan, sementara kelompok paling rentan masih membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih spesifik. Dalam konteks pembangunan yang inklusif, tantangan ini justru membuka ruang penyempurnaan kebijakan.

Lebih lanjut selain faktor ekonomi, ketimpangan sosial turut memengaruhi kemiskinan perkotaan. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja migran, penduduk berpendidikan rendah, dan perempuan. Kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi dan mobilitas pekerjaan turut membatasi peluang peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin perkotaan.

Urbanisasi yang berlangsung cepat juga menjadi faktor pendorong. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan secara pesat, tetapi sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan dasar. Akibatnya, permukiman informal dan kawasan kumuh tumbuh di berbagai sudut kota. Kepadatan hunian, keterbatasan akses air bersih, sanitasi, serta transportasi publik memperbesar kerentanan penduduk miskin perkotaan.

Tantangan lingkungan semakin memperumit persoalan. Kota-kota besar semakin rentan terhadap banjir maupun polusi udara. Dampak perubahan lingkungan ini tidak dirasakan secara merata. Penduduk miskin perkotaan, yang umumnya tinggal di kawasan rawan dan memiliki keterbatasan kapasitas adaptasi, menjadi kelompok yang paling terdampak. Kerentanan lingkungan tersebut sering berujung pada beban pengeluaran tambahan dan penurunan kualitas hidup.

Di sisi lain, tata kelola dan kebijakan perkotaan juga perlu terus disempurnakan. Keterbatasan koordinasi dan perencanaan dapat memicu tumbuhnya permukiman tidak terencana serta alokasi sumber daya yang kurang efisien. Tanpa program yang dirancang secara spesifik sesuai karakter kemiskinan perkotaan, upaya pengentasan berisiko tidak sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berada pada jalur yang tepat. Tantangan yang tersisa bukan untuk dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai agenda lanjutan. Fokus kebijakan perlu diperluas dari sekadar menurunkan angka kemiskinan menuju pengurangan kedalaman dan keparahan kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi perkotaan dapat membuka akses ke pekerjaan yang lebih produktif dan stabil. Dukungan terhadap sektor informal melalui pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan perlindungan sosial juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pendapatan rumah tangga miskin.

Di bidang perumahan, penyediaan hunian layak dan penataan kawasan kumuh perlu terus diperkuat. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan transportasi publik yang terjangkau tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Upaya ini akan berdampak langsung pada penurunan kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Secara keseluruhan, data Susenas September 2025 memberikan pesan yang seimbang. Kemiskinan, termasuk di perkotaan, terus menurun dan menunjukkan arah yang positif. Namun, kompleksitas penyebab kemiskinan perkotaan menuntut kebijakan yang semakin presisi dan adaptif. Dengan memanfaatkan data secara optimal serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, kota dapat terus berkembang sebagai ruang pertumbuhan sekaligus ruang kesejahteraan yang inklusif bagi semua.

Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan.

"BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat dikonfirmasi dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2), dikutip dari Antara.

Menurut dia, proses verifikasi dilakukan oleh BPS yang berkolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan keberadaan mitra statistik sangat dibutuhkan karena besarnya jumlah sasaran verifikasi.

Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.

BPS bersama Kemensos sudah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang akan berlangsung sekitar dua bulan itu. Dalam hal ini salah satunya di Jawa Barat yang jumlah keluarga sebanyak 1 juta dan beberapa di provinsi lain kurang dari 500 ribu keluarga.

Amalia menyebut dengan pemetaan wilayah tersebut, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga dimungkinkan mendapatkan data akurat, yang menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat.

Selain 11 juta peserta, BPS juga melakukan verifikasi lapangan terhadap 106.153 peserta yang telah direaktivasi otomatis dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.

Kendati demikian, Amalia menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar pembaruan data berjalan cepat, akurat, dan dapat segera digunakan sebagai dasar kebijakan.

