KOMPAS.com – Cara login ASN Digital masih menjadi informasi yang banyak dicari aparatur sipil negara (ASN), terutama setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan sistem keamanan tambahan berupa Multi-Factor Authentication (MFA).

Melalui platform ASN Digital, pegawai kini dapat mengakses berbagai layanan kepegawaian dalam satu akun terintegrasi. Mulai dari myASN, SIASN, e-Kinerja, hingga sejumlah layanan administrasi kepegawaian lainnya dapat digunakan melalui satu pintu akses.

Seiring penguatan keamanan sistem digital BKN, proses login ASN Digital tidak lagi cukup menggunakan username dan password. Setiap pengguna kini wajib mengaktifkan MFA sebelum dapat masuk ke dashboard dan menggunakan layanan yang tersedia.

Lalu, bagaimana cara aktivasi MFA dan login ASN Digital 2026? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa itu MFA pada ASN Digital?

MFA atau Multi-Factor Authentication merupakan metode keamanan berlapis yang diterapkan BKN untuk melindungi akun ASN dari risiko penyalahgunaan, pencurian identitas, maupun akses ilegal terhadap data kepegawaian.

Dengan sistem ini, pengguna harus melakukan verifikasi tambahan menggunakan kode OTP (One Time Password) yang dihasilkan oleh aplikasi autentikator, seperti Google Authenticator atau FreeOTP.

Artinya, setiap kali login ke ASN Digital, ASN perlu memasukkan tiga komponen utama, yaitu:

• Username atau NIP
• Password akun
• Kode OTP dari aplikasi autentikator

Kode OTP tersebut akan berubah secara otomatis dalam jangka waktu tertentu sehingga keamanan akun menjadi lebih optimal.

Cara aktivasi MFA ASN Digital

Bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, berikut cara aktivasi MFA ASN Digital yang perlu dilakukan:

• Buka laman ASN Digital, https://asndigital.bkn.go.id/
• Login menggunakan username dan password akun myASN
• Setelah berhasil masuk, akan muncul notifikasi aktivasi MFA
• Klik menu Aktifkan MFA (OTP)
• Pilih metode OTP yang tersedia, seperti Google Authenticator atau FreeOTP
• Unduh aplikasi autentikator melalui Play Store atau App Store apabila belum terpasang
• Pindai QR Code atau barcode yang ditampilkan pada layar
• Masukkan kode OTP yang muncul pada aplikasi autentikator
• Isi nama perangkat yang digunakan
• Klik Submit untuk menyelesaikan proses aktivasi.

Jika seluruh tahapan berhasil dilakukan, fitur MFA akan aktif dan siap digunakan saat login ASN Digital.

Cara login ASN Digital 2026

Setelah MFA berhasil diaktifkan, ASN dapat mengakses berbagai layanan BKN melalui akun ASN Digital dengan langkah berikut:

• Kunjungi laman ASN Digital, https://asndigital.bkn.go.id/
• Masukkan username atau NIP
• Ketik password akun ASN Digital
• Buka aplikasi autentikator di ponsel
• Masukkan kode OTP yang ditampilkan aplikasi
• Klik tombol Masuk atau Login
• Tunggu hingga dashboard ASN Digital terbuka.

Setelah berhasil login, pengguna dapat langsung mengakses berbagai layanan yang telah terintegrasi, seperti myASN, SIASN, e-Kinerja, dan layanan kepegawaian lainnya.

Sebagai informasi, penerapan MFA merupakan bagian dari upaya BKN memperkuat keamanan layanan digital kepegawaian.

Dengan adanya lapisan verifikasi tambahan berupa OTP, risiko pembobolan akun dapat ditekan meskipun password diketahui oleh pihak lain.

Karena itu, ASN yang belum mengaktifkan MFA tidak dapat mengakses layanan melalui ASN Digital hingga proses aktivasi selesai dilakukan.

Selain meningkatkan perlindungan akun, penerapan MFA juga mendukung transformasi layanan kepegawaian nasional yang semakin terintegrasi, modern, dan berbasis teknologi digital.

Solusi jika gagal login ASN Digital

Apabila mengalami kendala saat login ASN Digital, ada beberapa hal yang perlu diperiksa:

• Pastikan aplikasi autentikator masih aktif dan dapat digunakan
• Periksa apakah waktu pada perangkat sudah tersinkronisasi secara otomatis
• Gunakan kode OTP sebelum masa berlakunya habis
• Pastikan username, password, dan OTP yang dimasukkan sudah benar.

