Bisnis.com, DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Pencabutan izin melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 pada 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

"OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan," kata Puji dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).

Permasalahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal, antara lain melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat.

Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Dengan kondisi tersebut di atas, pada 18 Desember 2024 status pengawasan PT BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, PT BPR Kamadana telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun dalam pelaksanaannya PT BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikan.

Dengan demikian selama masa BDP, upaya PT BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan.

Sehubungan dengan itu, pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, selama BDR, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R.4/ADK3/2026 tanggal 5 Februari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Kamadana, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Kamadana.

"Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Kamadana. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Kamadana," kata Puji.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Puji menyebut OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

OJK secara konsisten memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan senantiasa menjaga prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, terpercaya, dan memastikan perlindungan optimal bagi kepentingan nasabah dan masyarakat.

"Kami mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Puji.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) pengangkatan Wowiek Prasantyo alias Mardigu sebagai Komisaris Utama Independen. Mardigu pun buka suara mengenai hal itu.

Pria yang kerap dijuluki "Bossman Sontoloyo" ini mengaku tidak tahu alasan pembatalan tersebut, dan hanya menanggapi dengan singkat.

"Tunggu saran pimpinan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

Tak lama kemudian, Mardigu langsung bereaksi di Instagram pribadinya dengan mengunggah gambar bahwa dirinya akan menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas pembatalan pengangkatan tersebut.

"I WILL SPEAK UP !! Bye bye OJK," tulis Mardigu dalam caption di postingan user Instagram @mardiguwp.

Ketika ditanya mengenai apa yang akan ia suarakan kepada OJK, Bossman kembali merespons singkat.

"Terwakili video Helmy," kata dia.

Baru-baru ini, Helmy Yahya juga angkat suara melalui unggahan video di Instagram mengenai pembatalan pengangkatannya sebagai komisaris independen. Presenter kondang itu mengaku baik-baik saja dan lebih bahagia dengan keputusan tersebut.

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut dari KDM, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan, dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar OJK. Namun, hasil PKK berkata Helmy tidak memenuhi syarat, usai seorang pengadu yang merupakan seorang petinggi memberikan novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil tes tersebut.

Ketika ditanya apakah alasan pembatalan pengangkatannya sama dengan Helmy, Mardigu mengaku tidak tahu.

"Tidak tahu saya," tuturnya.

Tetapi, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapa pun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia.

Bisnis.com, PANGKALPINANG - Bank Sumsel Babel bersama seluruh cabang di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah tersebut. Penandatanganan ini menandai komitmen bersama dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus memperkuat tata kelola serta pencegahan korupsi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kerja sama ini bertujuan untuk menghadirkan sinergi antara lembaga keuangan daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan operasional perbankan. Melalui kolaborasi ini, Bank Sumsel Babel akan memperoleh pendampingan hukum strategis dalam penyelesaian permasalahan keperdataan dan tata usaha negara, sekaligus memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di seluruh lini.

Dalam kesempatan tersebut, penandatanganan dilakukan secara langsung oleh PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, disaksikan oleh pimpinan cabang dan jajaran kejaksaan negeri se-Bangka Belitung.

“Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Sumsel Babel dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami percaya, sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh jajarannya akan semakin meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap Bank Sumsel Babel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berintegritas dan berkelanjutan.” Ujar Festero Mohamad Papeko PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel.

Melalui inisiatif ini, Bank Sumsel Babel berharap tercipta kolaborasi yang berkelanjutan dalam upaya pencegahan potensi permasalahan hukum, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepatuhan serta tata kelola.

Bank Sumsel Babel terus berkomitmen menjadi lembaga keuangan daerah yang profesional, amanah, dan berkontribusi aktif terhadap kemajuan daerah di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.