Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pelibatan TNI dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menegaskan pembekalan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan militer atau peperangan, melainkan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta memperkuat rasa nasionalisme para peserta.

"LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dalam hal dari TNI, bukan untuk perang tapi untuk melatih, memperkuat rasa nasionalisme mereka. Kan biasanya kalau sit-up, push-up, itu disiplin itu kan latihan itu sebetulnya, latihan kecintaan ke negara," ujar Purbaya dalam temu media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga loyalitas penerima beasiswa saat menempuh pendidikan di luar negeri.

"Jangan sampai nanti kayak waktu kemarin-kemarin, pergi keluar habis itu menghina-hina negara sendiri. Itu yang utama," tegasnya.

Terkait pendanaan, Purbaya menyebut keterlibatan TNI dalam pembekalan tersebut tidak membutuhkan anggaran besar dan dinilai sebagai investasi.

"Ya nggak apa-apa, itu investasi. Kalau nambah sedikit, nggak banyak kan dibandingkan biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak saya," ucapnya.

Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan rencana perubahan fokus bidang studi penerima beasiswa LPDP. Ke depan, pemerintah akan lebih memprioritaskan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Ia menilai saat ini masih banyak penerima beasiswa yang mengambil jurusan di luar bidang tersebut, sehingga kurang sejalan dengan kebutuhan pengembangan teknologi nasional.

"Saya waktu kemarin ke New York, ke DC ya, ketemu yang beasiswa LPDP sama yang nggak beasiswa LPDP, itu ada 50 orang. Sebagian besar jurusannya itu bukan STEM. Jadi bukan yang dibutuhkan oleh kita, kita akan ubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan, kalau nggak kita ketinggalan," ujarnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka peluang kerja sama dengan BPI Danantara guna memperkuat ekosistem talenta, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bagi alumni penerima beasiswa.

Direktur LPDP Sudarto mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk Danantara dan industri perbankan, untuk mendukung penempatan awardee LPDP di sektor-sektor strategis.

"Yang BPI Danantara kita sedang diskusi terus, tapi individu misalnya kami bekerja sama dengan beberapa bank," ujar Sudarto dalam media briefing, Kamis (26/2).

Sudarto menjelaskan sebagian besar alumni LPDP saat ini telah bekerja di berbagai sektor, termasuk di perusahaan tambang besar. Meski demikian, LPDP melihat peluang kolaborasi lebih lanjut melalui skema pro hire atau perekrutan langsung talenta unggulan sesuai kebutuhan industri.

"Rata-rata banyak teman-teman LPDP itu sebenarnya sudah bekerja. Bekerja di perusahaan tambang yang top itu kan bisa pro hire sebenarnya. Beberapa bank sudah bekerja sama dengan kami, dan ini sedang kami diskusikan," ujarnya.

Menurut Sudarto, pembahasan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem talenta nasional yang terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga penyerapan tenaga kerja.

LPDP, kata dia, terus berkoordinasi dengan industri dan pemerintah daerah untuk memastikan lulusan penerima beasiswa dapat terserap dan berkontribusi di sektor-sektor prioritas.

"Makanya kita bicara ekosistem itu yang terus kami bicarakan, kami koordinasikan, kami kerjasamakan saat ini dengan industri, termasuk dengan daerah-daerah, agar ekosistem itu terbangun," tegasnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkap empat dari delapan alumni penerima beasiswa yang dijatuhi sanksi telah melunasi kewajiban pengembalian dana pendidikan ke kas negara.

Direktur Utama LPDP Sudarto mengatakan delapan alumni tersebut terbukti tidak menjalankan kewajiban pengabdian di Indonesia setelah menyelesaikan studi.

"Empat orang sudah lunas langsung ke kas negara, sisanya masih mencicil," ujar Sudarto.

Sudarto menjelaskan empat alumni lainnya saat ini masih dalam proses pengembalian dana secara bertahap sesuai mekanisme yang ditetapkan.

LPDP sebelumnya menjatuhkan sanksi pengembalian dana penuh kepada delapan alumni tersebut, karena dinilai tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau bekerja di Indonesia setelah lulus.

