REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai menjadi momentum untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah meningkatnya biaya transportasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kendaraan listrik dianggap dapat menjadi alternatif untuk menekan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengatakan kondisi saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mempercepat transisi kendaraan listrik yang didukung oleh tingginya penerimaan masyarakat.

"Hasil survei ini menunjukkan masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada April 2026 di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, sebanyak 98 persen responden menyatakan mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, 94,8 persen responden menilai pemerintah perlu mempercepat transisi kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan pendukung.

Survei tersebut juga menunjukkan 81,1 persen responden yang belum memiliki kendaraan listrik menyatakan bersedia beralih apabila kendaraan listrik mampu memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang lebih baik. Sementara itu, 96,8 persen pengguna kendaraan listrik mengaku bersedia merekomendasikan kendaraan listrik kepada orang lain.

AISMOLI menilai tingginya dukungan publik perlu direspons melalui kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga kendaraan listrik dan memperkuat ekosistem industri dalam negeri.

Sebanyak 89,2 persen responden berharap harga kendaraan listrik semakin terjangkau, sementara 95,8 persen mendukung peningkatan produksi kendaraan rendah emisi di dalam negeri. Survei yang sama juga mencatat 73,5 persen responden percaya aspirasi masyarakat dapat mendorong percepatan kebijakan kendaraan listrik.

Selain faktor lingkungan, pertimbangan ekonomi dinilai menjadi alasan utama masyarakat mulai melirik kendaraan listrik. Data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan biaya operasional sepeda motor listrik sekitar 74 persen hingga 83 persen lebih rendah dibandingkan sepeda motor berbahan bakar minyak.

Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta Khrisna mengatakan, kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.

"Industri dan konsumen telah menunjukkan kesiapan yang sama. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan yang konsisten sehingga investasi dapat tumbuh dan manfaat ekonomi kendaraan listrik bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ujar Hanggoro.

Menurut AISMOLI, dukungan kebijakan yang berkelanjutan tidak hanya akan mempercepat adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat industri nasional, memperluas investasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dalam jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia dinilai menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk pada kuartal II-2026 ini.

Hal tersebut tergambar dalam temuan Survei Litbang Kompas terkait Kondisi Ekonomi yang dilakukan pada April lalu.

Survei ini menunjukkan responden menilai ekonomi Indonesia saat ini berada di dalam kondisi buruk dengan persentase 47,3 persen pada April 2026.

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

Bahkan sebanyak 8,9 persen responden mengkategorikan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk.

Sedangkan sebanyak 37,5 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai baik.

Hal tersebut juga tergambar dalam tingkat pendapatan masyarakat yang urung mengalami peningkatan.

Sebanyak 39,7 persen responden mengaku tidak mengalami peningkatan pendapatan.

Di sisi lain, sebanyak 30,5 persen responden justru mengaku pendapatan turun karena iklim usaha yang melambat.

Sekurang-kurangnya, hanya terdapat 5,9 persen responden yang mengaku mengalami peningkatan gaji atau upah.

Sebanyak 6,4 persen responden mengaku mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan usahanya bertambah.

Kondisi ekonomi dinilai memburuk dari awal tahun

SHUTTERSTOCK Ilustrasi ekonomi Indonesia.

Peneliti Litbang Kompas Budiawan Sidik A. mengatakan, sekitar 56 persen responden menilai kondisi perekonomian bangsa saat ini sedang buruk.

"Bahkan, jika disandingkan dengan survei serupa pada awal tahun ini, kondisinya justru kian memburuk," kata dia.

Ia menjelaskan, pada survei serupa pada Januari 2026, responden yang menilai kondisi buruk itu masih di kisaran 46 persen.

Kendati demikian, tiga bulan berselang, jumlah responden yang merasakan situasi tersebut melonjak sekitar 10 persen.

Budiawan bilang, terdapat sejumlah indikator yang menggambarkan situasi saat ini memang tidak sebaik awal tahun.

Indikasinya terlihat dari pengakuan responden yang menyatakan adanya perubahan tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Pada survei Januari 2026, jumlah responden yang menyatakan penghasilannya menurun ada sekitar 25 persen.

Jumlah itu terdiri dari 2,4 persen penurunan pendapatan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 23,2 persen lainnya karena usaha yang melambat.

Pada survei April lalu, jumlah masyarakat yang menyatakan penghasilannya susut melonjak menjadi 32,5 persen.

Secara perinci, hampir 2 persen karena terkena PHK dan 30-an persen lainnya karena usaha lesu.

"Hal ini mengindikasikan kondisi perekonomian relatif melambat sehingga turut berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat secara luas," ungkap dia.

Freepik/jcomp Ilustrasi BBM. Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memicu reaksi beragam dari masyarakat di tingkat daerah.

Kenaikan harga tiket pesawat dan BBM non subsidi

Seorang karyawan swasta bernama Jenny (25) menganggap situasi ekonomi Indonesia saat ini bisa disebut buruk.

Pasalnya, kenaikan harga bensin subsidi terutama Pertamax membuat sedikit panik.

"Kan berdampak ke pembelian BBM harian, terus harga-harga lainnya juga nanti takutnya naik," kata dia Kompas.com, Rabu (17/6/2026).

Padahal ia bercerita, awal mula berpindah menggunakan Pertamax karena merasa kondisi ekonomi pribadi mulai membaik dan ingin mengurangi beban negara.

Kendati demikian, kenaikan harga kali ini justru terasa membebani pengeluaran bulanannya.

