Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan integritas memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, tanpa integritas dan kompetensi, pembangunan tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dirinya menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan Generasi Muda (Genmud) PU.

“Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pendekatan yang relevan dengan anak muda,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin

Dia juga menegaskan komitmen Kementerian PU dalam upaya pencegahan korupsi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ini adalah bukti nyata bahwa Bapak Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyelewengan,” katanya.

Selama hampir delapan dekade, Kementerian PU telah membangun infrastruktur berkeadilan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Saat ini, Kementerian PU mengusung visi dan misi PU608 yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta penguatan ideologi bangsa melalui pembangunan infrastruktur yang berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Dody secara khusus berpesan kepada Genmud PU agar menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.

“Kementerian PU sudah menjalankan PU608. Saya berharap Genmud PU juga menjalankannya dengan integritas, baik di setiap meja pengadaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, maupun di pekerjaan lapangan meskipun berada di bawah tekanan,” katanya.

Dia menyampaikan harapan besar kepada Genmud PU sebagai motor perubahan budaya integritas di lingkungan kementerian.

“Saya berharap Genmud PU dapat menjadi agen perubahan agar integritas terus tumbuh dan kepercayaan publik semakin meningkat. Saya optimis Genmud PU adalah generasi yang bersih, tegas, berani, dan selalu menempatkan Tuhan di hati masing-masing,” ujar Dody.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mar’ie Muhammad. Ia bukan hanya menteri yang berhasil meningkatkan penerimaan dan menjaga APBN, tetapi tokoh moral yang menempatkan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Jakarta (ANTARA) - Nama Mar’ie Muhammad selalu menempati ruang terhormat dalam sejarah tata kelola keuangan negara Indonesia.

Ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan (1993–1998), publik menjulukinya “Mr. Clean”, sebuah pengakuan yang lahir bukan dari kampanye pencitraan, melainkan dari keteladanan, integritas, dan keberanian politik yang jarang ditemukan pada pejabat setingkatnya.

Di era ketika praktik rente, pungutan liar, dan maladministrasi dianggap sebagai “kebiasaan umum”, Mar'ie hadir sebagai anomali yang membalikkan keadaan. Ia bukan sekadar birokrat, tetapi penjaga garda depan fiskal yang memaknai keuangan negara sebagai amanah moral.

Kepemimpinan Mar’ie Muhammad menjadi relevan hari ini karena dunia tengah menghadapi tantangan integritas fiskal yang semakin kompleks: kebocoran penerimaan, fraud pajak lintas negara, risiko moral hazard, hingga tekanan politik dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks seperti itu, menengok kembali masa kepemimpinan Mar’ie bukan nostalgia, tetapi kebutuhan intelektual dan institusional untuk memahami bagaimana negara pernah memiliki figur yang menjadikan kejujuran bukan hanya etika, tetapi strategi kebijakan.

Tulisan ini mengulas keteladanan Mar’ie Muhammad dengan menyoroti empat aspek: integritas pribadi dalam birokrasi, keberaniannya membersihkan institusi perpajakan dan kepabeanan, kontribusinya dalam menyelamatkan keuangan negara, serta perannya dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah turbulensi ekonomi.

Keempat aspek ini menjadi dasar mengapa kepemimpinan Mar’ie penting untuk dijadikan pedoman bagi tata kelola fiskal modern.

Integritas Harga Mati

Salah satu kekuatan terbesar Mar’ie Muhammad adalah integritas personal yang otentik dan konsisten. Ia menolak fasilitas negara yang dianggap berlebihan. Ia tidak menandatangani nota dinas apa pun yang berpotensi mengarah pada pengecualian, dispensasi, atau izin-izin khusus yang dapat menjadi ruang kompromi moral.

Transformasi kebijakan yang ia terapkan selalu dimulai dari disiplin personal: meminta audit ulang atas fasilitas yang dinikmati pejabat kementerian, menolak “uang pelicin”, dan menegaskan bahwa kementerian tidak boleh menjadi pusat keuntungan bagi siapa pun.

Ketika memimpin Kementerian Keuangan, ia menerapkan standar moral yang ketat kepada seluruh jajaran. Tidak ada jabatan yang diberikan tanpa penilaian integritas. Tradisi tanda tangan “asal cepat” yang sebelumnya dianggap lazim, ia ubah dengan prosedur pemeriksaan berlapis. Setiap keputusan menyangkut potensi penerimaan negara harus memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa birokrat senior pada masanya mengakui bahwa Mar’ie sering menolak usulan yang “mudah disetujui” hanya karena secara intuitif terasa janggal.

Integritas pribadi ini kemudian menjadi dasar munculnya julukan “Mr. Clean”, sebuah label publik yang diberikan karena tindakan nyata, bukan oleh promosi pemerintah. Bahkan Presiden Soeharto yang terkenal tegas sekalipun, dikabarkan menghormati independensi moral Mar’ie. Ia termasuk sedikit pejabat yang berani menyampaikan laporan-laporan fiskal yang tidak populis kepada presiden, termasuk peringatan mengenai defisit struktural dan potensi kebocoran pajak.

Integritasnya menjadi tameng moral yang menjaga Kemenkeu dari tekanan kelompok-kelompok bisnis yang ingin mengintervensi kebijakan fiskal. Di era ketika hubungan pengusaha dan negara sangat cair, keberanian Mar’ie untuk menjaga jarak adalah prestasi tersendiri. Integritas baginya bukan sekadar karakter, tetapi instrumen kebijakan untuk menyelamatkan uang negara.

