Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai pembentukan skema family office di kawasan financial center di Bali dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara, salah satunya melalui penguatan nilai tukar rupiah.

Menurut Luhut, masuknya dana dari individu dengan kekayaan tinggi ke dalam negeri akan meningkatkan aliran modal dan memperbesar likuiditas di pasar domestik nantinya.

Ia menyampaikan pemerintah telah menyiapkan pembentukan family office sebagai bagian dari pengembangan International Financial Center. Luhut menjelaskan langkah tersebut bertujuan membangun kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah itu menilai keberadaan family office dapat memperkuat keyakinan investor global terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Ia mengatakan, peningkatan kepercayaan terhadap aturan dan sistem hukum nasional akan berdampak pada persepsi dunia internasional terhadap Indonesia.

"Saya minta kita semua mendukung ini. Orang tanya apa untung kita? Kalau duitnya masuk ke Indonesia, paling tidak memperkuat rupiah kita,” kata Luhut saat memberikan sambutan Seminar Rule of Law and Economic Growth di Kantor DEN, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/6).

Luhut mengatakan sejumlah orang kaya internasional telah menyampaikan minat terhadap pembentukan family office di Bali. Ia menyebut para calon investor memandang Bali sebagai lokasi yang aman untuk tempat tinggal sekaligus pengelolaan aset.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2016-2024 itu mengatakan sejumlah investor asing sempat menanyakan perkembangan kebijakan family office Indonesia ketika terjadi konflik geopolitik di berbagai kawasan.

Menurutnya, para pemilik kekayaan global tengah mencari negara yang aman untuk tinggal dan menyimpan aset. “Teman-teman saya menelepon menanyakan bagaimana statusnya. Mereka ingin daerah yang aman, aman untuk menaruh duit,” ujar Luhut.

Pemerintah juga telah mempelajari pengembangan pusat keuangan internasional di sejumlah negara dan wilayah, seperti Dubai, Abu Dhabi, Gujarat, Singapura, dan Hong Kong. Luhut menilai pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun ekosistem family office.

“Pemerintah sudah bikin studi komprehensif, hire konsultan hukum internasional untuk memberi advice ke kita,” kata Luhut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tingkat kesalahan penyaluran bantuan sosial atau bansos berhasil ditekan secara signifikan melalui penerapan sistem perlindungan sosial berbasis digital. Tingkat penyaluran yang tidak tepat sasaran kini turun menjadi di bawah 10% dari sebelumnya yang mencapai sekitar 77,6%.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota. Program ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki basis data penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran bantuan lebih akurat.

Luhut mengungkapkan proses registrasi masyarakat ke dalam sistem digital terus berjalan. Potensi efisiensi dari digitalisasi perlindungan sosial ini dinilai sangat besar, baik dari sisi ketepatan sasaran maupun penghematan anggaran negara.

“Per hari itu bisa ada 100.000 orang yang mendaftar, teregistrasi. Jadi sekarang berproses sedang jalan,” kata Luhut di kantornya, Rabu (24/6).

Menurut Luhut, salah satu daerah percontohan yang telah menunjukkan perkembangan adalah Banyuwangi. Hasil dari proyek tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah melakukan uji coba yang lebih luas.

“Lihat hasil Banyuwangi ini kan sebentar lagi selesai. Sekarang ini sedang di 43 kabupaten sedang kerja. Nanti Menteri Sosial akan menentukan kapan kita menguji coba hasilnya ini. Tapi saya kira dalam waktu beberapa bulan ini,” katanya.

Di sisi lain, Luhut menilai transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan akurasi data penerima bantuan, tetapi juga berpotensi mengurangi praktik penyimpangan dan korupsi dalam tata kelola pelaksanaan program pemerintah.

“Government Technology ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan ini teknologi dan semua ini dibuat anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

Presiden Prabowo Subianto sempat mempertanyakan tingkat kemiskinan yang masih meningkat dan jumlah kelas memengah yang menyusut saat ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh positif. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kenaikan harga.

"Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” ujar Luhut seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/6).

Ia menjelaskan, efisiensi ekonomi dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi yang akan menopang laju pertumbuhan ekonomi.Luhut menyoroti bahwa berbagai otoritas perlu bekerja sama untuk mengelola modal bonus demografi Indonesia sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit,” ujarnya menambahkan.

Ia menjelaskan, Indonesia kini tengah mengembangkan transformasi digital pemerintahan (GovTech). Teknologi ini diyakini dapat membantu menjaga kinerja perekonomian nasional, salah satunya melalui pemberantasan korupsi.

“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Dia pun berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini kinerja perekonomian nasional akan terus meningkat meski angka kemiskinan meningkat.

Luhut menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Rabu bahwa naiknya tingkat kemiskinan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Namun, menurut Luhut, dampak meningkatnya angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih bisa diredam dengan berbagai strategi.

