JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya melalui berbagai program stimulus dan diskon belanja.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, selain menjaga stabilitas harga, pihaknya menggelar berbagai program diskon, salah satunya melalui program BINA Holiday and Back to School.

"Kita ingin terus menjaga pasar ini berjalan dengan baik, salah satunya banyak kegiatan yang kita lakukan, misalnya Juni-Juli ini kan kita membuat diskon ya di ritel modern dengan nama BINA Holiday and Back to School," kata pria yang akrab disapa Busan saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Busan menambahkan, program tersebut melibatkan sekitar 414 department store dengan total 80.000 gerai yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Dari kegiatan itu, pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp30 triliun.

"Ini pada bulan Juli-Juli yang melibatkan sekitar 414 department store dengan gerai sekitar 80.000, di bawah anggota Hipimdo dan transaksinya diharapkan sekitar Rp30 triliun," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendukung pelaksanaan Jakarta Great Sale dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Program yang berlangsung pada Juni hingga Juli tersebut melibatkan 104 department store dengan target transaksi mencapai Rp16 triliun.

Menurut Busan, berbagai program diskon tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kita ingin setiap bulan itu ada big sale di sini. Nah ini salah satu cara sebenarnya bagaimana kita terus menggerakkan ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Kemendag juga terus mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran produk dalam negeri. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 disebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk lokal melalui platform e-commerce.

Tak hanya mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga memperkuat kinerja ekspor sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Mendag Busan menyebut program UMKM Bisa Ekspor menunjukkan hasil yang positif sepanjang tahun ini.

Tercatat, transaksi ekspor UMKM selama periode Januari-Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar AS. Angka tersebut melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang sebesar 134 juta dolar AS.

"Jadi semua dampak dari krisis global ini mudah-mudahan kita bisa mengatasi dengan cara kita. Jadi kita bareng-bareng baik pemerintah maupun masyarakat maupun pula perusahaan bagaimana cara menghidupkan ekonomi supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan krisis global yang sekarang terjadi," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai memunculkan kekhawatiran di sektor ritel. Produk-produk yang bergantung pada impor, mulai dari fesyen, sepatu, tas hingga elektronik, berpotensi mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya biaya pengadaan barang.

Pelaku usaha menilai dampak depresiasi rupiah belum sepenuhnya tecermin pada harga jual saat ini. Sebagian peritel masih mengandalkan stok lama yang dibeli dengan kurs lebih rendah. Namun, tekanan diperkirakan akan meningkat ketika persediaan tersebut habis dan pelaku usaha harus melakukan pemesanan baru dengan kurs yang lebih mahal.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan harga sejumlah barang ritel sebenarnya telah mengalami penyesuaian sejak awal tahun, salah satunya akibat terganggunya arus impor yang menyebabkan stok barang menjadi lebih terbatas.

“Sudah naik dua kali [harga barang] dari Januari. Pertama, karena barang import susah masuk. Barang import susah, jadi stok kurang,” kata Budihardjo di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pelemahan rupiah akan makin terasa ketika pelaku usaha memasuki siklus pembayaran impor berikutnya.

“Pelemahan rupiah pasti. Pada saat jatuh tempo pembayaran, stoknya sudah habis, kita mesti bayar yang baru. Itu kan ada hitungan ekonomi. Jadi namanya itu ada cross. Stok lama, stok baru, ada hitungannya,” ujarnya.

Budihardjo memperkirakan tekanan harga berpotensi meningkat pada Juli 2026 apabila nilai tukar belum menunjukkan perbaikan.

“Stok habis sama kalau dolarnya enggak turun. Juli, iya [kenaikan barang]. Semoga cepat turun [nilai kurs dolar], bisa pulih kembali,” terangnya.

Sejauh ini, peritel masih berupaya menahan kenaikan harga melalui efisiensi, negosiasi dengan pemasok, serta peningkatan porsi produk lokal. Namun, ruang untuk menyerap kenaikan biaya dinilai makin terbatas apabila pelemahan rupiah berlangsung lebih lama.

