Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) disiapkan pemerintah sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui fasilitas penyimpanan, distribusi dan akses pasar hasil tangkapan.

Menurut dia, program tersebut juga diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar hasil tangkapan nelayan tetap terserap ketika harga ikan di pasar belum sesuai atau pasokan melimpah.

“Jika harga ikan belum sesuai, nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih dulu. Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG,” kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau KNMP di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Zulhas, persoalan utama nelayan selama ini adalah hasil tangkapan harus segera dijual setelah tiba di darat karena ikan berisiko rusak apabila tidak segera terserap pasar.

Kondisi tersebut membuat nelayan sering menjual hasil tangkapan dengan harga rendah ketika pasokan melimpah atau permintaan pasar melemah.

Karena itu, pemerintah menyiapkan KNMP dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi dan jalur pemasaran agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik.

Menurut dia, keberadaan fasilitas penyimpanan memungkinkan nelayan tidak perlu langsung menjual hasil tangkapan saat harga belum sesuai.

“Pemerintah ingin KNMP menjadi pengubah nasib nelayan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas meninjau sejumlah fasilitas KNMP Lateng mulai dari pabrik es portabel, bengkel nelayan, hingga kios perbekalan.

Ia meminta seluruh fasilitas digunakan dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan.

KNMP Lateng memiliki 204 nelayan aktif, 180 kapal kecil di bawah 5 gross tonnage (GT), dan tiga kelompok usaha bersama nelayan.

Produksi perikanan di kawasan tersebut tercatat mencapai sekitar 1.260 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp31,5 miliar.

Fasilitas KNMP Lateng juga membuka peluang pengembangan unit usaha seperti pabrik es, warung, sentra kuliner, dan mobil berpendingin.

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029. Untuk tahap awal hingga 2026, ditargetkan sebanyak 1.369 KNMP terbangun.

“Di Jawa Timur, empat titik KNMP telah selesai 100 persen, yakni di Tuban, Sumenep, Malang dan Banyuwangi,” ucap Zulhas.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para nelayan dan menegaskan bahwa KNMP disiapkan pemerintah sebagai sarana penguatan ekonomi nelayan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Transformasi sektor kelautan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergeser dari sekadar program bantuan sosial menjadi sebuah manifestasi ekonomi biru yang agresif.

Pemerintah, saat ini tidak lagi menempatkan diri sebagai pengawas regulasi, melainkan sebagai penggerak utama melalui industrialisasi skala mikro yang dikendalikan secara sentralistik. Inti dari strategi ini terletak pada Program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah skema yang dirancang untuk merombak total struktur ekonomi pesisir melalui modernisasi ribuan desa nelayan guna memutus rantai ekonomi tradisional yang dinilai tidak efisien.

Kebijakan ini menandai berakhirnya era pembangunan pesisir yang bersifat pasif, seperti sekadar bantuan kapal, dana, atau peralatan tangkap, tanpa sistem yang menyokongnya. Dengan menginvestasikan modal besar-besaran untuk membangun ekosistem perikanan, dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan terintegrasi, pemerintah sedang melakukan pertaruhan sosiopolitik yang signifikan.

Transisi model bisnis nelayan dari pelaku mandiri menjadi anggota koperasi merupakan perubahan struktural yang dimaksudkan untuk mengamankan kedaulatan sumber daya laut Indonesia, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang selama ini rentan terhadap dominasi armada asing.

Pemerintah menetapkan target yang sangat agresif dengan rencana peresmian serentak sebanyak 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada akhir tahun 2026. Angka tersebut adalah instrumen untuk memobilisasi birokrasi agar bergerak melampaui ritme konvensional.

Mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan, target ini mencakup lebih dari 10 persen populasi pesisir hanya dalam dua tahun pertama pemerintahan. Peta jalan ini dirancang untuk meningkat secara eksponensial hingga mencapai total 5.000 desa nelayan modern pada tahun 2029, yang berarti mencakup 40 persen desa nelayan nasional pada akhir masa jabatan.

