Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menggelar Workshop Fit and Proper Test Persiapan Proses Spin-Off bagi perusahaan anggotanya. Seperti diketahui, regulator memberi target penyelesaian spin-off perusahaan asuransi syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 pada akhir tahun nanti.

Workshop yang diselenggarakan di Jakarta pada 19 Juni 2026 tersebut merupakan agenda perdana AASI dan diikuti 51 peserta dari 11 perusahaan anggota. Para peserta terdiri atas calon direksi, calon komisaris, calon kepala audit internal, calon aktuaris, serta calon pemegang saham pengendali yang akan mengikuti fit and proper test di hadapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari proses perizinan.

Untuk memberikan pembekalan, AASI menghadirkan anggota Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Perwakilan AASI di OJK, yakni Direktur Kepatuhan PT AXA Mandiri Financial Services Rudy Kamdani, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) At Yaltha, serta Chief Legal, Compliance and Risk Officer PT Manulife Aset Manajemen Indonesia R. Arry Bagoes Wibowo.

Dalam workshop tersebut, para narasumber berbagi pengalaman dan memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses fit and proper test, termasuk melalui sesi diskusi interaktif dengan peserta.

Kepala Departemen Human Capital AASI Mudzakir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada peserta sebelum mengikuti proses penilaian di OJK.

“Ibarat manasik haji, hari ini kami memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi fit and proper test. Workshop ini bukan jaminan kelulusan, melainkan bekal agar peserta lebih memahami proses, materi, serta ekspektasi dalam penilaian. Keberhasilan tetap bergantung pada kesiapan dan kompetensi masing-masing individu,” kata Mudzakir dalam keterangannya Selasa (21/6/2026).

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman antarperusahaan anggota AASI sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses fit and proper test sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam menghadapi tahapan spin-off.

Ketua Umum AASI Fauzi Arfan mengatakan asosiasi akan terus mendorong penguatan kesiapan industri asuransi syariah dalam menghadapi transformasi yang diatur regulator.

“Ke depan, AASI akan terus mendorong kesiapan perusahaan anggota, khususnya dalam menghadapi proses penilaian regulator, agar tahapan spin-off dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Fauzi.

Spin-off unit usaha syariah menjadi salah satu agenda strategis industri asuransi syariah seiring ketentuan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas tersendiri. Dalam proses tersebut, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan, termasuk melalui penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Jeffrey Hendrik sebagai calon anggota Direksi terpilih untuk menduduki posisi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masa jabatan 2026 – 2030.

Nama Jeffrey Hendrik sejatinya sudah tidak asing lagi di kalangan pelaku pasar keuangan. Sebelum terpilih secara definitif untuk periode empat tahun ke depan, dia sebelumnya ditunjuk menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI melalui keputusan rapat direksi pada akhir Januari 2026.

Penunjukan Jeffrey kala itu dilakukan guna mengisi kekosongan nakhoda bursa setelah pengunduran diri Iman Rachman, tepat saat pasar saham dihantam sentimen negatif terkait penangguhan rebalancing indeks global MSCI akibat isu transparansi struktur kepemilikan saham (ultimate beneficial ownership).

Sebelum didapuk menjadi orang nomor satu di bursa, Jeffrey mengemban amanah sebagai Direktur Pengembangan BEI sejak Juni 2022. Rekam jejaknya di industri pasar modal Indonesia terbentang sepanjang lebih dari dua dekade.

Salah satu kiprah terlamanya di industri sekuritas ditunjukkan saat memimpin PT Phintraco Sekuritas sebagai Direktur Utama pada periode 1999 hingga 2022.

Di samping itu, Jeffrey juga tercatat aktif sebagai salah satu pengurus dalam Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) serta tergabung sebagai anggota Task Force Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui pengumuman OJK mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terbaru, Jeffrey Hendrik kini bersiap memimpin jajaran direksi baru BEI 2026–2030 secara definitif yang akan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026.

Bisnis.com telah mencoba menghubungi Jeffrey Hendrik untuk meminta konfirmasi serta tanggapan mengenai penetapan jajaran direksi baru ini. Namun, dirinya belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan.