Sebagai seorang perantau, kondisi ekonomi saat ini juga dirasa kian buruk dilihat dari harga tiket pesawat yang semakin tinggi.

"Harga tiket pesawat sampai dua kali lipat, jadi kalau mau pulang kampung berpikir 10 kali, kalau mau healing juga jadi ngerem karena (harga tiket) tidak masuk akal," ucap dia.

Sementara itu, seorang pegawai swasta bernama Amara (25) menceritakan, kondisi ekonomi memang terlihat lebih sulit dibandingkan dengan tahun lalu.

"Keliatannya lebih susah, tidak yang buruk banget dampaknya ke aku," ucap dia.

Kendati demikian, ia mengungkapkan, kondisi ekonomi saat ini memang terasa lebih memburuk dibandingkan awal tahun.

Tak punya tabungan dan dana darurat

Survei Litbang Kompas terkait Kondisi Ekonomi tersebut juga menunjukkan sebanyak 59,9 persen responden mengaku belum siap jika menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk di sisa 2026 ini.

SHUTTERSTOCK/BANGOLAND Ilustrasi dana darurat.

Jumlah tersebut tidak siap karena tidak memiliki tabungan atau dana darurat.

Hanya sejumlah 37,1 persen nasabah yang mengaku siap menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk karena memiliki tabungan dan dana darurat.

Secara lebih perinci, sebanyak 47,7 persen responden mengaku saat ini kondisi ekonomi keluarga berada di kondisi yang tidak menentu (unsettled).

Lalu, sebanyak 28,1 persen responden mengaku memiliki kondisi ekonomi keluarga yang terkendali (calm).

Dari jumlah responden tersebut hanya sebanyak 14,6 persen yang mengaku memiliki keluarga dengan kondisi ekonomi yang kokok terjaga (stable).

Faktor mentalitas jadi pertimbangan

Jenny bilang, potensi kondisi ekonomi yang memburuk di sisa 2026 ini adalah hal yang tidak bisa dihindari.

Untuk itu, bagaimana pun kondisinya, ia hanya bisa mempersiapkan diri.

"Tabungan memang ada, tetapi selain faktor finansial, faktor mental ketika baca berita dan perbicaraan antar rekan kerja buat jadi stress," imbuh dia.

Jenny bilang, untuk mengantisipasi situasi ekonomi yang memburuk, ada hal yang perlu dibatasi seperti memanjakan diri sendiri.

Ia juga mencari lebih banyak pekerjaan sampingan untuk dapat meningkatkan pemasukan meski itu menyita waktu lebih banyak.

"Ya bekerja lebih keras," ucap dia.

Jenny bilang, salah satu hal yang paling dikhawatirkan saat ini adalah kesulitan untuk mengembangkan karier di luar industri yang sedang ia tekuni hari ini.

Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi hal yang paling diharapkan tidak terjadi.

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Para pedagang bahan-bahan pokok yang mengeluhkan kenaikan harga sejak Lebaran Idul Adha imbas rupiah melemah, Jumat (5/6/2026).

"Ya berarti kan pengeluaran sehari-hari jadi lebih banyak, sedangkan gaji tidak naik juga karena kondisi masih sulit sekarang, kantor juga enggak gampang naikin gaji," ucap dia.

Sementara itu, untuk menanggulangi kondisi ekonomi semakin memburuk, Amara mengaku mulai belajar untuk membuat tabungan berjangka dan deposito.

"Uang di bank memang kaya dikit tapi merasa punya simpanan," ucap dia.

Kenaikan bahan pokok buat masyarakat khawatir

Survei Litbang Kompas terkait Ekonomi melaporkan, sebanyak 39,1 persen responden mengaku kenaikan bahan pokok menjadi kekhawatiran utama hingga akhir tahun nanti.

Kemudian, sebanyak 12,9 persen responden juga khawatir terjadi penurunan pada pendapatan usaha dan gaji.

Sedangkan, 10 persen responden mengatakan khawatir kehilangan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan akhir tahun nanti.

Pasalnya, sebanyak 61,8 persen responden mengaku saat ini menjadi periode yang sulit untuk mencari kerja di sekitar tempat tinggalnya.

Bahkan 16,1 persen responden mengaku sangat sulit mendapatkan pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya saat ini.

Jenny memang tengah berupaya membuka peluang baru memang tengah mencari kantor baru.

Ia bilang, di tengah situasi seperti ini masih banyak pekerja yang berpindah kantor terutama setelah libur Lebaran kemarin.

KOMPAS.com/Omarali Dharmakrisna Soedirman Jakarta Job Fair kembali digelar pada 19-20 Mei di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Selasa (19/5/2026)

Di sisi lain, ia juga menyadari banyak calon pekerja yang masih kesulitan untuk menemukan pekerjaan, terlebih di situasi ekonomi seperti ini.

"Ya sulit dan tidak sih, karena masih lihat juga orang-orang punya kerjaan baru dan kariernya masih berkembang," ungkap dia.

Sementara itu, Amara mengamati, saat ini upaya orang untuk mencari kerja menjadi semakin berat.

"Lihat dari orang sekitar, kalau dilihat teman ada yang belum dapet (pekerjaan). Bahkan aku juga sempat menganggur lama sebelum dapat pekerjaan ini, waktu 2024-2025 itu menganggur," ucap dia.

Amara sendiri khawatir ketika ekonomi menjadi lebih buruk akan muncul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Apalagi masih karyawan kontrak masih, belum tetap, ada was-was sendiri," ucap dia.

