Bisnis.com, JAKARTA — Jaringan minuman asal China, Mixue, menutup sebanyak 428 gerai di luar negeri sepanjang tahun lalu sebagai bagian dari langkah optimalisasi operasional, dengan penutupan terbanyak terjadi di Indonesia dan Vietnam.

Dalam laporan keuangan terbarunya yang dikutip dari Business Insider, perusahaan menyatakan penutupan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Meski tidak memerinci jumlah gerai yang ditutup di masing-masing negara, Indonesia dan Vietnam tercatat sebagai dua pasar luar negeri terbesar bagi Mixue. Menurut prospektus yang diajukan untuk IPO Hong Kong pada awal 2025, perusahaan ini memiliki 1.304 toko di Vietnam hingga September 2024.

Langkah rasionalisasi ini dilakukan di tengah upaya perusahaan dalam memperkuat kualitas operasional gerai yang ada, termasuk melalui peningkatan format toko dan pemilihan lokasi yang lebih strategis.

Di kedua negara ini Mixue mulai beralih dari konsep toko kecil ke gerai dengan ukuran lebih besar, dilengkapi area persiapan yang lebih luas serta tampilan yang lebih terbuka ke jalan.

Di sisi lain, perusahaan tetap melanjutkan ekspansi ke pasar baru, termasuk Amerika Serikat dan Asia Tengah seperti Kazakhstan, serta membuka gerai di Malaysia dan Thailand melalui merek berbeda, Lucky Cup.

Secara global, Mixue mengoperasikan 59.823 gerai hingga akhir 2025, dengan mayoritas sebanyak 55.356 gerai berada di China daratan.

Dari sisi kinerja keuangan, perusahaan mencatat pertumbuhan yang solid. Pendapatan meningkat menjadi sekitar US$4,9 miliar, sementara laba bersih mencapai sekitar US$870 juta.

Strategi harga terjangkau tetap menjadi keunggulan utama Mixue, yang didukung oleh pengendalian rantai pasok secara terintegrasi, mulai dari produksi bahan baku hingga distribusi dan pengendalian kualitas.

Ke depan, perusahaan menegaskan akan terus memperkuat jaringan waralaba dan memperluas kehadiran di pasar Asia Tenggara, meskipun dengan pendekatan ekspansi yang lebih selektif dan berbasis efisiensi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai membayangi strategi ekspansi sektor ritel nasional. Meski belum berdampak langsung terhadap pembukaan gerai, pelaku usaha mulai menghitung ulang langkah ekspansi di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menilai ekspansi ritel, termasuk oleh pemain besar, masih berlangsung hingga saat ini, bahkan merambah pasar luar negeri.

Menurutnya, ekspansi ritel sejauh ini belum terpengaruh signifikan oleh konflik Timur Tengah. Namun, laju ekspansi tidak lagi seagresif satu dekade lalu.

“Dalam konteks ritel sepertinya belum ya. Saya pikir masih tetap menambah gerai walaupun tidak seekspansif 10 tahun yang lalu,” kata Iqbal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dari sisi kinerja, pemerintah juga belum menerima laporan penurunan penjualan akibat konflik tersebut. Bahkan, sejumlah program promosi ritel justru mencatatkan pertumbuhan.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menuturkan bahwa minat investasi di sektor ritel masih cukup kuat, termasuk dari investor asing. Hal ini didorong proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil.

“Mengenai masalah di Timur Tengah, kebetulan Indonesia ini kan pertumbuhan ekonomi masih diprediksi di 5%. Kalau dari sektor ritel sampai saat ini posisinya masih banyak investasi masuk dari luar negeri untuk membuka sektor offline,” kata Budihardjo ketika dihubungi, Rabu (22/4/2026).

Dia turut menyampaikan bahwa tingkat okupansi pusat perbelanjaan, khususnya di mal dengan traffic tinggi, juga masih terjaga. Sejumlah lokasi bahkan mencatat antrean tenant baru.

Kendati demikian, Hippindo mengakui pelaku usaha mulai mengambil sikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. “Memang kami sekarang juga pasti ada yang menahan investasi karena melihat situasiwait and see,” ujarnya.