Dengan memahami cara aktivasi MFA dan login ASN Digital, ASN dapat mengakses berbagai layanan kepegawaian seperti myASN, SIASN, dan e-Kinerja dengan lebih aman dan tanpa hambatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi pemerintah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non ASN. Namun, jumlah tersebut lebih besar dari formasi PPPK yang diusulkan oleh instansi pemerintah yakni hanya 1.017.111.

"Berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada kami sebanyak 1.017.000 itu, maka kita lakukan seleksi awal," ujar Rini dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Kendati, dari 1.017.000 formasi yang dibuka, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi pegawai PPPK. Kemudian dibuka tahap II dan yang terserap pun hanya 186.562 orang sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi.

"Maka terhadap non-ASN yang mengikuti seleksi yang setelah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi karena tidak diusulkan oleh instansi pemerintah, maka akan diangkat menjadi PPK paru-waktu yang berdasarkan KemenPANRB nomor 16 tahun 2025," kata Rini.

Rini menyebutkan ada sebanyak 1.251.256 pegawai honorer sampai saat ini yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan PPPK, misalnya diberikan nomor NIP PPPK dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi PPPK.

"Jadi PPPK Paruh Waktu itu memang bisa menjadi PPPK itu apabila memang disesuaikan dengan kerja dan ketersediaan anggaran," tegasnya.

Sementara, untuk CASN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS.

"Proses pengangkatan CASN tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati," pungkasnya.

KOMPAS.com – Cara login ASN Digital masih menjadi informasi yang banyak dicari aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mengakses berbagai layanan kepegawaian milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Melalui platform ASN Digital, pegawai dapat mengakses sejumlah layanan dalam satu akun terintegrasi, mulai dari myASN, SIASN, e-Kinerja, hingga berbagai layanan administrasi kepegawaian lainnya.

Saat ini, proses login ASN Digital tidak lagi hanya mengandalkan username dan password. BKN mewajibkan penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA) sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi data dan akun ASN.

Karena itu, sebelum dapat masuk ke dashboard ASN Digital, pengguna harus memastikan fitur MFA telah diaktifkan pada akun masing-masing.

Apa itu MFA ASN Digital?

MFA atau Multi-Factor Authentication merupakan sistem keamanan berlapis yang diterapkan BKN untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun, pencurian identitas, hingga akses tidak sah terhadap data kepegawaian.

Dengan MFA, ASN harus melakukan verifikasi tambahan menggunakan kode OTP (One Time Password) yang dihasilkan aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau FreeOTP.

Artinya, setiap kali login ke ASN Digital, pengguna wajib memasukkan tiga komponen utama, yaitu:

• Username atau NIP
• Password akun
• Kode OTP dari aplikasi autentikator

Kode OTP tersebut akan berubah secara otomatis dalam interval waktu tertentu sehingga keamanan akun menjadi lebih terjaga.

Cara aktivasi MFA ASN Digital

Bagi ASN yang belum mengaktifkan MFA, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

• Buka laman ASN Digital di https://asndigital.bkn.go.id
• Login menggunakan username dan password yang biasa digunakan pada akun MyASN
• Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan notifikasi aktivasi MFA
• Klik menu Aktifkan MFA (OTP)
• Pilih metode OTP yang tersedia, seperti Google Authenticator atau FreeOTP
• Unduh aplikasi autentikator melalui Play Store atau App Store jika belum terpasang
• Pindai barcode atau QR Code yang muncul pada layar
• Masukkan kode OTP yang ditampilkan aplikasi autentikator
• Isi nama perangkat yang digunakan
• Klik Submit untuk menyelesaikan proses aktivasi.

Apabila seluruh tahapan berhasil dilakukan, MFA akan aktif dan dapat digunakan untuk login pada layanan ASN Digital.

Cara login ASN Digital 2026

Setelah MFA aktif, ASN dapat masuk ke berbagai layanan BKN melalui satu akun ASN Digital dengan langkah berikut:

• Kunjungi laman https://asndigital.bkn.go.id
• Masukkan username atau NIP
• Ketik password akun ASN Digital
• Buka aplikasi autentikator di ponsel
• Masukkan kode OTP yang muncul pada aplikasi
• Klik tombol Masuk atau Login
• Tunggu hingga dashboard ASN Digital terbuka.

Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses berbagai layanan yang telah terintegrasi, termasuk myASN, SIASN, e-Kinerja, dan layanan kepegawaian lainnya.

Mengapa login ASN Digital harus menggunakan MFA?

