Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini implementasi Coretax memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, seperti tercermin dari lonjakan tajam nilai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kurang bayar.

Purbaya mengungkapkan bahwa sistem Coretax telah mencatat 13.056.881 wajib pajak melaporkan SPT Tahunan per 30 April 2026. Dia menyoroti secara khusus tren kenaikan drastis pada nilai SPT kurang bayar di berbagai segmen wajib pajak.

Data Kementerian Keuangan mengungkapkan lonjakan paling fantastis terjadi pada segmen Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan. Dari 1.438.498 SPT yang dilaporkan, nilai SPT kurang bayar pada segmen ini melonjak hingga 949% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp3,02 triliun.

Sementara itu, pada segmen OP Karyawan dengan total 10.743.907 SPT, nilai kurang bayar tercatat sebesar Rp8,88 triliun atau melesat 83% YoY. Adapun untuk Wajib Pajak Badan, dari 874.476 SPT yang masuk, nilai Kurang Bayar mencapai Rp50,21 triliun atau naik 18%.

"Ini menunjukkan apa? Selain perbaikan ekonomi, ada juga perbaikan dari atau dampak positif dari Coretax ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Bendahara negara menjelaskan bahwa lonjakan kepatuhan material ini tidak lepas dari fitur pre-populated SPT yang terintegrasi di dalam Coretax. Sistem ini mengonsolidasikan data secara otomatis end-to-end, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi memasukkan seluruh data secara manual, sekaligus meminimalisir celah penghindaran pajak.

"Jadi basically sistem Coretax ini bagus karena Anda enggak usah masukin SPT sendiri kan? Sudah sekaligus dan kita konsolidasi langsung. Mungkin yang ngibul-ngibul sekarang susah," ujarnya.

Meski sukses mendongkrak akurasi pelaporan dan berimbas positif pada pendapatan negara, Purbaya tidak menampik bahwa masa transisi Coretax masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait kenyamanan pengguna (user interface) saat diakses oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, dia berjanji ke depan akan diperbaiki.

Sebagai informasi tambahan, seiring dengan optimalisasi sistem Coretax dan untuk memberikan ruang bagi dunia usaha, pemerintah juga telah menetapkan perpanjangan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan hingga 31 Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinyatakan kurang bayar senilai Rp50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan kurang bayar terjadi akibat adanya selisih antara pajak yang telah dipotong dan pajak terutang, termasuk akibat penerapan tarif progresif.

Dalam sistem perpajakan, menurut dia, kurang bayar merupakan hal yang lumrah terjadi, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari satu sumber.

“Seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam penghitungan pajak, sementara pemotongan pajak oleh masing-masing pemberi kerja dilakukan secara terpisah,” kata Deni menjelaskan.

Meski begitu, Kemenkeu memastikan Purbaya selaku wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, untuk mendukung kemudahan dan akurasi pelaporan, sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengintegrasikan data perpajakan secara otomatis (prepopulated), termasuk bukti potong.

Data yang terintegrasi itu dapat membantu wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan.

“Kementerian Keuangan mengimbau seluruh wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu,” kata Deni.

Kabar mengenai kurang bayar SPT milik Menkeu disampaikan oleh Purbaya sendiri saat taklimat media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3).

Purbaya menduga terjadinya kurang bayar disebabkan oleh penghasilannya pada Tahun Pajak 2025 berasal dari dua sumber berbeda, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner serta Kementerian Keuangan atas jabatannya saat ini.

Sebelum ia berpindah ke instansi bendahara negara, Purbaya menyatakan tak pernah dinyatakan kurang bayar saat lapor SPT karena sumber penghasilannya hanya berasal dari LPS.

Adapun terkait masa laporan SPT, Purbaya memperpanjang batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi menjadi 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Kemenkeu akan segera menerbitkan aturan resmi melalui Surat Edaran (SE) sebagai dasar kebijakan tersebut.

Hingga 25 Maret 2026, DJP mencatat jumlah laporan SPT Tahunan PPh yang masuk mencapai 9.072.935 SPT.

DJP mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) ada status kurang bayar bagi sebagian wajib pajak.

