tingginya harga beras pada kurun waktu 2 minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan kenaikan harga beras dalam dua pekan terakhir dipicu oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani serta naiknya biaya distribusi.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga gabah saat ini berada pada kisaran Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram, yang kemudian mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran.

"Perlu kami laporkan, tingginya harga beras pada kurun waktu 2 minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar," ujar Nawandaru dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Nawandaru menambahkan kenaikan harga beras juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta harga kemasan plastik yang turut menambah beban distribusi.

Kemendag menilai kondisi tersebut perlu diwaspadai karena beras masih menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional.

Pada April, komoditas beras tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen secara bulanan dan 0,18 persen secara tahunan.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mendorong penguatan instrumen stabilisasi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Nawandaru berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Perum Bulog agar penyaluran beras SPHP dilakukan secara merata dan berkelanjutan hingga ke pasar rakyat.

"Kami harapkan untuk wilayah kabupaten/kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk mendeliver secara merata dan kontinyu," kata Nawandaru.

Menurut Nawandaru, penyaluran SPHP dinilai perlu dioptimalkan langsung kepada pedagang pengecer di pasar rakyat. Hal ini telah dilakukan pada mekanisme distribusi Minyakita melalui penugasan BUMN.

Berdasarkan pantauan SP2KP, harga beras medium masih bervariasi antarwilayah. Di zona 1, harga beras medium berada di level Rp13.400 per kilogram atau masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

Namun di zona 2, harga beras medium mencapai Rp14.500 per kilogram atau 3,38 persen di atas HET, sedangkan di zona 3 mencapai Rp17.500 per kilogram atau 13,05 persen di atas HET.

Sementara itu, harga beras premium di seluruh zona menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di zona 1 harga beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram atau 0,38 persen di atas HET. Zona 2 mencapai Rp16.300 per kilogram atau 5,59 persen di atas HET, dan zona 3 menyentuh Rp20.000 per kilogram atau 26,49 persen di atas HET.

Kemendag menegaskan harga beras, baik medium maupun premium, menjadi perhatian utama pemerintah guna menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Perajin tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyiasati kenaikan harga kedelai impor dengan memperkecil ukuran produk tempe mereka untuk mempertahankan marjin keuntungan di tengah kenaikan biaya produksi.

Salah satu perajin tempe di Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Hadi Prayitno, saat ditemui di Ponorogo, Senin (4/5), mengatakan kenaikan harga kedelai dan bahan pendukung seperti plastik kemasan membuat biaya produksi meningkat.

“Kalau harga dinaikkan pembeli bisa berkurang, jadi kami kurangi ukuran tempe,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebelum harga kedelai naik, kapasitas produksi mencapai sekitar tiga kuintal per hari. Namun, kini produksi turun menjadi 2 kuintal hingga 2,5 kuintal per hari.

Pengurangan dilakukan dengan menyesuaikan berat tempe dalam setiap bungkus.

Jika sebelumnya sekitar 380 gram, kini tial bungkus tempe menjadi sekitar 350 gram, mengingat harga jual tetap dipertahankan.

“Untuk harga masih sama, hanya beratnya yang sedikit dikurangi,” katanya.

Hadi menambahkan dirinya tetap menggunakan kedelai impor karena ketersediaan kedelai lokal terbatas dan hasil produksinya dinilai lebih banyak.

Sementara itu, pedagang kedelai di Pasar Legi Ponorogo, Rafli, menyebut harga kedelai impor saat ini naik dari Rp10 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram.

“Kenaikan terjadi sejak konflik di Timur Tengah, harapannya harga bisa kembali stabil,” ujarnya.

Ia menambahkan kenaikan harga juga terjadi pada kedelai lokal yang kini berada di kisaran Rp12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp9 ribu.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Manajemen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo mengumumkan kenaikan harga terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, yakni Diesel Primus, menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.

Dikutip dari unggahan akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo di Jakarta, Sabtu, BBM Vivo jenis Diesel Primus Plus mengalami peningkatan dari Rp14.610 per liter pada 1 Maret, menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei.

Sementara itu, untuk Revvo 92 dipatok seharga Rp12.390 per liter mulai 1 Mei 2026, tak mengalami perubahan sejak 1 Maret 2026 meskipun perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran telah berlangsung selama dua bulan.

PT Pertamina (Persero) telah terlebih dahulu mengumumkan kenaikan harga solar yang berlaku per 18 April 2026.