Generasi Z lebih optimistis terhadap pasar kerja

Pandangan berbeda disampaikan Adel Trisca (22) yang juga seorang mahasiswa mengaku tetap optimistis karena peluang kerja masih terbuka luas.

Namun, ia menilai generasi muda harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing.

"Saya cukup optimistis, tetapi tetap realistis. Peluang kerja memang banyak dan beragam, sehingga saya merasa perlu terus mengembangkan keterampilan," ujar Adel.

Adel menambahkan, selain mencari pekerjaan formal, anak muda saat ini juga perlu memiliki alternatif lain seperti berwirausaha atau membangun usaha sendiri.

Meskipun demikian, Adel juga mengaku terkadang melakukan pengeluaran untuk kebutuhan di luar rencana, tetapi tetap berusaha menjaga tabungan dan tujuan keuangan jangka panjang.

Sebagai informasi, metode penelitian ini dilakukan dengan survei melalui wawancara tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas pada 16-22 April 2026.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan 95 persen.

Margin of error penelitian kurang lebih 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

KOMPAS.com – PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) mencatatkan volume penjualan sebesar 79,4 miliar batang sepanjang 2025 dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri hasil tembakau nasional dengan pangsa pasar 30,7 persen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (18/5/2026), perseroan juga melaporkan kinerja keuangan yang relatif solid. Laba bruto tercatat tumbuh 11,2 persen menjadi Rp 20,6 triliun, sementara laba bersih stabil di angka Rp 6,6 triliun.

Presiden Direktur Sampoerna Ivan Cahyadi mengatakan, capaian tersebut ditopang oleh strategi penetapan harga serta inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dewasa.

“Strategi kami berfokus pada inovasi dan penguatan portofolio produk untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen, sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kontribusi terhadap rantai pasok industri,” ujar Ivan dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Senin.

Di tengah capaian tersebut, industri hasil tembakau nasional masih menghadapi sejumlah tantangan pada 2025. Tekanan daya beli, tren downtrading ke produk dengan harga lebih terjangkau, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal disebut turut menekan kinerja industri. Kondisi ini tecermin dari penurunan penjualan sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak paling besar terjadi pada segmen rokok Golongan I yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus kontributor utama penerimaan cukai negara. Dalam enam tahun terakhir, pangsa pasar segmen ini tercatat turun sekitar 22 poin, dari 80 persen pada 2019 menjadi mendekati 50 persen pada kuartal I 2026.

Kondisi tersebut juga tecermin pada kinerja perseroan, dengan penurunan volume penjualan sebesar 8,7 persen pada kuartal I 2026, terutama pada kategori sigaret kretek tangan (SKT) yang merupakan segmen padat karya.

Ivan menilai, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2026 menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas industri.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku industri legal untuk tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, perlindungan terhadap segmen SKT yang padat karya tetap memerlukan perhatian,” kata Ivan.

Perkuat ekosistem industri dan segmen padat karya

Sampoerna menyebut terus memperkuat hilirisasi industri tembakau sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menciptakan nilai di seluruh rantai pasok.

Dalam operasionalnya, perusahaan menopang sekitar 70.000 tenaga pelinting yang sebagian besar perempuan. Mereka bekerja di enam fasilitas produksi milik perseroan serta 43 fasilitas produksi mitra yang tersebar di 35 kabupaten dan kota di Pulau Jawa.

Berdasarkan studi Universitas Airlangga, aktivitas ekonomi dari segmen SKT memiliki efek berganda hingga 3,8 kali lipat. Artinya, setiap Rp 1.000 aktivitas ekonomi berpotensi menciptakan perputaran hingga Rp 3.800 di masyarakat sekitar.

Selain itu, Sampoerna juga bermitra dengan lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih serta bekerja sama dengan lebih dari 1,5 juta toko ritel di Indonesia. Secara keseluruhan, kegiatan usaha perseroan disebut menciptakan sekitar 90.000 lapangan kerja.

Riset Litbang Kompas pada 2025 mencatat, dampak ekonomi aktivitas usaha Sampoerna mencapai sekitar Rp 204,1 triliun per tahun atau setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan rasio multiplier sebesar 1,7 kali.

Dorong UMKM melalui berbagai program

Dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, Sampoerna menjalankan sejumlah program pemberdayaan. Program Sampoerna Retail Community (SRC), misalnya, yang diluncurkan pada 2008, disebut telah membina sekitar 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia.

Program tersebut menghasilkan total omzet sekitar Rp 251 triliun per tahun atau setara dengan 9,46 persen PDB ritel nasional pada 2025.

Selain itu, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang dimulai sejak 2007 telah menjangkau lebih dari 108.000 pelaku UMKM. Program lainnya, Sampoerna Karya Bangsa, juga mencakup berbagai pelatihan pengembangan kapasitas, termasuk program HOPE yang melibatkan lebih dari 9.000 peserta serta pelatihan vokasional dengan lebih dari 1.500 peserta.

Perusahaan menyebut, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, seiring dengan upaya memperkuat peran dalam perekonomian nasional.

Dengan pengalaman lebih dari satu abad beroperasi di Indonesia, Sampoerna menyatakan terus mendorong inovasi dan penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan.