Dia mengungkapkan tantangan utama ritel saat ini bukanlah pada ekspansi, melainkan dalam tantangan ketersediaan barang dan tekanan biaya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan IV/2025. Angkanya meningkat dibandingkan triwulan III/2025 sebesar 5,04% dan triwulan IV/2024 sebesar 5,02%.

Dari sana, lapangan usaha industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan pertumbuhan sebesar 1,10%, diikuti oleh perdagangan sebesar 0,79% dan sektor informasi dan komunikasi (infokom) sebesar 0,55%. Sementara itu, sektor pertanian turut menyumbang 0,51%, sedangkan kontribusi dari sektor lainnya tercatat sebesar 2,44%.

Ekspansi Lebih Selektif

Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai eskalasi konflik Timur Tengah menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi secara serius oleh dunia usaha.

Pasalnya, dampaknya mulai menjalar ke berbagai kanal, mulai dari lonjakan harga energi, tekanan inflasi, hingga volatilitas nilai tukar yang meningkatkan kerentanan rantai pasok serta menekan keuangan perusahaan dan ekspansi.

“Dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat dan serba tidak pasti, dunia usaha cenderung mengambil pendekatan yang lebihprudentdanrisk-adjusted,” kata Shinta kepadaBisnis.

Dalam hal ini, ekspansi dan investasi menjadi lebih selektif serta mempertimbangkan prospek permintaan dan stabilitas pasar, sembari fokus memperkuat arus kas melalui disiplin belanja modal, optimalisasi modal kerja, serta strategi lindung nilai untuk meredam risiko fluktuasi kurs.

Khusus di sektor ritel, dampak konflik lebih cepat terasa melalui tekanan biaya operasional dan potensi pelemahan daya beli ketimbang keputusan ekspansi secara langsung. Menurutnya, kenaikan harga minyak yang sempat mencapai kisaran US$100–120 per barel turut mendorong kenaikan biaya logistik, distribusi, dan bahan baku, yang pada akhirnya menekan margin pelaku usaha karena tidak seluruh kenaikan biaya dapat diteruskan ke harga jual.

Meski demikian, sektor ritel tetap bersifatdemand-drivendan tidak semua segmen terdampak secara merata, sehingga ekspansi gerai masih menjadi sumber pertumbuhan, hanya saja dengan pendekatan yang lebih selektif dan terukur dari sisi lokasi, waktu, maupun skala investasi.

Oleh karena itu, dunia usaha memandang pentingnya menjaga stabilitas dan kepastian, terutama terkait harga energi, nilai tukar, dan inflasi, yang disertai kelancaran logistik serta konsistensi kebijakan agar pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk bertahan dan melanjutkan ekspansi di tengah tekanan global.

APBN Jadi Peredam

Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai sektor ritel dapat terdampak konflik global melalui transmisi kenaikan harga energi yang merembet ke biaya logistik dan bahan baku. Kondisi ini berpotensi memicu gangguan pasokan dan kenaikan harga di dalam negeri.

Namun, menurutnya, tidak seluruh tekanan tersebut diteruskan ke domestik lantaran pemerintah masih menahan harga energi bersubsidi seperti BBM dan LPG, sehingga beban biaya sebagian ditanggung oleh APBN.

Alhasil, kondisi ini membuat dampak terhadap ritel tidak sebesar jika harga energi domestik disesuaikan langsung dengan pasar global, sekaligus menjadikan APBN sebagai shock absorber bagi pelaku usaha.

Meski demikian, tekanan tetap terasa dari sisi produksi, terutama karena bahan baku impor ikut terdorong naik akibat harga global dan gangguan rantai pasok. Di sisi lain, dari sisi konsumsi, kinerja ritel sangat bergantung pada daya beli masyarakat yang saat ini, khususnya kelas menengah, sudah mengalami pelemahan bahkan sebelum konflik terjadi.

Adapun ke depan, Core menilai prospek ritel dalam 6–12 bulan akan sangat ditentukan oleh perkembangan geopolitik global. Jika konflik berlarut-larut, tekanan terhadap daya beli dan kinerja usaha akan meningkat.

