Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud resmi melantik sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).

Pelantikan ini meliputi 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 37 Pejabat Pengawas, serta 19 Pejabat Fungsional.

Prosesi berlangsung tertib, diawali pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Nama-nama yang menempati posisi strategis antara lain Aji Muhammad Fitra Firnanda resmi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dari sebelumnya Kepala Dinas PUPR Pera.
Kemudian, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, sementara Ririn Sari Dewi mengambil alih komando Dinas Komunikasi dan Informatika dari Faisal.

Di sektor pelayanan kesehatan Ahmad Jais ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Dalam sambutannya, Rudy mengingatkan bahwa rotasi jabatan bukan prosesi seremonial semata, melainkan bagian dari strategi besar pembenahan birokrasi daerah.

"Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta penerapan prinsip the right man on the right place untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi ASN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa jabatan bukanlah mahkota yang sekadar dikenakan, melainkan amanah yang harus dipikul dengan integritas, dedikasi, dan semangat pelayanan.

Rudy meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik (29 Juni 2026)

Jabatan Fungsional Ahli Utama

• Nono Matturangan — Dokter Ahli Utama
• Ketut Rama Wijaya — Dokter Ahli Utama
• Daniel Susatyo Wirawan — Dokter Ahli Utama
• Iwan Setiawan — Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

• Puguh Harjanto — Staf Ahli Bidang III
• Aji Muhammad Fitra Firnanda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
• Muhammad Faisal — Kepala Dinas Pariwisata
• Ririn Sari Dewi— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
• Arief Murdiyatno — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Siti Sugiyanti — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Syarifah Alawiyah — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Ahmad Jais — Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
• Mazniati — Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan organisasi dan tata kelola.

Langkah evaluasi yang dilakukan, termasuk pergantian pimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung, disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas program prioritas nasional tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memilih melakukan koreksi dan perbaikan sistem ketimbang menghentikan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG tetap berlanjut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan ibu hamil.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam fungsi pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah unit layanan telah menerapkan standar operasional yang dinilai memadai, mulai dari aspek kebersihan, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelasnya.

Dudung menambahkan pemerintah juga memperkuat sistem pengendalian program melalui pengawasan yang lebih ketat dan membuka ruang partisipasi publik dalam memantau pelaksanaannya.

“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Dia menegaskan pembenahan yang berlangsung saat ini diarahkan untuk memastikan distribusi manfaat menjangkau kelompok prioritas, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.

“Kami akan terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .

Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan

Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.

Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.

Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.

Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.

Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.

Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini

“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.

JAKARTA - Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) akan melawan setiap upaya yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa demi syahwat politik elektoral kelompok tertentu. JCM juga mengajak segenap elemen mahasiswa, masyarakat sipil, serta komponen bangsa bergerak bersama dalam koridor yang sehat dengan mengutamakan argumentasi dialogis, bersikap kritis dan konstruktif, serta menjaga stabilitas dan demokrasi.

“Kami menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis mana pun,” kata Sekjen PB HMI Muh Jusrianto dalam konferensi pers bersama para sekjen organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional yang tergabung di forum kolaborasi JCM di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Selain Jusrianto, terdapat Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), dan Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI). Kemudian I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND).

Selain itu JCM juga menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.

Kedua, mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis. Ketiga, menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.

Keempat, mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafioso anggaran. Kelima, mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.

Keenam, menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun. Ketujuh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif.

Menurut Jusrianto, seluruh tuntutan JCM lahir dari pertimbangan objektif berbasis data. ”JCM berkomitmen untuk tetap berdiri di jalur independen demi memastikan tata kelola negara berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

JDM juga menyoroti insiden pembubaran diskusi ilmiah di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Aksi intimidasi dan pembubaran forum akademik semacam ini menjadi tamparan bagi demokrasi dan mencederai kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Bagi Jusrianto, perbedaan sikap dan pandangan, haruslah diselesaikan melalui koridor dialog intelektual. Bukan dengan paksaan, persekusi, apalagi pembungkaman. “Kampus harus kita jaga bersama sebagai panggung dialektika yang mempertemukan segala perbedaan sikap dan pandangan," lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah percepatan teknologi, disrupsi bisnis, dan perubahan cara manusia bekerja, satu pertanyaan besar muncul: bagaimana memastikan manusia tetap menjadi pusat transformasi?