Pemerintah Cari Penyeimbang

Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, pemerintah berupaya menekan dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang konsumsi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan terhadap konsumen tidak makin besar.

“Kita lakukan pengawasan terus, kita antisipasi. Memang kita harapannya tidak naik,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Menurut Budi, salah satu cara untuk meredam tekanan kurs adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan devisa untuk impor dan penerimaan devisa dari ekspor.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong skema imbal dagang atau barter dengan sejumlah negara guna mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Salah satunya dilakukan dengan Filipina melalui pertukaran komoditas abaca dengan tekstil serta iron ore dengan baja senilai US$350 juta.

Dia berharap pola serupa dapat diperluas ke lebih banyak negara.

“Itu salah satu kita untuk mengurangi kebutuhan dolar, karena dengan imbal dagang bisa membantu itu,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang relaksasi untuk sejumlah komoditas tertentu guna menjaga pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.

Dampak Tak Hanya pada Barang Impor

Ekonom menilai dampak pelemahan rupiah tidak terbatas pada barang impor jadi yang dijual di pusat perbelanjaan. Tekanan juga menjalar ke industri domestik yang masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan hubungan antara pelemahan rupiah dan kenaikan harga barang ritel tergolong kuat.

“Memang korelasinya kuat, pelemahan rupiah ini terhadap kenaikan harga barang-barang di ritel. Bukan hanya dalam konteks dia harga barang konsumsi atau barang jadi impor. Tapi juga dalam barang-barang yang diproduksi di domestik tapi dia bergantung pada bahan baku dari luar,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor. Akibatnya, setiap pelemahan kurs akan langsung meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual.

Faisal juga menilai dampak terhadap konsumsi tidak akan merata. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih rendah cenderung lebih rentan mengurangi belanja ketika harga barang naik.

“Spending per kapita per bulannya itu Rp4 juta ke bawah. Itu gampang sekali turun karena dia sangat-sangat presensitif akan mengurangi pasti konsumsinya terhadap barang-barang yang mengalami kenaikan harga, termasuk karena pelemahan rupiah, nilai tukar,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan harga yang lebih luas, tidak hanya pada produk fesyen dan elektronik, tetapi juga barang kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor.

“Kalau hanya fashion masih bisa ditahan karena orang beli baju impor bukan tiap hari tetapi hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga bahan pangan impor seperti terigu,” ujarnya.

Esther menambahkan pelemahan rupiah juga menekan ruang fiskal pemerintah karena meningkatkan nilai kewajiban utang luar negeri dalam rupiah.

“Kondisi APBN juga bengkak karena utang luar negeri makin besar nilainya sehingga memperkecil ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi pasar karena belanja pemerintah juga harus ditekan,” kata Esther.

Menurutnya, sektor yang paling rentan menghadapi tekanan kurs adalah usaha yang mengandalkan barang jadi impor maupun bahan baku impor, terutama di industri fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga, dan mainan.

Di sisi lain, daya beli kelas menengah juga berpotensi tertekan akibat kombinasi kenaikan biaya hidup, beban utang, dan perlambatan pendapatan.

“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi barang impor dan bahan baku naik. Hal ini langsung diteruskan ke konsumen melalui lonjakan harga barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, dan elektronik,” ucapnya.

Karena itu, Esther menilai stabilisasi nilai tukar perlu diiringi langkah lain seperti penguatan disiplin fiskal, peningkatan ekspor, pengembangan sektor pariwisata, serta diversifikasi pasar ekspor agar tekanan terhadap perekonomian domestik tidak makin besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri ritel nasional mengandalkan peningkatan wisata belanja dan konsumsi domestik untuk menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan potensi perlambatan belanja masyarakat pada paruh kedua 2026.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan sektor ritel saat ini masih terbantu momentum libur sekolah setelah berakhirnya periode puncak belanja saat Lebaran. Menurut dia, musim liburan dan kedatangan wisatawan menjadi penopang penting bagi pusat perbelanjaan untuk menjaga arus pengunjung dan penjualan.