“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut.

Selain efisiensi, Luhut menyebut sinergi untuk memanfaatkan bonus demografi bisa menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi.

Luhut menyoroti bahwa berbagai otoritas perlu bekerja sama untuk mengelola modal bonus demografi Indonesia sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Terlebih, lanjut dia, Indonesia mengembangkan transformasi digital pemerintahan (GovTech). Teknologi ini diyakini dapat membantu menjaga kinerja perekonomian nasional, salah satunya melalui pemberantasan korupsi.

“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Dia pun berkomitmen untuk memperbaiki berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.

Luhut mengatakan DEN telah menerima kunjungan Wakil Kepala BGN beserta tim untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Menurut dia, salah satu pelajaran penting dari implementasi MBG adalah perlunya tahapan yang lebih terukur dalam menjalankan program berskala besar.

Pendekatan bertahap dinilai memudahkan pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sebelum cakupan program diperluas.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Luhut menilai pemahaman terhadap kebutuhan operasional dan tantangan teknis kini jauh lebih baik dibandingkan saat program pertama kali diluncurkan.

Setelah berjalan lebih dari satu tahun, berbagai pengalaman yang terkumpul dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

DEN optimistis tata kelola dan pelaksanaan MBG akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.

Perbaikan tersebut diperkirakan terjadi seiring bertambahnya pengalaman pelaksana program serta penyempurnaan berbagai aspek operasional.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai MBG memberikan dampak yang signifikan karena dana program mengalir langsung ke masyarakat.

Meski demikian, dia mengakui pelaksanaan yang berlangsung relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan.

Menurut dia, berbagai kendala yang muncul telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, Luhut mengajak semua pihak memberikan ruang bagi proses perbaikan yang saat ini terus berjalan.

Sebagai informasi, realisasi anggaran program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp 88,15 triliun. Angka tersebut meningkat 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.

Jumlah penerima manfaat program mencapai 63,2 juta orang. Sebanyak 48,9 juta di antaranya merupakan siswa.

Sementara itu, 14,3 juta penerima lainnya berasal dari kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pemerintah juga memangkas pagu anggaran MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Nilainya turun dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pengelolaan dana program berjalan lebih efisien.

Purbaya juga sempat memberi sinyal adanya potensi penghematan anggaran lanjutan untuk program MBG, meski belum merinci rencana tersebut lebih lanjut.

Salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.

Luhut menjelaskan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas itu hingga sejauh ini.

Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.

Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.

“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya pula.

Meski begitu, Luhut berpendapat setelah berjalannya program selama lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis dinilai sudah makin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.

DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.

Dari sisi ekonomi, Luhut menilai memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.

Dia mengakui bahwa pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, dia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.

Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Pemerintah pun memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.

Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri vaksin nasional. Hal ini belajar dari pengalaman Indonesia yang kesulitan memperoleh vaksin saat pandemi Covid-19 merebak 6 tahun lalu.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam menghadapi krisis kesehatan global.

Dia menilai penguatan sektor kesehatan merupakan investasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Masalah kesehatan itu masalah kunci," katanya dalam konferensi pers Building Regional and Global Health Resilience in Asean: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR) di kantor DEN, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, Indonesia harus memiliki kapasitas produksi vaksin yang memadai agar tidak kembali bergantung pada pasokan luar negeri ketika pandemi baru terjadi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia harus memiliki ekosistem kesehatan yang kuat, terutama untuk penyediaan obat-obatan, alat diagnostik, dan vaksin.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menunjukkan akses terhadap produk kesehatan menjadi sangat terbatas ketika negara-negara menerapkan lockdown dan memprioritaskan kebutuhan domestiknya masing-masing.

"Negara besar kayak Indonesia 280 juta, kalau ada pandemi lagi, harus memiliki ekosistem obat-obatan, diagnostik, dan vaksin yang kuat di negara ini untuk memenuhi kebutuhan itu," katanya.

Selain memperkuat kapasitas nasional, Indonesia juga didorong mengambil peran lebih besar dalam pembangunan rantai pasok vaksin di tingkat regional.

Sementara itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, pandemi Covid-19 memperlihatkan akses vaksin menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi banyak negara. Karena itu, Asean perlu mempercepat penguatan kapasitas produksi dan distribusi vaksin secara bersama-sama.

Dengan jumlah penduduk sekitar 650 juta jiwa, Asean dinilai memiliki skala permintaan yang cukup besar untuk mendukung pengembangan industri vaksin regional.

"Bisa saja mata rantai vaksin manufacturing itu berada di masing-masing negara, tapi yang penting bagaimana kita membangun sistem rantai pasok yang kuat secara regional, dan dapat diakses secara regional," ujarnya.