Bagikan dividen dan ubah susunan direksi

Dalam RUPST, Sampoerna juga menyetujui pembagian dividen dari laba tahun buku 2025 sebesar Rp 6,55 triliun. Nilai tersebut setara dengan 99,95 persen laba bersih atau Rp 56,3 per saham.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan direksi. RUPST menerima pengunduran diri Elvira Lianita seiring penunjukannya pada posisi baru di Philip Morris Asia Limited.

Perseroan juga menyetujui pengangkatan Joy Kartika Widjaja dan Virawaty sebagai anggota direksi, serta Umer Jawaid sebagai direktur yang menggantikan Johan Bink, efektif sejak penutupan RUPST 2026.

“Perubahan dalam jajaran direksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perseroan untuk memastikan kepemimpinan yang solid dan relevan dengan dinamika bisnis. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ibu Elvira Lianita dan Bapak Johan Bink serta mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Joy Kartika Widjaja, Ibu Virawaty, dan Bapak Umer Jawaid,” ujar Ivan.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) era Presiden RI ke-2 Soeharto Ginandjar Kartasasmita mengungkap 'jamu kuat' untuk mengembalikan kejayaan rupiah ketika krisis moneter pada 1998.

Strategi paling utama, menurut Ginandjar, adalah memulihkan kepercayaan pasar kepada perekonomian.

Pada bukunya yang bertajuk 'Pengabdian dari Masa ke Masa', Ginandjar menuliskan depresiasi rupiah paling dalam terjadi pada Juni 1998. Kala itu, Mata Uang Garuda terjun bebas hingga menyentuh Rp15 ribu per dolar AS dalam waktu singkat.

"Krisis kan sudah terjadi berkali-kali dan setiap krisis itu berbeda-berbeda penyebabnya, tapi paling utama adalah apapun krisisnya, jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepada ekonomi kita, kepercayaan masyarakat Indonesia," ujar Ginandjar dalam peluncuran bukunya di Menara Kompas, Kamis (9/4).

Secara rinci, dalam bukunya Ginandjar menyebutkan sebelum krisis moneter, nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp2.300-Rp2.400 per dolar AS. Namun, memasuki Januari 1998, rupiah melemah ke Rp5.00 per dolar AS dan semakin tertekan parah ke Rp7.000 hingga Rp8.500 per dolar AS pada Februari dan Maret.

Lalu, pada April 1998, rupiah sempat menguat dari Rp8.500 ke Rp8.000 per dolar AS. Hingga akhirnya pada Juni tahun itu, rupiah terjun bebas ke Rp15 ribu per dolar AS.

Ginandjar menyebutkan tim ekonomi di bawah kepemimpinannya berusaha memulihkan rupiah. Pasalnya, kondisi itu melumpuhkan perekonomian dalam negeri.

Langkah yang ditempuh mengembalikan kepercayaan pasar yang tak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi dengan Bank Indonesia dinilai menjadi sangat penting.

"Pada waktu itu, alhamdulillah ya kerja sama di antara menteri-menteri ekonomi bisa kita jaga dengan baik. Yang utama kan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, itu dua yang paling utama. Jadi kepercayaan kepada rupiah harus kembali gitu," katanya.

Berkat koordinasi dan sinergi lintas sektor hingga lembaga global, ayah dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini berhasil memperkuat rupiah di bawah Rp10 ribu dolar per AS.

"Jadi rakyat tidak lagi membuang rupiah, membeli dolar tapi kembali dia membeli rupiah untuk investasi, untuk impor dan sebagainya. Kan kuncinya itu. Jadi BI tidak lagi mencetak rupiah," imbuhnya.

Tak hanya itu, penguatan rupiah kala itu bisa terjadi berkat dukungan lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank WB), dan Asian Development Bank (ADB).

Bantuan lembaga asing ini dinilai sangat perlu karena pemerintah kala itu sudah tidak memiliki anggaran alias batas defisit mencapai tingkat maksimal. Tentu saja, ia memastikan bantuan betul-betul digunakan untuk membalikkan keadaan dari krisis.

"Yang paling penting adalah memastikan bahwa bantuan itu digunakan dengan baik dan tidak dikorupsi. Kalau kepercayaan itu terjaga, mereka akan terus mendukung," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Mudik atau bepergian menggunakan aplikasi peta digital atau Google Maps kadang membuat pengendara tersesat karena GPS tidak membaca posisi dengan tepat.
Kondisi ini membuat perjalanan jadi lebih lama dan membingungkan, terutama saat melewati daerah yang jarang dilalui atau baru pertama kali dikunjungi.

Untuk memastikan perjalanan lebih aman dan tidak tersesat, Anda bisa mengikuti beberapa pengaturan penting di Google Maps.

Berikut pengaturan Google Maps agar pengendara tidak tersesat:
1. Mengaktifkan GPS Akurasi Tinggi
Berikut langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk memastikan GPS ponsel bekerja dengan akurasi tinggi:
- Buka menu “Pengaturan” di ponsel
- Pilih menu “Lokasi”.
- Aktifkan layanan lokasi.
- Pilih mode “Akurasi Tinggi”
- Pastikan koneksi internet aktif
2. Kalibrasi Sensor Kompas
Untuk navigasi lebih presisi, berikut cara kalibrasi sensor kompas di Google Maps:
- Buka aplikasi Google Maps di ponsel
- Tekan ikon titik biru yang menunjukkan lokasi Anda
- Pilih opsi “Kalibrasi”
- Gerakkan ponsel membentuk angka delapan
- Tunggu hingga proses selesai
3. Menonaktifkan Lokasi Palsu
Berikut langkah penting agar Google Maps membaca lokasi Anda secara akurat tanpa gangguan fitur lokasi palsu:
- Buka menu “Pengaturan” di ponsel
- Pilih “Opsi Pengembang”
- Cari menu “Mock Location” atau lokasi palsu
- Nonaktifkan fitur tersebut
- Tutup pengaturan setelah selesai
4. Menyesuaikan Rute Sesuai Kendaraan
Untuk memastikan rute sesuai kendaraan, berikut pengaturan rute yang bisa diterapkan di Google Maps:
- Buka Google Maps dan masukkan tujuan.
- Tekan “Rute” tanpa langsung menekan “Mulai”.
- Perhatikan ikon kendaraan di bawah kolom tujuan.
- Pilih jenis kendaraan yang digunakan.
- Pastikan estimasi waktu dan rute sudah sesuai.
- Tekan “Mulai” untuk memulai perjalanan.