Menjawab tantangan itu, Indonesia Coaching Conference (ICC) 2026 hadir sebagai forum nasional coaching yang mempertemukan pemimpin korporasi, praktisi HR, entrepreneur, akademisi, coach profesional, dan agen perubahan dalam satu panggung kolaborasi.

Mengusung tema “Coaching The Next Human Transformation”, konferensi ini akan diselenggarakan pada 27 Juni 2026 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, menghadirkan lebih dari 30 pembicara nasional dan internasional.

Mereka akan berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik terbaik transformasi manusia di era yang terus berubah. ICC 2026 adalah inisiatif kolaboratif yang diselenggarakan Asia Coach Indonesia, Halo A Coach (haloacoach.id), dan Asia Coach Network (ACN).

Ketiga organisasi ini punya komitmen yang sama dalam mengembangkan ekosistem coaching profesional di Indonesia dan Asia, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendekatan coaching sebagai sarana pengembangan individu, kepemimpinan, organisasi, dan bisnis.

Mengapa ICC 2026 Penting untuk Dihadiri?

Perubahan teknologi dan kecerdasan buatan tidak hanya mengubah proses kerja, juga cara manusia berpikir, belajar, memimpin, dan berinteraksi. Banyak organisasi berinvestasi pada teknologi, namun tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan manusianya.

ICC 2026 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan coaching yang telah terbukti membantu individu, tim, dan organisasi meningkatkan kesadaran diri, memperkuat kepemimpinan, membangun budaya kolaboratif, serta mempercepat adaptasi terhadap perubahan.

Konferensi ini tidak hanya menawarkan inspirasi, juga wawasan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan profesional maupun organisasi. Peserta akan mendapatkan kesempatan untuk :

•Belajar langsung dari menteri, CEO, direktur, entrepreneur, akademisi, dan coach bersertifikasi internasional.

•Memahami bagaimana coaching digunakan dalam transformasi individu, kepemimpinan, organisasi, dan bisnis.

•Menyaksikan demonstrasi coaching secara langsung melalui sesi coaching breakthrough.

•Memperluas jaringan profesional bersama praktisi HR, business leader, entrepreneur, dan komunitas coaching dari seluruh Indonesia.

•Mengeksplorasi perkembangan AI dan masa depan profesi coaching dalam menghadapi era transformasi digital.

Keynote Speakers dari Berbagai Sektor

Sebagai pembuka konferensi, ICC 2026 menghadirkan para pemimpin nasional dan tokoh inspiratif yang akan berbagi perspektif mengenai transformasi Indonesia dari berbagai sudut pandang.

Di antaranya (video recording) Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Sandiaga Uno Serta opening talkshow yang menghadirkan Joseph Bataona, Salman Subakat, dan Febrina Orsida.

Kehadiran para tokoh menunjukkan coaching tidak lagi hanya menjadi alat pengembangan individu, melainkan telah berkembang menjadi pendekatan strategis dalam membangun organisasi, bisnis, dan bangsa.

Lima Pilar Utama Transformasi di ICC 2026

ICC 2026 menghadirkan lima pilar utama yang saling terhubung dan merepresentasikan perjalanan transformasi dari individu hingga masa depan organisasi.

Personal Transformation

Transformasi sejati selalu dimulai dari diri sendiri. Pilar ini membahas pembangunan self-awareness, mindset bertumbuh, resiliensi, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan.

Sesi ini menghadirkan tokoh-tokoh seperti Joerg Sauer, Mariani Ng, Dessy Arnas, PCC, dan Sunil Tolani, yang akan berbagi pengalaman mengenai perjalanan transformasi personal dan dampaknya terhadap kehidupan maupun karier.

Leader Transformation

Di era modern, pemimpin tidak lagi hanya bertugas mengelola kinerja, juga mengembangkan manusia.

Pilar ini menghadirkan Prasetya M Brata, Ari Wibawa Mukti (Direktur MHC PLN), Dewi Okta, Abimanyu, dan Fiona Wang, yang akan membahas bagaimana coaching menjadi fondasi kepemimpinan yang mampu menciptakan tim yang lebih mandiri, kolaboratif, dan berdaya saing.

