#30 tag 24jam
Survei OECD: Warga RI Malas Bayar Pajak Karena Duit Pajak Dikorupsi
Warga Indonesia enggan patuh pajak karena korupsi anggaran. Survei OECD menunjukkan 81% responden RI terpengaruh korupsi, berbeda dengan negara maju. [539] url asal
#berita-korupsi #integritas-pajak #korupsi-pajak #kepatuhan-pajak #survei-oecd #pengelolaan-anggaran #alasan-curangi-pajak #kualitas-belanja-negara #tarif-pajak-tinggi #sistem-pajak-tidak-adil #keperca
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/12/25 17:47
v/68080/
Bisnis.com, JAKARTA — Isu integritas dan korupsi pengelolaan anggaran negara ternyata menjadi variabel paling krusial yang menentukan sikap wajib pajak di Indonesia.
Hal tersebut terungkap dalam laporan bertajuk Public Trust in Tax 2025: Asia and Beyond yang dirilis oleh The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) bersama OECD, IFAC, dan CA ANZ.
Dalam temuan tersebut, sebanyak 81% responden di Indonesia menyatakan bahwa korupsi merupakan faktor utama (major factor) yang memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Angka itu hanya kalah dari Filipina (84%).
"Hentikan korupsi dan orang-orang akan lebih patuh bayar pajak," ujar seorang respons di Asia Tenggara dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (10/13/2025).
Sebagai perbandingan, negara-negara maju yang tata kelolanya dianggap lebih matang menganggap faktor korupsi tidak terlalu penting.
Di Selandia Baru misalnya, hanya 33% responden yang menganggap korupsi sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak mereka, sementara di Australia angkanya tercatat 34%.
Alasan Curangi Pajak
Laporan ini juga membedah alasan spesifik yang digunakan wajib pajak untuk membenarkan tindakan mengelak atau curang dalam kewajiban perpajakan.
Mayoritas responden Indonesia (36%) membenarkan tindakan mengelak pajak dengan alasan "uang pajak tidak dibelanjakan dengan baik" (tax is not well spent).
Alasan kualitas belanja negara ini ternyata lebih dominan dibandingkan alasan klasik mengenai beban finansial. Misalnya, 31% responden Indonesia yang menjadikan "tarif pajak terlalu tinggi" sebagai pembenaran untuk tidak patuh dan 27% beralasan karena "sistem pajak tidak adil".
Pola pikir wajib pajak Indonesia ini sejalan dengan tren di Asia Tenggara, namun berbeda dengan kawasan lain. Di Singapura, misalnya, separuh responden (50%) justru menyalahkan tarif pajak yang terlalu tinggi sebagai alasan utama untuk melakukan penghindaran, bukan soal kualitas belanja negaranya.
Sementara itu, responden di Asia Selatan memiliki karakteristik unik lainnya. Di kawasan ini, pembenaran "karena orang lain juga melakukannya" (everyone does it) cukup populer dengan angka mencapai 22%.
Anomali Kepercayaan Media Sosial
Laporan ini juga menyoroti anomali perilaku wajib pajak Indonesia dalam mencari informasi. Indonesia mencatatkan tingkat kepercayaan bersih (net trust) tertinggi terhadap informasi perpajakan di media sosial, yakni positif 47%.
Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan negara-negara Barat. Prancis misalnya, yang mencatat tingkat ketidakpercayaan (distrust) paling dalam terhadap informasi pajak di media sosial dengan skor minus 44%.
Artinya, jika warga Prancis sangat skeptis terhadap konten pajak di medsos maka warga Indonesia justru menjadikannya rujukan utama.
Rela Bayar Pajak Demi SDGs
Kendati sensitif terhadap isu korupsi, wajib pajak Indonesia menunjukkan kemurahan hati apabila pajak dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Sebanyak 25% responden Indonesia bersedia membayar pajak tambahan dalam jumlah "signifikan" demi mendukung SDGs. Semangat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh (47%) dan India (45%) yang sangat antusias berkontribusi lebih.
