Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp40,95 triliun hingga April 2026 atau tumbuh 9,99% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang penerimaan perpajakan, terutama dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan cukai.

“Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp3,45 triliun atau tumbuh 22,74% YoY, sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp31,65 triliun naik sebesar 4,57% [secara tahunan],” ujarnya di sela rilis kinerja APBN hingga April 2026 dan penghargaan satuan kerja berkinerja terbaik lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).

Rusna turut menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan tercatat sebesar Rp2,53 triliun atau tumbuh 4,43% secara tahunan.

Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp149,34 miliar atau 51,56% dari target. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan 2,78% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara didorong kenaikan aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri serta tingginya realisasi belanja pemerintah.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri, serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT), turut menopang pertumbuhan penerimaan pajak.

Dia juga menyoroti kenaikan penerimaan cukai yang secara nominal masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang.

Menurutnya, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal turut mendorong peningkatan permintaan rokok legal dan berdampak pada penerimaan cukai.

“Jadi kunci keberhasilan utama kinerja realisasi KPPN Malang adalah dengan sinergi yang lebih kuat dalam pemberantasan rokok ilegal karena penerimaan cukai berkontribusi lebih dari 75% pada realisasi penerimaan di wilayah kerja KPPN Malang,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dipengaruhi faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat. Aktivitas ekonomi meningkat seiring berdekatan sejumlah hari besar sejak akhir 2025 hingga awal tahun ini.

“Ya itu karena adanya event yang sangat banyak, dari Desember ada Imlek, Lebaran, Nyepi semua menumpuk, sehingga perputaran ekonomi, konsumsi berjalan dan ada THR,” kata Budihardjo saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Budihardjo menjelaskan, selain momentum musiman, pergerakan ekonomi juga terdorong pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang mulai berjalan pada awal tahun. Implementasi program tersebut dinilai ikut meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

“Hal itu bertepatan juga dengan program stimulus pemerintah yang mulai bergerak, mulai dari koperasi Merah Putih bangun-bangun tuh ada puluhan ribu, banyak orang bekerja, dapur (MBG), terus juga pembangunan perumahan,” ujar Budihardjo.

Namun, Budihardjo mengingatkan adanya risiko perlambatan konsumsi setelah periode hari besar berakhir. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Artinya semua program bergerak, ritel bergerak, konsumsi bergerak. Harusnya ini bagus, tapi akan berbahaya setelah Lebaran ini harus dilakukan sesuatu stimulus atau apa,” kata Budihardjo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen sebagai sinyal kuatnya daya tahan ekonomi nasional. Angka ini bahkan melampaui sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat yang tumbuh sekitar 2,7 persen, Korea Selatan 3,6 persen, hingga China sekitar 5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding beberapa negara besar. “Pertumbuhan kita 5,61 persen ini di atas beberapa negara G20,” ujarnya dalam Taklimat Media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (5/5/2026) sore.

Menurut dia, capaian tersebut didorong kuat oleh konsumsi masyarakat, terutama saat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang meningkatkan mobilitas dan belanja. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi penopang penting. Realisasi belanja negara meningkat signifikan pada awal tahun, antara lain melalui program stimulus dan penyaluran tunjangan hari raya.

Namun, pemerintah mengakui tantangan menjaga laju pertumbuhan pada kuartal II tidak ringan. Tanpa momentum musiman seperti Lebaran, aktivitas konsumsi berpotensi melandai.

Untuk itu, pemerintah akan mengandalkan belanja negara serta menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai insentif. “Belanja pemerintah akan kita genjot, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Airlangga.

Di sisi lain, tekanan global juga masih membayangi, termasuk perlambatan ekspor dan dinamika sektor manufaktur.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konsumsi masyarakat tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 berdasarkan pengeluarannya. Namun, pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut adalah belanja pemerintah sebesar 21,81% (yoy).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Berdasarkan pengeluarannya, konsumsi rumah tangga atau masyarakat dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing-masing berkontribusi terbesar ke PDB yaitu 54,36% dan 28,29%. Namun, pertumbuhan secara tahunan investasi sedikit lebih tinggi yaitu 5,96% (yoy) dibandingkan konsumsi masyarakat sebesar 5,52% (yoy).

"Kontribusi total kedua komponen ini, konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi 82,65% terhadap total PDB," terang Amalia pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tertinggi adalah restoran dan hotel yakni 7,38% (yoy), sedangkan transportasi dan konsumsi tumbuh 6,91% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan PMTB terutama ditopang oleh beberapa subkomponen utama. Subkomponen kendaraan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 12,39% YoY. Selain itu, subkomponen mesin dan perlengkapan tumbuh sebesar 10,78% YoY.