Organization Transformation

Budaya organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi jangka panjang. Melalui sesi bersama Miftahuddin Amin, Al Falaq Arsendatama, MCC, Anna Febriana (Director HC Mayapada Health), peserta akan mempelajari bagaimana coaching culture mampu meningkatkan agility, engagement, dan kinerja organisasi.

Business Transformation

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, coaching menjadi salah satu katalis penting untuk mendorong inovasi, pertumbuhan bisnis, dan pengembangan talenta.

Pilar ini menghadirkan Alfia Wardah, Wisnu Dewabroto Coach dan Tom Mc Ifle, yang akan membagikan pengalaman mengenai bagaimana pendekatan coaching dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis dan entrepreneurship.

Future Transformation

Masa depan menuntut manusia untuk mampu beradaptasi dengan AI, teknologi baru, dan perubahan pola kerja yang semakin dinamis. Bersama Hadi Kuncoro dan Prof Meyliana, peserta akan mengeksplorasi bagaimana peran human edge, kreativitas, empati, dan coaching menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Coaching Ecosystem : Menyatukan Komunitas Coaching Indonesia

ICC 2026 juga menghadirkan sesi khusus Coaching Ecosystem yang mempertemukan para pemimpin asosiasi coaching di Indonesia. Yang di wakili Bambang Yapri (ICF Indonesia Charter Chapter), Adang Adha (APCI) dan Ewink SAY (Asia Coach Network).

Sesi ini membahas perkembangan profesi coaching di Indonesia, peluang kolaborasi lintas organisasi, serta kontribusi coaching terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Informasi Registrasi

Pendaftaran ICC 2026 telah dibuka dan dapat dilakukan melalui website resmi: www.indonesiacoachingconference.com. Tersedia pilihan tiket Reguler dan VIP dengan berbagai benefit eksklusif bagi peserta.

Mengingat kapasitas yang terbatas dan tingginya minat dari komunitas coaching, praktisi HR, serta profesional dari berbagai industri, peserta disarankan melakukan registrasi lebih awal guna mendapatkan harga terbaik.

Untuk kebutuhan media dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Asia Coach Indonesia (melalui Narahubung : Citra Permatasari +62 811-940-750)

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang menyayangkan aksi penggerudukan dan pembubaran acara diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) , Senin (15/6/2026). Aidil menilai peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata dari satu sudut pandang.

Rembuk Pemuda tidak membenarkan aksi apapun yang bertujuan untuk menghalangi hak orang untuk berpendapat, terutama di ruang akademik kampus. ”Kalaupun kita tidak setuju dengan acara atau narasumber yang dihadirkan, menghentikan dialog lalu saling memaksakan kehendak juga tidak elok. Tetapi, di sisi lain pemerintah juga harus menangkap sinyal kegelisahan dan tantangan yang dihadapi para mahasiswa,” katanya, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Mantan Presiden Mahasiswa Telkom University ini menegaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dihargai dalam kehidupan demokrasi, terutama di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nalar kritis dan kebebasan berpikir. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa akan memberikan kontribusi yang lebih besar apabila diwujudkan melalui kritik yang substantif, berbasis data, serta mampu menguji dan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Oleh karena itu, Aidil mendukung setiap bentuk kritik yang konstruktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah, sekaligus mengecam segala bentuk fitnah, disinformasi, maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Tentu kita mendukung segala bentuk kritik yang bersifat substantif, bukan hanya sekedar genit secara diksi atau bahkan menjerumus pada penyebaran sentiment kebencian yang condong pada fitnah saja,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sultan Rivandi, Presiden Mahasiswa UIN Jakarta tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rembuk Pemuda. Sultan menegaskan tidak boleh ada pembatasan dalam upaya demokrasi, semua harus saling terbuka atas segala pendapat.

Anak muda memiliki peran penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia . Tidak ada lagi upaya pembatasan ruang dialog maupun pembubaran forum dari pihak mana pun, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap terhadap pemerintah. ”Semua pihak harus menjaga nilai-nilai intelektual, dan tentu sebagai orang yang masih berorganisasi, berbagai forum dialog harus terus dilakukan dan itulah yang menjadi komitmen Rembuk Pemuda sebagai sebuah organisasi yang terus berupaya menjadi melting pot bagi anak muda dari berbagai Kalangan,” jelasnya. 4.576 Polisi Diterjunkan untuk Jaga Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini

Dari fenomena yang telah terjadi, melalui berbagai komitmen Rembuk Pemuda ke depan, Sultan mengajak kepada seluruh lapisan anak muda agar bisa terlibat aktif dalam menjaga ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Rembuk Pemuda memandang peristiwa ini sebagai refleksi bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih perlu terus dirawat oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat sipil.

Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tradisi diskusi yang sehat dan berbasis argumentasi. ”Sebagai bentuk komitmen tersebut, Rembuk Pemuda akan terus menghadirkan berbagai forum intelektual dan dialog lintas kelompok guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa," ujar Sultan.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

Amerika Serikat (AS) resmi menjadi eksportir minyak terbesar dunia, menggeser dominasi Arab Saudi dan Rusia yang selama puluhan tahun menjadi pemain utama pasar energi global.

Data perusahaan pelacak kapal Vortexa menunjukkan ekspor minyak mentah dan bahan bakar AS mencapai sekitar 10,5 juta barel per hari (bph) pada Mei 2026. Angka tersebut menempatkan AS sebagai eksportir minyak terbesar dunia selama tiga bulan berturut-turut.

Sebagai perbandingan, ekspor minyak Rusia pada periode yang sama tercatat sekitar 7 juta bph, sementara Arab Saudi hanya mencapai 5,9 juta bph.

Pencapaian tersebut menandai perubahan besar bagi AS yang selama beberapa dekade bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah. Negeri Paman Sam bahkan pernah menjadi korban embargo minyak negara-negara Arab pada 1973 sebagai respons atas dukungannya kepada Israel.

Perubahan mulai terjadi setelah 2010 ketika produksi minyak dan gas serpih (shale oil and gas) AS melonjak tajam. Lonjakan produksi tersebut membuat AS lebih dulu menjadi produsen gas terbesar dunia sebelum akhirnya menjadi produsen minyak terbesar.

Posisi AS sebagai eksportir minyak terbesar semakin menguat setelah perang AS-Iran mengganggu ekspor minyak Arab Saudi sejak Februari 2026. Di saat bersamaan, ekspor Rusia juga tertekan akibat serangan drone Ukraina dan sanksi Washington terkait perang di Ukraina.

"Washington memiliki alat baru yang sebelumnya tidak mereka sadari sebelum perang Iran, yaitu ekspor energi," kata Kepala Kebijakan Kpler Michelle Brouhard pada Kamis, (11/6) dikutip dari Reuters.

Pada 2025, Arab Saudi masih mengekspor sekitar 8,1 juta bph minyak, lebih tinggi dibandingkan AS yang berada di level 6,6 juta bph. Namun situasi berubah drastis tahun ini setelah gangguan pasokan dari Timur Tengah dan Rusia membuat ekspor AS melesat.

tyo

Dominasi baru AS dinilai berpotensi mengurangi pengaruh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam menentukan arah pasar minyak global.

Selain kekuatan militer dan dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional, posisi sebagai eksportir minyak terbesar memberi Washington instrumen baru dalam hubungan diplomatik dengan negara sekutu maupun rivalnya.

"Anda bisa melihat sekarang pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat terhadap sejumlah negara karena mereka bergantung pada pasokan minyak dan gas dari AS," ujar Brouhard.

Data Reuters menunjukkan Eropa menjadi tujuan utama ekspor minyak AS dengan porsi sekitar 47 persen sepanjang tahun ini, naik dibandingkan 37 persen pada 2021.

Negara-negara Asia yang selama ini mengandalkan minyak Timur Tengah juga mulai meningkatkan impor dari AS. Kawasan tersebut menyerap sekitar 46 persen ekspor minyak AS pada Mei 2026, meningkat dari sekitar 37 persen pada tahun lalu.

Dari sisi produksi, output minyak dan cairan energi AS hampir tiga kali lipat sejak 2000 menjadi sekitar 22 juta bph. Sebaliknya, produksi Arab Saudi cenderung bergerak di kisaran 10 juta hingga 12 juta bph mengikuti kuota OPEC, sedangkan produksi Rusia stagnan di bawah 10 juta bph dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti Baker Institute for Public Policy Kenneth Medlock III mengatakan dominasi minyak AS berbeda dengan Arab Saudi maupun Rusia karena didorong keputusan perusahaan swasta, bukan kebijakan negara.