Target angka pembangunan KNMP ini memang cukup ambisius, namun bisa dimaklumi ketika dari sisi komitmen fiskal terdapat relokasi belanja negara yang masif. Namun, efektivitas operasional dari ribuan unit perlu peninjauan yang super hati-hati karena hambatan klasik, seperti manajemen koperasi dan sengketa lahan sering kali menjadi titik lemah dalam proyek infrastruktur skala besar di Indonesia.

Pendanaan program ini bersumber dari efisiensi terhadap belanja negara yang dianggap tidak produktif. Presiden Prabowo menyebut pemangkasan belanja sebesar Rp308 triliun pada tahun pertama jabatannya adalah dana yang dialokasikan kembali untuk membiayai inisiatif strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis.

Jika dihitung, estimasi biaya untuk membangun satu unit kampung nelayan lengkap mencapai Rp22 miliar, yang mencakup sarana pendaratan, pabrik es, gudang beku, hingga fasilitas sosial. Dengan target 1.386 unit pada 2026, total investasi infrastruktur yang dikucurkan mencapai kurang lebih Rp30,5 triliun.

Skema koperasi

Pemerintah menerapkan model bisnis investasi berbayar melalui koperasi, di mana nelayan memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada negara dan perbankan dalam jangka waktu 11, hingga 12 tahun. Ini mencerminkan pergeseran dari kebijakan populisme murni menuju model kapitalisme kerakyatan yang disiplin. Pemanfaatan Dana Desa juga dioptimalkan sebagai modal pendamping, yang memastikan bahwa pembangunan melibatkan partisipasi fiskal dari tingkat desa.

Berbeda dengan pola bantuan masa lalu yang sering berakhir dengan kegagalan aset, administrasi saat ini mewajibkan seluruh bantuan dikelola melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Nelayan diwajibkan untuk berkelompok dalam wadah koperasi yang memegang kepemilikan formal atas armada kapal dan seluruh fasilitas pendukung. Untuk mengatasi kelemahan manajemen yang selama ini menjangkiti koperasi di Indonesia, pemerintah melakukan rekrutmen masif sebanyak 35.000 manajer profesional dengan rasio keketatan pelamar mencapai 1 banding 18. Para manajer ini bertugas mengelola logistik gudang beku, rantai pasok, hingga akses pasar ekspor.

Koperasi ini diposisikan sebagai agregator logistik, penyalur tunggal subsidi bahan bakar, dan lembaga pembiayaan mikro untuk memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak. Sistem ini dirancang untuk menciptakan ketergantungan positif antara nelayan dan negara. Nelayan yang berada di luar sistem koperasi secara otomatis akan kehilangan daya saing karena tidak memiliki akses ke fasilitas modern, yang secara efektif memaksa terjadinya formalisasi ekonomi pesisir secara menyeluruh.

Seiring dengan pembangunan darat, pemerintah meluncurkan pengadaan 1.582 unit kapal ikan baru mulai tahun 2026. Kapal-kapal ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasi yang lebih luas guna menggantikan peran kapal asing di laut Indonesia. Visi politiknya adalah menjadikan nelayan lokal sebagai penjaga kedaulatan maritim secara de facto di wilayah perbatasan.

Contoh konkret terlihat di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, di mana pemerintah membangun desa nelayan khusus dengan fasilitas gudang beku dan memberikan bantuan kapal yang mampu menjangkau perairan dalam. Integrasi dengan Bandara Miangas memungkinkan hasil tangkapan segar diterbangkan langsung ke pasar regional, sebuah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi di titik terluar Nusantara.

Langkah strategis lainnya adalah mengaitkan program ini dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis. Hal ini menciptakan sistem pasar internal yang terjamin bagi nelayan. Ikan dari Kampung Nelayan Merah Putih tidak perlu bersaing di pasar bebas yang fluktuatif karena negara bertindak sebagai pembeli besar untuk memenuhi kebutuhan protein nasional di sekolah-sekolah. Dengan memotong rantai distribusi, pemerintah memastikan harga di tingkat nelayan tetap kompetitif, sementara biaya pengadaan protein untuk program gizi dapat ditekan.

