IDXChannel- Industri tuna Indonesia mencatat nilai ekspor melampaui USD1 miliar pada 2025. Hal ini membuktikan, bahwa sektor ini tidak lagi hanya bertumpu pada volume produksi namun mulai bergerak menuju industri bernilai tambah yang mengedepankan keberlanjutan, inovasi, dan pendekatan berbasis pasar.

Indonesia Tuna Consortium Lead Thilma Komaling mengatakan, pendekatan berbasis nilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan terhadap stok ikan.

Menurut Thilma, dengan tekanan terhadap stok yang semakin nyata, perlu beralih ke pendekatan berbasis nilai, di mana setiap ikan dimanfaatkan secara optimal.

"Saat ini, 40-50 persen bagian tuna belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki potensi ekonomi tinggi," kata Thilma dalam Tuna Talks 2026 bertajuk 'From Ocean Science to (Pop) Culture: Reimagining Indonesia’s Tuna Future' yang diselenggarakan Tuna Consortium dalam rangka World Tuna Day, dikutip Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kinerja ekspor tuna Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 7,46 persen di sepanjang 2021-2025.

Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang menjadi pasar utama dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,59 persen; 16,38 persen; dan 15,58 persen dari total nilai ekspor tuna Indonesia yang mencapai USD1,038 miliar pada 2025.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Ari Satria mengatakan, capaian ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

"Dengan nilai ekspor yang telah melampaui USD1 miliar pada 2025, sektor tuna memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar global," katanya.

Produk bernilai tambah seperti tuna olahan dan fillet kini mulai mendominasi ekspor, menandakan pergeseran dari komoditas mentah menuju produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap produk seafood berkelanjutan, aspek tata kelola dan transparansi menjadi kunci.

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan perikanan melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, serta sertifikasi internasional.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Abd. Raup menegaskan, komitmen Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sekaligus daya saing.

"Pemerintah terus memperkuat tata kelola perikanan tuna melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, dan sertifikasi internasional, guna memastikan keberlanjutan sumber daya sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global," ujarnya.

Adapun, pemanfaatan teknologi dan data juga mulai memainkan peran penting dalam transformasi industri tuna.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara Shinta Yuniarta mengatakan, penggunaan sistem digital dan kecerdasan buatan memungkinkan pengumpulan data perikanan secara lebih akurat dan real-time.

"Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan sekaligus mendukung transparansi dalam rantai pasok," ujar dia.

Selain penguatan tata kelola, inovasi pemanfaatan menyeluruh atau 100 persen utilization menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah.

Selama ini, sekitar 40-50 persen bagian tuna seperti kulit, tulang, dan sisik belum dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki potensi ekonomi tinggi.

Produk turunan seperti kolagen, gelatin, biopeptida, hingga bahan farmasi dinilai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan produk segar atau beku. Bahkan, pasar global kolagen diproyeksikan melampaui USD9 miliar pada 2030.

Dalam praktiknya, inovasi mulai dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya kolaborasi antara Collabit yang berbasis di Bitung, Sulawesi Utara, dengan restoran Padang Merdeka melalui menu 'Ayam Pop + Tuna Collagen' yang mengintegrasikan manfaat nutrisi tuna ke dalam hidangan populer.

Selain itu, Ocean Pure yang berbasis di Banda Aceh juga mengembangkan produk kolagen berbasis ikan untuk kebutuhan kesehatan dan gaya hidup.

Founder & CEO Collabit Michella Irawan mengatakan, inovasi ini menjadi langkah awal untuk membawa manfaat tuna lebih dekat ke masyarakat.

"Kami melihat potensi besar dari pemanfaatan tuna secara menyeluruh, termasuk melalui pengembangan kolagen yang dapat diaplikasikan dalam berbagai produk pangan dan kesehatan," kata dia.

Sementara itu, Science Advisor Tuna Consortium sekaligus Chair Tuna Talks 2026 Budy Wiryawan menekankan pentingnya pendekatan berbasis sains dalam pengembangan industri. "Dengan inovasi dan riset, kita dapat memperluas pemanfaatan tuna jauh melampaui konsumsi pangan. Ini bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan resonansi kebudayaan kelautan," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kinerja ekspor tuna Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 7,46% di sepanjang 2021-2025. Adapun nilai ekspor tuna pada 2025 telah yang melampaui 1 miliar dolar AS.

Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang menjadi pasar utama dengan kontribusi masing-masing sebesar 19,59 persen; 16,38 persen; dan 15,58 persen dari total nilai ekspor tuna Indonesia yang mencapai 1,038 miliar dolar AS pada 2025.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan, Ari Satria mengatakan capaian ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

"Dengan nilai ekspor yang telah melampaui 1 miliar dolar AS pada 2025, sektor tuna memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar global," katanya dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Produk bernilai tambah seperti tuna olahan dan fillet kini mulai mendominasi ekspor, menandakan pergeseran dari komoditas mentah menuju produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap produk seafood berkelanjutan, aspek tata kelola dan transparansi menjadi kunci.

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan perikanan melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, serta sertifikasi internasional.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Abd Raup, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sekaligus daya saing.

"Pemerintah terus memperkuat tata kelola perikanan tuna melalui regulasi berbasis kuota, pengawasan, dan sertifikasi internasional, guna memastikan keberlanjutan sumber daya sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen menjaga mutu dan membuka akses pasar global kembali ditegaskan oleh Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Papua. Seluruh daging tuna beku yang diekspor ke Amerika Serikat dipastikan telah memenuhi standar keamanan pangan internasional setelah melalui pemeriksaan fisik ketat di Pelabuhan Laut Jayapura.

Pelaksana Tugas Kepala Karantina Papua, Krisna Dwiharniati, menjelaskan bahwa setiap komoditas yang dikirim telah dinyatakan sehat dan layak ekspor. Pada Selasa (24/2), sebanyak 17,8 ton daging tuna beku resmi dilepas menuju pasar AS. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan penanda tren yang terus menanjak.

Sepanjang 2025, Papua berhasil mengekspor 20 ton tuna dengan nilai mencapai Rp2 miliar. Sementara memasuki awal 2026 saja, nilai ekspor telah menyentuh Rp1,9 miliar, dan diproyeksikan terus meningkat hingga akhir tahun.

Kelancaran arus ekspor tersebut turut ditopang transformasi digital melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSM QC), sebuah layanan satu pintu yang mengintegrasikan proses karantina dan bea cukai. Sistem ini memangkas waktu dan birokrasi, sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ekspor dengan lebih cepat dan efisien. Bagi industri perikanan Papua, kemudahan ini menjadi fondasi penting untuk bersaing di pasar global.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengapresiasi konsistensi industri perikanan di Jayapura. Baginya, aktivitas ekspor tuna merupakan bukti nyata bahwa potensi laut Papua diakui dunia. Ia berharap semakin banyak pengusaha lokal tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi, sehingga dampaknya langsung dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Potensi itu memang bukan isapan jempol. Dinas Perikanan Kota Jayapura mencatat tiga komoditas unggulan, tuna, tongkol, dan cakalang, menjadi primadona perikanan setempat. Perairan Pantai Utara Papua yang berada di jalur migrasi ikan dari Biak–Jayapura hingga Australia menjadikan kawasan ini lumbung hasil laut yang strategis.

Sepanjang 2024, total tangkapan nelayan mencapai 45.085,08 ton, melampaui target 44.152,50 ton. Hasil tangkapan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya, tetapi juga dikirim hingga ke Wamena di Provinsi Papua Pegunungan. Setiap hari, sekitar satu ton ikan berbagai jenis diterbangkan ke wilayah pegunungan tersebut.

Untuk pasar internasional, selain Amerika Serikat, sebagian nelayan asli Papua juga telah menembus pasar Jepang dengan mengekspor bagian punggung tuna atau tuna loin. Meski data rinci volumenya masih dalam proses pendataan, geliat ekspor ini menunjukkan semakin terbukanya akses nelayan Papua ke jaringan perdagangan global.

Dengan tarif nol persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin mendapatkan tarif nol persen ekspor tuna - cakalang - tongkol ke Jepang.

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP Machmud dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," katanya.

Menurut dia, sebelum adanya perubahan kesepakatan, ekspor tuna dan cakalang kaleng dan olahan non-kaleng lainnya dari Indonesia ke Negeri Sakura dikenakan tarif ekspor sebesar 9,6 persen.

Di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan lainnya dari Indonesia menduduki peringkat ketiga, top eksportir dengan nilai 30,28 juta dolar AS.

Selain itu, compound annual growth rate (CAGR) sebesar 13,82 persen, unggul dibanding Thailand dan Filipina, masing-masing dengan CAGR 12,12 persen dan 6,31 persen.

"Dengan tarif nol persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," katanya.

Mahmud menjelaskan KKP sedang menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA yang di dalamnya akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi nol persen untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," ujarnya.

Sementara Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP Erwin menambahkan untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

Protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani pada 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang.

Tuna-cakalang menempati peringkat 2 top ekspor komoditas Indonesia dengan "market share" produk mencapai 17 persen.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis produksi ikan tuna cakalang Indonesia bisa meningkat ekspornya ke negara Jepang, Singapura dan lainnya.