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp23.600 per liter, naik dari Rp14.200 per liter; dan Pertamina Dex (CN 53) juga naik menjadi Rp23.900 per liter, dari Rp14.500 per liter.

Pertamax Turbo (RON 98) juga menunjukkan peningkatan ke angka Rp19.400 per liter dari Rp13.100 per liter.

Sementara itu, BBM jenis Pertamax (RON 92) stabil di harga Rp12.300 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang stabil di angka Rp12.900 per liter.

Sejumlah BBM penugasan dan subsidi juga tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idul Fitri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 1-31 Mei 2026 ditetapkan sebesar 1.049,58 dolar AS per metrik ton (MT). Nilai tersebut naik sebesar 59,95 dolar AS atau 6,06 persen dari HR CPO periode 1-30 April 2026, yang tercatat sebesar 989,63 dolar AS per MT.

"HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idul Fitri. Selain itu, naiknya harga minyak mentah yang akibat situasi geopolitik di Timur Tengah turut memicu kenaikan HR CPO," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

HR CPO Mei 2026 naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, maka untuk periode Mei 2026, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 178 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Mei 2026, yaitu 131,1978 dolar AS per MT.

Penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga periode 20 Maret-19 April 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar 955,79 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.143,37 dolar AS per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.475,07 dolar AS per MT.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga melebihi 40 dolar AS, HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median.

"Maka, HR CPO bersumber dari Bursa CPO
Malaysia dan Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar
1.049,58 dolar AS per MT," kata Tommy.

Selanjutnya, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar 48 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1029 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik sulit dihindari karena terjadi lonjakan harga kemasan plastik.

Ia menjelaskan, lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan dari ketidakstabilan geopolitik serta gangguan pada rantai distribusi. Diyakini juga olehnya bahwa lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.

"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas



Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.

Esther menambahkan, bahwa secara makro, kenaikan harga minyak goreng bisa mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.

Mohammad Faisal menjelaskan bahwa selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.

"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.

Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan. "Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.

Ia mengakui, bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas.

"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Lonjakan harga kemasan plastik telah memicu kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik berawal dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu kenaikan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.

Penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil seperti plastik. Lonjakan harga kemasan plastik tersebut yang mendorong kenaikan harga minyak goreng domestik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar USD60 per barel sebelum perang menjadi lebih dari USD110 per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Tungkot menjelaskan ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri yakni minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

Selama periode Januari 2026-minggu ke-3 April 2026, harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Kemudian harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.

"Hal yang menarik, harga MGS Minyakita pada periode yang sama justru turun dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter mendekati HET Rp15.700 per liter," ucapnya.

Penurunan harga MGS MinyaKita merupakan bukti kebijakan DMO yang dilakukan oleh pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan MGS untuk memenuhi HET.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," tuturnya.

Penulis buku Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia ini menambahkan pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy) untuk melindungi konsumen MGS premium dan industri pangan.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai diperlukan adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik dari kenaikan harga kemasan plastik imbas perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

“Secara keseluruhan tentunya dibutuhkan sinergitas lintas kementerian, baik itu kami di Kemendag maupun kementerian lainnya untuk mencarikan solusi terbaiknya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Wamendag menilai, salah satu faktor kenaikan harga tersebut adalah bahan baku utama biji plastik berupa nafta banyak dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Namun, kondisi global membuat pengapalan menjadi lebih panjang dan kompetisi antarnegara untuk memperoleh bahan tersebut semakin ketat.

“Salah satu hal yang membuat plastik itu menjadi lebih mahal itu dikarenakan ada bahan yang terkandung di dalamnya, misalnya nafta, ya, yang dibutuhkan,” kata Roro.

Ia memastikan pemerintah juga terus mencari berbagai alternatif negara pemasok bahan baku plastik guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.

“Kita berupaya untuk sourcing dari beberapa wilayah. Pak Menteri (Perdagangan, Budi Santoso) sudah memberikan statement (terkait) dari wilayah mana saja untuk kemudian bahan baku nafta bisa terpenuhi sehingga plastik harganya semakin stabil. Jadi mudah-mudahan itu berdampak secara positif,” ujarnya.

Selain itu, Wamendag mendorong adanya alternatif lainnya untuk menjadi subtitusi dari kemasan plastik.