Sejalan dengan itu, realisasi investasi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan peningkatan sebesar 7,22 persen.

Adapun dari sisi pertumbuhannya, konsumsi pemerintah menjadi PDB menurut pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada kuartal I/2026 yakni 21,81% (yoy).

Amalia menyebut pertumbuhan tinggi ini didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai utamanya yakni pembayaran gaji ke-14 atau THR ASN dan TNI-Polri. Belanja pemerintah juga tumbuh tinggi berkat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

"Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan triwulan I/2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena memang jatuhnya momentum hari besar keagamaan dan berlanjutnya program prioritas pembangunan pemerintah di triwulan I," pungkas Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa geliat ekonomi selama kuartal I/2026 telah terlihat dari transaksi online dan marketplace maupun dari kartu debit maupun kredit.

Untuk diketahui, BPS hari ini melaporkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% (year on year/YoY). Industri manufaktur dan konsumsi masyarakat masing-masing masih menjadi lapangan usaha dan pengeluaran dengan kontribusi terbesar ke PDB.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa performa konsumsi masyarakat selama Januari-Maret 2026 sudah terlihat berdasarkan Indeks Penjualan Eceran Riil sebesar 4,74% (yoy). Dari data BPS sendiri, konsumsi masyarakat juga tumbuh terlihat dari transaksi daring.

"Dari data yang dikumpulkan BPS, transaksi online, e-retail dan marketplace terlihat tumbuh 6,2% [6,19%, red] secara triwulanan," jelasnya pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, BPS turut mencatat nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kredit tumbuh 4,2% (yoy) berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI).

Konsumsi masyarakat juga terlihat tidak hanya dari transaksi daring. Dampak kebijakan belanja pemerintah seperti pembayaran THR ASN dan TNi-Polri, pensiunan pada kuartal I/2026 turut berkontribusi.

Mobilitas masyarakat juga mengalami peningkatan, terlihat dari jumlah perjalanan wisata nusantara yang tumbuh 13,14% (yoy), serta jumlah kunjungan wisata mancanegara yaitu 8,62% (yoy).

Dari sisi kebijakan, Amalia turut menyampaikan bahwa pengendalian inflasi, kebijakan suku bunga acuan, paket stimulus dan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran mendukung aktivitas produksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian tersebut berdasarkan besaran PDB pada kuartal I 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 bila dibandingkan kuartal I 2025 atau yoy (tahunan) tumbuh 5,61 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 ditopang oleh sejumlah faktor. Antara lain, momen Ramadhan dan Idul Fitri serta sejumlah kebijakan pemerintah.

"Konsumsi masyarakat tumbuh. Konsumsi perkapita kelompok restoran dan hotel tumbuh 11,63 persen yoy," ucap Amalia.

Amalia mencatat tren peningkatan juga terjadi pada transaksi online selama kuartal I 2026. Pun dengan lonjakan perjalanan masyarakat saat periode Ramadan dan Idul Fitri.

"Pertumbuhan transaksi online dan marketplace sebesar 6,19 persen," kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 bisa mencapai target yakni minimal 5,5% (yoy).

Apabila target dan prakiraan ini terjadi, maka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini bisa menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2013 lalu, yang tumbuh hingga 6,02% (yoy) pada kuartal I/2013.

"Proyeksinya Q1 alhamdulillah. Masih sesuai [target]," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026) malam.

Pemerintah telah membidik pertumbuhan tinggi pada tiga bulan pertama 2026 dengan memanfaatkan momentum libur Idulfitri yang jatuh pada awal tahun. Efek libur akhir 2025 lalu juga diupayakan bertahan dengan strategi percepatan belanja guna mendorong konsumsi masyarakat.

Contohnya, dari belanja pemerintah saja, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh hingga 31,4% (yoy). Belanja pemeirntah pusat tumbuh tinggi hingga 47,7% (yoy), sedangkan transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy).

Berbagai stimulus digelontorkan meliputi diskon transportasi Rp920 miliar, tunjangan hari raya Rp51,6 triliun untuk ASN serta TNI-Polri, serta bantuan pangan Rp13,37 triliun.

Meski demikian, sejumlah ekonom memprakirakan pertumbuhan akan berada di bawah target pemerintah di awal tahun. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 sebesar 5,3% atau masih di kisaran kuartal IV/2025.

"Pertumbuhan kurang lebih sama dibandingkan kuartal IV/2025. Net ekspor turun, seiring impor yang tumbuh kencang selama Q1 tanpa diimbangi ekspor," jelasnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, David menilai beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti intrabel serta penjualan mobil dan motor. Ini disebabkan lebih oleh hari kerja yang lebih sedikit.