Sementara itu, penetapan susunan direksi ini merujuk pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Para calon terpilih ini nantinya akan diangkat secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI 2026.

OJK juga menetapkan enam jajaran direksi lainnya. Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin, sementara Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan nama-nama calon anggota direksi terpilih PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan tahun 2026 hingga 2030. Dalam ketetapan tersebut, Jeffrey Hendrik terpilih untuk menduduki posisi Direktur Utama.

Berdasarkan dokumen OJK yang diperoleh, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan pengajuan dari 5 Kelompok Pemegang Saham BEI. OJK kemudian melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) melalui Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Bisnis telah mencoba menghubungi Jeffrey Hendrik untuk meminta konfirmasi serta tanggapan mengenai penetapan jajaran direksi baru ini. Namun, dirinya belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan.

Sementara itu, penetapan susunan direksi ini merujuk pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Para calon terpilih ini nantinya akan diangkat secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI 2026.

OJK juga menetapkan enam jajaran direksi lainnya. Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin, sementara Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 POJK 58/2016, OJK menegaskan pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi berkala dan/atau memberhentikan anggota direksi di tengah masa jabatan. Langkah tersebut dapat diambil jika anggota direksi terkait dinilai tidak memiliki komitmen dalam pengembangan Bursa Efek atau gagal dalam menjalankan tugasnya.

Setelah penetapan ini, bursa wajib menyampaikan daftar calon anggota direksi beserta fotokopi dokumen lengkap kepada seluruh pemegang saham BEI paling lambat 1 hari kerja setelah dokumen diterima.

Berikut daftar lengkap calon anggota Direksi terpilih BEI 2026-2030:

Direktur Utama: Jeffrey Hendrik

Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim

Direktur Pengembangan: Iding Pardi

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) irit berkomentar terkait proses pemilihan calon Direksi bursa periode 2026-2030, yang saat ini tengah diproses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, enggan memberikan tanggapan lebih jauh ketika ditanya mengenai sosok calon direksi yang berpeluang mengisi kursi pimpinan bursa.

Sebagai informasi, Jeffrey masuk dalam paketan calon Direksi BEI.

“Oh no comment, no comment, no comment,” ujar Jeffrey di gedung BEI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, Jeffrey meminta seluruh pihak mengikuti proses yang sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, proses seleksi yang dilakukan OJK diyakini akan menghasilkan figur terbaik untuk memimpin pasar modal ke depan.

“Tentu ikuti saja seluruh prosesnya. Tentu siapapun itu nanti pasti kita yakini itu adalah yang baik untuk bursa ke depan, ya jadi ikuti saja prosesnya,” paparnya.

OJK telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon Direksi BEI periode 2026-2030.

Tahapan tersebut sudah dimulai sejak Selasa (12/5/2026), dengan agenda fit and proper test untuk calon Direktur Utama BEI.

Selanjutnya, proses serupa akan dilakukan terhadap para kandidat direksi untuk masing-masing bidang.

Pada 13 Mei 2026, OJK menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan untuk kandidat Direktur Penilaian Perusahaan BEI.

Lalu, pada 18 Mei 2026, proses serupa akan dilaksanakan untuk calon Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, saat ditemui di gedung BEI, Senin (27/4/2026)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan tahapan awal fit and proper test saat ini masih difokuskan pada pemeriksaan administrasi dan evaluasi terhadap para kandidat.

Pengumuman nama-nama kandidat baru akan dilakukan setelah proses seleksi selesai dan kandidat terpilih sudah diputuskan secara resmi.

Langkah tersebut untuk menjaga objektivitas proses seleksi.

“Kita tunggu ya, yang terpilih saja nanti kita akan umumkan. Artinya, untuk menjaga objektivitas prosesnya dan tidak semakin mempengaruhi aspek lain,” ucap Hasan usai konferensi pers di Gedung BEI, Rabu (13/5/2026).

Meski proses seleksi sudah berjalan, OJK masih belum membuka identitas 28 nama kandidat calon Direksi BEI yang mengikuti tahapan seleksi tersebut.