Namun, di balik optimisme tersebut, realitas lapangan menunjukkan hambatan struktural yang serius. Kendala utama dalam pembangunan fisik adalah ketersediaan lahan yang bersih dari sengketa di wilayah pesisir. Selain itu, terdapat risiko operasional terkait keberlanjutan fasilitas pendingin yang sangat bergantung pada stabilitas listrik dan biaya energi di daerah terpencil. Tanpa subsidi energi yang berkelanjutan, biaya operasional gudang beku bisa melampaui nilai tambah yang dihasilkan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih adalah sebuah tindakan ekonomi-politik skala besar untuk menasionalkan industri perikanan. Keberhasilan program ini tidak akan diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola investasi besar tersebut, tanpa menjadi beban baru bagi nelayan.

Kunjungan Presiden ke wilayah paling utara Indonesia, Miangas, selepas menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Filipina, memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak ragu melakukan intervensi langsung. Namun, jika program KNMP ini benar-benar berhasil, maka ambisi besar ini akan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi momentum pengukuhan enam profesor baru sekaligus peneguhan komitmen moral akademik. Pengukuhan tersebut berlangsung di Event Hall Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A. hari ini.

Ketua Majelis Wali Amanat USK Safrizal ZA menegaskan jabatan profesor bukanlah titik akhir karier melainkan gerbang tanggung jawab intelektual yang lebih berat. “Teaching is more than imparting knowledge: it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts: it is acquiring understanding,” kutipnya dari William Arthur Ward, Selasa (12/5/2026).

Safrizal menekankan bahwa ilmu tidak boleh berhenti sebagai capaian akademik semata. “lmu bukan sekadar capaian monumen karir akademik yang menjulang tinggi laksana mercusuar, sebaliknya ia bak tetes embun yang membasahi kerontangnya tanah di musim kemarau. Menjadi satu entitas yang cerah dan mencerahkan, dan entitas yang hidup dan menghidupi,” ujarnya.

Safrizal juga mengingatkan pentingnya integritas akademik. Sebab, Ketika perguruan tinggi kehilangan integritasnya maka kepercayaan masyarakat akan runtuh.

“Jagalah integritas akademik setinggi-tingginya. Karena ketika kampus kehilangan integritasnya, maka runtuhlah kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Di tengah dunia yang semakin pragmatis, profesor harus tetap menjadi teladan moral, penjernih di tengah kegaduhan, dan penuntun ketika masyarakat kehilangan arah,” tegasnya.

Lihat video: Lubang Raksasa di Aceh Tengah Terus Melebar, Peneliti USK Uji Geolistrik



Safrizal juga menyampaikan penghargaan kepada keluarga para profesor yang ikut menopang perjalanan panjang pengabdian akademik. “Sesungguhnya profesor tidak pernah lahir sendirian. Di belakang setiap ilmuwan besar, selalu ada keluarga yang ikut berjuang dalam diam,” katanya.

Enam profesor yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Zumaidar (Biologi Tumbuhan), Prof. Dr. rer.nat Ilham Maulana (Kimia Anorganik), Prof. Dr. Vivi Silvia (Ekonomi Mikro), Prof. Dr. Rizwan (Teknik Galangan Kapal), Prof. Dr. dr. Iskandar Zakaria (Radiologi Intervensi), dan Prof. Dr. Drs. Ir. Tarmizi (Matematika Komputasi).

Pengukuhan ini turut dihadiri Rektor USK Prof. Dr. Mirza Tabrani, Ketua Senat Akademik Prof. Dr. Ir. Abubakar, jajaran Forkopimda Aceh dan Banda Aceh, para guru besar, tokoh masyarakat, mahasiswa.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Ambisi pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan hingga 2028 menandai upaya besar untuk memodernisasi sektor perikanan tangkap nasional.

Langkah ini muncul di tengah persoalan lama yang masih membelit nelayan, mulai dari armada berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, hingga mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 unit kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Program ini mencakup pembangunan 1.000 kapal ukuran 30 gross ton (GT), 557 kapal ukuran 200 GT, 20 kapal ukuran 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Seiring pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan (AKP).

Rekrutmen ini menjadi bagian dari persiapan operasional armada baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis lebih modern dan profesional.