Sikap ini sangat kontras dengan negara-negara maju di kawasan Pasifik. Di Selandia Baru, sebanyak 62% responden dengan tegas menolak membayar pajak tambahan sepeser pun untuk SDGs. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh mayoritas responden di Kanada (56% menolak) dan Australia (55% menolak).
Sebagai informasi, laporan ini didasarkan pada survei daring terhadap 12.467 individu yang tersebar di 29 negara, termasuk Indonesia. Cakupan survei berfokus pada kawasan Asia dengan melibatkan 19 negara yang merepresentasikan 89% populasi dan PDB Asia.
Mengingat metode survei dilakukan secara daring, ACCA memberikan catatan bahwa profil responden cenderung bias ke masyarakat urban dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi (74,9%).
Survei OECD: Warga RI Malas Bayar Pajak Karena Banyak Kasus Korupsi
Warga Indonesia enggan patuh pajak karena korupsi anggaran. Survei OECD menunjukkan 81% responden RI terpengaruh korupsi, berbeda dengan negara maju. [539] url asal
#berita-korupsi #integritas-pajak #korupsi-pajak #kepatuhan-pajak #survei-oecd #pengelolaan-anggaran #alasan-curangi-pajak #kualitas-belanja-negara #tarif-pajak-tinggi #sistem-pajak-tidak-adil #keperca
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/12/25 17:47
v/68045/
Bisnis.com, JAKARTA — Isu integritas dan korupsi pengelolaan anggaran negara ternyata menjadi variabel paling krusial yang menentukan sikap wajib pajak di Indonesia.
Hal tersebut terungkap dalam laporan bertajuk Public Trust in Tax 2025: Asia and Beyond yang dirilis oleh The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) bersama OECD, IFAC, dan CA ANZ.
Dalam temuan tersebut, sebanyak 81% responden di Indonesia menyatakan bahwa korupsi merupakan faktor utama (major factor) yang memengaruhi sikap mereka terhadap pajak. Angka itu hanya kalah dari Filipina (84%).
"Hentikan korupsi dan orang-orang akan lebih patuh bayar pajak," ujar seorang respons di Asia Tenggara dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (10/13/2025).
Sebagai perbandingan, negara-negara maju yang tata kelolanya dianggap lebih matang menganggap faktor korupsi tidak terlalu penting.
Di Selandia Baru misalnya, hanya 33% responden yang menganggap korupsi sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak mereka, sementara di Australia angkanya tercatat 34%.
Alasan Curangi Pajak
Laporan ini juga membedah alasan spesifik yang digunakan wajib pajak untuk membenarkan tindakan mengelak atau curang dalam kewajiban perpajakan.
Mayoritas responden Indonesia (36%) membenarkan tindakan mengelak pajak dengan alasan "uang pajak tidak dibelanjakan dengan baik" (tax is not well spent).
Alasan kualitas belanja negara ini ternyata lebih dominan dibandingkan alasan klasik mengenai beban finansial. Misalnya, 31% responden Indonesia yang menjadikan "tarif pajak terlalu tinggi" sebagai pembenaran untuk tidak patuh dan 27% beralasan karena "sistem pajak tidak adil".
Pola pikir wajib pajak Indonesia ini sejalan dengan tren di Asia Tenggara, namun berbeda dengan kawasan lain. Di Singapura, misalnya, separuh responden (50%) justru menyalahkan tarif pajak yang terlalu tinggi sebagai alasan utama untuk melakukan penghindaran, bukan soal kualitas belanja negaranya.
Sementara itu, responden di Asia Selatan memiliki karakteristik unik lainnya. Di kawasan ini, pembenaran "karena orang lain juga melakukannya" (everyone does it) cukup populer dengan angka mencapai 22%.
Anomali Kepercayaan Media Sosial
Laporan ini juga menyoroti anomali perilaku wajib pajak Indonesia dalam mencari informasi. Indonesia mencatatkan tingkat kepercayaan bersih (net trust) tertinggi terhadap informasi perpajakan di media sosial, yakni positif 47%.
Kondisi ini berbanding terbalik 180 derajat dengan negara-negara Barat. Prancis misalnya, yang mencatat tingkat ketidakpercayaan (distrust) paling dalam terhadap informasi pajak di media sosial dengan skor minus 44%.