Membersihkan Sistem

Di bawah kepemimpinan Mar’ie Muhammad, Kementerian Keuangan menjalankan salah satu operasi bersih-bersih terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Dua direktorat yang paling rentan terhadap praktik rente —Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai— menjadi fokus pembenahan.

Pada awal masa jabatannya, laporan internal menunjukkan bahwa kebocoran penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai angka signifikan. Sejumlah studi perguruan tinggi pada tahun 1993–1995 memperkirakan potensi kebocoran penerimaan mencapai 2–3 persen dari PDB, atau setara dengan Rp12–18 triliun pada nilai rupiah saat itu. Angka ini sangat besar, bahkan sebelum munculnya konsep tax gap modern.

Mar’ie memulai pembenahan dengan restrukturisasi jabatan, rotasi besar-besaran pejabat kantor pajak, serta pengetatan sistem distribusi dokumen pabean. Pada masa itu, praktik “pintu belakang” di pelabuhan dan bandara masih jamak. Ketika audit internal menemukan modus undervaluation yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah per bulan, Mar’ie memerintahkan penindakan tegas. Pencopotan pejabat bea cukai yang terlibat pungli menjadi berita nasional, dan menjadi sinyal bahwa era kompromi telah berakhir.

Salah satu keberhasilan besar yang tercatat adalah pengungkapan jaringan manipulasi pajak penghasilan dan PPN yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun pada pertengahan 1990-an. Kasus ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan celah restitusi PPN fiktif. Mar’ie tidak hanya membuka kasus tersebut, tetapi mendorong pengungkapan hingga ranah hukum, sekaligus memperbaiki regulasi restitusi agar tidak mudah dimanipulasi.

Di Bea Cukai, operasi “clean port” yang ia canangkan berhasil mengurangi waktu bongkar muat hingga 25–30 persen, sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan barang impor. Laporan Kemenkeu tahun 1996 mencatat bahwa peningkatan pengawasan di 12 pelabuhan utama berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp4,2 triliun dari praktik undervaluation dan penyelundupan. Nilai ini setara dengan sekitar 10 persen penerimaan bea masuk dan cukai saat itu.

Pembenahan yang dilakukan Mar’ie juga melahirkan cikal-bakal sistem modernisasi administrasi perpajakan dan kepabeanan yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ia adalah pionir dalam mendorong transparansi, meski pada masa itu teknologi digital belum memungkinkan reformasi besar seperti sekarang. Namun, fondasi etika dan pengawasan yang ia bangun menjadi dasar lahirnya reformasi pajak tahun 2002 dan 2008.

Menyelamatkan Keuangan Negara

Salah satu capaian paling monumental Mar’ie Muhammad adalah kemampuannya menjaga stabilitas keuangan negara di masa paling krusial menjelang krisis Asia 1997–1998. Ketika ketidakseimbangan fiskal mulai membesar, ia menjadi salah satu pejabat pertama yang menyampaikan peringatan mengenai “overheating” ekonomi dan potensi defisit anggaran. Pada 1996, Kemenkeu mencatat defisit fiskal yang membesar hingga mendekati 1,3 persen PDB, dan Mar’ie menolak berbagai usulan belanja non-prioritas yang dianggap memperburuk posisi fiskal negara.

Keberaniannya menolak proyek-proyek besar yang dianggap membebani keuangan negara membuatnya sering berseberangan dengan kepentingan politik atau elite bisnis. Namun, langkah ini justru menyelamatkan APBN dari tekanan yang lebih berat. Laporan Bappenas dan Bank Dunia pada 1998 mencatat bahwa kebijakan pengetatan fiskal pada tahun 1996–1997 yang dilakukan Kemenkeu di bawah Mar’ie berkontribusi menyelamatkan negara dari tambahan defisit sekitar Rp8–10 triliun, angka yang besar pada masa itu.

Mar’ie juga menjalankan kebijakan efisiensi belanja pusat yang memotong sejumlah pos non-prioritas hingga Rp2,7 triliun. Di sisi penerimaan, rasio pajak meningkat dari sekitar 9,4 persen PDB pada 1993 menjadi 11,3 persen PDB pada 1996. Kenaikan ini tidak hanya berasal dari perluasan basis pajak, tetapi dari pengetatan pengawasan dan pengurangan kebocoran.

Salah satu kebijakan vital lainnya adalah pengendalian utang. Mar’ie dikenal sangat hati-hati dalam menanggung utang luar negeri pemerintah. Ia menolak beberapa pinjaman komersial berisiko tinggi, dan memprioritaskan pinjaman konsesional dari mitra bilateral. Ketika krisis 1997 meledak, kehati-hatian ini menyelamatkan Indonesia dari beban utang komersial yang bisa memperparah krisis fiskal.

Tidak ada keraguan bahwa kebijakan fiskal Mar’ie telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan APBN, terutama pada masa ketika tekanan eksternal meningkat dan sektor swasta mulai goyah.

Mengawal Pembangunan

Meskipun dikenal sangat ketat dalam pengelolaan anggaran, Mar’ie bukan tipe menteri yang hanya berpikir soal penghematan. Ia memahami bahwa pembangunan nasional membutuhkan alokasi fiskal yang kuat dan tepat sasaran. Karena itu, perannya dalam mengawal pembangunan era 1990-an sangat strategis. Ia memastikan bahwa proyek-proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur prioritas berjalan dengan disiplin anggaran yang tinggi.