“Puncak tertinggi ritel memang saat Lebaran. Setelah itu biasanya terjadi penurunan, tetapi saat ini masih terbantu oleh musim liburan dan program-program yang mendorong kunjungan wisatawan,” kata Budihardjo dalam peluncuran program BINAHoliday and Back to School2026, Senin (8/6/2026).

Hippindo bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berbelanja. Budihardjo menyebut sekitar 40 persen omzet ritel di Jakarta berasal dari aktivitas wisata sehingga peningkatan jumlah wisatawan menjadi strategi utama untuk menjaga konsumsi di tengah tantangan ekonomi.

Ia mengakui penguatan dolar AS mulai memengaruhi sebagian pelaku usaha, terutama yang bergantung pada barang impor. Namun, dampaknya masih terbatas karena banyak peritel telah melakukan pembayaran dan pengadaan stok sejak tahun lalu. Yang menjadi perhatian adalah periode Agustus hingga November ketika momentum belanja musiman mulai mereda.

“Kami masih optimistis mempertahankan pertumbuhan ritel tahun ini sekitar 5 hingga 9 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah menilai penguatan ekosistem perdagangan dan ritel nasional menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat ekonomi hingga ke pelaku usaha kecil, perempuan, dan generasi muda.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan dengan konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 5,52 persen dan berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku ritel melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong belanja produk dalam negeri.

“Kami sudah bersinergi melalui berbagai macam inisiatif. Tahun lalu pun banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan bersama-sama, salah satunya program Belanja di Indonesia Aja,” kata Dyah.

Menurut dia, peningkatan konsumsi domestik tidak hanya menguntungkan sektor ritel modern, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi UMKM, perajin, dan berbagai sektor pendukung dalam rantai pasok nasional. Dukungan terhadap produk lokal dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kalau bukan kita yang mendukung produk-produk lokal, siapa lagi?” ujarnya.

Untuk memperkuat daya tahan sektor ritel, pemerintah dan pelaku usaha juga mendorong pengembangan wisata belanja. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan Indonesia perlu membangun konsep wisata belanja yang lebih terintegrasi sehingga wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati destinasi wisata, tetapi juga membeli produk-produk unggulan daerah.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif transportasi selama masa liburan sekolah, mulai dari diskon tiket kereta api, kapal laut, hingga penerbangan guna meningkatkan mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Bagi pelaku ritel, peningkatan jumlah wisatawan dan konsumsi domestik menjadi salah satu strategi paling realistis untuk menghadapi tekanan ekonomi dalam beberapa bulan mendatang. Melalui program BINAHoliday and Back to School2026 yang berlangsung hingga 12 Juli, pemerintah dan pelaku usaha berharap perputaran uang di dalam negeri tetap terjaga, penjualan produk lokal meningkat, dan target pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan meski tantangan global masih membayangi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dipengaruhi faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat. Aktivitas ekonomi meningkat seiring berdekatan sejumlah hari besar sejak akhir 2025 hingga awal tahun ini.

“Ya itu karena adanya event yang sangat banyak, dari Desember ada Imlek, Lebaran, Nyepi semua menumpuk, sehingga perputaran ekonomi, konsumsi berjalan dan ada THR,” kata Budihardjo saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Budihardjo menjelaskan, selain momentum musiman, pergerakan ekonomi juga terdorong pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah yang mulai berjalan pada awal tahun. Implementasi program tersebut dinilai ikut meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

“Hal itu bertepatan juga dengan program stimulus pemerintah yang mulai bergerak, mulai dari koperasi Merah Putih bangun-bangun tuh ada puluhan ribu, banyak orang bekerja, dapur (MBG), terus juga pembangunan perumahan,” ujar Budihardjo.