"Data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perengkingan atau pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah, karena perengkingan desil 1-10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah. Pendesilan atau perengkingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mengawali tahun 2026 dengan mencatatkan kinerja operasional yang positif. Hingga akhir Januari 2026, realisasi arus petikemas IPC TPK mencapai 299.891 TEUs, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 280.743 TEUs atau tumbuh sekitar 6,82 persen (year-on-year).

Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif bagi aktivitas logistik dan perdagangan nasional di awal tahun, dengan peningkatan arus barang yang terjadi baik pada segmen internasional maupun domestik.

Selaras dengan fokus strategis Pelindo tahun 2026 dalam memperkuat integrasi ekosistem kepelabuhanan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan efisiensi rantai pasok nasional, IPC TPK terus mendorong optimalisasi operasional terminal petikemas melalui peningkatan produktivitas, keandalan layanan, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing pelabuhan Indonesia.

"Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme pelaku usaha dan efektivitas strategi operasional kami dalam merespons dinamika perdagangan global maupun domestik yang terus menguat. Capaian ini juga selaras dengan arah transformasi Pelindo dalam menciptakan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi, andal, dan berdaya saing global," ujar Pramestie Wulandary, Corporate Secretary IPC TPK.

Peningkatan kinerja IPC TPK dipengaruhi oleh pertumbuhan signifikan di beberapa area operasi. Area Panjang meraih peningkatan kinerja tertinggi, yakni 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Disusul Area Tanjung Priok 1 yang meningkat 10,2 persen dan Area Tanjung Priok 2 meningkat 8 persen. Capaian ini menunjukkan konsistensi IPC TPK dalam memperkuat kapasitas layanan terminal sekaligus mendukung kelancaran arus logistik di wilayah operasional utama.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar AS selama 2025. Bila dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya, ekspor tumbuh 6,15 persen. Ekspor nonmigas yang menyokong pertumbuhan ekspor-impor Indonesia pada 2025 terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 6,88 miliar dolar AS selama Januari–Desember 2025 atau tumbuh 21,01 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Kedua, sektor pertambangan dan lainnya sebesar 35,86 miliar dolar AS selama 2025 yang mengalami kontraksi 23 persen. Ketiga, industri pengolahan sebesar 227,1 miliar dolar AS selama 2025 atau tumbuh 14,47 persen.

Sejalan dengan fokus IPC TPK pada 2026 dalam memperkuat operational excellence, digitalisasi layanan, serta peningkatan customer experience, perusahaan terus melakukan berbagai upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi fasilitas terminal guna memastikan kesiapan menghadapi potensi peningkatan arus perdagangan.

"IPC TPK terus berupaya menjaga momentum tersebut di awal 2026. Kami fokus memastikan layanan terminal siap memfasilitasi kenaikan volume perdagangan, memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta mendukung integrasi layanan kepelabuhanan nasional demi menjaga efisiensi rantai pasok," tutup Pramestie.

PT IPC Terminal Petikemas atau IPC TPK merupakan operator terminal yang memberikan pelayanan petikemas dengan sistem jaringan terintegrasi antar-pelabuhan dan dikelola secara profesional. IPC TPK merupakan salah satu anak usaha Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas.

PT IPC Terminal Petikemas beroperasi di enam area kerja, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat; Pelabuhan Panjang, Lampung; Pelabuhan Palembang, Palembang; Pelabuhan Teluk Bayur, Padang; dan Pelabuhan Jambi, Jambi.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan groundcheck (pemeriksaan lapangan) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI sekaligus upaya memastikan akurasi data penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses tersebut. Pemeriksaan akan melibatkan sumber daya manusia (SDM) Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data selama dua bulan.

“Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarat Pusat, dikutip Jumat (13/2/2026).

Ia berharap partisipasi masyarakat, khususnya penerima manfaat, untuk memberikan keterangan secara jujur saat petugas melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil pemutakhiran akan diserahkan kepada BPS untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum menjadi dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan program.

Sebelumnya, sebanyak 106.153 penerima manfaat yang teridentifikasi menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini merupakan bagian dari 11 juta penerima yang dinonaktifkan, namun diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

“Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.