Artinya, jika warga Prancis sangat skeptis terhadap konten pajak di medsos maka warga Indonesia justru menjadikannya rujukan utama.
Rela Bayar Pajak Demi SDGs
Kendati sensitif terhadap isu korupsi, wajib pajak Indonesia menunjukkan kemurahan hati apabila pajak dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Sebanyak 25% responden Indonesia bersedia membayar pajak tambahan dalam jumlah "signifikan" demi mendukung SDGs. Semangat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh (47%) dan India (45%) yang sangat antusias berkontribusi lebih.
Sikap ini sangat kontras dengan negara-negara maju di kawasan Pasifik. Di Selandia Baru, sebanyak 62% responden dengan tegas menolak membayar pajak tambahan sepeser pun untuk SDGs. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh mayoritas responden di Kanada (56% menolak) dan Australia (55% menolak).
Sebagai informasi, laporan ini didasarkan pada survei daring terhadap 12.467 individu yang tersebar di 29 negara, termasuk Indonesia. Cakupan survei berfokus pada kawasan Asia dengan melibatkan 19 negara yang merepresentasikan 89% populasi dan PDB Asia.
Mengingat metode survei dilakukan secara daring, ACCA memberikan catatan bahwa profil responden cenderung bias ke masyarakat urban dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi (74,9%).
Pesan Purbaya ke PNS DJP Soal Target Setoran Pajak: Jangan Putus Asa!
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimis target penerimaan pajak 2025 tercapai. Dia dorong pegawai pajak untuk tetap bekerja optimal meski ada tantangan ekonomi. [349] url asal
#penerimaan-pajak #menteri-keuangan #purbaya-yudhi-sadewa #direktorat-jenderal-pajak #target-pajak-2025 #ekonomi-indonesia #pegawai-pajak #integritas-pajak #pns #pajak #target-penerimaan
(CNBC Indonesia - News) 08/11/25 18:50
v/32332/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), kemarin, Jumat (7/11/2025). Hal ini terungkap dalam Instagram @menkeuri.
Kepada pegawai pajak, Purbaya menegaskan dirinya optimistis target penerimaan pajak pada 2025 akan tercapai. Dia pun meminta pegawai pajak tetap bekerja secara optimal.
"Teman-teman pajak, jangan putus asa. Target pasti bisa tercapai. Kita usahakan seoptimal mungkin agar penerimaan pajak tetap tumbuh," ujar Purbaya kepada pegawai pajak di LTO, dikutip Sabtu (8/11/2025).
Purbaya mengakui tantangan penerimaan perpajakan saat ini adalah perlambatan ekonomi dan hal ini bukan kesalahan pegawai pajak. Dia memastikan pemerintah sudah melakukan upaya untuk membalikkan kondisi ekonomi ini.
"Bukan salah orang pajak itu (penerimaan) gak tercapai, karena ekonominya turun. Tapi orang di luar gak peduli. Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin," paparnya.
Di tengah usaha pemerintah membalikkan ekonomi, Purbaya melihat setoran pajak juga membaik. Dia pun berharap target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai.
"Kita sudah mulai membalikkan arah ekonomi sejak minggu kedua September. Sekarang pajaknya mulai membaik sedikit demi sedikit dan saya harap target tahun ini bisa tercapai," katanya.
Adapun, dia percaya penerimaan pajak tahun depan akan lebih baik karena ekonomi RI membaik dan akan didorong untuk mencapai 6%.
"Kalau rasio kita betul, private sector berjalan baik," ujarnya.
Dia pun berpesan kepada pegawai pajak untuk menjaga integritas dan memahami betul apa yang mereka kerjakan.
"Yang penting Anda ngerti kan apa yang Anda kerjain. Jaga terus integritas," tegasnya.
Sebagai catatan, target penerimaan pajak 2025 adalah sebesar Rp2.189 triliun sebagai mana tercantum dalam APBN 2025. Namun, hingga akhir September 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.273,35 triliun atau sekitar 58,16% dari target.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)