Namun, Budihardjo mengingatkan adanya risiko perlambatan konsumsi setelah periode hari besar berakhir. Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Artinya semua program bergerak, ritel bergerak, konsumsi bergerak. Harusnya ini bagus, tapi akan berbahaya setelah Lebaran ini harus dilakukan sesuatu stimulus atau apa,” kata Budihardjo.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiardjo Iduansjah berharap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi pemasok (supplier) untuk program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, dan sekolah rakyat.

Hal ini didorong lewat program Inabuyer B2B2G Expo 2026 bersama Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Hippindo.

"Jadi (Inabuyer B2B2G) mendorong keterlibatan UMKM dalam program prioritas nasional, MBG, Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat Pada saat uang berputar di dalam negeri jumlah besar Itu pasti terjadi daya beli," ujar Budiardjo dalam acara Sosialisasi dan Konferensi Pers Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Budiardjo menjelaskan upaya ini sejalan dengan amanat pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta membuka akses yang lebih besar bagi produk lokal untuk masuk ke pasar modern.

Selain itu, pelaku UMKM juga diharapkan memperoleh akses pasar dan peluang untuk terhubung dengan kebutuhan yang bersifat konkret dan berkelanjutan.

"Dengan adanya ekosistem ini, di dalam B2B (Business to Business), B2G (Business to Goverment) ini kita menjalankan amanat daripada pemerintah untuk membantu UMKM," terangnya.

Inabuyer B2B2G Expo 2026 sendiri akan berlangsung pada 5-7 Mei 2026 mendatang sebagai platform strategis untuk mempertemukan pengusaha UMKM dengan buyer dari sektor pemerintah, BUMN, dan swasta.

Selain itu, acara ini juga akan menghadirkan business matching, pameran produk, diskusi panel, serta penandatanganan MoU dan kontrak kerja sama.

[Gambas:Youtube]

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkapkan pengusaha ritel sedang menegosiasikan dengan pemasok plastik untuk menahan harga.

Ketua Umum Hippindo Budiardjo Iduansjah menyampaikan dampak kenaikan harga plastik di ritel sudah terasa sejak pekan lalu imbas konflik di Timur Tengah.

"Saat ini kami di retail sudah terima kenaikan harga dari supplier. Jadi dari 2 minggu lalu atau minggu lalu juga udah masuk. Dalam proses kami menegosiasi harga lama. Tapi kalau nggak bisa ya kami negosiasi harganya naik bertahap," ujar Budiardjo usai acara Sosialisasi dan Konferensi Pers Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Budiardjo menerangkan harga plastik dari pemasok telah terjadi kenaikan sebesar 5 hingga 10 persen. Meski begitu, ia menyebut belum mengajukan usulan insentif kepada pemerintah dan tengah didiskusikan oleh Hippindo.

"Artinya kami coba lagi rundingkan insentif apa yang coba kita mintakan lagi nantinya," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya berharap harga plastik bisa turun pada April ini seiring upaya Indonesia mencari alternatif sumber impor bahan baku biji plastik, nafta, selain Timur Tengah.

Budi mengatakan selama ini pasokan nafta banyak berasal dari Timur Tengah. Namun, pengiriman terganggu akibat perang Iran melawan AS dan Israel. Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari sumber impor baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika.

"Mudah-mudahan (harga plastik bisa turun bulan ini)," ujar Budi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4) lalu.

Ia menjelaskan impor dari ketiga wilayah tersebut saat ini masih dalam proses. Pemerintah masih menunggu ketersediaan stok dari negara asal sebelum pengiriman dilakukan.

Selain itu, proses pengapalan juga diperkirakan lebih lambat karena perang di Timur Tengah. Dengan demikian, impor bahan baku baru belum terealisasi dan produsen plastik dalam negeri masih harus mengandalkan stok yang sekarang mereka miliki.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha lokal.

"Pemerintah terus berkomitmen memperkuat keberpihakan terhadap pengusaha lokal melalui kebijakan seperti kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), tentunya dengan pembatasan produk impor," katanya dalam agenda Sosialisasi & Press Conference INABUYER B2B2G (Business-to-Business-to-Government) EXPO 2026 di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), serta SMESCO Indonesia akan menyelenggarakan Inabuyer B2B2G Expo 2026 pada 5-7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta.

