Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002.

Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group (BIG) Arif Budisusilo menyampaikan, BIA 2026 hadir sebagai komitmen BIG dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

“Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan tema tahun ini. Pasalnya periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

Berkaca dari 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas.

“Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada tiga tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami dikedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (bagian Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group akan dihelat dalam acara gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026 di Hotel Raffles, Jakarta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan sejumlah alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Melansir laman resminya, Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025, BKN mengembangkan sejumlah alat ukur baru.

Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.

Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.

Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.

Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.

"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).

Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.

Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.

"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memiliki alat ukur baru untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Melansir laman resminya, BKN melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025 mengembangkan sejumlah alat ukur baru. Diantaranya, Situational Judgment Test (SJT) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai alat ukur nilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beberapa simulasi yang akan digunakan dalam kegiatan Assessment Center.

Kegiatan uji coba tolak ukur ini dilaksanakan secara luring dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari instansi pusat maupun daerah.

Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, yakni Aris Windiyanto menjelaskan beberapa alat ukur tersebut diperlukan.

Pasalnya, standar penilaian kinerja yang saat ini digunakan belum sepenuhnya relevan dengan konteks organisasi atau jenjang jabatan tertentu, belum disusun berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, serta belum sepenuhnya memenuhi standar psikometri.

"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," ujar Aris dalam keterangan resminya dikutip Senin (10/11/2025).

Aris juga menyebutkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif.

Karena itu diperlukan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi.

"Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN," ujarnya.