Selain itu, saat arus mudik, jalan utama biasanya padat dan macet. Banyak pengendara pun memilih jalan alternatif atau jalan sempit untuk menghindari kemacetan, namun hal ini bisa membuat tersesat jika navigasi tidak diatur dengan baik.

Berikut langkah ini penting sebelum mengatur jalan sempit agar perjalanan tetap nyaman dan tidak tersesat:
1. Gunakan Fitur Preferensi Rute
Untuk menghindari jalan kecil atau perumahan sempit, berikut cara mengatur preferensi rute di Google Maps:
- Buka Google Maps dan masukkan tujuan
- Tekan “Rute” atau “Directions”
- Pilih “Options” atau “Route Options”
- Aktifkan fitur “Hindari jalan kecil” atau “Avoid smaller roads”
- Tekan “Mulai” untuk memulai perjalanan
2. Pilih Mode Kendaraan Sesuai
Berikut langkah untuk memastikan rute yang ditampilkan sesuai dengan jenis kendaraan Anda:
- Buka Google Maps dan masukkan tujuan
- Tekan “Rute” untuk melihat pilihan jalur
- Pilih ikon kendaraan sesuai jenis transportasi yang digunakan
- Tekan “Mulai” untuk memulai navigasi
3. Sesuaikan Rute Dengan Kendaraan
Agar tidak tersesat di jalan sempit, berikut cara memastikan rute sudah sesuai kendaraan:
- Setelah menekan “Rute”, periksa ikon kendaraan di bawah kolom tujuan
- Pilih jenis kendaraan yang digunakan
- Pastikan estimasi waktu dan rute sudah sesuai
- Tekan “Mulai” untuk memulai perjalanan

Source:
https://wuling.id/en/blog/lifestyle/how-to-avoid-small-roads-on-google-maps-no-more-getting-lost

Philip Morris International (PMI) menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus memperkuat posisi PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna). Perusahaan melihat perseroan sebagai pilar penting dalam strategi global untuk mendorong inovasi, pengembangan SDM serta kinerja bisnis PMI.

President East, South East Asia, Pacific, and Global Travel Retail PMI, Vassilis Gkatzelis, menyebut Sampoerna memperkuat rantai pasok regional. Investasi berkelanjutan perseroan dinilai secara konsisten menciptakan lapangan kerja serta mendukung hilirisasi produk tembakau.

Saat ini, Sampoerna berfungsi sebagai pusat ekspor PMI untuk lebih dari 30 negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mencakup ekspor produk rokok konvensional maupun produk tembakau bebas asap.

"PMI memandang Sampoerna sebagai pilar penting dalam transformasi perusahaan dan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya ini memadukan skala bisnis, inovasi, dan kontribusi sosial untuk mewujudkan kemajuan usaha yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Sejak 2008, PMI telah mengucurkan investasi sebesar US$6,4 miliar di Indonesia. Nilai tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi produk tembakau bebas asap di Karawang senilai Rp5,3 triliun.

Pabrik di Karawang merupakan fasilitas ketujuh di dunia dan yang pertama dibangun di wilayah Asia Tenggara. Lokasi ini juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian dan analisis berstandar global yang canggih.

"Fasilitas ini merupakan satu-satunya laboratorium canggih PMI di seluruh Asia dan didukung oleh sekitar 200 tenaga ahli Indonesia yang berkualifikasi tinggi," kata pria yang sempat menjabat sebagai Presiden Direktur Sampoerna pada 2022-2024.

Vassilis menambahkan, Sampoerna yang kini berusia 113 tahun mengelola sembilan fasilitas produksi langsung dan 43 Mitra Produksi Sigaret. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja serta bermitra dengan belasan ribu petani tembakau dan cengkih.

Untuk produk bebas asap, Sampoerna telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 600 UMKM di 20 kota dengan dukungan jaringan SRC. Langkah ini berhasil menciptakan lebih dari 1.300 lapangan kerja baru di sektor tersebut.

Riset Litbang Kompas tahun 2025 menunjukkan dampak ekonomi tahunan Sampoerna mencapai Rp204,1 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan mampu menggerakkan nilai ekonomi hingga Rp1.700. Hal ini mencerminkan rasio multiplier yang kuat dalam ekosistem bisnis mereka.

Sampoerna juga fokus mendukung kemandirian ekonomi rakyat melalui pengembangan sektor UMKM. Inisiatif ini dijalankan lewat Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah payung Program Keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia.

Jaringan SRC saat ini telah menaungi lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, SETC telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 97.000 peserta sejak awal berdiri.