Wamen menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengusaha UMKM ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, rantai pasok badan usaha milik negara (BUMN), serta kemitraan dengan usaha besar. Langkah ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing dan kapasitas usaha.

Penyelenggaraan Inabuyer B2B2G Expo 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk membangkitkan pasar produk dalam negeri, sekaligus memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah, usaha besar, dan BUMN/BUMD. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan penggunaan produk lokal, serta mendorong pemerataan ekonomi dan daya saing nasional.

Dia turut melaporkan bahwa INABUYER EXPO pada tahun lalu mencatatkan potensi kerja sama sebesar Rp2,19 triliun atau melampaui target awal dan naik signifikan sebesar 38,68 persen dibandingkan pencapaian tahun 2024. Adapun total pengunjung sebanyak 6.298 pengunjung, mulai 1.659 buyer dari swasta maupun BUMN, 2.787 supplier, dan 1.852 lainnya.

"Program INABUYER B2B2G ini adalah salah satu infrastruktur yang kami nilai sangat baik dan konsisten karena bisa melaksanakan acara ini sampai detik ini," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel—Pelaku usaha ritel mengeluhkan keterlambatan pasokan barang impor menjelang periode belanja Lebaran 2026, sebab kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan di pusat-pusat perbelanjaan.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, menjelaskan sejauh ini stok barang dari produsen dalam negeri relatif aman. Namun, sejumlah produk impor mengalami keterlambatan pengiriman.

“Kita berusaha memenuhi stok. Stok yang ada dari lokal cukup terjaga, namun untuk impor kami menghadapi masalah,” katanya saat dijumpai di Senayan City Mall, Jumat (6/3/2026).

Budihardjo juga menyoroti padatnya momentum belanja pada awal tahun karena banyak perayaan berdekatan. Mulai dari perayaan Imlek, Cap Go Meh, Ramadan hingga Lebaran yang berlangsung dalam waktu berdekatan.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan stok barang menjadi lebih besar dalam waktu singkat.

“Kita perlu stok yang banyak pada bulan Januari. Jadi stok itu harus cukup sampai bulan Maret. Karena Lebarannya juga maju, ada Valentine, Imlek, Nataru,” kata Budiharjo.

Untuk mengatasi persoalan itu, dia mengharapkan koordinasi yang lebih kuat antara pelaku usaha dan pemerintah, khususnya dengan instansi terkait seperti Bea Cukai serta kementerian teknis.

“Jadi, harapan kami bisa berkoordinasi dari Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan semua kementerian. Barang-barang itu harus ada. Atau kita akan kehilangan momentum penjualan,” tandasnya.

(Nadya Kurnia)

Sebanyak 414 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia menggelar program diskon hingga 80 persen menjelang Lebaran 2026 melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran.

Program ini ditargetkan mampu mendorong transaksi hingga Rp53 triliun, sekaligus memperkuat konsumsi domestik selama Ramadan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memantau langsung pelaksanaan program tersebut sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

"Saya monitor BINA targetnya sekarang Rp53 triliun dan ini naik 20 persen dibandingkan tahun yang lalu. Kami berharap momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama," kata Airlangga dalam acara opening ceremony BINA Lebaran 2026 di Senayan City, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Dalam kesempatan sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan program BINA Lebaran merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku ritel modern, pusat perbelanjaan, hingga UMKM untuk meningkatkan aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya.

"Ini sebenarnya sebuah instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga meningkatkan konsumsi domestik. Jadi ini kolaborasi yang cukup bagus antara ritel modern, department store, mall, dan juga UMKM," ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan program BINA Lebaran digelar mulai 6 hingga 30 Maret 2026. Kegiatan ini melibatkan sekitar 800 merek ritel dengan total sekitar 80 ribu toko di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia.