Kebutuhan awak kapal mencapai lebih dari 20 ribu orang, mulai dari nakhoda, kepala kamar mesin, perwira kapal, hingga anak buah kapal untuk armada ukuran 30 GT sampai 500 GT.

Rinciannya meliputi sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 GT, 469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal-kapal baru tersebut.

Hindari konflik

Di tengah ambisi pembangunan ribuan kapal baru itu, muncul kekhawatiran modernisasi justru akan memicu konflik perebutan wilayah tangkap antara kapal berukuran besar dan nelayan tradisional.

Pasalnya, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Sementara armada yang akan dibangun pemerintah didominasi kapal berukuran jauh lebih besar, yakni 30 GT hingga 500 GT.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho menegaskan bahwa persaingan di wilayah tangkapan ikan antara nelayan tradisional dan kapal dengan ukuran yang lebih besar masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 5 GT hanya diperbolehkan beroperasi di Jalur I, yaitu wilayah perairan 0–4 mil dari garis pantai.

Kapal kategori ini memang bisa naik ke Jalur II dan III, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Sementara itu, kapal berukuran 5–10 GT ditempatkan di Jalur II yang berada pada jarak 4–12 mil dari garis pantai. Kapal di jalur ini tidak boleh turun ke Jalur I, namun diperbolehkan masuk ke Jalur III dengan ketentuan tertentu.

Adapun kapal berukuran di atas 10 GT hanya boleh beroperasi di Jalur III, yaitu wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai, dan dilarang masuk ke Jalur I maupun Jalur II.

Selain itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Wilayah ini berada di luar Jalur III dan umumnya menjadi area operasi kapal berukuran besar dengan dukungan teknologi dan peralatan modern.

Pengaturan jalur penangkapan tersebut bertujuan melindungi nelayan kecil dari persaingan dengan kapal besar, menjaga keselamatan sesuai kemampuan kapal, serta memastikan kesetaraan akses dan kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Namun dalam praktiknya, nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT masih sering tersaingi oleh kapal berukuran besar, bahkan hingga 30 GT ke atas, yang masuk ke jalur yang sama.

Di WPP 712 atau perairan Jawa, misalnya, kondisi overfishing atau penangkapan ikan berlebih bukan hanya oleh nelayan kecil, tetapi juga oleh kapal berukuran 30–150 GT.

Banyak kapal besar enggan masuk ke ZEE yang membentang hingga 200 mil laut, karena menganggap kapal mereka belum memadai untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, KKP menegaskan program modernisasi kapal tidak dimaksudkan menambah tekanan terhadap nelayan kecil.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan modernisasi kapal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, efisiensi, dan kualitas hasil tangkapan, khususnya di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan keadilan pemanfaatan ruang laut.

KKP memastikan kapal berukuran besar wajib beroperasi sesuai ketentuan jalur dan daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Kapal modern berukuran 30 GT ke atas tidak diarahkan masuk ke ruang tangkap nelayan kecil yang selama ini beroperasi di wilayah pesisir.

Daerah penangkapan ikan juga akan mengacu pada regulasi mengenai jalur penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, serta kesesuaian perizinan.

KKP juga menegaskan modernisasi kapal tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada, tetapi juga penguatan tata kelola.

Setiap kapal diwajibkan memiliki dokumen perizinan, ukuran kapal yang jelas, alat tangkap yang sesuai, serta wilayah operasi yang telah ditentukan.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih wilayah penangkapan dan persaingan tidak sehat dengan nelayan kecil.

Terkait risiko overfishing, KKP menyebut aspek keberlanjutan menjadi dasar kebijakan. Operasi kapal akan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, pencatatan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas kapal, hingga pengawasan aparat di pelabuhan dan di laut.

KKP menegaskan modernisasi kapal perikanan bukan berarti memberikan ruang bebas bagi kapal besar untuk beroperasi tanpa batas.

Program tersebut dinilai justru bertujuan agar armada perikanan nasional menjadi lebih tertib, aman, produktif, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi nelayan kecil sebagai bagian penting dari struktur perikanan nasional.

Meski demikian, modernisasi kapal perikanan tetap harus diiringi kebijakan yang menjamin nelayan kecil, yang jumlahnya hampir 90 persen dari total nelayan Indonesia, tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta memastikan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut tetap menjadi ruang aman bagi mereka.