"Nanti pasti kami akan umumkan pada saat tujuh nama tersebut dinyatakan terpilih dan diputuskan oleh OJK. Itu paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan RUPS," tukas dia.

Adapun, terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026.

Dengan demikian, pengumuman susunan Direksi baru BEI paling lambat akan disampaikan kepada publik pada 22 Juni tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu calon Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iding Pardi memaparkan bahwa dirinya membawa visi penguatan tata kelola di Bursa Efek. Adapun, Iding saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Bentuk konkret dari penguatan governance tersebut adalah bahwa Bursa Efek ingin fokus pada kualitas perusahaan-perusahaan IPO. Dengan begitu, dia berharap investor pasar modal aktif bertransaksi dan tak hanya menjadi 'angka' semata dalam data pertumbuhan jumlah single investor identification (SID).

"Kita ingin memperkuat governance. Governance dari bursa tentunya, governance dari market. Karena itu jadi fondasi utama dari pasar kita untuk bertumbuh lebih sehat lagi," kata Iding saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Adapun, masa jabatan jajaran Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berakhir pada 29 Juni 2029. Saat ini, proses pemilihan direksi yang baru sedang berlangsung, di mana fit and proper test telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa, 12 Mei 2026.

Iding menegaskan dia akan lebih menekankan kualitas pasar dan kualitas IPO apabila lolos terpilih untuk memimpin BEI.

"Ukuran-ukurannya penting juga untuk tumbuh pasar. Kita tahu investor kita sudah tumbuh signifikan, tapi juga harus dibarengi dengan kualitas investornya, kualitas IPO-nya, sehingga investor bisa berkelanjutan, tidak transaksi terus kapok," tegasnya.

Selain fokus pada perbaikan governance, Iding juga menilai penting bagi Bursa Efek untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan penyedia indeks global seperti MSCI atau FTSE. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut menjadi cerminan bagaimana investor global memandang bursa Tanah Air.

Berdasarkan data BEI, indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal tahun telah jatuh lebih dari 20% dengan net sell asing puluhan triliun rupiah. Pasar modal domestik sedang dihantam beragam kombinasi sentimen negatif, mulai dari pengumuman MSCI, pelemahan nilai tukar, lonjakan harga minyak dunia, sampai ketidakpastian global. Iding bilang, hal tersebut juga turut ditanyakan OJK di dalam fit and proper test.

"Pasti kasus-kasus yang sekarang itu menjadi perhatian OJK juga, ditanyakan juga. Jadi menurut saya kita fokus ke governance, bagaimana kita ini mengelola pasar lebih prudent, lebih governance. Karena kalau naik turunnya market kan itu banyak faktor. Tapi kita fokus sebagai institusi bursa, ya memperkuat tata kelola itu," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para calon Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030.

Tahapan tersebut sudah dimulai sejak Selasa (12/5/2026), dengan agenda fit and proper test untuk calon Direktur Utama BEI.

Selanjutnya, proses serupa akan dilakukan terhadap para kandidat direksi untuk masing-masing bidang.

Pada 13 Mei 2026, OJK menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan untuk kandidat Direktur Penilaian Perusahaan BEI.

Lalu, pada 18 Mei 2026, proses serupa akan dilaksanakan untuk calon Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan tahapan awal fit and proper test saat ini masih difokuskan pada pemeriksaan administrasi dan evaluasi terhadap para kandidat.

Pengumuman nama-nama kandidat baru akan dilakukan setelah proses seleksi selesai dan kandidat terpilih sudah diputuskan secara resmi.

Langkah tersebut untuk menjaga objektivitas proses seleksi.

“Kita tunggu ya, yang terpilih saja nanti kita akan umumkan. Artinya, untuk menjaga objektivitas prosesnya dan tidak semakin mempengaruhi aspek lain,” ujar Hasan usai konferensi pers di Gedung BEI, Rabu (13/5/2026).

Meski proses seleksi sudah berjalan, OJK masih belum membuka identitas 28 nama kandidat calon Direksi BEI yang mengikuti tahapan seleksi tersebut.