Terkait mekanisme penetapan penerima PBI-JKN, Gus Ipul menegaskan penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026, yang menjelaskan bahwa PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat dalam desil 1 - 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh proses groundcheck tersebut.

“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, proses pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi untuk melakukan groundcheck.

“Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

Adapun sisanya diperkirakan rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data versi terbaru. “Ini akan menjadi bagian dari pemutakhiran dan penajaman dari DTSEN versi kedua tahun 2026,” jelas Amalia.

Amalia menegaskan BPS akan terus berkolaborasi dengan Kemensos untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN semakin akurat serta tepat sasaran salah satunya melalui groundcheck.

“Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengejar target verifikasi ulang sebanyak 106.153 peserta penerima manfaat bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) segmen penyintas penyakit kronis agar dapat diselesaikan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.

"Akan segera selesai karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, target kami adalah sebelum Lebaran ini sudah selesai," kata Kepala BPS Amalia Adininggar saat ditemui selepas rapat terbatas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis.

Amalia menjelaskan sebanyak 106.153 peserta PBI-JKN tersebut sebelumnya dinonaktifkan dan kemudian kepesertaannya diaktifkan kembali secara otomatis oleh Kementerian Sosial karena teridentifikasi sebagai penyintas penyakit kronis atau katastropik.

Meski begitu, kepesertaan para penerima manfaat tersebut masih akan diverifikasi ulang demi menjamin bantuan perlindungan sosial dari pemerintah diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

BPS mengonfirmasi hal ini dilakukan sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang Integrasi Data Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) dan Inpres Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan.

BPS melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial serta mitra statistik dalam pelaksanaan verifikasi tersebut guna memastikan akurasi data dan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

Amalia mengaku optimistis proses verifikasi lapangan dapat dipercepat dan selesai sesuai target melalui koordinasi lintas tim karena jumlah penerima manfaat yang diverifikasi tidak terlalu besar.

Selain verifikasi terhadap 106 ribu peserta tersebut, BPS bersama para mitra juga dalam waktu dekat mulai melakukan pengecekan kondisi sebenarnya terhadap sekitar 11 juta peserta PBI-JKN yang sebelumnya dinonaktifkan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.

Namun, menurut dia, proses verifikasi klaster 11 juta peserta ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan. Seluruh proses tersebut menjadi bagian dari pemutakhiran serta penajaman Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026.

"Ada sekitar 39 variabel di dalam kuesioner nanti yang harus dipenuhi apakah mereka layak sebagai PBI-JKN atau berada dalam desil 1-5 DTSEN atau bukan, yakni berada di luar desil tersebut. Salah satu variabel itu diukur melalui pengeluaran keluarga dan lainnya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menempatkan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hasil validasi calon penerima bantuan rumah rusak. Sebanyak 27.173 keluarga telah terverifikasi dan diprioritaskan menerima bantuan stimulan.

Amalia menjelaskan pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” ujar Amalia dalam konferensi pers Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

BPS telah merampungkan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten dan kota terdampak di tiga provinsi. Enam daerah tidak mengusulkan data.

Sebanyak 115.417 data awal diterima. BPS menemukan 6.706 data tanpa Nomor Induk Kependudukan, 4.219 Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format, 3.043 data ganda, dan 7.244 Nomor Induk Kependudukan unik yang tidak padan.

Pemadanan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menghasilkan 94.205 Nomor Induk Kependudukan unik padan. Dari jumlah itu, terdapat 90.066 keluarga unik yang diusulkan melalui Surat Keputusan bupati dan wali kota atau Surat Keputusan yang ditandatangani kepala daerah, kepala kejaksaan negeri, dan kapolres.

Pada 25 kabupaten dan kota dengan Surat Keputusan tiga tanda tangan, teridentifikasi 28.259 keluarga unik. Tingkat kerusakan rumah pada 27.173 keluarga telah diverifikasi.

Sebanyak 12.619 keluarga atau 46,44 persen mengalami kerusakan ringan. Sebanyak 5.501 keluarga atau 20,24 persen mengalami kerusakan sedang. Sebanyak 6.942 keluarga atau 25,55 persen mengalami kerusakan berat.