Selain kewajiban pengembalian dana, alumni yang terbukti melanggar juga dikenakan sanksi pemblokiran atau blacklist untuk seluruh program LPDP di masa mendatang.

Secara keseluruhan, LPDP telah melakukan evaluasi terhadap ratusan penerima beasiswa.

Saat ini, terdapat 36 alumni yang masih dalam proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kewajiban.

"Masih dalam proses pemeriksaan ada 36 orang terkait dugaan pelanggaran," kata Sudarto.

Hingga akhir Januari 2026, tercatat 32.876 orang telah menyelesaikan studi melalui program beasiswa LPDP.

Sementara itu, 307 alumni tercatat memperoleh izin resmi untuk mengikuti program magang atau melanjutkan studi di luar negeri.

Selain itu, 172 alumni bekerja di lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sudarto menegaskan setiap kasus diproses secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan fakta serta konteks masing-masing penerima beasiswa.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan rata-rata dana yang dikembalikan penerima beasiswa jenjang doktoral (S3) yang melanggar kewajiban pulang ke Tanah Air sekitar Rp2 miliar per orang.

Sementara itu, untuk program magister (S2), nilai pengembalian berada di bawah Rp1 miliar per orang.

"Iya yang sudah bayar itu ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri juga ada," ujar Sudarto di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/2).

Sudarto menjelaskan besaran pengembalian bergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh awardee.

"Ini rata-rata ya, mohon maaf ya, antara sekitar Rp2 miliar satu orang untuk yang PhD (S3), ada yang master (S2) di bawah Rp1 miliar," katanya.

Sudarto menjelaskan dana tersebut telah diterima kembali oleh negara melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme pembayaran, LPDP memberi ruang bagi penerima untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ada yang melunasi sekaligus, ada pula yang mencicil.

"Ada yang bisa langsung bayar, ada yang (cicil). Kalau Anda tiba-tiba nggak kerja kan nggak bisa tiba-tiba punya uang segitu. Kita kan at the end harus menyelamatkan keuangan negara," tegas Sudarto.

Sudarto menyebut total delapan orang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana karena tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau pengabdian setelah menyelesaikan studi.

"Delapan orang yang disampaikan tadi sama-sama tidak berkontribusi (melakukan kewajiban bekerja atau mengabdi)," ujarnya.

Secara keseluruhan, LPDP telah meneliti lebih dari 600 penerima beasiswa. Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 44 orang masuk dalam daftar penindakan.

"Yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/2).

Sudarto menegaskan setiap awardee telah memahami konsekuensi aturan sejak awal karena memegang buku pedoman serta menandatangani perjanjian.

Selain itu, LPDP juga memastikan seluruh kasus diproses secara objektif dan proporsional demi menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul terkait isu penerima beasiswa berinisial DS yang membuat konten bangga anak jadi warga negara asing (WNA).

Sudarto mengingatkan seluruh alumni penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan para penerima beasiswa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat.

"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan menjaga etika moral dan nilai2 kebangsaan bahwa sekali lagi anda semuanya bisa berpendidikan tinggi S2, S3 Postdoc itu dari uang rakyat," ujar Sudarto dalam media briefing di Jakarta, Rabu (25/2).

Sudarto menekankan keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara. Dana abadi pendidikan dibentuk sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat.

"Saya mengingatkan LPDP, Lu Pakai Duit Pajak. LPDP ini berjalan terus karena kepercayaan daripada masyarakat maka mari kita jaga kepercayaan tersebut mari kita buktikan harapan masyarakat membentuk dana abadi pendidikan ini investasi jangka panjang memang berdampak," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudarto memastikan LPDP akan melakukan evaluasi menyusul polemik tersebut. Evaluasi itu mencakup peninjauan syarat dan pembekalan bagi calon penerima beasiswa.

"Ini membantu kami untuk memperbaiki syarat-syaratnya. Termasuk juga apakah PK (persiapan keberangkatan) yang selama ini 1 minggu, apakah kami akan diperpanjang? Ini yang kelihatannya menjadi evaluasi kami," katanya.

