#30 tag 24jam
Kemenekraf: Fitur Chat jadi Penentu Utama Profil Risiko Bisnis Game
Kemenekraf menilai fitur chat sebagai penentu utama profil risiko bisnis game, penting untuk perlindungan anak di ruang digital sesuai PP No. 17/2025. [345] url asal
#chat-bisnis #profil-risiko #fitur-komunikasi #game-indonesia #perlindungan-anak #interaksi-sosial #klasifikasi-risiko #compliance-by-design #keamanan-pengguna #kontrol-orang-tua #ekonomi-kreatif #inve
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/05/26 17:42
v/221284/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengidentifikasi fitur komunikasi atau chat sebagai parameter paling krusial dalam menentukan profil risiko penyelenggara sistem elektronik game.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).
Kebijakan tersebut menyasar perlindungan bagi 72 juta anak Indonesia yang kini aktif di ruang digital. Dari total 150 juta gamer di tanah air, lebih dari 60% pengguna berasal dari kelompok usia produktif dan muda yang sangat terpapar fitur interaksi sosial.
Direktur Gim Kemenekraf Luat Sihombing mengatakan penentuan profil risiko rendah, menengah, dan tinggi sangat bergantung pada fitur interaksi dalam platform social gaming. Fitur obrolan dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga menjadi fokus utama dalam proses klasifikasi.
“Fitur-fitur ini yang menjadi salah satu fitur yang cukup krusial ketika membedah berdasarkan risiko. Bagaimana fitur komunikasi itu bisa bersifat fungsional dalam kebutuhan game tetapi memberikan keamanan yang cukup kepada para pengguna terutama di usia 16 tahun ke bawah," kata Luat di acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (13/5/2026).
Bagi pelaku industri, klasifikasi risiko ini menentukan mandat operasional yang harus dipenuhi oleh setiap penerbit gim. Pemerintah menekankan pentingnya penerapan compliance by design agar aspek fungsionalitas game tidak mengabaikan faktor keamanan bagi pengguna di bawah umur.
Berdasarkan Permenkomdigi No.9 Tahun 2026, pembagian profil risiko juga mempertimbangkan jenis fitur dan kelompok usia target secara spesifik.
Di sisi lain, Kemenekraf juga menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan fitur kontrol orang tua pada gawai. Meskipun regulasi diperketat, peran orang tua tetap diposisikan sebagai penyaring pertama di tingkat keluarga terhadap konten negatif.
Kepastian informasi mengenai profil risiko dianggap krusial untuk menjaga stabilitas investasi di sektor ekonomi kreatif Indonesia.
Kemenekraf memastikan akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku industri selama masa transisi regulasi berlangsung. Hal ini dilakukan agar para pengembang dapat menyesuaikan fitur teknis mereka tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis di pasar domestik.
Sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan pertumbuhan industri diharapkan mampu menekan risiko depresi maupun dampak sosial negatif lainnya di kalangan generasi muda. Keamanan ruang digital kini menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola ekosistem game nasional.
SPT Coretax Muncul ‘Kurang Bayar’? Ini Penjelasan DJP dan Cara Mengatasinya
Kurang bayar merupakan ekses dari pertukaran data pihak ketiga. [284] url asal
#wajib-pajak #surat-pemberitahuan-spt-tahunan #kurang-bayar #direktorat-jenderal-pajak #coretax #pemotongan-pajak #tarif-progresif #compliance-by-design #pelaporan-pajak #data-pihak-ketiga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian wajib pajak (WP) mengeluhkan status ‘kurang bayar’ pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di sistem Coretax. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya tambahan data yang diterima DJP dari pihak ketiga.
“Terkait dengan ‘kurang bayar’, itu merupakan ekses dari pertukaran data pihak ketiga. Jadi memang bukti potong atau bukti transaksi yang kami dapat dari pihak ketiga itu langsung terhubung dengan NIK atau NPWP yang bersangkutan yang melakukan transaksi. Bahkan juga cash rebate yang diterima, yang jumlahnya kecil-kecil pun langsung masuk,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam media briefing di Kompleks DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Lebih lanjut, dalam setahun seorang wajib pajak bisa saja memiliki penghasilan dari berbagai sumber, seperti pekerjaan lepas (freelance), bisnis sampingan, maupun pendapatan dari investasi tertentu. Apabila penghasilan tersebut belum dipotong pajak, saat pelaporan SPT akan muncul keterangan ‘kurang bayar’.
Selain itu, kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan mekanisme pemotongan pajak dalam bukti potong. Pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan pada bukti potong bisa saja menggunakan tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan perhitungan SPT tahunan.
Ketika seluruh penghasilan dikumpulkan dalam SPT tahunan, penghasilan tersebut bisa masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena sistem pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia menggunakan tarif progresif. Akibatnya, saat melapor SPT muncul status ‘kurang bayar’.
Bimo menekankan sistem Coretax memang dirancang dengan konsep compliance by design, sehingga wajib pajak didorong untuk patuh melalui sistem. “Jadi memang itulah fitur dari pre-populated yang ada. Hal tersebut sudah lama diterapkan di banyak negara dengan sistem perpajakan yang lebih maju dibanding Indonesia. Mekanisme ini mendorong kepatuhan karena secara sistem mendorong pelaporan yang lebih akurat,” ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)