Wajib pajak baru bisa melapor SPT tahunan apabila sudah melunasinya.

Pelunasan merupakan syarat untuk maju ke tahap selanjutnya.

"Terdapat dua cara untuk membayar SPT kurang bayar, yaitu menggunakan deposit atau kode billing," jelas DJP Cortexpedia.

Cara ini bisa dilakukan apabila saldo deposit wajib pajak mencukupi untuk melunasi status kurang bayar.

Lantas bagaimana langkah-langkahnya?

berikut penjelasannya.

Cara lunasi SPT kurang bayar

• Setelah mengisi SPT Tahunan, klik “Bayar dan Lapor”

• Pilih opsi pembayaran menggunakan deposit

• Gunakan saldo deposit yang tersedia sesuai jumlah kurang bayar

• Jika pembayaran berhasil, status SPT otomatis berubah menjadi “SPT Dilaporkan”

• Opsi pembayaran pakai kode billing

• Jika tidak memiliki saldo deposit, wajib pajak dapat memilih opsi pembuatan kode billing.

• Dalam metode ini, sistem akan otomatis menerbitkan kode billing dan status SPT berubah menjadi “SPT Menunggu Pembayaran”

Apabila kode billing tidak terunduh otomatis, wajib pajak dapat mengeceknya melalui:

• Menu “Pembayaran” → “Daftar Kode Billing Belum Dibayar”

• Menu “Portal Saya” → “Dokumen Saya” - Setelah itu, wajib pajak dapat mengunduh dokumen dengan judul “Billing Code”

• Kode billing terdiri dari 15 digit dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, atau kanal pembayaran lainnya

• Perlu diperhatikan, masa berlaku kode billing maksimal 14 hari sejak diterbitkan. Karena itu, pembayaran harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut

• Jika pembayaran telah berhasil dan nominal sesuai dengan jumlah kurang bayar, maka status SPT akan otomatis berubah menjadi “SPT Dilaporkan”

Agar menjadi perhatian segala jenis pelaporan SPT dan pembayarannya dibatasi pada 31 Maret 2026 bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) dan 30 April 2026 bagi wajib pajak Badan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Status SPT Kurang Bayar, Bagaimana Cara Melunasinya?"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian wajib pajak (WP) mengeluhkan status ‘kurang bayar’ pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di sistem Coretax. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya tambahan data yang diterima DJP dari pihak ketiga.

“Terkait dengan ‘kurang bayar’, itu merupakan ekses dari pertukaran data pihak ketiga. Jadi memang bukti potong atau bukti transaksi yang kami dapat dari pihak ketiga itu langsung terhubung dengan NIK atau NPWP yang bersangkutan yang melakukan transaksi. Bahkan juga cash rebate yang diterima, yang jumlahnya kecil-kecil pun langsung masuk,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam media briefing di Kompleks DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Lebih lanjut, dalam setahun seorang wajib pajak bisa saja memiliki penghasilan dari berbagai sumber, seperti pekerjaan lepas (freelance), bisnis sampingan, maupun pendapatan dari investasi tertentu. Apabila penghasilan tersebut belum dipotong pajak, saat pelaporan SPT akan muncul keterangan ‘kurang bayar’.

Selain itu, kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan mekanisme pemotongan pajak dalam bukti potong. Pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan pada bukti potong bisa saja menggunakan tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan perhitungan SPT tahunan.

Ketika seluruh penghasilan dikumpulkan dalam SPT tahunan, penghasilan tersebut bisa masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena sistem pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia menggunakan tarif progresif. Akibatnya, saat melapor SPT muncul status ‘kurang bayar’.

Bimo menekankan sistem Coretax memang dirancang dengan konsep compliance by design, sehingga wajib pajak didorong untuk patuh melalui sistem. “Jadi memang itulah fitur dari pre-populated yang ada. Hal tersebut sudah lama diterapkan di banyak negara dengan sistem perpajakan yang lebih maju dibanding Indonesia. Mekanisme ini mendorong kepatuhan karena secara sistem mendorong pelaporan yang lebih akurat,” ujarnya.