Ia menyebut saat ini terdapat lebih dari 5.000 peserta yang tengah dalam tahap persiapan keberangkatan.

Menurutnya, LPDP perlu mempertimbangkan aspek biaya dan efektivitas program. Namun, ia menegaskan pentingnya pembekalan yang memadai, termasuk penguatan rasa cinta tanah air bagi para penerima beasiswa.

"Ini tentunya kami harus melihat trade-off antara biaya dan kami harus melihat juga bahwa sangat penting untuk membekali teman-teman yang pintar-pintar ini, terkait dengan rasa cinta Tanah Air," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menggarisbawahi beasiswa LPDP bersifat inklusif dengan fokus mencari talenta unggul dalam negeri.

Pernyataan itu untuk meluruskan miskonsepsi mengenai kepantasan penerima beasiswa dari segi kemampuan ekonomi.

“LPDP itu benar-benar fokus untuk mencari top of the top talenta Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi top dunia. Harus inklusif,” kata Sudarto kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Sudarto mengatakan LPDP berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada talenta Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan juga mencakup beasiswa afirmasi yang diperuntukkan bagi putra-putri Papua, daerah afirmasi, prasejahtera, penyandang disabilitas, dan keolahragaan.

Beasiswa afirmasi telah menjangkau 127 kota/kabupaten dengan jumlah penerima akumulatif 14.983 orang.

Untuk 2026, beasiswa afirmasi mencakup lebih dari 25 persen porsi total penerima dana pendidikan.

Mengenai sorotan anak pejabat yang menerima beasiswa, Sudarto mengatakan mereka juga termasuk dalam kelompok yang berhak menerima beasiswa lantaran LPDP tidak mensyaratkan latar belakang ekonomi.

Namun, dia menyarankan calon pendaftar yang memiliki kemampuan ekonomi memadai untuk memilih jalur beasiswa parsial atau partial funding, di mana LPDP hanya membiayai pendidikan sebesar 50 persen dan sisanya dibayarkan oleh penerima dengan dana pribadi.

“Ini imbauan, kalau mampu, pilihlah bukan yang beasiswa penuh tapi beasiswa parsial, sehingga akan lebih banyak kami bisa membiayai beasiswa,” ujar Sudarto.

Hingga 2026, program beasiswa LPDP telah mendukung 58.444 penerima beasiswa gelar, serta 583.171 peserta program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan 42.160 penerima beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama.

Mulai 2021 hingga 2026, program beasiswa diarahkan secara lebih terukur pada bidang-bidang strategis, termasuk STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), industri pangan dan maritim, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi (termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor) serta hilirisasi, manufaktur, material maju, kewirausahaan, dan industri kreatif.

LPDP mencatat saat ini terdapat sekitar 38 ribu penerima beasiswa yang sedang menempuh studi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengatakan pihaknya berupaya memperbaiki strategi agar para alumni bisa terserap oleh industri tenaga kerja usai menyelesaikan studi mereka.

Salah satunya adalah berupaya fokus pada dampak (impact) alih-alih hanya berperan sebagai layanan pendidikan (education service).

“Kami sangat paham untuk satu orang itu menjadi sumber daya unggul (SDM), tidak cukup Anda kuliah di universitas terbaik. Yang lebih penting adalah setelah itu,” kata Sudarto dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Menurut dia, LPDP berusaha menyelaraskan prioritas jurusan beasiswa dengan kebutuhan industri dan riset, yang disesuaikan dengan hasil diskusi bersama industri.

Maka dari itu, mulai 2021 hingga 2026, program beasiswa diarahkan secara lebih terukur pada bidang-bidang strategis.

Bidang strategis itu di antaranya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), industri pangan dan maritim, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi (termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor) serta hilirisasi, manufaktur, material maju, kewirausahaan, dan industri kreatif.

Untuk tahun 2026, kuota beasiswa STEM dan yang terkait mencapai 80 persen. Sedangkan kuota untuk beasiswa non-STEM atau SHARE (ilmu sosial, humaniora, seni dan budaya, keagamaan, dan ilmu ekonomi) maksimal 20 persen.