“Kalau kemudian cepat reda, nah ini mengurangi dampak tekanan kepada daya beli masyarakat yang berarti juga memengaruhi juga prospek daripada pelaku usaha pada umumnya, termasuk bisnis ritel,” ujarnya.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tekanan terbesar terhadap sektor ritel justru berasal dari faktor domestik, terutama pelemahan daya beli masyarakat. Dia memproyeksikan daya beli masih akan tertekan sepanjang tahun ini dan baru mulai membaik pada awal 2027.

Menurutnya, kenaikan harga energi global berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha karena tidak seluruh kenaikan biaya dapat diteruskan kepada konsumen. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha diimbau lebih selektif dalam melakukan ekspansi serta fokus pada efisiensi untuk menjaga kinerja bisnis.

“Ekspansi perlu ditunda, kalaupun dilakukan perlu dilakukan secara rasional dan proporsional,” ucap Wijayanto.

Dia menilai keputusan ekspansi ritel di tengah ketidakpastian global perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar agar tidak berlebihan. Dia juga mengingatkan agar pelaku usaha untuk menghindari ekspansi yang terlalu agresif atau overshooting dalam situasi yang belum stabil.

Selain itu, lanjut dia, kondisi saat ini berpotensi mempercepat perubahan model bisnis ritel. Pelaku usaha diperkirakan akan makin mengandalkan kanal digital atau platform elektronik, memperjelas segmentasi pasar, serta mengadopsi strategi nearshoring atau friendshoring dengan menggandeng pemasok yang lebih dekat dan stabil untuk menekan biaya logistik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Indonesia akan kembali melakukan penandatanganan perjanjian dagang dengan Tunisia melalui skema Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perluasan pasar menjadi kunci untuk mendongkrak kinerja ekspor nasional.

“Kita ingin ekspor kita naik. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai banyak perjanjian dagang yang bisa membuka akses pasar kita di luar negeri,” kata Budi dalam peluncuran Trade Expo Indonesia ke-41 2026 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Budi menuturkan sepanjang 2025, pemerintah telah merampungkan sejumlah perjanjian dagang strategis, antara lain Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa (IEU—CEPA), Indonesia—Canada CEPA, Indonesia—Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia—EAEU FTA), dan Indonesia—Peru CEPA.

“Tahun kemarin kita sudah menyelesaikan beberapa perjanjian dagang seperti EU-CEPA, kemudian Indonesia-Canada-CEPA, Eurasia-FTA, dan juga Indonesia-Peru CEPA, dan juga sebentar lagi akan ditandatangani Indonesia-Tunisia-PTA,” ujarnya.

Kemendag berharap seluruh perjanjian dagang yang telah disepakati tersebut dapat segera diimplementasikan pada tahun ini, sehingga berbagai peluang akses pasar yang telah dibuka bisa langsung dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional.

Dalam catatanBisnis, setidaknya Indonesia telah mengantongi 20 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian masih dalam proses perundingan.

Budi sebelumnya menuturkan perdagangan global saat ini diwarnai berbagai eskalasi tantangan. Untuk itu, pemerintah akan memperkuat perdagangan Indonesia di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global.

“Pasar luar negeri memiliki banyak eskalasi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga perlu memikirkan faktor di dalam negeri seperti peningkatan daya saing produk lokal untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus mendorong ekspor,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Kemendag, sambung Budi, mendukung sejumlah program prioritas guna meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Untuk pasar dalam negeri, Kemendag terus mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dan menguasai pasar domestik.

“Kita memiliki pasar yang besar, mari kita isi dengan produk-produk dalam negeri. Syaratnya, produk kita harus mempunyai daya saing. Dengan berdaya saing, kita mampu membendung produk asing,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan pemerintah akan memperkuat perdagangan Indonesia di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perdagangan global saat ini diwarnai berbagai eskalasi tantangan. Menurut Budi, perlu dilakukan penguatan dengan mendorong perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri.

“Pasar luar negeri memiliki banyak eskalasi tantangan yang harus kita hadapi. Kita juga perlu memikirkan faktor di dalam negeri seperti peningkatan daya saing produk lokal untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus mendorong ekspor,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Kemendag, lanjut Budi, mendukung sejumlah program prioritas guna meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Untuk pasar dalam negeri, Kemendag terus mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dan menguasai pasar domestik.