"Nanti pasti kami akan umumkan pada saat tujuh nama tersebut dinyatakan terpilih dan diputuskan oleh OJK. Itu paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan RUPS," paparnya.

Adapun, terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026.

Dengan demikian, pengumuman susunan Direksi baru BEI paling lambat akan disampaikan kepada publik pada 22 Juni tahun ini.

Salah satu kandidat Direktur Utama BEI, Iding Pardi, mengungkapkan dirinya telah menjalani fit and proper test di kantor OJK pada 12 Mei 2026.

Ia menyebut proses ujian berlangsung lancar.

“Iya sudah fit and proper test kemarin. Alhamdulillah lancar,” ujar Iding kepada Kontan, Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan secara resmi memiliki jajaran direksi baru pada Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pengumuman mengenai paket direksi anyar Bursa Efek Indonesia bakal jatuh pada 22 Juni 2026 atau sepekan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI yang digelar pada 29 Juni 2026.

”Paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan RUPS, tanggal 29 Juni. Paling lambat 22 Juni 2026 sudah akan diinformasikan kepada publik,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/5/2026).

Hasan menerangkan bahwa terdapat sedikitnya terdapat empat calon Direktur Utama BEI yang telah melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan perdana pada Selasa (12/5/2026).

Hanya saja, Hasan enggan membeberkan nama paket direksi yang telah terkonfirmasi turut dalam seleksi penentuan jajaran direksi anyar Bursa.

”Kita tunggu ya, yang terpilih saja nanti yang kita akan umumkan. Artinya, untuk menjaga objektivitas prosesnya dan tidak semakin mempengaruhi aspek lain,” tambahnya.

Sebelumnya, OJK telah menerima 28 nama calon direksi BEI yang diajukan dalam empat paket. Hasan Fawzi saat itu menyampaikan batas akhir pengajuan telah ditutup pada 4 Mei 2026. Seluruh kandidat kini memasuki tahap awal seleksi.

Hasan menjelaskan, profil kandidat yang diajukan mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari pelaku pasar modal hingga profesional dari sektor lain seperti keuangan dan teknologi informasi. Menurutnya, komposisi ini dinilai dapat memperkaya kapasitas strategis BEI ke depan.

Pengajuan paket direksi tersebut mengacu pada ketentuan POJK No. 58/POJK.04/2016, yang mensyaratkan kandidat memiliki integritas, reputasi, serta kompetensi yang memadai. Seluruh calon juga diharapkan mampu menjalankan fungsi bursa secara independen dan profesional.

Lebih lanjut, OJK menaruh harapan besar kepada jajaran direksi dan komisaris BEI terpilih untuk mengawal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Agenda tersebut mencakup reformasi struktural, peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola, serta pengembangan infrastruktur bursa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, BEI juga diharapkan mampu memperkuat posisinya di mata investor regional dan global, termasuk memenuhi standar penyedia indeks global serta meningkatkan partisipasi investor domestik, khususnya institusi.

“Harapannya, proses ini menghasilkan direksi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas inovasi untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 28 nama calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026–2030, yang terdiri dalam 4 paket.

Kandidat yang diajukan dalam 4 paket tersebut mencerminkan kombinasi pelaku pasar modal serta profesional dari sektor lain, termasuk keuangan dan teknologi informasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa batas akhir penyampaian paket calon direksi Bursa Efek Indonesia telah ditutup pada 4 Mei 2026. Setiap paket terdiri dari tujuh posisi direksi, sehingga total terdapat 28 nama yang masuk dalam proses seleksi awal.

“Pengajuan dilakukan dalam bentuk paket sesuai ketentuan, dan seluruh kandidat telah melalui tahap pendaftaran awal sebagaimana diatur dalam POJK,” ujarnya.

Saat ini, OJK masih melakukan proses verifikasi kelengkapan administrasi terhadap seluruh calon direksi BEI tersebut. Tahapan ini menjadi bagian awal sebelum kandidat menjalani uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Hasan menjelaskan, profil kandidat yang diajukan mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari pelaku pasar modal hingga profesional dari sektor lain seperti keuangan dan teknologi informasi. Menurutnya, komposisi ini dinilai dapat memperkaya kapasitas strategis BEI ke depan.