Namun, Sudarto mengatakan, LPDP tidak bisa memfasilitasi jaminan pekerjaan bagi para alumni.

Kapasitas LPDP, kata dia, hanya terbatas pada pembangunan dan penguatan ekosistem.

“Apakah LPDP menjamin nanti kalau mereka (alumni) pulang itu dapat pekerjaan? Itu beyond LPDP. Makanya, kami bicara ekosistem. Kami koordinasikan dengan industri, termasuk dengan Danantara, agar ekosistem itu terbangun,” jelasnya.

Sudarto mengatakan upaya itu membutuhkan waktu hingga ekosistem terbangun dengan matang.

Secara paralel, LPDP menyiapkan skema magang atau wirausaha di luar negeri bagi alumni dengan periode hingga dua tahun setelah lulus dengan persetujuan LPDP dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Dengan dikasih jeda magang ini, mudah-mudahan ketika mereka nanti pas kembali, industri siap. Dan mudah-mudahan LPDP bisa menjadi bagian dari membangun ekosistem,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan empat alumni yang dikenai sanksi akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia telah mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Sebagai catatan, per 31 Januari 2026, delapan orang penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi pengembalian dana.

“Dari delapan orang tadi, empat orang sudah lunas bayar kas ke negara langsung. Empat orang lagi, mereka berjanji tapi menyicil,” kata Sudarto dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Sudarto menjelaskan nominal pengembalian dana pendidikan bergantung pada jenjang studi yang ditempuh. Untuk jenjang magister (S2), nilai pengembalian dana berkisar Rp1 miliar. Sedangkan jumlah pengembalian dana untuk jenjang doktoral (S3) mencapai Rp2 miliar.

“Itu ada yang dalam negeri dan juga luar negeri,” tambahnya.

LPDP mewajibkan penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi di dalam negeri sesuai ketentuan masa pengabdian. Hingga 2025, masa pengabdian yang ditetapkan adalah dua kali masa studi ditambah satu tahun atau 2N+1. Namun, LPDP mengubah kebijakan masa pengabdian menjadi 2N per tahun ini.

Kewajiban masa pengabdian tertuang dalam peraturan dan Pedoman Penerima Beasiswa yang menjadi bagian dari kontrak yang disepakati.

Bagi penerima beasiswa yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa pengembalian dana pendidikan hingga pemblokiran akses ke program LPDP di masa mendatang.

Selain delapan orang yang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana, LPDP juga memeriksa 36 orang yang diduga melakukan pelanggaran.

“Setiap kasus diproses secara objektif dan proporsial dengan mempertimbangkan fakta dan konteks. Sekali lagi, kami memegang amanat rakyat,” ujar Sudarto.

Meski begitu, LPDP juga memberikan ruang fleksibilitas bagi alumni dengan kondisi tertentu, misalnya yang bekerja di posisi strategis lembaga riset global. Namun, fleksibilitas itu juga dibarengi dengan komitmen untuk tetap berkontribusi kepada Indonesia.

“Kalau konteksnya alumni bekerja di laboratorium terbaik dunia, kami lihat dulu. Kami minta lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar, belum tentu ada anak Indonesia bisa masuk ke situ. Namun, kalau tidak ada komitmen (untuk berkontribusi di Indonesia), langsung kami sanksi,” jelas dia.

Berdasarkan paparan LPDP, kondisi tertentu lain yang memungkinkan alumni menetap di luar negeri selama masa pengabdian di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan resmi; pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan; dan penugasan lembaga pemerintah.

Kemudian, bekerja di organisasi internasional, penugasan perusahaan yang berbasis di Indonesia, serta program pascastudi yang merupakan kerja sama resmi dengan LPDP.

LPDP pun menyiapkan skema magang atau wirausaha bagi alumni dengan periode hingga dua tahun setelah lulus dengan persetujuan LPDP dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung nilai pengembalian dana beasiswa oleh alumni berinisial AP, suami DS, yang menjadi perbincangan akibat unggahan media sosial.

“Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya,” kata Direktur Utama LPDP Sudarto dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Sudarto menjelaskan, masa studi AP berlangsung pada 2015–2016, yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2017–2021. Pihaknya masih mengkalkulasi nilai dana pendidikan hingga nilai bunga yang telah digelontorkan dari keseluruhan masa studi AP.