“Kita memiliki pasar yang besar, mari kita isi dengan produk-produk dalam negeri. Syaratnya, produk kita harus mempunyai daya saing. Dengan berdaya saing, kita mampu membendung produk asing,” ujarnya.

Di samping itu, Budi menyampaikan bahwa Kemendag juga memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat masuk ke ritel modern melalui berbagai penjajakan bisnis (business matching) antara UMKM dan ritel modern.

“Saat ini, 80% ritel modern sudah diisi produk UMKM. Hal ini menunjukkan kalau produk-produk UMKM kita mempunyai daya saing,” tuturnya.

Selain itu, Kemendag turut mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri melalui berbagai program belanja nasional hingga merampungkan sejumlah perjanjian perdagangan kerja.

Sepanjang 2025, Kemendag berhasil menyelesaikan lima perjanjian untuk membuka jalan bagi produk lokal di pasar dunia. Secara terperinci, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa (I—EU CEPA), Indonesia—Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia—Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia—EAEU FTA), dan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).

Secara keseluruhan, hingga saat ini sebanyak 20 perjanjian dagang telah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, dan 11 perjanjian masih dalam proses perundingan.

Lebih lanjut, Budi menambahkan Kemendag turut memfasilitasi ekspor bagi pelaku UMKM yang didukung 46 perwakilan dagang Indonesia di 33 negara.

“Kami ingin agar pelaku ekspor bukan hanya [pelaku usaha] yang besar. Pelaku usaha menengah dan kecil juga harus bisa ekspor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sektor pertambangan utamanya dari hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mencapai Rp992 triliun periode 2023-2025.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya tengah mengonfirmasi informasi tersebut ke PPATK untuk memastikan temuan tersebut dapat diambil alih negara.

“Saya sudah ketemu dengan Deputi Analisa dan Pengawasan di PPATK, jadi sehingga ini mana yang menjadi hak negara itu harus bisa diterima oleh negara,” kata Yuliot kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Yuliot mengaku belum mendapatkan informasi rinci terkait dengan perusahaan dan transaksi yang terjadi dalam beberapa tahun tersebut.

Dalam catatan PPATK tahun 2025 disebutkan terdapat 27 hektare dan 2 Informasi PPATK terkait sektor pertambangan dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun.

Salah satu yang menjadi perhatian PPATK adalah adanya dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri.

Selama periode 2023–2025, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mendapat laporan mengenai praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tambang ilegal yang menghasilkan emas hingga 3 kilogram (kg) per hari itu semula disebut dikelola oleh warga negara asing (WNA) asal China.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Jeffri Huwae menjelaskan, pihaknya telah menurunkan tim untuk menyelidiki keberadaan tambang ilegal itu pada Desember 2025.

Dia mengatakan, lokasi itu berada sekitar 70 kilometer (km) dari Mandalika. Jeffri pun membenarkan ada kemungkinan tambang emas ilegal itu dikelola WNA.

Namun, saat pihaknya melakukan penyelidikan di lokasi, tak ditemukan WNA. Dia menduga, para WNA itu telah melarikan diri.

"Jadi yang disampaikan di ruang-ruang publik itu orang asing kemungkinan ada, tapi pada saat itu kita pergi [menyelidiki di lokasi], kosong semua itu," ucap Jeffri di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, para WNA itu telah melarikan diri lantaran gencarnya pemberitaan di media massa.

"Nah, mungkin karena gencarnya pemberitaan di media itu kita ke sana orangnya enggak ada," ucap Jeffri.

Keberadaan tambang emas ilegal di dekat Mandalika pertama kali diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, lokasi tambang emas ilegal itu hanya sekitar 1 jam dari kawasan Mandalika.

"Ini hanya 1 jam dari Mandalika, adanya di Lombok. Ini tambang emas ilegal. 3 kg satu hari," kata Dian pada Oktober 2025 lalu.

Menurut Dian, KPK telah menemukan keberadaan tambang emas ilegal itu pada Oktober 2024 lalu. Namun, upaya penegakan hukum terkait tambang tersebut sukar dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten eksportir sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga dobel digit pada 2026.

