#30 tag 24jam
Pemerintah perkuat perlindungan konsumen lewat alat ukur SPKLU
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan peluncuran layanan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah memperkuat ... [359] url asal
#menteri-perdagangan #budi-santoso #alat-ukur-spklu #perlindungan-konsumen
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan peluncuran layanan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah memperkuat perlindungan konsumen di tengah berkembangnya ekosistem kendaraan listrik.
Menurut dia, dalam peluncuran layanan Persetujuan Tipe dan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Pengisi Daya Kendaraan Listrik di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, pemerintah harus memastikan konsumen mendapatkan energi listrik yang sesuai dengan yang dibayarkan.
Hal itu penting mengingat alat ukur pengisi daya kendaraan listrik tergolong baru bagi masyarakat.
"Jadi, kita harus memastikan bahwa ketika SPKLU ini dipakai untuk mengisi daya listrik, kita harus memastikan bahwa apa yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan yang dibayarkan. Apalagi ini alatnya baru, jadi masyarakat mungkin belum aware dengan alat ini," ujarnya.
Budi mengatakan pemerintah terus mendorong transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi.
Dalam konteks tersebut, kendaraan listrik dinilai menjadi solusi strategis untuk mendukung transisi energi sekaligus meningkatkan kualitas udara.
Ia mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dalam menghadirkan layanan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik.
"Jangan sampai ada komplain dulu, baru kita memberikan alat ukur SPKLU ini," katanya.
Budi menambahkan peluncuran alat ini merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat semakin banyak digunakan di seluruh Indonesia pada tahun depan.
Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang menjelaskan bahwa layanan persetujuan tipe alat ukur SPKLU ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan/atau produk atau jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.
Menurut Moga, persetujuan tipe menjadi mekanisme pengendalian dalam metrologi legal untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap potensi kerugian dalam transaksi perdagangan yang melibatkan pengukuran, penakaran, dan penimbangan.
"Persediaan tipe merupakan perizinan berusaha yang menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, baik produksi dalam negeri atau asal impor, telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian dan kesesuaian terhadap persyaratan teknis," jelasnya.
Dalam proses tersebut, alat ukur diperiksa dan diuji oleh personel metrologi legal untuk memastikan kesesuaian dengan persetujuan tipe serta memastikan performa alat sesuai dengan kualitas yang diklaim oleh produsen.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Siap-Siap! PNS Ada Sistem Penilaian Terbaru, Ini Bocorannya
BKN akan terapkan alat ukur baru untuk kinerja ASN pada 2025, termasuk Situational Judgment Test dan Morscale, guna meningkatkan objektivitas penilaian. [305] url asal
#penilaian-kinerja #pns #asn #badan-kepegawaian-negara #alat-ukur #situational-judgment-test #meritokrasi #psikometri #integritas
(CNBC Indonesia - News) 12/11/25 10:42
v/36176/
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan sejumlah alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Melansir laman resminya, Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025, BKN mengembangkan sejumlah alat ukur baru.
Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.
Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.
Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.
Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.
"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).
Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.
Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.
"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
PNS Siap-siap! Bakal Ada Standar Baru Penilaian Kinerja
Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memiliki alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN. [305] url asal
#penilaian-kinerja #pns #asn #badan-kepegawaian-negara #alat-ukur #meritokrasi #situational-judgment-test #psikometri
(CNBC Indonesia - News) 10/11/25 10:23
v/33535/
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memiliki alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Melansir laman resminya, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025 mengembangkan sejumlah alat ukur baru. Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.
Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.
Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.
Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.
"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).
Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.
Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.
"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)