Dalam pengembangan talenta, Vassilis menilai Sampoerna berhasil mencetak tenaga profesional yang kini mendukung operasional PMI di 39 negara. Mereka tersebar di berbagai bidang seperti teknologi informasi, keuangan, dan rantai pasokan.

"Sampoerna menyediakan tenaga profesional berkualitas di bidang teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan. Hal ini memposisikan Indonesia sebagai pusat kapabilitas regional sekaligus mengangkat talenta lokal di panggung global," tuturnya.

Sekitar 70 karyawan Sampoerna saat ini bertugas di luar negeri dalam berbagai posisi kepemimpinan strategis. Perkembangan ini membuktikan komitmen perusahaan dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang kompetitif.

Vassilis mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri. Penindakan tegas terhadap rokok ilegal dinilai sangat penting untuk menjamin persaingan usaha yang adil.

"Semua inisiatif Sampoerna berlandaskan pada Filosofi Tiga Tangan yang memastikan manfaat bagi konsumen dewasa; karyawan, mitra usaha, dan pemegang saham; serta masyarakat luas demi menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Marketplace investasi Cermati Invest (PT Artha Investa Teknologi), bagian dari Cermati Fintech Group (PT Dwi Cermat Indonesia), berkolaborasi dengan Corporate IT & IS Kompas Gramedia menyelenggarakan edukasi keuangan untuk mendukung kemandirian finansial masyarakat.

Direktur Cermati Invest Darwin Soesanto menekankan bahwa edukasi keuangan adalah langkah awal yang sangat penting untuk membantu masyarakat mencapai kemandirian finansial.

“Kami ingin mendorong masyarakat untuk beralih dari sekadar menyimpan uang menjadi pengelola aset yang cerdas,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, edukasi keuangan tersebut menyoroti strategi piramida perencanaan keuangan, mulai dari fondasi arus kas (cash flow) hingga distribusi kekayaan.

Para peserta diberikan pemahaman bahwa investasi bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan tentang menyusun lapisan keamanan yang dimulai dari dana darurat serta pengelolaan utang yang sehat.

Peserta juga didorong untuk melakukan diversifikasi untuk menjaga nilai aset tetap produktif dan menerapkan manajemen risiko melalui berbagai produk keuangan, mulai dari tabungan, deposito, surat berharga, saham, reksa dana, serta emas digital.

Edukasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi masyarakat agar mampu memiliki kendali penuh atas keuangan pribadi mereka di masa mendatang.

Cermati Fintech Group pun berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif serupa di masa mendatang sebagai bagian dari upaya perseroan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

“Kami berharap sesi diskusi interaktif ini dapat membantu para peserta menjadi lebih percaya diri dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan target kebutuhan mereka,” kata Darwin Soesanto.

GM Customer Facing Platform Corporate IT & IS Kompas Gramedia Vebri Anggara menyatakan, kolaborasi dengan Cermati Invest sejalan dengan visi perusahaan, yakni “Enlightening People” (memberikan pemahaman kepada masyarakat).

“Pemahaman mengenai perencanaan keuangan yang sehat sangat penting saat ini, dan kami senang dapat berkesempatan memfasilitasi diskusi yang mendalam bagi para rekan-rekan di kantor kami,” ucap Vebri Anggara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Industri hasil tembakau dinilai melibatkan ribuan pelaku dari hulu hingga hilir, menciptakan ekosistem ekonomi yang luas dan saling terhubung.

PT HM Sampoerna Tbk menyatakan salah satu peran perseroan adalah menghubungkan ribuan mitra dalam rantai pasok, termasuk petani tembakau dan cengkeh, tenaga kerja manufaktur, mitra distribusi, serta jaringan ritel tradisional.

"Saat ini, kegiatan operasional Sampoerna menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah," demikian Sampoerna dalam keterangannya.

Berdasarkan studi Litbang Kompas pada 2025, aktivitas ekonomi Sampoerna tidak saja memberikan dampak langsung bagi karyawan, petani, dan mitra usahanya, melainkan juga menghasilkan dampak berganda senilai Rp204,1 triliun per tahun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sampoerna menyatakan, mengutip studi tersebut, efek itu tecermin dalam rasio multiplier sebesar 1,7 kali lipat, di mana setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis Sampoerna mampu menggerakan nilai ekonomi hingga Rp1.700.

Di sektor hulu, Sampoerna menuturkan pihaknya bersama mitra pemasok melakukan program kemitraan dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih melalui pendampingan teknis.

"Bahkan, sebagian besar petani mitra tersebut juga menanam komoditas pangan dan turut mendukung swasembada pangan," demikian perusahaan.

Di sektor produksi, Sampoerna mengoperasikan sembilan fasilitas produksi dan bermitra dengan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki oleh koperasi dan pengusaha daerah yang tersebar di 31 kota/kabupaten di Pulau Jawa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebut nilai iuran sekitar Rp16 triliun masih berada dalam ruang fiskal yang dapat dikelola pemerintah.

"Masih ada space yang bisa dipakai ke depannya. Kalau cuma Rp16 triliun aja enggak terlalu masalah. Sebagian yang ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu bisa dimasukin ke sana," ujar Purbaya di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Purbaya menjelaskan pendanaan iuran tersebut bersumber dari anggaran negara dan mekanismenya akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia menegaskan penggunaan anggaran tetap akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

"Ya dari anggaran lah. Nanti insyaallah (ambil anggaran) dari Kemenhan, pasti selalu lewat Kemenhan," katanya.