Direktur Keuangan Abadi Lestari Indonesia Dwiadi Prastian Hadi menerangkan bahwa optimisme itu didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kalau utilisasi saat ini memang belum sampai 50%. Diharapkan nanti dengan adanya penambahan dana IPO ini kami bisa meningkatkan produksi di atas 60%,” katanya, Senin (8/12/2025).

Memandang tahun Kuda Api 2026, RLCO menargetkan pendapatan dapat tumbuh hinggadouble digit. Bahkan, omzet yang ditargetkan perseroan mencapai Rp600 miliar pada tahun depan.

Tidak hanya itu, ekspektasi pertumbuhan juga diharapkan RLCO terjadi pada tahun ini. Per akhir 2025, RLCO berharap mencatatkan laba bersihmencapai Rp35 miliar, yang berarti potensi peningkatan hingga 49,06% YoY dari posisi Rp23,48 miliar pada periode yang sama 2024.

Dwiadi menambahkan ekspansi perseroan ke sejumlah pasar baru di luar negeri juga akan menjadi penopang pendapatan dan laba pada 2026.Setidaknya terdapat empat negara baru yang akan dieksplor RLCO pada 2026, seperti Thailand, Vietnam, AS, hingga Filipina.

Diperinci, aksi ekspor ke Thailand akan dieksekusi pada kuartal II/2026 dan Amerika Serikat pada kuartal IV/2026. Sementara pasar Vietnam telah dijajaki oleh perseroan pada kuartal IV/2025.

Penambahan pasar ekspor tersebut juga diekspektasikan bakal berkontribusi 80% terhadap pendapatan perseroan pada tahun mendatang. Dengan begitu, terdapat setidaknya enam pasar ekspor yang bakal dijangkau perseroan pada 2026 melalui produk olahan.

Adapun mengacu prospektusnya, RLCO akan memanfaatkan seluruh dana yang dihimpun dalam IPO untuk membeli sarang burung walet sebagai modal kerja. Sebesar 56,33% bakal dialokasikan untuk pemenuhan modal kerja RLCO dalam rencana pembelian sarang burung walet.

Sementara itu, sebesar 43,67% bakal dialokasikan kepada PT Realfood Winta Asia (RWA) sebagai penyertaan modal untuk melakukan pembelian sarang burung walet. Abadi Lestari Indonesia menggenggam 93,75% saham RWA.

Perusahaan ini berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur dan telah didirikan sejak 2014. Sejak saat itu, RLCO telah melakukan ekspor terhadap sarang burung walet sebagai lini usaha utamanya.

Di pasar internasional, produk RLCO telah menembus pasar China, Hong Kong, hingga AS. Di sisi operasional, Abadi Lestari Indonesia memiliki kapasitas produksi untuk sarang burung walet mencapai 32 ton per Mei 2025.

Selain itu, RLCO juga memiliki kapasitas produksi 5,40 juta unit consumer goods jar, 2,52 juta unit produksi jelly, dan 1,29 juta unit kapasitas produksi powder yang dijalankan oleh anak usaha.

Beberapa portofolio perseroan antara lain minuman sarang burung walet, kaldu ayam, suplemen kolagen, dan nutrisi berbasis protein.

“Perseroan tumbuh dari eksportir sarang burung walet menjadi salah satu pemimpin kesehatan konsumen di Indonesia. Menyelaraskan diri dengan perubahan preferensi konsumen dan kebutuhan kesehatan, perseroan bertransformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produsen untuk produk Superfood melalui anak usaha,” kata manajemen dalam prospektusnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA –Emiten produsen Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (ROTI) menyiapkan sejumlah strategi untuk mampu membukukan kinerja solid pada 2026 usai mengalami periode menantang pada tahun ini.

Head of Investor and Public Relations ROTI Hadi Susilo menegaskan bahwa pada tahun mendatang, ROTI tidak akan melakukan ekspansi secara besar. ROTI akan lebih berfokus pada optimalisasi pabrik yang telah terbangun hingga memperbesar eksposur terhadap pasar domestik.