Namun demikian, konsumsi selama Ramadan dan Lebaran dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Adapun komponen belanja pemerintah mengalami akselerasi, ditambah efek low base 2025 akibat efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Dari sisi komponen investasi, David memproyeksikan adanya akselerasi dengan indikasi belanja modal pemerintah serta impor barang modal yang meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan masih di atas 5%, bahkan berpotensi mencapai sekitar 5,44% (yoy).

Josua melihat penopangnya berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sekitar 5,24% (yoy) didorong oleh seluruh siklus Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada kuartal I/026.

Akibatnya, belanja makanan, minuman, pakaian, transportasi, dan akomodasi meningkat. Hal ini turut diperlihatkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih kuat, kenaikan porsi konsumsi masyarakat pada Maret, serta pertumbuhan penjualan eceran.

Selain konsumsi, belanja pemerintah dan investasi turut menjadi kontributor besar dengan pertumbuhan sekitar 5,21% (yoy). Ini berbalik menguat dari kontraksi pada kuartal I/2025 karena akselerasi pencairan belanja sosial dan belanja operasional infrastruktur.

"Investasi diperkirakan tumbuh lebih kuat sekitar 7,23%, didorong oleh percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, belanja modal BUMN, dan pemulihan siklus investasi setelah tahun sebelumnya relatif tertahan," ujarnya kepada Bisnis.

Akan tetapi, dia mewanti-wanti pelemahan rupiah tetap menjadi risiko karena dapat menaikkan biaya impor barang modal dan menahan minat investasi asing apabila tekanan pasar keuangan global berlanjut.

Secara keseluruhan, gambaran ekonomi makro dinilai cukup seimbang di mana inflasi April mereda setelah puncak musiman Ramadan dan Idulfitri, surplus dagang Maret masih terjaga, dan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 tetap solid di atas 5%.

Josua melihat tiga tantangan utama ke depan, yaitu kenaikan harga energi global, pelemahan rupiah, dan impor yang tumbuh lebih cepat daripada ekspor.

"Dengan demikian, ruang kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga menjadi lebih terbatas, sementara kebijakan fiskal perlu tetap menjaga daya beli masyarakat tanpa memperlebar tekanan subsidi dan defisit secara berlebihan," pungkasnya.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memprakirakan ekonomi bisa tumbuh sedikit lebih tinggi dari proyeksi Josu, yakni hingga 5,47% (yoy). Namun, faktor pendorongnya juga dinilai tetap sama, yaitu permintaan domestik yang lebih tinggi berkat belanja pemerintah, investasi dan konsumsi selama Ramadan.

Andry memproyeksikan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2% (yoy), sedangkan belanja pemerintah mengalami rebound dari periode yang sama tahun lalu ke 5,5% (YoY).

Investasi atau PMTB diprakirakan menguat ke 6,5% pada kuartal I/2026. Namun, ekspor dinilai bakal mengalami moderasi sebagaimana proyeksi ekonom lainnya.

"Ekspor diprakirakan mengalami moderasi ke 2,8% (yoy) (dibandingkan 3,25% pada kuartal IV/2025) sedangkan impor tumbuh lebih cepat yaitu 7,63% (yoy) (dibandingkan 3,96% di kuartal IV/2025), merefleksikan permintaan domestik yang lebih kuat dan impor terkait investasi," ujar Andry melalui keterangan tertulis.

Bisnis.com, PALEMBANG —Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 masih menopang stabilitas ekonomi daerah, meski tertekan pelemahan ekspor dan perlambatan transfer ke daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan aktivitas ekonomi pada awal tahun mulai menguat, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

"APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Konsumsi dan investasi mulai bergerak positif, meskipun terdapat beberapa tekanan dari sisi fiskal," kata Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target. Kontributor utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp2,42 triliun (14,28%), yang ditopang peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di sisi lain, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami tekanan. Realisasinya sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target, terkontraksi 67,27% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta volume ekspor komoditas," imbuhnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,91 triliun (19,29%) dan tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai serta belanja modal.

Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,59 triliun (28,62%) mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi nasional.

"Meski demikian, dana tersebut tetap menjadi penopang utama pembiayaan layanan publik, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," ujar dia.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumsel mencatat surplus USD947,11 juta, namun terkontraksi 47,28% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor menjadi USD1,25 miliar atau turun 38,89% (yoy).