Produk yang dijual mencakup berbagai kategori mulai dari makanan dan minuman, pakaian, elektronik, hingga kebutuhan kesehatan. Menurut Budihardjo, program ini bertujuan memperkuat konsumsi domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Belanja di Indonesia Aja ini memang kita buat untuk memperkuat perekonomian di dalam negeri. Terpenting adalah konsumsi dalam negeri dan kita berusaha memenuhi stok. Stok yang ada dari lokal cukup terjaga," kata Budihardjo.

Sebagai bagian dari program tersebut, sejumlah pusat perbelanjaan juga menggelar midnight sale dengan potongan harga hingga 80 persen. Beberapa mal yang mengikuti program ini antara lain Kota Kasablanka dan Mal Artha Gading yang memulai promo pada 6 Maret 2026.

Pada 7 Maret, promo diperluas ke sejumlah pusat perbelanjaan lain seperti Kota Kasablanka, Lotte Mall, Lippo Mall Puri, Seasons City, Senayan City, dan Grand Indonesia yang menggelar diskon sepanjang hari. Central Park Mall juga ikut mengadakan promo dengan jam operasional diperpanjang hingga pukul 23.00, sementara Gandaria City dan Plaza Blok M turut meramaikan program diskon tersebut.

Gelombang promo berikutnya berlangsung pada 14 Maret di sejumlah mal besar seperti Lotte Mall, Senayan City, Mall of Indonesia, Lippo Mall Puri, Mall Atrium Senen, Grand Indonesia, Mal Artha Gading, Lippo Plaza Kramat Jati, Mall @Bassura, hingga AEON Mall Tanjung Barat.

Diskon yang diberikan bervariasi tergantung tenant dan kategori produk, mulai dari fesyen, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan tren kunjungan ke pusat perbelanjaan mulai meningkat menjelang Lebaran.

Ia memperkirakan jumlah pengunjung mal pada periode ini bisa naik sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan tahun lalu.

"Trennya cukup baik. Tingkat kunjungan sampai saat ini terpantau mengalami kenaikan kurang lebih 10 sampai 15 persen dan kami prediksi ini akan terus bertahan sampai setelah Idulfitri," kata Alphonzus.

Menurutnya, puncak aktivitas belanja diperkirakan terjadi dalam dua pekan menjelang Lebaran ketika masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan mudik dan perayaan hari raya. Setelah Idul Fitri, pola kunjungan ke pusat perbelanjaan diprediksi bergeser dari belanja kebutuhan menjadi aktivitas hiburan serta konsumsi makanan dan minuman.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan kendala pasokan barang impor yang berpotensi memengaruhi penjualan ritel menjelang Idulfitri 2026.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, sejumlah produk dari luar negeri mengalami keterlambatan sehingga berisiko mengganggu ketersediaan barang di gerai-gerai ritel di seluruh Indonesia.

“Stok yang ada dari lokal cukup terjaga, namun untuk impor, Pak Menko (Airlangga), kami menghadapi masalah,” kata Budi dalam acara Opening Ceremony BINA (Belanja di Indonesia Aja) di Senayan City, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar koordinasi antarinstansi terkait dapat diperkuat. Keterlambatan barang impor dinilai berpotensi membuat pelaku usaha ritel kehilangan momentum penjualan yang biasanya meningkat signifikan selama periode Lebaran.

“Mungkin nanti bisa koordinasi, bahwa barang-barang di mal banyak yang impor agak telat, sehingga mungkin Lebaran ini kita agak terganggu untuk penjualannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Budi juga menyoroti pergeseran waktu Lebaran yang semakin maju setiap tahun. Kondisi ini, menurutnya, perlu diantisipasi sejak awal oleh pelaku usaha karena berbagai momentum belanja masyarakat terjadi dalam waktu yang berdekatan.

“Mungkin untuk tahun depan kita harus mulai pikirkan bahwa puasa dan Lebaran akan makin dekat. Itu akan membuat kita perlu stok yang banyak di Januari. Jadi stok itu harus cukup sampai bulan Maret. Karena Lebarannya juga maju, ada Valentine, Imlek, Nataru semua,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama dengan instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan.