Mari menilai negara-negara Asean perlu segera menjalankan berbagai komitmen yang telah disepakati, mulai dari harmonisasi regulasi, pengakuan bersama produk kesehatan hingga kerja sama riset dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan sebelum pandemi baru muncul. "Jangan tunggu sampai pandemi berikutnya baru kita panik lagi,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sekitar 1 tahun dilakukan dengan sedikit terburu-buru.

Alhasil, terdapat sejumlah masalah yang terjadi dalam implementasi program peningkatan gizi anak sekolah tersebut. Meski demikian, Luhut menyampaikan bahwa permasalahan yang ada sejatinya telah diselesaikan dengan baik.

“Hanya kemarin mungkin agak kami terlalu sedikit buru-buru sehingga banyak yang masalah di sini. Jadi enggak usah juga terlalu ribut lah. Kan sudah diselesaikan baik-baik juga semua,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (24/6/2026).

Luhut pun telah melakukan evaluasi terhadap program MBG besutan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pelaksanaan MBG juga tak perlu dilakukan secara terburu-buru dan dapat dilakukan secara bertahap. Mengingat, kebijakan ini tergolong baru di Indonesia.

“Tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik,” tambahnya.

Dirinya mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi lebih masif terhadap pelaksanaan MBG.

“[Salah satu usulannya] Ya sebenarnya efisiensi lagi. Jadi mengidentifikasi masalah juga,” tuturnya.

Di samping dalam rangka pemenuhan gizi calon penerus bangsa, Luhut mengakui bahwa program ini juga salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintahan Prabowo, yakni 8%.

Sebelumnya, pada Selasa (23/6/2026) sore, Luhut telah bertemu dengan dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono dalam rangka evaluasi dan perbaikan tata kelola program MBG. Sebagaimana keinginan Presiden Prabowo bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel.

Dari hasil kajian di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh DEN, potensi ekonomi program MBG luar biasa besar. Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Luhut menuturkan, multiplier-effect-nya mulai terlihat nyata di daerah. Namun, dirinya mengakui fakta bahwa manfaat ekonomi yang besar ini belum sepenuhnya mengalir ke bawah.

“Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok,” tutur Luhut, dikutip dari media sosial resmi Luhut @luhut.pandjaitan.

Sementara itu, tantangan terbesar MBG sebetulnya bukan pada fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok kecil, serta tata kelola kemitraan.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri. Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat.

Pemerintah tengah mendorong digitalisasi data pemerintah pada sistem perlindungan sosial (Perlinsos) dan layanan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, proses ini berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga ribuan triliun rupiah.

“Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun angkanya,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari pengurangan kebocoran anggaran serta peningkatan pengawasan berbasis data di berbagai sektor. Pemanfaatan utama dari integrasi data digital bukan hanya pada peningkatan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi dalam berbagai program pemerintah.

Khusus pada program perlindungan sosial, ia memperkirakan, penghematan anggaran senilai Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun.

“Kebocoranseperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sekarang sangat terkontrol. Jadi tidak usah pakai cara-cara lama, pakai sistem ini,” katanya.

Ia mencontohkan keberhasilan penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antar Kementerian/Lembaga (Simbara) yang telah digunakan untuk mengawasi tata kelola komoditas batu bara dan mulai dikembangkan untuk sektor nikel. Menurut Luhut, model integrasi data serupa akan diperluas ke berbagai sektor pemerintahan.

“Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” katanya.

Luhut menilai, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mengurangi ruang terjadinya praktik korupsi.

Dengan sistem yang terintegrasi, menurut dia, proses pengawasan dapat dilakukan secara otomatis berbasis data sehingga peluang manipulasi maupun penyalahgunaan menjadi lebih terbatas.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah kini tengah mempercepat pembangunan sistem data terpadu yang akan menjadi fondasi berbagai program nasional. Sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga akan menjadi basis pengambilan keputusan lintas sektor.

Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting dapat menyelesaikan proses pendataan pada akhir Juli 2026. Sedangkan implementasi secara nasional yang mencakup 541 kabupaten/kota ditargetkan terealisasi pada Oktober hingga November mendatang.

Luhut menegaskan, data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara.

"Presiden nanti akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini. Dengan data yang akurat, keputusan yang dibuat juga akan lebih tepat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai ekspor mineral kritis secara bebas perlu dihentikan dan diperketat pengawasannya.

Hal itu ia sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto saat menanyakan terkait nasib ekspor mineral kritis dalam sebuah rapat bersama.

"Presiden tanya mengenai mineral, critical mineral itu ekspor bagaimana? Saya bilang, saya setuju sekali Pak, itu dihentikan saja. Jadi jangan dengan bebas begitu, tetapi dengan sistem yang bagus," ujarnya dalam acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Luhut, pemerintah sebenarnya telah memiliki fondasi digital untuk memperkuat pengawasan sektor pertambangan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara).