Adapun ekspor masih didominasi batu bara, karet, dan pulp. Sementara itu, impor meningkat 20,01% (yoy) menjadi USD307,31 juta, didominasi mesin, pupuk, serta peralatan industri seperti turbin dan generator—mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.

DJPb Sumsel menekankan ke depan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Khususnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi terutama pangan, serta mendorong akselerasi belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah memastikan tidak akan menambah beban pajak baru dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan fiskal saat ini masih difokuskan pada penguatan ekonomi domestik, terutama dari sisi konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan.

“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam dialog di Lembang, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Bagi masyarakat, kepastian tidak adanya kenaikan pajak menjadi ruang bernapas di tengah tekanan harga dan kebutuhan yang terus meningkat. Pemerintah memilih memperbaiki kepatuhan pajak dan menutup kebocoran ketimbang menaikkan tarif.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti pentingnya iklim usaha yang kondusif hingga ke daerah. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum diperkuat untuk mengurangi hambatan investasi yang kerap dikeluhkan pelaku usaha.

Purbaya menyebut masyarakat maupun pelaku usaha dapat melaporkan kendala yang dihadapi agar segera ditindaklanjuti. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih menahan langkah pengetatan fiskal. Fokus utama diarahkan pada menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran enam persen sebelum mempertimbangkan perubahan tarif pajak.

Dengan kondisi tersebut, ruang konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga, sementara sektor usaha mendapat kepastian untuk terus berekspansi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketidakpastian global yang masih berlangsung menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Fluktuasi harga energi hingga dinamika geopolitik dunia dinilai terus membayangi prospek pertumbuhan.

Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 5,4 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kondisi global saat ini masih perlu dicermati secara serius.

“Kita ketahui bahwa perang di Selat Hormuz belum selesai, masih dalam situasi yang perlu dimonitor secara mikro. Karena juga fluktuasi harga minyak juga naik turun secara mingguan,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media Realisasi TW1 2026 & Implementasi KBLI 2025 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah menilai kinerja ekonomi domestik tetap terjaga. Pertumbuhan pada triwulan pertama disebut relatif baik, ditopang konsumsi rumah tangga, penyaluran tunjangan hari raya (THR), serta akselerasi belanja negara.

“Pertumbuhan di triwulan pertama cukup baik. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja dan stimulus yang mencapai Rp 809 triliun,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Penyaluran tunjangan hari raya (THR) serta stimulus fiskal mendorong perputaran uang di masyarakat tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kinerja ekonomi pada triwulan pertama menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan di triwulan pertama cukup baik. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja dan stimulus yang mencapai Rp 809 triliun,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media Realisasi TW1 2026 & Implementasi KBLI 2025 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan, pemerintah memprediksi laju ekonomi pada awal tahun berada di atas lima persen. “Beberapa kali dari kami memprediksi bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik, dan angkanya kalau tidak ada protes ya lebih besar sama dengan 5,5 persen,” katanya.

Meski demikian, dinamika global masih perlu dicermati, termasuk fluktuasi harga energi dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi perekonomian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mandiri Institute mengungkap belanja masyarakat selama Ramadhan hingga Lebaran 2026 meningkat dan melampaui dua tahun sebelumnya.

Mencerminkan konsumsi masyarakat tetap tumbuh di tengah dinamika global.

Hal ini terlihat dari Mandiri Spending Index (MSI) yang tumbuh 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadhan, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, penguatan konsumsi tersebut terutama didorong oleh kelompok menengah yang mencatat pertumbuhan belanja paling tinggi.

Kelompok menengah tercatat tumbuh 4,1 persen, melampaui kelompok bawah sebesar 2,1 persen, dan kelompok atas 2,6 persen.

Bahkan, laju pertumbuhan belanja kelompok ini mencapai 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

"Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan," ujar Asmo dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dari sisi demografi, peningkatan konsumsi juga ditopang oleh generasi muda.

Belanja kelompok Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan milenial sebesar 3 persen, dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Sementara itu, dari jenis pengeluaran, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor non-esensial seperti fashion yang tumbuh 6,4 persen, diikuti beauty care 4,9 persen dan elektronik 4,7 persen.

"Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadhan-Lebaran 2026," ungkap Asmo.

Secara keseluruhan, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh distribusi THR yang berjalan lancar serta kebijakan pemerintah yang menjaga daya beli.

Ke depan, Tim Ekonom Bank Mandiri memandang momentum ini sebagai fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertumbuhan konsumsi domestik.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang terukur dan penguatan ekosistem pembayaran digital, daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah, diproyeksi akan tetap terjaga sebagai penggerak utama perekonomian nasional di tengah fluktuasi ekonomi global.