Penerapan MFA dilakukan sebagai bagian dari penguatan keamanan sistem digital BKN. Dengan adanya verifikasi tambahan berupa OTP, risiko pembobolan akun dapat diminimalkan meski password diketahui pihak lain.

Karena itu, ASN yang belum mengaktifkan MFA tidak dapat mengakses layanan kepegawaian melalui ASN Digital hingga proses aktivasi selesai dilakukan.

Keberadaan sistem keamanan berlapis ini juga mendukung transformasi layanan kepegawaian nasional yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi digital.

Bagi ASN yang mengalami kendala saat login, pastikan aplikasi autentikator masih aktif, waktu pada perangkat tersinkronisasi dengan benar, dan kode OTP dimasukkan sebelum masa berlakunya berakhir.

Itulah panduan cara login ASN Digital 2026 beserta langkah aktivasi MFA yang perlu diketahui agar akses ke layanan myASN, SIASN, dan e-Kinerja dapat dilakukan tanpa hambatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akhirnya buka suara soal sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang masih menjadi tanda tanya sejak rekrutmen dibuka pemerintah.

Zulhas memastikan pembayaran gaji manajer Kopdes nantinya akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, sumber dana finalnya masih disiapkan pemerintah.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan Kementerian Keuangan pada saatnya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana, nanti akan ada skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Pernyataan itu menjadi penjelasan pertama dari pemerintah mengenai pihak yang akan menyalurkan gaji para manajer Kopdes Merah Putih, setelah sebelumnya muncul pertanyaan apakah pembiayaan gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa, atau skema bisnis koperasi itu sendiri.

Sejauh ini, pemerintah memang belum mengumumkan besaran gaji maupun formula pembiayaan rinci. Namun, Zulhas memberi sinyal detail tersebut masih di tahap finalisasi dan akan diumumkan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepastian soal skema gaji ini menjadi sorotan lantaran pemerintah tengah menyiapkan 30 ribu posisi manajer Kopdes Merah Putih, yang akan ditempatkan di berbagai desa dan kelurahan.

Para manajer tersebut nantinya bertugas mengelola unit usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, pergudangan, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah juga membuka 5.476 formasi pegawai untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga total lowongan yang dibuka mencapai 35.476 posisi.

Dalam perkembangan terbaru, Zulhas mengungkapkan minat masyarakat terhadap rekrutmen ini jauh melampaui perkiraan pemerintah. Sejak pendaftaran dibuka pada 15 April hingga ditutup 25 April 2026, jumlah pelamar tercatat mencapai 639.732 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 487.819 pelamar menyampaikan kelengkapan administrasi dan 483.648 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini, proses seleksi telah masuk tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Zulhas menegaskan penggunaan sistem CAT dipilih untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung terukur dan transparan seperti seleksi aparatur sipil negara.

"Tes CAT BKN (Badan Kepegawaian Negara) ini adalah sistem yang sudah teruji," ujarnya.

Setelah tes kompetensi, peserta yang lolos masih harus mengikuti seleksi lanjutan berupa tes mental ideologi, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial sebelum resmi ditempatkan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) khusus yang akan mengatur pengadaan sumber daya manusia Kopdes Merah Putih, termasuk sumber pembiayaan gaji para manajer. Ferry menyebut para manajer nantinya berstatus pegawai BUMN.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengaku belum dapat memastikan sumber dana gaji tersebut.

Ia hanya memastikan pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih melalui cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun yang berasal dari alokasi Dana Desa selama enam tahun ke depan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara(BKN) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya para korban dalam insiden tabrakan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026.

Salah satu korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Nurlaela yang menjabat sebagai Guru Ahli Pertama dan bertugas di SDN Pulo Gebang 11, Jakarta Timur.

BKN bersama PT Taspen langsung melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh hak kepegawaian ASN yang menjadi korban dapat dipenuhi sesuai ketentuan manajemen ASN.

“Sebagai Kepala BKN, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya ASN dalam insiden ini. Negara akan memastikan korban mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasi dan pengabdiannya,” demikian pernyataan yang dikutip dari laman resmi BKN, Kamis (30/4/2026).

Selain menerbitkan pertimbangan teknis terkait pemberian pensiun janda atau duda bagi ASN yang meninggal dunia dalam tugas, BKN juga menetapkan bahwa pegawai ASN yang menjadi korban insiden tersebut memenuhi kriteria untuk memperoleh kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Pemberian pangkat anumerta itu menjadi bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian para ASN yang gugur dalam menjalankan tugasnya.