Sebanyak 202 keluarga atau 0,74 persen rumahnya hanyut atau hilang. Sebanyak 1.909 keluarga atau 7,01 persen mengalami kerusakan lain. Sebanyak 1.086 keluarga atau 3,84 persen belum dapat ditentukan tingkat kerusakannya.

“Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS melanjutkan proses pemadanan dan validasi seiring masuknya Surat Keputusan tambahan dengan tiga tanda tangan.

Sebagai koordinator pengelolaan data pada Satuan Tugas Bencana, BPS menerapkan dua skema, yaitu prabencana dan pascabencana.

Fase pascabencana dilakukan melalui pendataan lapangan, pengumpulan data lintas kementerian dan lembaga, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

BPS juga menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat.

Pendekatan berbasis data tunggal diharapkan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah juga menargetkan proses berjalan transparan dan akuntabel.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatra. Dari proses pemadanan data, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Hingga saat ini, pemadanan data telah rampung di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, dengan 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data. Hal itu disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2).

Amalia menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatra merupakan bagian dari upaya mempercepat pemulihan melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

"BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," kata Amalia.

Dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan.

Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan. Dari jumlah tersebut, ada 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres.

Berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani ketiga pihak di atas, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik. Dari angka itu, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi.

Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

"Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, datanya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi," lanjut Amalia.

BPS dipastikan akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan masuknya SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan dua skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respon cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

"Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan," pungkas Amalia.

Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan penyaluran berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran melalui penguatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadikan basis data akurat, terkini, dan tepercaya.

DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Basis data ini menggabungkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data kemudian dipadankan dengan berbagai data administrasi lainnya, seperti data kependudukan dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan PLN.

"DTSEN memuat data unik individu dan keluarga di Indonesia yang telah padan atau sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil. NIK-nya tunggal dan sudah tidak ada lagi duplikasi," kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/2).Amalia menjelaskan, saat ini BPS menggunakan DTSEN per 23 Januari 2026. Jumlah individu yang tercatat sebesar 289.060.513 record individu dan 95.006.179 record keluarga. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan DTSEN per 3 Februari 2025, yang mencatat 285.579.122 record individu dan 93.025.360 record keluarga.

DTSEN memuat data individu dan keluarga yang diurutkan menurut tingkat kesejahteraan, mulai dari desil 1 (terendah) hingga desil 10 (tertinggi). Adapun tingkat kesejahteraan disusun berdasarkan 39 variabel, antara lain kondisi tempat tinggal dan sanitasi, sumber air minum dan penerangan, jenis bahan bakar memasak yang digunakan, serta kepemilikan aset.

Sejak pertama kali disusun pada awal 2025, BPS secara berkala memperkuat dan memutakhirkan DTSEN bersama kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2025, BPS bertugas melakukan integrasi data secara nasional, sementara kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) bertugas memutakhirkan data by name by address (BNBA) yang selanjutnya akan diintegrasikan oleh BPS.

Saat ini, DTSEN menjadi basis data berbagai program perlindungan sosial (Perlinsos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), program Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Sekolah Rakyat, serta program bantuan perumahan.

Amalia menegaskan, DTSEN harus terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk akan selalu berubah, misalnya saat ada penduduk yang lahir, meninggal, atau berpindah tempat tinggal.

"Saat ini, pemutakhiran dilakukan secara triwulanan dengan berbagai cara, antara lain ground check atau verifikasi dan validasi lapangan bersama Kementerian Sosial (Kemensos), pemanfaatan data administrasi dari berbagai lembaga, pemutakhiran mandiri oleh masyarakat, hingga pemutakhiran bekerja sama dengan pemerintah daerah," papar Amalia.

Ia menambahkan bahwa BPS turut melakukan pemutakhiran DTSEN melalui survei rumah tangga yang dilaksanakan secara rutin, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Setelah dimutakhirkan, DTSEN lalu diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kemudian, DTSEN dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera. Hingga saat ini, BPS telah merampungkan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data. Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan. Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak (kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres, red).

Ia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik. Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respon cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.