"Ini mirip dengan peran yang selama ini dimainkan OPEC dan Arab Saudi melalui kapasitas produksi cadangan, tetapi lebih merupakan mekanisme pasar daripada instrumen strategis," ujar Medlock.

JAKARTA - Penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI memunculkan pertanyaan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua. Melalui surat keberatan yang telah disampaikan kepada BPP HIPMI, mereka meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan yang menyebabkan berkurangnya hak suara BPD DOB dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Empat BPD HIPMI DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, menilai keputusan tersebut perlu ditinjau kembali karena harus memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) HIPMI. Mereka juga meminta agar keputusan final mengenai hak voters diputuskan melalui mekanisme organisasi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi.

Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal, mengatakan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana menjelang munas, melainkan untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya hasil munas, tetapi kepercayaan bahwa seluruh anggota diperlakukan berdasarkan aturan yang sama. Karena itu, kami berharap dasar penetapan hak voters dapat dijelaskan secara terbuka dan objektif kepada seluruh anggota,” ujar Rob Rafael Kardinal dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, setiap keputusan yang berdampak pada hak representasi daerah harus memiliki dasar normatif yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi. “Kami hanya meminta agar keputusan yang diambil memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi HIPMI. Transparansi penting agar tidak muncul berbagai tafsir yang justru dapat menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Yoti Gire.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, pun menambahkan bahwa hingga saat ini BPD DOB masih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme internal organisasi dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Kami menghormati seluruh proses organisasi yang sedang berjalan. Karena itu, langkah yang kami tempuh saat ini adalah menggunakan jalur internal yang tersedia untuk mencari penyelesaian yang objektif dan berkeadilan,” tegas Nickson.

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menyebut seluruh anggota juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam setiap keputusan yang memengaruhi hak representasi daerah.

“Pada akhirnya yang ingin kami jaga adalah kredibilitas organisasi. Kepercayaan anggota akan terbangun ketika setiap keputusan diambil secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan diterapkan secara setara kepada semua daerah,” kata Anthonius.

BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui forum organisasi yang terbuka dan berlandaskan AD/ART serta PO HIPMI. Mereka menegaskan bahwa langkah keberatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memastikan seluruh anggota memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan dan pengolahan sawit, PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) melepas seluruh kepemilikan sahamnya di entitas anak PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS) dengan nilai transaksi mencapai Rp296,8 miliar.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perseroan untuk mengoptimalkan portofolio aset dan meningkatkan efisiensi alokasi modal.

Corporate Secretary Eagle High Plantations Rizka Dewi Sulistyorini mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli saham pada 8 Juni 2026 dengan PT Andalan Energi Jaya dan PT Nusa Citra Palma sebagai pihak pembeli.

"Perseroan telah melakukan divestasi atas aset perkebunan PT SMS sebagai bagian dari strategi perseroan dalam melakukan optimalisasi portofolio aset dan alokasi modal secara lebih efisien," ujar Rizka dalam keterbukaan informasi, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan transaksi tersebut, BWPT melepas seluruh kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di PT SMS. Perseroan sebelumnya merupakan pemegang 99,99% saham perusahaan tersebut.

Nilai penjualan yang disepakati mencapai Rp296,8 miliar. BWPT menegaskan bahwa baik perseroan maupun PT SMS tidak memiliki hubungan afiliasi dengan kedua pembeli.

Manajemen menjelaskan, hasil divestasi tersebut diharapkan memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus mengelola aset perkebunan yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta terintegrasi secara operasional.

Dengan demikian, perseroan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis sekaligus mendukung perbaikan kinerja usaha dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

"Melalui transaksi ini, perseroan diharapkan dapat memfokuskan pengelolaan pada aset perkebunan yang memiliki produktivitas dan integrasi operasional yang lebih tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja usaha serta penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham," tulis manajemen.

BWPT juga memastikan pelepasan PT SMS tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Selain itu, perseroan menyatakan transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020.

Mengutip laporan tahunan BWPT, SMS merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sejak 2010 di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Total asetnya mencapai Rp379,28 miliar pada 2025, menurun dari tahun sebelumnya Rp444,96 miliar.