Mar’ie memandang pembangunan bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan akuntabilitas moral. Ia tidak pernah ingin anggaran pembangunan menjadi ladang rente. Baginya, pembangunan yang baik hanya mungkin jika uang negara dikelola secara jujur. Prinsip ini yang membuatnya dicintai publik dan dihormati koleganya, meskipun ia sering membuat risih pihak-pihak yang ingin bermain kotor.

Di tengah tantangan ekonomi modern —mulai dari kebocoran penerimaan, pengaruh oligarki terhadap kebijakan publik, hingga tekanan fiskal global— Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mar’ie Muhammad. Ia bukan hanya menteri yang berhasil meningkatkan penerimaan dan menjaga APBN, tetapi tokoh moral yang menempatkan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Kepemimpinannya mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar teknokrasi, melainkan amanah etis. Bahwa anggaran bukan hanya angka, tetapi kepercayaan rakyat. Dan bahwa pembangunan hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan bila dijaga oleh pejabat yang bersih, tegas, dan berani seperti Mar’ie.

Warisan Mar’ie Muhammad bukan hanya reformasi kecil di tahun 1990-an, tetapi inspirasi besar bagi generasi pembuat kebijakan hari ini. Sudah saatnya keteladanan itu kembali dihidupkan bukan dengan sekadar mengenangnya, tetapi dengan menirunya.

*) Dr. M. Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025

Setiap direktorat, unit pelayanan teknis (UPT), petugas dan setiap pimpinan harus bekerja keras dengan bersih meski jauh dari publikasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya integritas dalam layanan transportasi dengan mengajak jajaran Kemenhub bekerja profesional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap direktorat, unit pelayanan teknis (UPT), petugas dan setiap pimpinan harus bekerja keras dengan bersih meski jauh dari publikasi," kata Menhub saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menekankan pentingnya penguatan budaya bersih, transparan dan melayani sebagai agenda yang tidak pernah boleh berhenti.

Menhub menyampaikan bidang transportasi selalu terkait dengan kepercayaan masyarakat. Di sektor transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang menyangkut hidup orang banyak, setiap hari jutaan orang menggantungkan keselamatan dan kelancaran hidupnya kepada integritas dan kejujuran petugas.

"Saat seorang petugas memberi layanan dengan niat baik, itulah antikorupsi. Saat proses perizinan transparan dan bebas pungli, itulah antikorupsi. Saat seorang petugas lapangan melaksanakan ramp check tanpa kompromi, itulah antikorupsi," ujarnya.

Menhub turut menyampaikan apresiasi atas skor Survey Penilaian Integritas (SPI) Kemenhub tahun 2024 yang mencapai 73,5 atau di atas rata-rata nasional.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memotret integritas lembaga publik.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga mencatat skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di level 3, menunjukkan kematangan sistem pengendalian internal yang baik, digitalisasi perizinan semakin maju, dan pengawasan internal yang semakin kuat. Menhub berharap nilai yang baik ini bisa terus dipertahankan.

"Ini menunjukkan satu hal, kita sudah di jalur yang benar tetapi harus menjaga konsistensinya," ucap Menhub.

Dudy menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus berkolaborasi dalam aksi pencegahan korupsi di Kemenhub serta Inspektorat Jenderal yang menjadi tulang punggung pengawasan internal.

Ke depan, lanjut Menhub, tantangan sektor transportasi semakin kompleks, mulai dari digitalisasi perizinan, pengawasan otomatis, modernisasi pelayanan hingga penataan rantai logistik.

Ia menyebut sistem transportasi dan teknologi yang ada akan mudah runtuh jika dijalankan tanpa integritas.

"Mari menjadikan integritas sebagai cara bekerja, bukan sekadar kampanye. Mari jadikan budaya bersih ini sebagai bagian dari martabat kita sebagai pelayan publik," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dudy juga menyampaikan duka cita atas bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

Menhub sebelumnya telah mengunjungi Medan dan Aceh untuk meninjau langsung serta memastikan perbaikan sejumlah simpul transportasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

"Di Medan dan Aceh kemarin, saya melihat langsung bagaimana jajaran Kementerian Perhubungan bergerak cepat bersama petugas kementerian dan lembaga lainnya," kata Menhub.

"Di situ terlihat bahwa transportasi bukan sekadar sistem, tapi urat nadi kemanusiaan. Dalam situasi apapun, tetap akan berurusan dengan hajat hidup masyarakat banyak," tambah Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara perihal gagalnya Wowiek Prasantyo (Mardigu) dan Helmy Yahya menjadi komisaris Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Dia menyesali kedua kandidat tersebut tidak lolos dalam seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) itu mengatakan dirinya sangat berharap Helmy dan Mardigu bisa menjadi Komisaris BJB. Padahal, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu, Mardigu sudah diangkat sebagai Komisaris Utama Independen BJB dan Helmy sebagai Komisaris Independen.

"Kan komisaris itu kan harus melalui seleksi OJK. Nah Pak Helmy dan Pak Bossman (Mardigu) ini, itu tidak lolos di OJK-nya. Padahal saya sangat berharap mereka lolos berdua karena punya integritas, gitu loh. Jadi gak dibatalkan pelantikannya, (tapi) tidak diloloskan oleh OJK," ujarnya dalam akun instagram @dedimulyadi71, Minggu (16/11/2025).