Dia mengatakan, sistem tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan data pertambangan dari hulu hingga hilir, mulai dari perizinan, produksi, kewajiban pembayaran kepada negara, hingga aktivitas ekspor.

"Sistemnya bagaimana? Saya bilang, Pak, pakai saja Simbara yang sudah ada plus perbaikan. Itu bagus dengan Seto [Septian Hario Seto-Anggota DEN] yang mengerjakan itu dan sekarang hampir selesai. Itu semua terintegrasi. Itu akan membantu penerimaan negara yang sangat besar sekali," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, penerapan Simbara sebelumnya telah dilakukan pada komoditas batu bara. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau berbagai aspek pertambangan, mulai dari data izin usaha pertambangan (IUP), luas wilayah tambang, kualitas batu bara, produksi, hingga proses penjualan.

"Semua terintegrasi dan itu akan membantu penerimaan negara yang besar sekali," tandasnya.

Pengawasan Ekspor Mineral Kritis Gunakan AI

Sebelumnya, Luhut menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan pengawasan ekspor mineral kritis dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Menurutnya, rencana tersebut telah disampaikan kepada sejumlah investor sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis.

Luhut menilai penggunaan AI dapat mengurangi potensi korupsi karena mampu mengurangi ketergantungan terhadap interaksi langsung antarindividu dalam proses pengawasan.

"Karena apabila Anda mendirikan satu institusi baru, ada juga potensi korupsi di sana atau penyalahgunaan wewenang. Namun, dengan AI, seperti pengalaman dengan e-catalog, kita meminimalkan pertemuan fisik antarmanusia," ujarnya.

Dia menilai pembentukan sistem berbasis teknologi lebih efektif dibandingkan menambah institusi baru yang berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan kewenangan.

Luhut juga menegaskan penggunaan AI menjadi faktor penting agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih transparan dan mengurangi peluang intervensi manusia.

Meski demikian, Luhut mengakui pengembangan sistem digital masih membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah, kata dia, akan terus memperbaiki berbagai kendala yang muncul dalam implementasi.

"Apakah ada masalah? Pastinya ada, tetapi kita perbaiki satu per satu," tegasnya.

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bisa membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah.

Hal ini dikarenakan data dan sistem tersebut telah terintegrasi dan dapat disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai sistem berbasis digital dan data yang akurat dan transparan diharapkan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar dia.

Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” kata Luhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) dapat membuka potensi efisiensi belanja negara sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun.

Luhut menyatakan angka ini merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan.

Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian atau embaga di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang terdiri atas Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri Bappenas, Mendagri, Mensos, dan instansi lainnya.

Luhut, yang juga merupakan Ketua KPTDP, mengatakan pemerintah menargetkan proses pendaftaran dan pemutakhiran data dalam program piloting digitalisasi Perlinsos di 42 kabupaten atau kota selesai pada akhir Juli 2026.

Jika target tersebut tercapai, sistem digital perlindungan sosial akan diluncurkan secara nasional di 541 kabupaten/kota pada Oktober-November 2026.

Uji Coba di 42 Kabupaten/Kota

Luhut mengatakan progres pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial saat ini telah diuji coba di 42 kabupaten/kota, setelah sebelumnya memulai implementasi di Kabupaten Banyuwangi.

"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting dan yang kemarin satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan," kata Luhut dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut mengatakan pemerintah kini telah memahami berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Melalui sistem digital yang dikembangkan, pemerintah berupaya membangun basis data yang lebih akurat untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial.

Pemerintah telah menyepakati target penyelesaian pendaftaran di seluruh daerah piloting pada akhir Juli. Dari proses tersebut, pemerintah akan memperoleh data yang diperkirakan mencakup sekitar 35 juta masyarakat.

"Kita juga sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi, kita tahu nanti berapa juta (yang terdaftar) dari 35 juta," katanya.

Setelah tahap piloting selesai, pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung implementasi program tersebut pada 6-9 Juli mendatang. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.

Luhut mengatakan apabila tahapan piloting berjalan sesuai rencana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan implementasi sistem secara nasional pada Oktober atau November 2026.

"Pada Oktober-November Presiden akan launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," katanya.

Menurut dia, keberadaan sistem data yang terintegrasi akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data. Luhut mengatakan sistem tersebut juga tidak hanya akan dimanfaatkan untuk penyaluran bansos, tetapi berpotensi menjadi basis berbagai program pemerintah lainnya.

Ia mengatakan, pemanfaatan sistem untuk penyaluran bantuan sosial, akan mulai dilakukan secara bertahap seiring kesiapan data yang terus diperbarui.

"Kita akan coba mulai bertahap. Kalau data kita siap mungkin akhir Juli, kita sudah bisa jadi secara bertahap dan terus melakukan pemutakhiran data," katanya.

Digitalisasi Perlinsos ini berbentuk portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.