Terkait potensi penyesuaian anggaran, Sang Bendahara Negara menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi apabila alokasi yang tersedia belum mencukupi. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent.

"Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita reorientasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghadiri pengumuman pembentukan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.

Kehadiran Prabowo sekaligus menegaskan Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan pembayaran iuran senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun bukan kewajiban bagi seluruh anggota.

Negara yang tidak membayar tetap dapat menjadi anggota dengan masa keanggotaan tiga tahun, sementara pembayaran iuran menjadikan negara bersangkutan sebagai anggota permanen.

Sugiono juga menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Arah kompas Indonesia tetap two-state solution," ujarnya.

Board of Peace memiliki keanggotaan terbatas dengan masa jabatan tiga tahun. Dana iuran yang dibayarkan anggota permanen disebut akan digunakan untuk pembiayaan rekonstruksi Gaza.

Namun, inisiatif tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membuka ruang politisasi serta kekhawatiran akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.

Interflour Indonesia melalui produknya Terigu Kompas meraih penghargaan Top Halal Award 2025 di kategori ‘Wheat Flour atau Tepung Terigu’. Top Halal Award merupakan bentuk penghargaan kepada perusahaan dengan citra halal terbaik, yang dinilai berdasarkan hasil survei Top Halal Index oleh IHATEC Marketing Research.

Terigu Kompas merupakan tepung terigu serbaguna premium, dengan kadar protein sedang yang cocok untuk membuat aneka makanan. Mulai dari aneka roti manis, aneka jajanan pasar, donat, brownies, bolu, martabak manis, dan lainnya.

Marketing Manager Interflour Indonesia, Dewi Ayu Putri, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjaga kehalalan produk dan kepuasan konsumen sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Terigu Kompas terpilih karena menjadi ’Top of Mind’ yang terpilih dalam kategori ’Tepung Terigu’ dari para responden. Kami akan terus menghadirkan yang terbaik bagi seluruh konsumen di Indonesia,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini mempertegas komitmen terhadap kehalalan produk bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga nilai keunggulan kompetitif, yang membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen.

“Dengan terpilihnya terigu Kompas di Top Halal Award semakin memperkuat komitmen Interflour dalam menghadirkan produk berkualitas, yang tidak hanya memenuhi standard keamanan dan mutu, tetapi juga menjunjung prinsip kehalalan produk mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur IHATEC Marketing Research, Evrin Lutfika, mengatakan bahwa Top Halal Index tidak menilai brand yang terpilih, melainkan murni dari hasil survey yang telah dilakukan.

“Banyaknya responden yang menyebutkan terigu Kompas saat dilakukan sesi wawancara, membuat terigu Kompas memiliki indeks yang tinggi, sehingga masuk ke dalam kategori pemenang Top Halal Award 2025,” ucap dia.

Di tengah dinamika industri hasil tembakau yang penuh tantangan, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus membuktikan ketangguhannya melalui strategi portofolio multi-kategori yang komprehensif. Perusahaan afiliasi Philip Morris International ini menunjukkan bagaimana inovasi dan keberagaman produk menjadi kunci mempertahankan kepemimpinan pasar.

Hingga kuartal III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9% dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang. Presiden Direktur HM Sampoerna, Ivan Cahyadi, menilai capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi lintas segmen yang dijalankan perusahaan mampu menjawab kebutuhan preferensi konsumen dewasa yang terus berkembang.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa," ujarnya dalam Paparan Publik HMSP yang digelar di Jakarta, Rabu (3/12).

Ia menegaskan bahwa dalam setiap langkah yang diambil, Sampoerna tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah membentuk perjalanan perusahaan selama 112 tahun.

Kekuatan portofolio Sampoerna terlihat jelas dari dominasinya di berbagai segmen. Brand-brand unggulan seperti A Mild, Magnum, dan Marlboro mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pemimpin di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sementara itu, Dji Sam Soe dan Sampoerna Kretek menempatkan perusahaan pada posisi terdepan di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Direktur HM Sampoerna, Sharmen Karthigasu, menambahkan di tengah tekanan industri pangsa pasar Sampoerna di segmen SKT justru mengalami peningkatan.

Ia menyebutkan, volume SKT mereka tumbuh 4% dengan pangsa pasar naik 1 poin persentase menjadi 14%. Lebih dari itu, pangsa pasar mereka dalam segmen SKT itu sendiri juga meningkat 1,1 poin persentase menjadi 41%.

"SKT adalah segmen di mana volume dan market share kami masih tumbuh. Secara historis, paruh kedua tahun memang menunjukkan hasil yang lebih baik, dan tren ini kembali terlihat tahun ini," papar dia.

Inovasi tidak berhenti pada produk konvensional. Sebagai bagian dari transformasi industri, Sampoerna juga agresif mengembangkan kategori produk bebas asap.

Portofolio produk inovatif seperti IQOS, VEEV, ZYN, dan BONDS by IQOS terus diperluas jangkauannya. Peluncuran produk tembakau yang dipanaskan dengan batang tembakau BLENDS dan varian baru TEREA Riviera Pearl menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan.

BONDS, brand yang diluncurkan sekitar April 2025, kini telah menjadi nomor satu di kategori modern break di dunia digital modern. Ekspansi distribusi BONDS ke berbagai kota besar di Indonesia menandai keseriusan Sampoerna dalam menghadirkan pilihan yang lebih baik bagi konsumen dewasa.