Hadi memprediksi,capexyang bakal dianggarkan untuk 2026 berkisar pada Rp100–Rp120 miliar. Besarancapextersebut setara dengan besaran pengeluaran ROTI selama 2–3 tahun belakangan dari sisi modal kerja. Capex tersebut dinilai telah cukup lantaran ekspansi besar telah dilakukan perseroan pada periode 2010–2015.

“Selama kami masih berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dari 15 pabrik yang sudah jadi untuk meningkatkan penjualan,” katanya dalam paparan publik, Jumat (28/11/2025).

Adapun hingga saat ini, ROTI telah memiliki 15 pabrik yang beroperasi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, hingga Batam. Seluruh pabrik ROTI mampu memproduksi hingga 5,4 juta potong roti setiap harinya.

Dalam rentang 2–3 tahun ke depan, Hadi bahkan menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk membangun pabrik tambahan. Pasalnya, periode ekspansif perseroan pada 2010–2024 telah memberikan tambahan pabrik yang signifikan.

Saat ini ROTI tengah berfokus untuk meningkatkan produktivitas pabrik dan memaksimalkan kapasitas produksi yang telah ada.

“Jadi mungkin 2–3 tahun ke depan belum ada rencana penambahan pabrik, tapi tahun 2030 mungkin kami sudah saatnya untuk menambah pabrik. Tapi dengan kemampuan permodalan kami yang kuat, saya rasa kami masih menambah pabrik dengancash flowinternal,” katanya.

Selain itu, pada 2026 Hadi juga menerangkan bahwa ROTI belum memiliki rencana untuk merambah pasar baru di luar negeri. Menurutnya, ROTI masih akan berfokus untuk mengembangkan dan memanfaatkan peluang di pasar Tanah Air.

Hal itu tampak dari persebaran pabrik ROTI yang tidak hanya berfokus di Jawa. Pabrik Makassar bahkan melakukan pengiriman ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur.

Dari segmen penjualan, wilayah Indonesia Timur bahkan berkontribusi Rp878,77 miliar terhadap pendapatan total perseroan, dengan Indonesia Barat senilai Rp457,60 miliar, dan Indonesia Tengah mencapai Rp1,40 triliun.

“Tapi kalau untuk produk ekspor, saat ini kami belum mempertimbangkan merambah pasar luar negeri. Saat ini kami lebih banyak fokus di Indonesia karena melihat begitu besar potensi di Indonesia,” katanya.

Hadi menegaskan bahwa ROTI tengah mengupayakan pertumbuhan yang stabil ke depan. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) yang berusaha dipertahankan perseroan adalah pada posisi 14,2%.

Dengan begitu, Hadi menerangkan bahwa ROTI tengah mengupayakan pertumbuhan yang stabil ke depan. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) yang berusaha dipertahankan perseroan adalah pada posisi 14,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator Indonesia dilaporkan berencana untuk menaikkan batasan investasi reksa dana US$50 miliar (setara Rp828 triliun) untuk pasar global. Kebijakan ini memungkinkan dana lokal mengalokasikan lebih dari separuh uang tunai mereka ke pasar asing.

Bloomberg melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui proposal yang diajukan oleh asosiasi dan langkah selanjutnya adalah menyusun peraturan baru untuk sektor tersebut dalam forum Bloomberg di Jakarta, Selasa malam. "Hal itu mungkin akan terjadi tahun depan," ujar Aliyahdin Saugi, Presiden Direktur PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

Saat ini, reksa dana di Indonesia dibatasi untuk menyimpan tidak lebih dari 15% dari nilai aset bersihnya di luar negeri. Pembatasan ini dianggap mengurangi kemampuan reksa dana untuk mendapatkan eksposur yang lebih beragam sekaligus menikmati skala ekonomi dari perdagangan besar. "Biaya perdagangan di luar negeri menjadi hambatan utama bagi beberapa reksa dana," ujar Saugi.

FSA tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Genta Wira Anjalu, kepala investasi PT Sinarmas Asset Management sekaligus wakil ketua asosiasi Asosiasi Manajer Investasi Indonesia menyebut pihaknya mengusulkan batas aset investasi di pasar asing sebesar 51% atau lebih untuk reksa dana saham langsung dan 80% atau lebih untuk reksa dana lainnya. Namun, batas akhir belum ditetapkan.