BKN juga memastikan keluarga korban memperoleh berbagai hak kepegawaian, di antaranya pensiun janda atau duda anumerta sebesar 72 persen dari dasar pensiun, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, uang duka, biaya pemakaman, hingga bantuan beasiswa bagi ahli waris.

PT TASPEN (Persero) menyalurkan santunan senilai Rp283.227.000 kepada ahli waris almarhumah Nurlaela, guru SD Negeri Pulo Gebang 11 Petang yang meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Santunan tersebut diberikan sebagai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT) untuk membantu keluarga korban menghadapi masa duka sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kepada Heris Rusman selaku ahli waris di Balai Kota DKI Jakarta. Selasa (28/4). Penyerahan itu turut disaksikan Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto dan Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Nurlaela yang selama ini dikenal sebagai tenaga pendidik yang berdedikasi.

"Dedikasi beliau sebagai tenaga pendidik adalah jasa yang besar bagi bangsa. Melalui proses yang cepat dan transparan, kami pastikan seluruh hak almarhumah tersampaikan kepada keluarga untuk membantu menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan putra beliau," ujarnya

Total santunan Rp283.227.000 tersebut terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp227.076.400 serta Tabungan Hari Tua sebesar Rp56.150.600. Komponen JKK mencakup santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan pendidikan untuk anak ahli waris.

Pemberian manfaat ini merupakan bentuk perlindungan komprehensif yang dihadirkan negara melalui TASPEN dalam menjamin kesejahteraan ASN dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja.

Dalam paket manfaat tersebut, anak almarhumah juga memperoleh beasiswa pendidikan sebesar Rp45 juta, yang diharapkan dapat membantu keberlanjutan pendidikan di masa mendatang.

Menurut Henra, paket bantuan beasiswa ini dirancang agar risiko kerja yang dialami oleh ASN tidak memutus harapan masa depan generasi penerus mereka. Hal ini sejalan dengan upaya TASPEN dalam megadarra layanan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi ASN dan keluarganya.

Henra menyebut percepatan pencairan santunan tidak terlepas dari sinergi antara TASPEN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses administrasi dan validasi data peserta. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antarinstansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan tepat waktu.

Sementara itu, Wagub Rano menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menimpa korban. Dia juga mengapresiasi langkah cepat TASPEN dalam memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Peristiwa ini meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan tapi bagi kita semua. Terima kasih kepada TASPEN yang telah menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tabungan Hari Tua sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada keluarga korban," ucap Rano.

"Kami tahu hal ini tidak dapat menggantikan rasa duka bagi keluarga, namun setidaknya bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan ditengah duka yang mendalam. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas sekaligus perlunya meningkatkan kewaspadaan bagi para pekerja," tambah Rano.

Sebagai pengelola jaminan sosial ASN, TASPEN terus bertransformasi menjadi Center of Excellence. TASPEN berkomitmen untuk selalu menghadirkan layanan yang proaktif agar setiap peserta mendapatkan perlindungan optimal tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Penyaluran santunan ini juga menjadi bukti implementasi TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan jaminan sosial yang profesional.

"Negara hadir melalui TASPEN untuk memastikan ASN dan keluarganya tidak merasa sendirian saat menghadapi risiko kerja. Kecepatan layanan adalah prioritas utama kami," pungkas Henra.

Beredar surat di berbagai platform media sosial sejak awal April 2026 yang memuat rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara otomatis.

Surat bernomor KP.01.01/D.I/2611/2026 itu mencatut kop Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan menyebutkan adanya pengalihan status bagi pegawai medis dan kesehatan Non-ASN yang telah bekerja minimal 6 bulan untuk langsung diusulkan menjadi CPNS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya, menegaskan adanya kesalahpahaman dalam mengartikan isi surat tersebut.

Dia mengonfirmasi dokumen itu hanyalah surat pemberitahuan untuk kebutuhan administratif internal, bukan instruksi pengangkatan langsung.

Menanggapi kegaduhan yang timbul di lingkungan RS Kemenkes maupun di masyarakat umum, pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas ambiguitas informasi yang beredar

"Surat ini merupakan surat pemberitahuan dan bukan surat proses pengangkatan sebagai CPNS. Tujuannya adalah kami ingin mendata para tenaga kesehatan di RS Kemenkes yang belum menjadi CPNS. Jadi hanya berupa pendataan," kata Azhar Jaya dalam keterangannya, Jumat (10/4), dikutip dari Detikhealth.