Tak hanya plastik, Roro mengakui gejolak geopolitik dunia juga turut memengaruhi harga komoditas lainnya termasuk energi, yang berdampak pada berbagai sektor perekonomian di tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan pemerintah terus berupaya agar dampak dari tantangan ini tidak terlalu signifikan melalui berbagai kebijakan dan solusi yang terus dipertimbangkan.

“Saya yakin kalau untuk komoditas lainnya, kementerian teknis terkait sudah menyikapi kondisi geopolitik saat ini juga dengan sangat amat baik. Kita tahu bahwa untuk menyikapi hal ini, BBM subsidi juga tidak terganggu, gitu, ya,” kata Wamendag Roro.

“Jadi mudah-mudahan kami juga bisa menghadirkan solusi-solusi yang terbaik untuk negara, khususnya dengan kondisi geopolitik seperti ini tentunya tidak mudah. Mudah-mudahan ini bisa menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Kami telah berkoordinasi dengan Bulog dan melihat langsung ketersediaan pangan untuk Kalimantan Tengah dalam kondisi aman," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Selasa.

Gubernur menyebut langkah ini di antaranya untuk menyikapi kenaikan sebagian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut adalah Pertamax Turbo dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter, Pertamina Dex dari Rp14.800 menjadi Rp24.450 per liter, dan Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.

"Implikasi dari itu (kenaikan harga BBM), biasanya terjadi kenaikan harga pangan. Makanya, kami ke sini salah satunya berkoordinasi bersama Bulog. Kami ingin memastikan stok pangan itu ada dulu, beras, minyak goreng dan lainnya," jelasnya.

Kemudian, untuk pengendalian harga pangan, pihaknya bersiap menyelenggarakan intervensi pasar melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pasar penyeimbang ataupun gerakan pasar murah.

"Supaya harga pangan terkendali, kami mengadakan pasar penyeimbang yang dalam waktu dekat ini kami susun. Supaya harga pangan ini tetap stabil," ucapnya.

Lebih lanjut Agustiar menyampaikan juga ada program bantuan presiden maupun program dari pemerintah provinsi yakni Kartu Huma Betang Sejahtera yang turut membantu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana menegaskan untuk ketersediaan pangan provinsi setempat dalam kondisi sangat aman.

"Beras kami memiliki 18 ribu ton lebih, sampai akhir tahun sangat aman. Kemudian minyak goreng masih ada satu juta liter," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti adanya fluktuasi harga minyak goreng yang masih cukup tinggi. Hingga minggu ketiga April, kenaikan harga minyak goreng tercatat terjadi di 207 kabupaten/kota, meningkat dari 177 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa penting bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk menaruh perhatian lebih intensif. Menurutnya hal tersebut sebagai langkah intervensi Pemerintah guna meredam fluktuasi minyak goreng.

"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ungkap Ateng dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Menanggapi hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) , I Gusti Ketut Astawa mengatakan, bahwa Pemerintah terus mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat, Minyakita.

Ia menyebutkan tren harga Minyakita mulai menunjukkan penurunan, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi. Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 17 April, harga rata-rata Minyakita secara nasional berada di Rp15.982 per liter, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Meski begitu, sebanyak 28 provinsi telah mencatat harga sesuai HET.

Ia pun mengusulkan agar BUMN pangan mendapatkan alokasi DMO hingga 60% guna memperkuat pengawasan dan memperlancar distribusi ke pasar rakyat. Saat ini realisasi DMO melalui BUMN baru mencapai sekitar 50,07 persen atau 228,2 ribu ton.

"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer," kata Ketut.

Ketut menilai, rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab tingginya harga di tingkat konsumen. Ia menyoroti praktik marketing lepas yang menambah jalur distribusi sehingga harga menjadi lebih mahal.

Menurutnya, penting bagi Pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi tahap 2, setelah kenaikan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Bahlil menjelaskan harga BBM subsidi tidak diatur atau dijaga oleh Pemerintah di tengah volatilitas harga minyak dunia. Sehingga ketika harga minyak dunia naik, maka besar kemungkinan harga BBM nonsubsidi berpotensi mengalami kenaikan, dalam hal ini Pertamax .

"Saya katakan bahwa kalau untuk BBM nonsubsidi itu ada penyesuaian harga, tahap pertama sekarang. Tahap berikutnya kita lihat nanti (harga minyak dunia), kalau harganya turun, ya tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Pada kesempatan itu Bahlil juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak serta merta beralih menggunakan BBM subsidi ketika BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Sebab BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak, kalau model kayak saya, Dirjen, karena harga BBM Ron 98 naik, tiba-tiba ke subsidi, itu kita mengambil hak saudara kita yang berhak menerima," lanjutnya.