Pengajuan paket direksi tersebut mengacu pada ketentuan POJK No. 58/POJK.04/2016, yang mensyaratkan kandidat memiliki integritas, reputasi, serta kompetensi yang memadai. Seluruh calon juga diharapkan mampu menjalankan fungsi bursa secara independen dan profesional.

Lebih lanjut, OJK menaruh harapan besar kepada jajaran direksi dan komisaris BEI terpilih untuk mengawal agenda reformasi pasar modal Indonesia. Agenda tersebut mencakup reformasi struktural, peningkatan likuiditas dan pendalaman pasar, penguatan tata kelola, serta pengembangan infrastruktur bursa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, BEI juga diharapkan mampu memperkuat posisinya di mata investor regional dan global, termasuk memenuhi standar penyedia indeks global serta meningkatkan partisipasi investor domestik, khususnya institusi.

“Harapannya, proses ini menghasilkan direksi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas inovasi untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) resmi mengangkat dua direktur baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (31/3/2026).

Kedua direksi baru itu yakni Mariam dan Jemy Kristian Soegiarto, yang berlaku efektif sejak saat keduanya telah mengantongi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

“Rapat menyetujui perubahan susunan perseroan sebagai berikut, menyetujui pengangkatan Mariam dan Jemy Kristian Soegiarto,” tulis manajemen pada Selasa (31/3/2026).

Sejalan dengan langkah tersebut, RUPST memberhentikan dengan hormat Yuni Lastianto sebagai Direktur perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST 2026.

Selain itu, rapat juga sepakat untuk mengakhiri jabatan Indivara Erni sebagai Wakil Direktur Utama. Langkah itu seiring dengan penugasan Indivara Erni ke PT Mega Corpora yang berlaku efektif setelah pengangkatan kedua calon direksi. Selanjutnya, posisi Wakil Direktur Utama Bank Mega akan ditiadakan.

Dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota direksi perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama: Kostaman Thayib

Wakil Direktur Utama: Indivara Erni

Direktur: Madi Darmadi Lazuardi

Direktur: Martin Mulwanto

Direktur: YB Hariantono

Direktur: Heriwan Gazali

Direktur: Jemy Kristian Soegiarto

Profil Direksi Baru

Jemy Kristian Soegiarto memiliki latar belakang pendidikan Magister Manajemen Industri dan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Berdasarkan dokumen profil calon pengurus, saat ini, dia menjabat sebagai Senior Executive Vice President sekaligus Head of Risk Analytics, Infrastructure & Sharia di PT Bank CIMB Niaga Tbk. sejak 2024.

Sebelumnya, Jemy menjabat sebagai Executive Director dan Head of Risk Management di PT Bank UOB Indonesia pada 2021—2024, setelah lebih dulu mengisi sejumlah posisi di bidang manajemen risiko sejak 2017. Dia juga pernah menjabat sebagai Senior Vice President Non-Retail Credit QA, Policy & Portfolio Head di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada 2015—2017.

Kariernya di sektor perbankan turut ditempa melalui berbagai posisi di internal audit PT Bank CIMB Niaga Tbk. pada 2010—2015 dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. pada 2007—2010.

Jemy mengawali kariernya di industri perbankan melalui Management Development Program di PT Bank Central Asia Tbk. pada 2000 dan sempat menempati sejumlah posisi di internal audit hingga level Deputy Manager.

Sementara itu, Mariam saat ini menjabat sebagai Chief of Network di PT Bank Mega Tbk. sejak 2025. Pada tahun yang sama, dia juga sempat menjabat sebagai Executive Director sekaligus National Emerging Business Head di OCBC NISP Indonesia.

Sebelumnya, Mariam menjabat sebagai Executive Director dan National Retail Loan Head di OCBC NISP Indonesia pada 2021—2024 dengan cakupan wilayah sebagian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dia juga memiliki pengalaman panjang di PT Bank Permata Tbk. sebagai Senior Vice President dan Region Head Network pada 2009—2021 di berbagai wilayah, mulai dari Pontianak, Kalimantan, hingga Jakarta.