Dia mengingatkan pentingnya fasilitas gudang pendingin untuk menjaga mutu sekaligus meningkatkan daya saing serta memperluas ekspor tuna ke berbagai negara tujuan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) agar dapat memanfaatkan tarif 0% ekspor tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang. Hal ini seiring perubahan kesepakatanIndonesia-Japan Economic Partnership Agreement(IJEPA).

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP Machmud menyatakan kebijakan ini mengakomodasi kepentingan industri perikanan nasional, terutama produk olahan.

“Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang,” kata Machmud dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).

Sebelumnya, produk tuna dan cakalang kaleng serta olahan non-kaleng asal Indonesia dikenai tarif masuk sebesar 9,6% di pasar Jepang. Padahal, Indonesia saat ini menempati posisi tiga besar eksportir tuna olahan ke Jepang dengan nilai ekspor mencapai US$30,28 juta.

Dari sisi pertumbuhan, compound annual growth rate (CAGR) mencapai 13,82%. Angkanya melampaui Thailand sebesar 12,12% dan Filipina 6,31%.

“Tentu dengan tarif 0%, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang,” ujarnya.

Sebagai informasi, protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani pada 8 Agustus 2024 oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Komoditas tuna-cakalang saat ini menempati peringkat kedua ekspor perikanan nasional dengan pangsa pasar mencapai 17%.

Cara Mendapatkan Tarif 0% Ekspor Tuna ke Jepang

KKP tengah menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai dasar pelaksanaan ratifikasi perubahan IJEPA. Aturan ini akan menjadi panduan bagi UPI yang ingin memperoleh nomor registrasi tarif 0% untuk produk tuna dan cakalang olahan non-kaleng.

Adapun, produk yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah yang menggunakan kode HS Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099. Kemudian, Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP.

Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP Erwin Dwiyana menjelaskan UPI wajib mengajukan sejumlah dokumen untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Secara rinci, antara lain formulir permohonan, Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), SOP sortasi bahan baku, dokumen ketertelusuran, hingga pakta integritas.

Nantinya, seluruh dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Ditjen PDS KKP dan dilanjutkan dengan inspeksi ke lokasi UPI, baik secara langsung maupun secara daring.

Jika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, KKP akan mengirimkan notifikasi kepadaMinistry of Agriculture, Forestry and Fisheries(MAFF) Jepang melalui nota diplomatik berisi daftar UPI yang berhak memanfaatkan tarif preferensi IJEPA.

Erwin menambahkan, pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA tahap pertama dapat dikirimkan ke alamat email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin mendapatkan tarif 0% ekspor tuna-cakalang-tongkol ke Jepang. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," terang Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Machmud melalui keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).

Machmud menerangkan, sebelum adanya perubahan kesepakatan, ekspor tuna dan cakalang kaleng dan olahan non-kaleng lainnya dari Indonesia ke Negeri Sakura dikenai tarif ekspor sebesar 9,6%. Adapun di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan lainnya dari Indonesia menduduki peringkat ketiga, top eksportir dengan nilai USD30,28 juta. Selain itu, compound annual growth rate (CAGR) sebesar 13,82%, unggul dibanding Thailand dan Filipina, masing-masing dengan CAGR 12,12% dan 6,31%.

"Tentu dengan tarif 0%, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," jelasnya.

KKP sedang menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA. Dalam edaran tersebut, akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi 0% untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," jelas Machmud.

Sementara Direktur Pemasaran Ditjen PDS, Erwin Dwiyana menjabarkan alur proses registrasi UPI dalam kerangka IJEPA. Dimulai dari UPI mengirimkan dokumen berupa formulir, perizinan berusaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sortasi bahan baku dan dokumen ketertelusuran, hingga pakta integritas. Berkas tersebut kemudian diverifikasi Ditjen PDS dan ditindaklanjuti dengan dilakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemohon baik secara fisik ataupun daring. Setelah proses verifikasi dan inspeksi dinyatakan lengkap dan sesuai maka KKP akan menyampaikan notifikasi ke pihak Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherie (MAFF) Jepang melalui Nota Diplomatik berupa daftar UPI yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJEPA dimaksud.

Erwin mengatakan, untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

Sebagai informasi, protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani sejak 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang. Tuna-cakalang menempati peringkat 2 top ekspor komoditas Indonesia dengan market share produk mencapai 17%.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono optimis jika produksi ikan tuna cakalang Indonesia bisa meningkat ekspornya ke negara Jepang, Singapura dan lainnya. Dia mengingatkan pentingnya fasilitas gudang pendingin untuk menjaga mutu sekaligus meningkatkan daya saing serta memperluas ekspor tuna ke berbagai negara tujuan.