KDM pun mempertanyakan alasan OJK tidak meloloskan Mardigu dan Helmy. Menurutnya, keduanya memiliki integritas yang tinggi.

"Kenapa tidak diloloskan? Ya tanya OJK. Tapi secara pribadi dan sebagai Gubernur menyampaikan cukup menyesali kedua orang ini tidak lolos," katanya.

Asal tahu saja, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu.

Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

"Mata Acara merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Helmy sempat mengungkapkan bahwa ia tidak melamar untuk mengisi jabatan di Bank BJB. Ia mengaku diminta oleh KDM untuk mengemban jabatan tersebut.

"Jadi sebenarnya, toh saya juga tidak melamar untuk menjadi jabatan ini. Enggak, saya itu diminta oleh KDM untuk membantu membereskan BJB. Saya iya-in, karena saya simpati," ungkap Helmy dalam unggahan video di Instagram resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan. Mulai dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya sudah.

Helmy mengaku sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk mengemban kursi Komisaris Independen BJB tersebut. Namun, dirinya hasil PKK berkata lain.

"Nah saya itu, saya pikir sudah mempersiapkan semuanya. Sampai suatu hari saya dikatakan bahwa saya dianggap tidak memenuhi syarat. Wih, saya dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi komisaris independen. Ya sudah," tuturnya.

Lantas, Helmy mencari tahu alasannya dan disinyalir ada novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil PKK. Ia mengatakan usai menjalani fit and proper test, ada seorang pengadu yakni petinggi yang melaporkan tindakan yang Helmy lakukan.

"Setelah saya dites ada novum, ada surat yang masuk dari seorang petinggi, seorang dirjen yang mengatakan katanya bahwa ada sesuatu yang saya lakukan," ungkapnya.

Helmy menilai, seharusnya jika benar ada novum, ia dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut. "Tapi tidak. Tahu-tahu OJK sudah memutuskan, saya dianggap tidak memenuhi syarat," imbuh Helmy.

Belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standar profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) pengangkatan Wowiek Prasantyo alias Mardigu sebagai Komisaris Utama Independen. Mardigu pun buka suara mengenai hal itu.

Pria yang kerap dijuluki "Bossman Sontoloyo" ini mengaku tidak tahu alasan pembatalan tersebut, dan hanya menanggapi dengan singkat.

"Tunggu saran pimpinan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

Tak lama kemudian, Mardigu langsung bereaksi di Instagram pribadinya dengan mengunggah gambar bahwa dirinya akan menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas pembatalan pengangkatan tersebut.

"I WILL SPEAK UP !! Bye bye OJK," tulis Mardigu dalam caption di postingan user Instagram @mardiguwp.

Ketika ditanya mengenai apa yang akan ia suarakan kepada OJK, Bossman kembali merespons singkat.

"Terwakili video Helmy," kata dia.

Baru-baru ini, Helmy Yahya juga angkat suara melalui unggahan video di Instagram mengenai pembatalan pengangkatannya sebagai komisaris independen. Presenter kondang itu mengaku baik-baik saja dan lebih bahagia dengan keputusan tersebut.

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut dari KDM, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan, dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar OJK. Namun, hasil PKK berkata Helmy tidak memenuhi syarat, usai seorang pengadu yang merupakan seorang petinggi memberikan novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil tes tersebut.

Ketika ditanya apakah alasan pembatalan pengangkatannya sama dengan Helmy, Mardigu mengaku tidak tahu.

"Tidak tahu saya," tuturnya.

Tetapi, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapa pun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah maraknya cerita anak pejabat yang melesat cepat berkat privilege keluarga, kisah satu tokoh ini justru berkebalikan. Ia memilih jalan hidup yang jauh lebih berat, menolak memanfaatkan nama besar orang tuanya meski kesempatan itu terbuka lebar.

Tokoh ini bernama Soesalit. Meski lahir dari keluarga terpandang dan menjadi putra seorang figur nasional yang dihormati, ia bersikeras berdiri atas usahanya sendiri. Pilihan itu membuat hidupnya tidak mudah, bahkan membawanya pada kondisi serba kekurangan di masa tua.

Namun keputusan tersebut justru menjadikannya salah satu contoh paling kuat tentang integritas, terutama di masa ketika jabatan dan fasilitas bisa didapat hanya dengan "nama belakang" yang tepat.

Nama Soesalit memang tidak begitu dikenal dibanding ibu kandungnya, yaitu R.A Kartini. Namun, keredupan nama Soesalit disebabkan oleh keputusannya sendiri yang tidak ingin menaiki tangga kesuksesan bermodalkan nama besar ibundanya Kartini.

Ceritanya Bagaimana?

Pada masanya, Soesalit jadi anak cukup beruntung yang lahir dari keluarga pejabat. Ayahnya adalah Raden Mas Adipati Ario Djojadiningrat bertugas sebagai Bupati Rembang. Sejarah juga mencatat sang ibu, Kartini, menjadi orang besar karena punya pemikiran visioner melampaui zaman.

Walau begitu, Soesalit tak mau mengandalkan nama besar kedua orang tuanya untuk meniti kehidupan. Wardiman Djojonegoro dalam Kartini (2024) menceritakan, Soesalit sebenarnya berhak menggantikan ayahnya sebagai bupati.