Ia memastikan bahwa penyesuaian harga BBM akan terus dilakukan baik ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maupun ketika sedang turun. Sebab formula penetapan harga BBM sudah diatur oleh Pemerintah.

Sekedar informasi, Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 telah mengatur formula harga dasar BBM untuk dijual ke pasar. Harga BBM dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yakni harga indeks pasar, konstanta, dan margin.

Harga BBM di SPBU Swasta Ikut Naik, Diesel BP-AKR Tembus Rp25.560 per Liter



Sementara untuk harga jual eceran ditetapkan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai ketentuan masing-masing daerah. Badan usaha wajib melaporkan penetapan harga setiap bulan atau saat ada perubahan kepada Menteri ESDM.

Adapun untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan harganya tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 mendatang. Sebab menurutnya fiskal negara masih kuat untuk menanggung lonjakan harga minyak yang saat ini.

"Kalau subsidi, sampai dengan harga ICP dunia 100 dolar, tidak akan naik rerata. Sekarang rerata dunia ICP kita dari Januari sampai sekarang itu sekitar USD76 dolar," tutup Bahlil.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, kenaikan harga LPG yang berlaku mulai 18 April untuk gas non subsidi bersifat sementara. Sebab harganya bisa kembali turun apabila acuan harga gas dunia menhalami penurunan.

Bahlil mengatakan, Pemerintah hanya bisa menjamin atau menahan kenaikan harga gas subsidi, ketika kenaikan harga acuan gas dunia mengalami kenaikan. Sementara untuk LPG non subisidi, harganya mengikut fluktuasi harga acuan global.

"Pemerintah hanya menjamin subsidi, sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai industri, restoran, hotel, itu menyesuaikan dengan harga pasar," ujarnya usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Bahlil mengatakan, kenaikan harga gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas di seluruh Indonesia per 18 April 2026 sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM. Regulasi tersebut membentuk harga jual di pasar, dengan acuan harga gas dunia yang berlaku saat itu.

"Pasti (harga gas non subsidi akan turun) kan ada formulasinya, jadi kalau harga dunia turun, pasti dia turun juga, kalau naik, dia ikut naik," tambahnya.

Ini Daftar Lengkap Harga LPG Non Subsidi yang Naik per 18 April 2026



Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non subdisi per tanggal 18 April 2026. Hal tersebut seperti yang diumumkan melalui website resmi Pertamina Patra Niaga.

Harga LGP Non Subsidi untuk ukuran 12 Kg naik menjadi Rp208.000 untuk harga terendah sampai Rp285.000 per tabung. Sementara ukuran 5,5 Kg per 18 April dihargai mulai dari Rp107 ribu sampai Rp134.000 harga tertingginya.

Adapun untuk tabung 12 Kg, harga Rp208 ribu hanya di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sementara mayoritas penyesuaian harga LPG non subdisi menjadi Rp228 ribu, terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk harga LPG non subsidi ukuran 5,5 Kg, mengalami penyesuaian harga dari sebelumnya Rp90 ribu menjadi antara Rp107-134 ribu. Wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat harganya naik menjadi Rp107 ribu.

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman melontarkan peringatan keras kepada produsen minyak goreng yang menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (20/4/2026), Mentan Amran menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga di pasar. Menurutnya, praktik bermain harga minyak goreng tidak bisa ditoleransi.

"Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Beritahu mereka, produsen minyak goreng yang bermain-main, aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak, kami bersama dengan Satgas," katanya.

Tak hanya produsen minyak goreng, Mentan Amran juga meminta para pelaku impor untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan, apalagi dalam situasi geopolitik global yang sedang memanas dan berdampak pada rantai pasok.

Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng



Ia menyoroti para importir telah menikmati keuntungan dalam waktu lama sehingga diharapkan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak bersikap semena-mena dalam menentukan margin keuntungan.

"Seluruh importir, kan sudah untung puluhan tahun. Dalam kondisi geopolitik memanas, pedulilah sesama anak bangsa. Jangan ambil untung, enak kan kalau ada keuntungan juga di akhirat nanti. Kami sudah, semua yang hubungannya dengan impor, kami panggil, tidak boleh ambil keuntungan semena-mena. Kalau semena-mena, aku evaluasi izin impornya," tegas Mentan Amran.