[Gambas:Youtube]

Pihak Kemenkes menegaskan bahwa wewenang pengangkatan PNS berada di bawah kendali lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang, bukan dilakukan secara sepihak oleh Kemenkes.

"Perlu kami tegaskan bahwa semua pengangkatan PNS harus mengikuti peraturan yang ada, dalam hal ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB," ucapnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai KPK harus dibuka. Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh eks pegawai KPK yang 'disingkirkan' usai dianggap tidak lolos TWK.

"KPK tentunya menghormati setiap hasil putusan sidang. Di mana dalam sidang sengketa informasi antara pihak pemohon dan termohon yaitu BKN, posisi KPK adalah sebagai pihak terkait," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Sebagai pihak terkait jelas Budi, KPK sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Pihaknya pun telah menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh majelis untuk kemudian memutus sengketa tersebut. "Kita sama-sama ikuti perkembangan pasca putusan sengketa di KIP ini," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil TWK eks pegawai KPK. Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," tandas KPI.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," sambungnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon," ujar KIP.

KOMPAS.com - Penguatan aturan seragam kembali menjadi fokus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 2026.

Melalui penegasan pimpinan Korpri nasional dan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2026, penggunaan seragam dan batik Korpri terbaru 2026 ditegaskan sebagai identitas resmi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Aturan seragam Korpri ini berlaku bagi seluruh pegawai ASN, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), di instansi pusat, instansi daerah, hingga perwakilan NKRI di luar negeri.

Tujuannya tidak hanya menyeragamkan penampilan, tetapi juga memperkuat kekompakan, jiwa korsa, dan profesionalisme ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan seragam Korpri sebagai identitas ASN

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa seragam Korpri merupakan simbol identitas nasional ASN.

Penegasan ini disampaikan saat pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut Prof. Zudan, aturan penggunaan seragam Korpri menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Korpri yang menaungi lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia.

Identitas tersebut berlaku nasional, tanpa membedakan instansi maupun wilayah kerja.

“Seragam Korpri digunakan oleh ASN di seluruh Indonesia, dari kementerian, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi. Karena itu, penggunaannya merupakan bagian dari konsolidasi dan penguatan identitas ASN,” ujar Zudan dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026).

Ia meminta ASN di lingkungan UNS mengenakan seragam Korpri secara tertib setiap tanggal 17 setiap bulan, setiap hari Kamis, serta pada peringatan hari besar nasional.

Ketertiban ini dinilai penting untuk menjaga keseragaman dan memperkuat jiwa korsa ASN.

Aturan resmi batik Korpri terbaru 2026

Ketentuan mengenai baju Korpri terbaru juga diatur secara resmi dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa penggunaan batik Korpri terbaru merupakan upaya membangun kekompakan, soliditas, serta menyatukan semangat, visi, dan misi Pegawai ASN yang kini berjumlah lebih dari 6,5 juta orang dan tersebar di 643 instansi pusat dan daerah.

Penggunaan pakaian seragam batik Korpri dimaksudkan sebagai jati diri bersama ASN, sekaligus sarana memperkuat budaya kerja dan citra institusi pemerintah.

Surat edaran Kepala BKN menegaskan bahwa penerapan seragam batik Korpri bertujuan untuk:

• Memperkuat identitas, kesetiakawanan, kolaborasi, dan kebersamaan Pegawai ASN
• Membangun budaya kerja yang solid serta meningkatkan citra institusi pemerintah
• Mendorong semangat kebersamaan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas
• Memperkokoh jiwa korsa Pegawai ASN sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa.

Jadwal pemakaian seragam Korpri

Berdasarkan aturan Korpri terbaru 2026, pegawai ASN di seluruh Indonesia dan perwakilan NKRI di luar negeri diimbau menggunakan pakaian seragam batik Korpri pada:

• Setiap hari Kamis
• Upacara Hari Ulang Tahun Korpri
• Tanggal 17 setiap bulan
• Upacara hari besar nasional
• Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang
• Pelantikan Pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional
• Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah juga diminta menggerakkan ASN agar mematuhi aturan seragam batik Korpri terbaru tersebut..

Bahkan, instansi dapat menambah jadwal pemakaian batik Korpri sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Melalui aturan seragam Korpri terbaru 2026, Korpri menegaskan kembali pentingnya rasa bangga terhadap jati diri ASN.

Seragam dan batik Korpri tidak hanya menjadi pakaian dinas, tetapi juga simbol persatuan, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan menjaga keutuhan NKRI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Informasi pendaftaran CPNS Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) 2026 tengah beredar di masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh pun memberikan klarifikasi atas isu ini.