Tapi ia mantap menolaknya. Banyak saudara yang berulang kali meminta Soesalit menjadi bupati, dan jawabannya selalu penolakan.

Sebagai gantinya, ia memilih masuk tentara pada 1943. Ia dilatih oleh tentara Jepang dan kemudian bergabung sebagai tentara Pembela Tanah Air (PETA). Ketika Indonesia merdeka, Soesalit praktis menjadi bagian Tentara Keamanan Rakyat Republik Indonesia. Dari sini, kariernya perlahan moncer.

Menurut Sitisoemandari Soeroto dalam Kartini: Sebuah Biografi (1979), Soesalit selalu terlibat dalam beberapa pertempuran melawan Belanda yang lantas membuatnya cepat naik pangkat. Begitu juga namanya yang makin terkenal.

Puncak kesuksesan sebagai tentara terjadi pada 1946. Dirinya diangkat menjadi Panglima Divisi II Diponegoro yang memimpin pasukan terpenting karena bertugas menjaga ibu kota negara di Yogyakarta.

Bahkan, ia juga pernah beberapa kali memegang jabatan sipil. Salah satunya sebagai penasehat Menteri Pertahanan di Kabinet Ali Sastro pada 1953.

Saat ini terjadi, jarang orang mengetahui kalau Soesalit adalah anak dari tokoh besar RI bernama R.A Kartini. Ia memang sengaja tak menjual nama besar ibunya, padahal, sepanjang ia hidup, kisah-kisah Kartini berulang kali menjadi inspirasi dan terus diceritakan banyak generasi terkait perempuan menuntut kesetaraan lewat surat-suratnya.

Bahkan, kala itu sudah populer lagu mengenai ibunya berjudul "Ibu Kita Kartini" buatan W.R Soepratman yang terus dinyanyikan banyak orang. Atasan Soesalit, Jenderal Nasution, menjadi saksi bagaimana ia memang tak mengumbar nama orang tua.

Nasution melihat ketika tak lagi bertugas, Soesalit lebih memilih hidup melarat sebagai veteran dan tak meminta hak-haknya sebagai veteran. Kata Nasution, dikutip dari Kartini: Sebuah Biografi (1979), ia bisa saja hidup berkecukupan dengan berkata bahwa ia adalah satu-satunya putra Kartini. Dengan begitu, banyak orang akan menaruh simpati sehingga bisa mengubah hidup jenderal bintang dua tersebut.

Namun, Soesalit tetap memegang prinsip yang ditanamkan dari awal: tidak mau mengutarakan bahwa dirinya keturunan Kartini. Akibat prinsip ini, pria kelahiran Rembang ini tetap melarat sampai tutup usia pada 17 Maret 1962.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasukan Ukraina dilaporkan terpaksa mundur dari beberapa posisi garis depan di wilayah Zaporizhia, selatan Ukraina, di bawah tekanan serangan Rusia yang intens dan terus-menerus.

Kemunduran ini terjadi setelah berminggu-minggu pertempuran sengit dan di tengah fokus baru Rusia untuk mendapatkan keuntungan teritorial di wilayah tersebut.

Militer Ukraina mengonfirmasi pada hari Rabu (12/11/2025), bahwa unit-unitnya telah dipaksa melakukan "penarikan taktis" dari beberapa desa kecil di sekitar garis kontak.

"Dengan menggunakan keunggulan jumlah personel dan material, musuh maju dalam pertempuran sengit dan merebut tiga permukiman," kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskii, tentang pertempuran di Zaporizhia pada hari Selasa.

"Situasinya memburuk secara signifikan di arah Oleksandrivka dan Huliapole," kata Syrskii dalam sebuah pernyataan.

Menurut laporan dari garis depan, Rusia telah meningkatkan penggunaan artileri berat, drone penyerang, dan gelombang serangan infanteri dalam upaya untuk menembus pertahanan Ukraina.

Wilayah Zaporizhia, yang merupakan salah satu dari empat wilayah yang secara ilegal dicaplok oleh Rusia, memiliki kepentingan strategis bagi Moskwa karena menjadi koridor darat menuju Krimea.

"Setiap meter tanah kami menyebabkan Rusia kehilangan ratusan nyawa militer," ujar Syrskii.

Analis militer Ukraina mengakui bahwa pasukannya menghadapi tekanan yang meningkat, sebagian besar disebabkan oleh keunggulan Rusia dalam hal amunisi dan personel.

Meskipun demikian, Kyiv menegaskan bahwa penarikan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan integritas unit tempur dan meminimalkan kerugian personel, bukan menandakan keruntuhan garis pertahanan.

Pemerintah Ukraina di Kyiv telah meminta sekutu Barat untuk mempercepat pengiriman amunisi artileri dan sistem pertahanan udara. Presiden Volodymyr Zelenskyy berulang kali menyatakan bahwa kurangnya pasokan yang memadai memungkinkan Rusia untuk mengambil inisiatif dan memanfaatkan keunggulan numeriknya.

Meskipun kota utama Zaporizhzhia tetap berada di bawah kendali Kyiv, kehilangan posisi di garis depan menyoroti kesulitan yang dihadapi pasukan Ukraina dalam mempertahankan wilayah di sepanjang garis kontak sepanjang 1.000 km.

Laporan menunjukkan bahwa kondisi musim dingin yang mendekat juga mempersulit pergerakan dan logistik bagi kedua belah pihak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan sejumlah alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Melansir laman resminya, Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025, BKN mengembangkan sejumlah alat ukur baru.

Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.

Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.

Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.

Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.

"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).

Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.

Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.

"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), kemarin, Jumat (7/11/2025). Hal ini terungkap dalam Instagram @menkeuri.

Kepada pegawai pajak, Purbaya menegaskan dirinya optimistis target penerimaan pajak pada 2025 akan tercapai. Dia pun meminta pegawai pajak tetap bekerja secara optimal.

"Teman-teman pajak, jangan putus asa. Target pasti bisa tercapai. Kita usahakan seoptimal mungkin agar penerimaan pajak tetap tumbuh," ujar Purbaya kepada pegawai pajak di LTO, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Purbaya mengakui tantangan penerimaan perpajakan saat ini adalah perlambatan ekonomi dan hal ini bukan kesalahan pegawai pajak. Dia memastikan pemerintah sudah melakukan upaya untuk membalikkan kondisi ekonomi ini.

"Bukan salah orang pajak itu (penerimaan) gak tercapai, karena ekonominya turun. Tapi orang di luar gak peduli. Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin," paparnya.

Di tengah usaha pemerintah membalikkan ekonomi, Purbaya melihat setoran pajak juga membaik. Dia pun berharap target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai.

"Kita sudah mulai membalikkan arah ekonomi sejak minggu kedua September. Sekarang pajaknya mulai membaik sedikit demi sedikit dan saya harap target tahun ini bisa tercapai," katanya.

Adapun, dia percaya penerimaan pajak tahun depan akan lebih baik karena ekonomi RI membaik dan akan didorong untuk mencapai 6%.

"Kalau rasio kita betul, private sector berjalan baik," ujarnya.

Dia pun berpesan kepada pegawai pajak untuk menjaga integritas dan memahami betul apa yang mereka kerjakan.

"Yang penting Anda ngerti kan apa yang Anda kerjain. Jaga terus integritas," tegasnya.

Sebagai catatan, target penerimaan pajak 2025 adalah sebesar Rp2.189 triliun sebagai mana tercantum dalam APBN 2025. Namun, hingga akhir September 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.273,35 triliun atau sekitar 58,16% dari target.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengungkap kasus korupsi besar di Tanah Air. Tentu saja, ini bukan pencapaian baru bagi lembaga penegak hukum itu.

Sebab sejarah mencatat Kejaksaan Agung berulangkali mengungkap kasus korupsi besar dan juga pernah memiliki sosok jaksa yang ditakuti para koruptor, yakni

Baharuddin Lopa. Sayang, perjuangannya berakhir saat jaksa yang dikenal sederhana ini mendadak meninggal dunia di tengah penanganan kasus korupsi besar. Bagaimana ceritanya?

Musuh Para Koruptor

Baharuddin Lopa merupakan Jaksa Agung ke-17 Republik Indonesia. Dia memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1958 di Kejaksaan Negeri Kelas I Makassar. Sejak awal, Lopa dikenal sebagai penegak hukum yang keras terhadap pelaku kejahatan, terutama korupsi dan penyelundupan. Dia tak gentar menindak kasus besar demi menyelamatkan uang negara.

Perjalanan kariernya diwarnai berbagai penugasan di daerah. Dari Sulawesi Selatan, dia sempat dipindahkan jauh ke Aceh. Menurut laporan Kompas (17 April 1983), pemindahan itu terjadi diduga karena Lopa berusaha menangkap salah satu kepala kantor wilayah.

Namun, Lopa tak mau ambil pusing dengan gosip tersebut. Baginya, yang penting adalah tetap bekerja. Toh, dia membuktikan berhasil mengungkap berbagai kasus penyelundupan kayu dan beras yang merugikan negara miliaran rupiah selama 3,5 tahun menjabat di Tanah Rencong.

Baginya, dimanapun penugasan, menolong rakyat dan menegakkan keadilan harus dilakukan sekuat tenaga dan tidak boleh berhenti sebelum tercapai. Atas dasar inilah, dia tak gentar dan tak pandang bulu melawan penjahat.

Meski begitu, upayanya ini tak disenangi para koruptor dan penjahat. Dia sering menerima ancaman pembunuhan.

"Bila saya akan bertindak sesuatu, selalu saya berpegang bahwa nasib saya di tangan Tuhan. Yang penting kebenaran harus ditegakkan. Bahwa ada risiko yang mungkin menimpa saya, termasuk pembunuhan, itu sudah saya serahkan kepada Tuhan," katanya kepada Kompas (17 April 1983).

Keberanian dan integritas membuat karier Lopa terus menanjak hingga akhirnya diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Juni 2001. Penunjukan itu datang di tengah tuntutan reformasi besar-besaran untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi yang mengakar sejak era Orde Baru.

Menurut Suara Pembaruan (4 Juli 2001), sejak hari pertama menjabat, meja kerja Lopa langsung dipenuhi berkas penyelidikan kasus korupsi besar yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi negara. Dia bekerja tanpa kenal waktu dari pagi hingga larut malam, sekalipun banyak orang tak senang.

"Terlalu banyak orang yang ketakutan jika saya diangkat menjadi Jaksa Agung, sehingga logis jika orang ramai-ramai memotongi saya agar tidak menjadi Jaksa Agung," ungkapnya dalam buku Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (2001).