Sistem regulasi Indonesia saat ini dibangun pasca-krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, ketika eksodus investor asing menghancurkan mata uang di kawasan dan memicu kekhawatiran terkait arus investasi yang tidak terkendali.

Meski demikian, asosiasi menilai kekhawatiran soal pelarian modal dapat diminimalkan. Mereka berpendapat arus keluar modal dari reksa dana dapat diimbangi oleh dana nasabah yang tetap tersimpan di dalam negeri, karena perusahaan lokal kini menawarkan paket investasi lebih beragam.

"Bahkan bagi regulator, hal ini lebih baik untuk pengawasan mereka karena uangnya tetap berada di Indonesia, di dalam ekosistem mereka," ujar Irwanti, kepala investasi PT Schroder Investment Management Indonesia, di forum tersebut. "Uangnya tidak akan terbang ke tempat lain sehingga mereka dapat memantau dan mengendalikan uangnya dengan lebih baik."

Total aset industri reksa dana yang dikelola mencapai 838 triliun rupiah ($50,5 miliar) hingga Juni 2025, menurut data asosiasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator Indonesia dilaporkan berencana untuk menaikkan batasan investasi reksa dana US$50 miliar (setara Rp828 triliun) untuk pasar global. Kebijakan ini memungkinkan dana lokal mengalokasikan lebih dari separuh uang tunai mereka ke pasar asing.

Bloomberg melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui proposal yang diajukan oleh asosiasi dan langkah selanjutnya adalah menyusun peraturan baru untuk sektor tersebut dalam forum Bloomberg di Jakarta, Selasa malam. "Hal itu mungkin akan terjadi tahun depan," ujar Aliyahdin Saugi, Presiden Direktur PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

Saat ini, reksa dana di Indonesia dibatasi untuk menyimpan tidak lebih dari 15% dari nilai aset bersihnya di luar negeri. Pembatasan ini dianggap mengurangi kemampuan reksa dana untuk mendapatkan eksposur yang lebih beragam sekaligus menikmati skala ekonomi dari perdagangan besar. "Biaya perdagangan di luar negeri menjadi hambatan utama bagi beberapa reksa dana," ujar Saugi.

FSA tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Genta Wira Anjalu, kepala investasi PT Sinarmas Asset Management sekaligus wakil ketua asosiasi Asosiasi Manajer Investasi Indonesia menyebut pihaknya mengusulkan batas aset investasi di pasar asing sebesar 51% atau lebih untuk reksa dana saham langsung dan 80% atau lebih untuk reksa dana lainnya. Namun, batas akhir belum ditetapkan.

Sistem regulasi Indonesia saat ini dibangun pasca-krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, ketika eksodus investor asing menghancurkan mata uang di kawasan dan memicu kekhawatiran terkait arus investasi yang tidak terkendali.

Meski demikian, asosiasi menilai kekhawatiran soal pelarian modal dapat diminimalkan. Mereka berpendapat arus keluar modal dari reksa dana dapat diimbangi oleh dana nasabah yang tetap tersimpan di dalam negeri, karena perusahaan lokal kini menawarkan paket investasi lebih beragam.

"Bahkan bagi regulator, hal ini lebih baik untuk pengawasan mereka karena uangnya tetap berada di Indonesia, di dalam ekosistem mereka," ujar Irwanti, kepala investasi PT Schroder Investment Management Indonesia, di forum tersebut. "Uangnya tidak akan terbang ke tempat lain sehingga mereka dapat memantau dan mengendalikan uangnya dengan lebih baik."

Total aset industri reksa dana yang dikelola mencapai 838 triliun rupiah ($50,5 miliar) hingga Juni 2025, menurut data asosiasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham RLCO tengah menjadi perbincangan hangat di pasar saham domestik, sejalan dengan pergerakan harga saham emiten industri sarang burung walet tersebut yang terpantau terus melesat.

Sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) tersebut telah melonjak sekitar 1.810,17% dari harga penawaran perdana (initial public obligation/IPO) pada 8 Desember 2025.