“Jadi harapan kami bisa terkoordinasi. Barang-barang itu harus ada, atau kita akan kehilangan momentum penjualan. Itu masukan yang kami harapkan,” pungkasnya.

JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berharap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksakan secara adil dan rasional. Karena, Perda KTR juga mengatur produk tembakau yang sifatnya legal, serta telah diatur oleh sederet regulasi lainnya.

"Selama ini kan sudah ada aturan yang mengendalikan produk tembakau. Siapa yang berhak membeli, pembatasan umur, cara pemajangan, dan lainnya, semuanya sudah diatur. Tegakkan saja aturan yang sudah ada selama ini. Pemerintah harus bersikap bijak dalam implementasi Perda KTR ini ke depan," kata Ketua Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan segala aspek ketika mengimplementasikan Perda KTR tersebut. Sebab bila tidak bijak, akan berpotensi menganggu ekosistem usaha.

"Tolong dipertimbangkan bahwa ada orang, ada UMKM, yang menghidupi anak dan keluarganya dari ekosistem pertembakauan. Ada serapan tenaga kerja dan sumbangsih penerimaan negara yang harus dipikirkan," tuturnya.

Tutumberharap Pemprov berdiri di tengah dalam penegakan Perda KTR DKI Jakarta. Pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta juga untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan UMKM yang nantinya akan terdampak.

"Saya kira di situ kewajiban pemerintah, harus berdiri di tengah. Sekali lagi bahwa rokok adalah produk legal, yang diperbolehkan untuk dipajang dan diiklankan dengan sedemikian rupa," ucapnya.

Sekadar informasi, saat ini jumlah pekerja yang ada di bawah naungan anggota Hippindo sebanyak 800 ribu orang. Jumlah tersebut dinilai cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian

Hippindo saat ini beranggotakan sekitar 200 sampai 300 perusahaan. Anggota-anggota ini mencakup berbagai peritel dan penyewa yang beroperasi di pusat perbelanjaan, dan 50 persen anggotanya merupakan perusahaan dengan segmen middle upper class yang dianggap resilient terhadap gejolak ekonomi.

IDXChannel – Pemerintah bersama Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menggelar program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 yang akan digelar pada 6-30 Maret 2026.

Program tersebut ditargetkan mencapai nilai transaksi hingga lebih dari Rp50 triliun. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Umum Hippindo, Fetty Kwartati, mengatakan BINA merupakan program yang diinisiasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan telah memiliki target jelas di setiap momentum perayaan besar.

"BINA Lebaran tahun ini, periode 6 sampai 30 Maret 2026 targetnya adalah Rp50 triliun lebih. Pesertanya 800 brand kurang lebih 80 gerai dan juga diikuti lebih dari 400 anggota mall di seluruh Indonesia," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bambang Wisnubroto, menegaskan BINA Lebaran bukan sekadar program rutin.

Menurutnya, BINA merupakan instrumen strategis untuk memacu konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut, pada penyelenggaraan tahun lalu realisasi transaksi BINA Lebaran mencapai sekitar Rp32,7 triliun atau 90 persen dari target yang ditetapkan.

"Tentunya ini perlu sinergi kita bersama, kita dukung sama-sama agar target yang meningkat kurang lebih 50 persen dibanding tahun lalu ini bisa kita capai Ini perlu kolaborasi dan sinergi kita semua, baik sisi pemerintah maupun sisi teman-teman pelaku usaha," kata Bambang.

Ia menambahkan, integrasi dengan program prioritas Kementerian Pariwisata, dukungan promosi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta sinergi bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Asosiasi Peritel menjadi kunci optimisme pemerintah.

"Kita harus memastikan tidak ada celah kelesuan, ini bahasa menarik menurut saya, celah kelesuan gitu jangan sampai ada celah kelesuan, Rohana, Rojali segala macam ya jadi kita harus memastikan tidak ada celah kelesuan konsumsi setelah masa festive awal tahun ini berakhir," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)