Sayang, masa tugasnya sangat singkat. Sebulan kemudian, tepat pada 2 Juli 2001, Lopa jatuh sakit saat menghadiri serah terima jabatan Duta Besar RI sekaligus menunaikan umrah. Dia mual, muntah, lalu tak sadarkan diri. Keesokan harinya, 3 Juli 2001, Baharudin Lopa meninggal dunia. Meski sempat muncul spekulasi atas penyebab kematiannya, dokter menyebut Lopa meninggal akibat serangan jantung yang dipicu kelelahan kerja.

Jaksa Sederhana

Selain dikenal karena ketegasannya, Baharudin Lopa juga disegani karena kesederhanaannya. Dia hidup jauh dari kemewahan. Rumahnya di Makassar sangat sederhana, tanpa perabot mahal. Begitu juga rumah di Jakarta.

Mobil pribadinya hanya satu, Toyota Kijang, dan dia melarang keluarga menggunakan mobil dinas untuk urusan pribadi. Atas dasar ini, dia berulangkali naik angkot untuk bepergian di akhir pekan. Bahkan, untuk membelikan ulang tahun cucunya, putra Mandar ini hanya membelikan mainan seharga Rp7.500.

"Kasirnya sampai heran dan berpikir hanya sosok menteri Lopa yang membelikan mainan sebagai hadiah dengan harga semurah itu," tulis buku Mata Batin Gus Dur (2017).

Berkat kesederhanaan itu, atasannya Jaksa Agung Ali Said mengungkap kalau Lopa memang miskin.

"Tapi dia sendiri tetap miskin," ungkap Ali, dikutip Kompas (17 April 1983).

Atas kejujuran dan kesederhanaan itu, banyak orang menangis saat mengetahui dia wafat, termasuk Presiden Abdurrahman Wahid. Mayoritas orang sepakat Lopa seharusnya menjadi jaksa agung lebih awal lagi. Tidak hanya sebulan. Sebab dia menjadi sosok langka di tengah kerasnya dunia hukum dan politik Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo mengunggah tulisan mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di akun media sosialnya, Instagram, @bambang.soesatyo.

Bambang mengemukakan kekagumannya dengan sosok Purbaya. Dia pun menceritakan kalimat Purbaya yang membuka cakrawala publik.

Dalam satu acara, Purbaya mengatakan: "Negeri ini selama sepuluh tahun menambah utang lebih dari tujuh ribu triliun, dikorupsi tiga ribu triliun, dan anehnya... kok tidak bisa bayar cicilan bunga tiga ratus triliun."

Bambang menilai kalimat Purbaya tersebut meluncur tanpa diksi akademik dan tidak dibungkus eufemisme teknokratik, tetapi mampu membuka ruang diskusi.

"Hanya kalimat lugas, tapi cukup untuk membuka ruang kuliah ekonomi terbesar di republik ini," tulisnya di laman Instagram.

Bambang yang akrab dipanggil Bamsoet pun menilai selama bertahun-tahun, ekonomi di Indonesia seolah hanya menjadi konsumsi masyarakat menegah atas. Pasalnya, kalimat-kalimat dalam ekonomi tidak pernah dapat dimengerti oleh masyarakat kecil. Termasuk, dia mencontohkan, apa manfaat 'surplus' perdagangan atau fiskal hingga ke dapur masyarakat.

"Selama bertahun-tahun, ekonomi di negeri ini adalah bahasa kasta atas. Kata "defisit" terdengar seperti ancaman kiamat. Kata "surplus" seolah kabar gembira, meski rakyat tak pernah tahu surplus itu mampir ke dapur siapa," katanya.

Kini ketika Purbaya hadir, batasan-batasan ini runtuh. Kalimat-kalimat seperti 'kebocoran' muncul dan ini membuka dialog di masyarakat.

"Kalimatnya (Purbaya) terasa seperti "kebocoran kebenaran" dari ruang steril kekuasaan. Ia bukan sedang membakar, tapi menyalakan. Bukan sedang menyerang, tapi menggugah," paparnya.

Alhasil, efek domino muncul di masyarakat. Bamsoet menilai masyarakat mulai menghitung. Bukan lagi sekadar mengeluh harga sembako, tapi menelusuri kenapa anggaran tak sampai ke mereka.

"Semua belajar, semua bicara. Freire menyebutnya conscientização - kesadaran kritis yang membuat rakyat tak lagi pasif, tapi partisipatif dan mampu membaca kekuasaan," katanya.

Menurut Bamsoet, Purbaya telah membuka kotak Pandora yang selama ini dibiarkan tertutup. Bamsoet menilai Purbaya mampu menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti masyarakat dan tidak bisa disangkal.

"Ia menjelaskan dengan bahasa yang tak bisa disangkal: uang daerah yang parkir di deposito itu seperti mobil dinas yang diparkir di garasi tanpa kunci. Secara formal diam, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Pejabat dapat fee dari orang bank, uang rakyat tetap diam, ekonomi tidak berputar," ujarnya.

Bamsoet pun menceritakan paparan Purbaya soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggugahnya.

"Ekonomi, kata Purbaya, bukan hanya soal APBN. Ia adalah cermin moral bangsa. Bagi yg hatinya kotor, pembangunan hanyalah panggung dan angka kesejahteraan hanyalah statistik yang menipu," tulis Bamsoet.

"Disinilah bangsa ini diuji. Bukan apakah kita mampu menambah anggaran, tapi apakah kita berani menegakkan integritas di tengah sistem yang gemar berkelit."