Unggahan seleksi CPNS Kemenkes tersebut mencantumkan klaim pembukaan seleksi Kemenkes 2026 untuk formasi tenaga kesehatan yang dilengkapi besaran penghasilan, hingga tautan pendaftaran yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.

Unggahan tersebut juga menyebutkan seleksi CPNS Kemenkes 2026 terbuka untuk lulusan SMA dan SMK serta lulusan D3 dan S1 dengan masa pendaftaran 12 Januari hingga 28 Februari 2026.

Menanggapi hal ini, Kepala BKN Prof Zudan menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pembukaan seleksi CPNS Kemenkes 2026 adalah tidak benar.

"Informasi pembukaan seleksi Kemenkes Tahun 2026 beserta daftar formasi dan besaran gaji adalah tidak benar alias hoaks, dan bukan bagian dari proses rekrutmen ASN," dikutip dari Instagram BKN @bkngoidofficial, Kamis (22/1/2026).

Masyarakat diingatkan agar selalu waspada terhadap modus penipuan berkedok seleksi ASN yang kerap mencantumkan iming-iming gaji besar dan tautan pendaftaran tidak resmi.

“Cara termudah untuk mengecek apakah informasi tersebut valid atau tidak, yakni dengan selalu melakukan verifikasi lewat portal resmi BKN, SSCASN, dan website/media sosial resmi instansi pemerintah. Kalau belum ada informasi apa pun pada situs-situs resmi pemerintah tersebut, informasi yang beredar patut diwaspadai,” pesan Kepala BKN .

JAKARTA - Salah satu langkah strategis yang kini wajib diperhatikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Update Data Mandiri melalui MyASN BKN . Berikut ini langkah-langkahnya.

Melalui layanan digital ini, ASN dapat memastikan seluruh data kepegawaian selalu akurat, mutakhir, dan aman. Proses pembaruan data dilakukan secara mandiri, cepat, dan terintegrasi dalam sistem ASN Digital BKN.

Update Data Mandiri menjadi bagian penting dalam penguatan sistem kepegawaian nasional, mulai dari administrasi jabatan, keluarga, hingga riwayat profesi.

Apa Itu Update Data Mandiri MyASN BKN?

Update Data Mandiri MyASN adalah layanan digital dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan ASN memperbarui data pribadi dan riwayat kepegawaian tertentu secara mandiri melalui portal resmi ASN Digital.

Setiap pembaruan data tetap melalui proses validasi oleh pengelola kepegawaian instansi, sehingga keamanan dan keabsahan data tetap terjaga.

Cara Update Data Mandiri di MyASN BKN

Dikutip dari Instagram Kanreg IV BKN Makassar, berikut langkah-langkah cepat, mudah, dan aman untuk melakukan update data ASN di MyASN BKN:

1. Login ke akun ASN Digital

Akses melalui https://asndigital.bkn.go.id

2. Pada menu utama

Pilih Layanan Individu ASN, lalu klik MyASN

3. Pada halaman MyASN

Pilih menu Layanan ASN

4. Pada menu Layanan ASN

Klik Update Data

Pilih riwayat yang ingin diperbarui atau ditambahkan

Data yang Bisa Diupdate Mandiri oleh ASN

Berikut daftar riwayat data yang dapat diperbarui atau ditambahkan secara mandiri melalui MyASN BKN:

- Riwayat ubah profil

- Riwayat jabatan

- Riwayat keluarga

- Riwayat organisasi

- Riwayat diklat struktural

- Riwayat profesi

- Riwayat sertifikasi

- Riwayat penghargaan

Catatan: Setiap aksi update data mandiri akan divalidasi oleh pengelola kepegawaian sebelum disetujui.

Data yang Hanya Bisa Diupdate Melalui Instansi

Selain update mandiri, terdapat sejumlah data kepegawaian yang hanya dapat diperbarui melalui instansi masing-masing, antara lain:

- Riwayat pangkat/golongan

- Riwayat pendidikan

- Riwayat kinerja

- Riwayat SKP

- Riwayat peninjauan masa kerja

- Riwayat angka kredit

- Riwayat CLTN

- Riwayat hukum disiplin

- Riwayat pindah instansi

- Riwayat CPNS/PNS.

Update data di ASN Digital diketahui penting bagi para ASN karena untuk akurasi data kepegawaian nasional, kelancaran layanan berbasis digital, penilaian kinerja dan pengembangan karier, serta integrasi data antarinstansi pemerintah. Semoga bermanfaat.