Dia pun mengatakan bakal mengumumkan nilai pengembalian dana nantinya, mengingat persoalan ini melibatkan kepentingan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa alumni AP akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara.

“Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi termasuk bunganya loh. Uang LPDP kan kalau saya taruh uang itu di bank, ya kan ada bunganya, kan dengan treatment yang fair,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).

Menkeu menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," tambahnya.

Purbaya juga menyatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Adapun polemik bermula dari unggahan DS di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan paspor Inggris milik anak keduanya yang baru memperoleh kewarganegaraan Inggris.

Dalam keterangan di unggahannya, DS menuliskan pernyataan yang kemudian menuai kontroversi karena dinilai merendahkan paspor Indonesia serta dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto meminta para alumninya untuk menjaga moral, etika, serta nilai kebangsaan.

Dia mengingatkan bahwa dana yang digunakan para penerima beasiswa berasal dari pajak yang disetorkan masyarakat.

"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP, tolong ke depan untuk bisa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan," kata Sudarto dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam.

Sudarto pun menyampaikan permohonan maaf atas tindakan alumni beasiswa LPDP yang menyinggung publik.

Meski begitu, dia mengatakan banyak alumni LPDP yang menjalankan dengan baik amanat berkontribusi kepada negara, yang terdistribusi di berbagai wilayah tanah air dan jenis pekerjaan.

"Ada yang jadi guru di pelosok, ada yang jadi dosen di perguruan tinggi, ada yang jadi pengusaha, pegawai negeri sipil (PNS), dan banyak sekali yang membawa nama Indonesia di panggung dunia," ujarnya.

Hingga 2026, program beasiswa LPDP telah mendukung 58.444 penerima beasiswa gelar, serta 583.171 peserta program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan 42.160 penerima beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama.

Dalam bidang penelitian, LPDP telah mendanai 3.861 proyek riset melalui Dana Abadi Penelitian.

LPDP juga memberikan pendanaan kepada 23 perguruan tinggi untuk mendorong peningkatan kapasitas menuju world class universities, serta menyalurkan dukungan kepada 3.554 penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian warisan budaya.

Mulai 2021 hingga 2026, program beasiswa diarahkan secara lebih terukur pada bidang-bidang strategis, termasuk science, technology, engineering, and mathematics (STEM), industri pangan dan maritim, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi (termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor) serta hilirisasi, manufaktur, material maju, kewirausahaan, dan industri kreatif.

LPDP mencatat saat ini terdapat sekitar 38 ribu penerima beasiswa yang sedang menempuh studi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan usai viral unggahan video akun @sasetyanigtyas yang ternyata adalah alumni penerima beasiswa. Begitu juga dengan suaminya yang saat ini menempuh pendidikan S3 dari beasiswa LPDP.

Hal itu menarik perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan akan memberikan sanksi penarikan biaya hingga bunga yang sudah dikeluarkan LPDP untuk membiayai pendidikan suaminya.

"Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan yang bersangkutan dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP nilainya termasuk bunganya. Kan saya juga taruh uang di bank ada bunganya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Lalu berapakah dana yang harus dikeluarkan LPDP untuk membiayai satu penerima beasiswa?

Berdasarkan Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2025, ditetapkan bahwa awardee LPDP berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.

Durasi pembiayaan Penerima Beasiswa disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen Letter of Guarantee (LoG).

Berikut komponen dana beasiswa yang harus dirogoh LPDP:

a. Dana SPP (Tuition Fee): nilainya berbeda sesuai dengan tagihan kampus masing-masing. Prosesnya dana dikirim langsung LPDP ke pihak universitas.

b. Dana Pendaftaran: dana pendaftaran juga disesuaikan dengan masing-masing kampus pilihan penerima beasiswa. Dana ini dibayarkan satu kali setelah awarde diterima di kampus yang dituju.

c. Dana Tunjangan Buku: Rp10 juta per tahun.

d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi:-Rp30 juta untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.-Rp50 juta untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.-Rp120 juta untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium,-Rp150 juta untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.

e. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional Internasional:-Rp5 juta bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi.-Rp15 juta bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi.

f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional: Rp15 juta - Rp25 juta yang diberikan satu kali selama masa studi untuk program magister dan dokter spesialis, dan dua kali bagi program doktoral.

a. Dana Transportasi: Disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan transportasi umum yang dipilih di negara tempat kampus berada.

b. Dana Aplikasi Visa: Diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar, termasuk pembayaran aplikasi residence permit selama durasi masa studi.

c. Dana Asuransi Kesehatan: maksimal Rp29 juta.

d. Dana Kedatangan: Besarannya ditentukan maksimal 2 kali nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi dan berlaku bagi Penerima Beasiswa.

e. Dana Hidup Bulanan: nilainya disesuaikan dengan lokasi kota dan negara dimana perguruan tinggi berada. Misalnya, jika penerima beasiswa kuliah di London, Inggris, maka dana hidup bulannya 1.900 poundsterling per orang.

f. Dana Keadaan Darurat (Force Majeure): merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, misalnya meninggal dunia, sakit kronis dan bencana baik alam maupun sosial.

g. Dana Lomba Internasional-Keikutsertaan bersifat individu maksimal Rp30 juta-Keikutsertaan bersifat kelompok maksimal Rp100 juta

h. Dana Tunjangan Keluarga: diberikan kepada paling banyak 2 orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25 persen dari Dana Hidup Bulanan Penerima Beasiswa.

i. Insentif Kelulusan: diberikan sebesar 50 persen dari jumlah Dana Hidup Bulanan pada durasi studi yang masih tersisa sesuai ketentuan LPDP.

j. Dana Ujian Keterampilan: diberikan maksimal Rp5 juta.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan tengah menyelidiki lebih dari 600 penerima beasiswa (awardee) yang belum kembali ke Indonesia untuk menjalankan kewajiban pengabdian sesuai ketentuan.

Direktur LPDP Sudarto menyebut dari penyelidikan itu, sebanyak 44 orang penerima beasiswa diduga mangkir dari kewajiban kembali ke Indonesia. Rinciannya, delapan orang telah dijatuhi sanksi, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

"Kami sudah melakukan penelitian lebih dari 600 dan dari jumlah tersebut, yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian itu delapan orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2).

Sudarto menjelaskan, data terkait awardee yang tidak mengabdi diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya melalui data perlintasan keimigrasian yang diakses LPDP dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, LPDP juga menerima laporan dari masyarakat serta memantau aktivitas media sosial para penerima beasiswa. Informasi tersebut kemudian diverifikasi lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.

"Terkait data, awardee yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajiban, LPDP dapat data tersebut berdasarkan perlintasan keimigrasian akses dari Dirjen Imigrasi. Kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awardee LPDP tersebut," katanya.

Ia menegaskan tidak semua laporan langsung berujung pada pelanggaran. Dalam sejumlah kasus, awardee diketahui masih dalam masa magang atau membangun usaha di luar negeri, yang memang diperbolehkan selama dua tahun sesuai buku pedoman penerima beasiswa.

"Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat masih dalam masa magang, di mana LPDP memang memberikan kesempatan magang dan bangun usaha selama dua tahun di luar negeri sebagaimana ada di buku pedoman penerima beasiswa," jelasnya.

Sudarto menambahkan, ada pula awardee yang telah menyelesaikan masa pengabdian atau mendapatkan penugasan resmi dari instansi tempatnya bekerja. Karena itu, setiap laporan diproses secara objektif dan profesional.

"Setiap kasus kami akan proses secara objektif dan profesional. Kami terus menjaga amanah publik, bahwa ini ada dana publik untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujarnya.

Terkait sanksi, Sudarto menegaskan seluruh awardee telah memahami konsekuensi yang tercantum dalam perjanjian. Sanksi dapat berupa kewajiban pengembalian dana beserta bunga hingga pemblokiran untuk mengikuti program LPDP selanjutnya.

"Adapun sanksi, pengembalian dana termasuk bunga dan pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," pungkasnya.