"Negeri ini tidak kekurangan uang, kata Purbaya, yang kurang itu keberanian menjaga uang agar tetap terang," tutup Bamsoet dalam tulisannya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir berhasil mengungkap kasus korupsi besar di Tanah Air. Tentu saja, ini bukan pencapaian baru bagi lembaga penegak hukum itu.

Sebab sejarah mencatat Kejaksaan Agung berulangkali mengungkap kasus korupsi besar dan juga pernah memiliki sosok jaksa yang ditakuti para koruptor, yakni Baharuddin Lopa. Sayang, perjuangannya berakhir saat jaksa yang dikenal sederhana ini mendadak meninggal dunia di tengah penanganan kasus korupsi besar. Bagaimana ceritanya?

Musuh Para Koruptor

Baharuddin Lopa merupakan Jaksa Agung ke-17 Republik Indonesia. Dia memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1958 di Kejaksaan Negeri Kelas I Makassar. Sejak awal, Lopa dikenal sebagai penegak hukum yang keras terhadap pelaku kejahatan, terutama korupsi dan penyelundupan. Dia tak gentar menindak kasus besar demi menyelamatkan uang negara.

Perjalanan kariernya diwarnai berbagai penugasan di daerah. Dari Sulawesi Selatan, dia sempat dipindahkan jauh ke Aceh. Menurut laporan Kompas (17 April 1983), pemindahan itu terjadi diduga karena Lopa berusaha menangkap salah satu kepala kantor wilayah.

Namun, Lopa tak mau ambil pusing dengan gosip tersebut. Baginya, yang penting adalah tetap bekerja. Toh, dia membuktikan berhasil mengungkap berbagai kasus penyelundupan kayu dan beras yang merugikan negara miliaran rupiah selama 3,5 tahun menjabat di Tanah Rencong.

Baginya, dimanapun penugasan, menolong rakyat dan menegakkan keadilan harus dilakukan sekuat tenaga dan tidak boleh berhenti sebelum tercapai. Atas dasar inilah, dia tak gentar dan tak pandang bulu melawan penjahat.

Meski begitu, upayanya ini tak disenangi para koruptor dan penjahat. Dia sering menerima ancaman pembunuhan.

"Bila saya akan bertindak sesuatu, selalu saya berpegang bahwa nasib saya di tangan Tuhan. Yang penting kebenaran harus ditegakkan. Bahwa ada risiko yang mungkin menimpa saya, termasuk pembunuhan, itu sudah saya serahkan kepada Tuhan," katanya kepada Kompas (17 April 1983).

Keberanian dan integritas membuat karier Lopa terus menanjak hingga akhirnya diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada Juni 2001. Penunjukan itu datang di tengah tuntutan reformasi besar-besaran untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi yang mengakar sejak era Orde Baru.

Menurut Suara Pembaruan (4 Juli 2001), sejak hari pertama menjabat, meja kerja Lopa langsung dipenuhi berkas penyelidikan kasus korupsi besar yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi negara. Dia bekerja tanpa kenal waktu dari pagi hingga larut malam, sekalipun banyak orang tak senang.

"Terlalu banyak orang yang ketakutan jika saya diangkat menjadi Jaksa Agung, sehingga logis jika orang ramai-ramai memotongi saya agar tidak menjadi Jaksa Agung," ungkapnya dalam buku Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (2001).

Sayang, masa tugasnya sangat singkat. Sebulan kemudian, tepat pada 2 Juli 2001, Lopa jatuh sakit saat menghadiri serah terima jabatan Duta Besar RI sekaligus menunaikan umrah. Dia mual, muntah, lalu tak sadarkan diri. Keesokan harinya, 3 Juli 2001, Baharudin Lopa meninggal dunia. Meski sempat muncul spekulasi atas penyebab kematiannya, dokter menyebut Lopa meninggal akibat serangan jantung yang dipicu kelelahan kerja.

Jaksa Sederhana

Selain dikenal karena ketegasannya, Baharudin Lopa juga disegani karena kesederhanaannya. Dia hidup jauh dari kemewahan. Rumahnya di Makassar sangat sederhana, tanpa perabot mahal. Begitu juga rumah di Jakarta.

Mobil pribadinya hanya satu, Toyota Kijang, dan dia melarang keluarga menggunakan mobil dinas untuk urusan pribadi. Atas dasar ini, dia berulangkali naik angkot untuk bepergian di akhir pekan. Bahkan, untuk membelikan ulang tahun cucunya, putra Mandar ini hanya membelikan mainan seharga Rp7.500.

"Kasirnya sampai heran dan berpikir hanya sosok menteri Lopa yang membelikan mainan sebagai hadiah dengan harga semurah itu," tulis buku Mata Batin Gus Dur (2017).

Berkat kesederhanaan itu, atasannya Jaksa Agung Ali Said mengungkap kalau Lopa memang miskin.

"Tapi dia sendiri tetap miskin," ungkap Ali, dikutip Kompas (17 April 1983).

Atas kejujuran dan kesederhanaan itu, banyak orang menangis saat mengetahui dia wafat, termasuk Presiden Abdurrahman Wahid. Mayoritas orang sepakat Lopa seharusnya menjadi jaksa agung lebih awal lagi. Tidak hanya sebulan. Sebab dia menjadi sosok langka di tengah kerasnya dunia hukum dan politik Indonesia.