Dari sisi kinerja keuangan, Sampoerna membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir September 2025, turun 5,3% dari Rp88,5 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Laba bersih tercatat Rp4,5 triliun, menurun 13,7% dibandingkan 2024. Namun, penurunan laba bersih di kuartal III melambat menjadi 14% dari sebelumnya 22% di kuartal II, menunjukkan tren perbaikan yang konsisten.

Perbaikan kinerja ini tak lepas dari strategi harga yang terukur. Perusahaan mengambil langkah strategis dalam penetapan harga sambil menjaga volume bisnis, guna memaksimalkan kombinasi volume dan harga serta meningkatkan profitabilitas.

Pendekatan ini, dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas, terbukti efektif dalam menghadapi kondisi pasar yang menantang.

Kebijakan pemerintah turut memberi ruang bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. Ivan menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tidak menaikkan tarif cukai pada 2025.

"Dukungan pemerintah merupakan kunci menjaga keberlangsungan industri legal. Penegakan hukum terhadap rokok ilegal juga sangat membantu industri untuk tetap bertahan, menjaga penerimaan negara, dan mendukung perekonomian nasional," katanya.

Di sisi lain, kontribusi Sampoerna ke perekonomian nasional tetap signifikan. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, bermitra dengan 19.500 petani tembakau dan cengkih, serta bekerja sama dengan 43 Mitra Produksi Sigaret di berbagai daerah.

Studi Litbang Kompas 2025 menunjukkan aktivitas ekonomi Sampoerna menciptakan dampak berganda sebesar Rp204,1 triliun per tahun, setara 1% dari PDB nasional, dengan multiplier effect 1,7 kali.

Program pemberdayaan UMKM juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Sampoerna Retail Community (SRC) kini membina lebih dari 250.000 toko kelontong, dengan tingkat digitalisasi mencapai 90% melalui ekosistem AYO by SRC.

Riset KG Media mencatat total omzet SRC mencapai Rp263 triliun, setara 11,36% dari PDB retail nasional. Sementara itu, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) telah melatih lebih dari 97.000 peserta, dengan 1.600 UMKM memperoleh pendampingan lanjutan dan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor.

Ivan menegaskan bahwa strategi pertumbuhan perusahaan bukan hanya tentang ekspansi bisnis, tetapi juga tentang nilai jangka panjang bagi bangsa.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada inovasi dan portofolio lintas segmen. Pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata untuk masyarakat dan kemandirian ekonomi rakyat," pungkas dia.

Dengan fondasi kuat, portofolio multi-kategori inovatif, serta komitmen terhadap keberlanjutan, Sampoerna optimistis strategi komprehensif yang dijalankan akan terus mendorong pertumbuhan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi nasional.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Mei hingga Juli 2026 memiliki makna strategis yang mendalam.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan sebuah upaya nasional untuk memperbarui potret menyeluruh perekonomian Indonesia.

Sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, SE2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis data akurat dan komprehensif.

Hasilnya akan menjadi pijakan utama dalam mendukung perumusan arah pembangunan menuju tercapaianya Visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

SE2026 merupakan sumber data yang komprehensif dalam menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi selain pertanian, instansi pemerintah, dan aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencakup berbagai skala usaha mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar (korporasi).

Melalui kegiatan ini, akan diperoleh informasi yang mendalam mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan.

Hasil SE2026 akan menyajikan gambaran aktual mengenai kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh hingga tingkat wilayah administrasi terkecil. Informasi tersebut memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan, serta memetakan potensi ekonomi daerah secara lengkap dan terperinci.

Dengan demikian, SE2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data akurat.

Visi Indonesia Emas 2045 memiliki empat pilar utama, di antaranya adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Data SE2026 secara langsung akan mendukung perumusan kebijakan pada pilar-pilar tersebut, terutama di tiga pilar awal.

Data rinci mengenai struktur ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi akan menjadi dasar untuk program peningkatan kualitas SDM dan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, identifikasi terhadap minimnya tenaga kerja terampil di sektor manufaktur berteknologi tinggi menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk pelatihan yang spesifik.

Lalu, melalui pemetaan tren digitalisasi dan adopsi teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Data ini penting agar kebijakan stimulus fiskal dan insentif investasi benar-benar mendorong ekonomi hijau dan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Salah satu agenda kunci menuju Indonesia Emas 2045 adalah hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Data SE2026 menyediakan basis informasi yang kuat untuk investasi sebagai dasar penyusunan kebijakan investasi yang lebih spesifik untuk mengisi celah yang selama ini belum tersentuh, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, pemerataan pembangunan menjadi prasyarat mutlak tercapainya Indonesia Emas 2045. SE2026 akan menyoroti potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal.

Data yang akurat ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, misalnya pariwisata, agrobisnis, atau industri kreatif, sehingga mengurangi konsentrasi ekonomi hanya di Pulau Jawa dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Mengingat pentingnya peranan data SE2026 bagi perekonomian bangsa, Kepala BPS RI, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha.

Data yang lengkap dan akurat dari SE2026 bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan kompas yang akan memandu Indonesia melewati tantangan demografi dan ekonomi global untuk mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045.

Oleh karena itu, kesuksesan sensus ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BPS sebagai penyelenggara statistik, demi masa depan ekonomi bangsa.

Dalam SE2026, seluruh pelaku usaha di Indonesia akan dicatat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mari bersama mencatat ekonomi Indonesia dengan menjawab kuesioner SE2026 dengan benar dan jujur demi menghasilkan data SE2026 yang berkualitas.