Mariam memulai karier di industri perbankan di PT Bank Panin sebagai peserta Officer Development Program dan Account Officer pada 1995, sebelum kemudian dipercaya sebagai Branch Manager Cabang Balikpapan. Dia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Tanjungpura.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mengumumkan Addin Jauharudin resmi menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan usai dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SVP Corporate Secretary & Communication BSI Wisnu Sunandar menyampaikan bahwa perseroan telah menerima hasil fit and proper test Addin Jauharudin melalui surat No. SR-215/PB.13/2026 tanggap 6 Maret 2026.

“Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK menerangkan bahwa OJK menyetujui Addin Jauharudin menjadi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.,” ungkap Wisnu dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Minggu (15/3/2026).

Menyusul keputusan OJK dan laporan yang telah disampaikan kepada Departemen Pengawasan Bank Syariah OJK, perseroan mengatakan bahwa Addin Jauharudin resmi menjabat sebagai Komisaris Independen BSI per 11 Maret 2026.

Perseroan memastikan penetapan Addin Jauharudin resmi menjabat sebagai Komisaris Independen BSI tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha bank syariah terbesar di Indonesia itu.

Profil Addin Jauharudin

Addin Jauharudin diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 16 Mei 2025.

Pria kelahiran Cirebon pada 1980 itu memiliki pendidikan di bidang manajemen dan keislaman. Dia menyelesaikan studi S3 di bidang Strategic Management dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 2019.

Sebelumnya, dia menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada 2016. Addin juga menempuh pendidikan S1 di Institut Agama Islam Al'Aqidah dengan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada 1998.

Dalam perjalanan kariernya, Addin memiliki pengalaman di berbagai posisi strategis di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan organisasi. Dia pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Waskita Karya Tbk pada periode 2023—2025.

Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) pada 2018—2023 serta Komisaris Independen PT Garam (Persero) pada 2014—2018.

Selain di BUMN, Addin juga aktif di berbagai organisasi. Dia menjabat sebagai Koordinator Pengawas KSP Daya Inspirasi Bangsa pada periode 2020—2025.

Di bidang ekonomi syariah, dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Produk Halal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) pada 2021—2023. Saat ini, Addin Jauharudin menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk periode 2024—2029.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) resmi mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Kamis (12/3/2026).

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat kembali ini akan mengemban tugas dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan digelar pada 2029, tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Para anggota Dewan Komisaris yang diangkat kembali yakni Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja, Komisaris Tonny Kusnadi, Komisaris Independen Raden Pardede, dan Komisaris Independen Sumantri Slamet.

Kemudian anggota Direksi Perseroan yang kembali diangkat dalam RUPST ini yakni Presiden Direktur Hendra Lembong, Wakil Presiden Direktur Armand Wahyudi Hartono, Wakil Presiden Direktur John Kosasih, dan Direktur Subur Tan, Direktur Lianawaty Suwono.

Lalu, Direktur Santoso, Direktur Vera Eve Lim, Direktur Haryanto Tiara Budiman, Direktur Frengky Chandra Kusuma, Direktur Antonius Widodo Mulyono, dan Direktur Hendra Tanumihardja.

Sementara itu, para pemegang saham membebas tugaskan Cyrillus Harinowo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Rudy Susanto sebagai Direktur Perseroan, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa keduanya selama menjabat.

Selanjutnya, RUPST 2026 mengangkat David Formula selaku Direktur Perseroan. David sendiri telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-11/D.03/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. David Formula sebagai Calon Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk.

Adapun, masa jabatan David Formula sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan diselenggarakan pada 2029.

Untuk diketahui, penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan menjadi salah satu mata acara RUPST BCA. Melalui laman resminya, perseroan sebelumnya menjelaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST yang akan diselenggarakan pada 2026.

“Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi,” jelas perseroan dikutip dari laman resminya, Kamis (12/3/2026).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Sebelumnya

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris: Jahja Setiaatmadja
  
• Komisaris: Tonny Kusnadi
  
• Komisaris Independen: Cyrillus Harinowo
  
• Komisaris Independen: Raden Pardede
  
• Komisaris Independen: Sumantri Slamet

Direksi

• Presiden Direktur: Hendra Lembong
  
• Wakil Presiden Direktur: Armand Wahyudi Hartono
  
• Wakil Presiden Direktur: John Kosasih
  
• Direktur: Subur Tan
  
• Direktur: Rudy Susanto
  
• Direktur: Santoso
  
• Direktur: Vera Eve Lim
  
• Direktur: Haryanto Tiara Budiman
  
• Direktur: Frengky Chandra Kusuma
  
• Direktur: Antonius Widodo Mulyono
  
• Direktur: Hendra Tanumihardja

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Terbaru

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris: Jahja Setiaatmadja
  
• Komisaris: Tonny Kusnadi
  
• Komisaris Independen: Raden Pardede
  
• Komisaris Independen: Sumantri Slamet

Direksi

• Presiden Direktur: Hendra Lembong
  
• Wakil Presiden Direktur: Armand Wahyudi Hartono
  
• Wakil Presiden Direktur: John Kosasih
  
• Direktur: Subur Tan
  
• Direktur: Lianawaty Suwono
  
• Direktur: Santoso
  
• Direktur: Vera Eve Lim
  
• Direktur: Haryanto Tiara Budiman
  
• Direktur: Frengky Chandra Kusuma
  
• Direktur: Antonius Widodo Mulyono
  
• Direktur: Hendra Tanumihardja
  
• Direktur: David Formula

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengangkat David Formula sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Kamis (12/3/2026).

Keputusan itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (12/3/2026). Adapun penegasan berakhirnya masa jabatan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan menjadi salah satu mata acara RUPST BCA.

Melalui laman resminya, perseroan sebelumnya menjelaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST yang akan diselenggarakan pada 2026.

“Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi,” jelas perseroan dikutip dari laman resminya, Kamis (12/3/2026).

Profil David Formula

Saat ini, David menjabat sebagai Senior Executive Vice President Strategic Information Technology Group di PT Bank Central Asia Tbk sejak 2022. Dalam peran tersebut, dia bertanggung jawab memimpin dan mengelola strategi teknologi informasi di tingkat grup.

David memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang teknologi informasi. Sebelum bergabung dengan BCA, dia meniti karier di berbagai perusahaan dengan fokus pada pengembangan teknologi, continuity planning, serta transformasi digital.

Pada 2022, David sempat menjabat sebagai Chief Digital and Transformation di PT Prudential Indonesia. Sebelumnya, dia juga pernah menjadi Direktur Informasi dan Teknologi PT Maybank Indonesia Tbk. pada 2021—2022 serta Chief Technology Officer (EVP) di bank yang sama pada 2018—2021.

Kariernya di sektor perbankan juga mencakup posisi sebagai EVP Information Technology di PT Bank OCBC NISP Tbk. pada 2015—2018 dan SVP Information di bank tersebut pada 2013—2015.

Selain itu, David pernah menjabat GM System Implementation di PT Matahari Putra Prima pada 2009—2010, IT Audit Manager di PT Bank Commonwealth pada 2006—2009, serta IT Consultant di PT Multipolar pada 2004—2006. Di awal karirnya, David juga pernah menjadi IT Coordinator di PT Sanbe Farma pada 2001—2004.

Dari sisi pendidikan, David meraih gelar Sarjana Matematika dari Universitas Padjadjaran pada 2001. Dia kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Science in Business Analytics dari Michigan State University, Amerika Serikat, pada 2014. Selain itu, dia juga pernah mengikuti program eksekutif di INSEAD The Business School for the World di Singapura pada 2013.

Sepanjang kariernya, David memiliki keahlian di berbagai bidang teknologi informasi, termasuk cyber security, pengembangan aplikasi, infrastruktur, tata kelola TI, manajemen data, serta arsitektur sistem.

Dia juga berpengalaman dalam pengembangan bisnis digital, transformasi digital, audit teknologi informasi, hingga proses operasional yang berkaitan dengan industri perbankan.