Pengaturan wilayah penangkapan yang jelas dan tegas bagi setiap ukuran armada menjadi penting agar kapal-kapal modern berkapasitas besar tidak langsung bersaing dengan nelayan kecil di area tangkap yang sama.

Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan kuota berjalan sesuai aturan sehingga peningkatan kapasitas armada tidak berujung pada eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (overfishing).

Pada akhirnya, keberhasilan program modernisasi ribuan kapal perikanan tidak hanya diukur dari jumlah armada yang dibangun maupun besarnya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kemampuan kapal-kapal tersebut untuk benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perikanan nasional.

Tak kalah penting, modernisasi juga harus memastikan tetap memberi ruang hidup bagi nelayan kecil di tengah upaya transformasi industri perikanan yang kian modern.

Copyright © ANTARA 2026

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik ya. Penghasilannya harus tambah. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin (nelayan) senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan masyarakat.

Saat peninjauan, Prabowo melihat langsung sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan seperti fasilitas pembuat es dan gudang pendingin (cold storage) untuk mendukung hasil tangkapan nelayan.

Menurut Prabowo, para nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Ikan hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu sumber protein penting bagi masyarakat.

“Para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita. Para nelayan menghasilkan sumber protein, menghasilkan ikan,” tutur Prabowo.

Lihat video: Usai dari Miangas, Prabowo Sambangi Gorontalo Tinjau Kondisi Pesisir

Oleh karena itu, Prabowo mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan sebagai sumber protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujarnya.

KNMP Leato Selatan Kota Gorontalo merupakan salah satu lokasi prioritas pembangunan KNMP Tahap I Tahun 2025 yang mulai dibangun pada 11 September 2025 dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada 31 Desember 2025 di atas lahan seluas 3.895 m².

Pembangunan kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas produksi, penanganan hasil perikanan, dan layanan pendukung kawasan pesisir.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada para nelayan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu, Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Saya mengerti nelayan itu memiliki risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih," ujar Presiden Prabowo melalui keterangan BPM Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad untuk memperbaiki kesejahteraan sekaligus memberikan penghormatan yang layak kepada para nelayan Indonesia.

Menurut Prabowo, selama ini nelayan kerap berada di posisi yang kurang mendapat perhatian.

"Untuk itu saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Para nelayan sering dilupakan," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah saat ini akan hadir lebih nyata bagi masyarakat kecil, termasuk nelayan dan petani di seluruh tanah air.

"Pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia," kata Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan 1.582 unit kapal ikan kepada nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo menyampaikan di hadapan masyarakat Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo bahwa program itu ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan nelayan Indonesia demi memastikan terjadi perbaikan ekonomi.

"Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu," kata Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa bantuan kapal itu akan diserahkan melalui koperasi nelayan dan skema lebih rinci akan diatur secara lebih lanjut.

"Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal yang besar," kata Presiden menambahkan.

Tidak hanya kapal, pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga terus dikejar pemerintah, dengan ditargetkan 1.386 desa dapat diresmikan di seluruh Indonesia sampai dengan akhir 2026.

Tidak berhenti sampai di situ, Prabowo menekankan bahwa pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga akan terus dilanjutkan di wilayah lain.

Kepala Negara meminta setiap tahunnya di sekitar 1.000 desa dapat dibangun fasilitas yang akan mendukung kegiatan nelayan Indonesia.

Beberapa fasilitas yang akan disediakan dalam program itu, termasuk pembangunan fasilitas pembuatan es, gudang pendingin serta fasilitas pengisian bahan bakar khusus untuk kapal nelayan.

Beberapa saat sebelumnya, Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas di Sulawesi Utara, dan berkesempatan menyerahkan bantuan satu unit kapal nelayan berukuran 15 gross tonnage (GT) dengan kapasitas awak lima orang.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

TEGAL - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menyatakan peran perguruan tinggi harus dipertegas. Sehingga kampus tidak lagi sebagai menara gading yang terputus dari masyarakat, dan kampus tidak kehilangan identitasnya karena tunduk pada tuntutan di luar fungsi akademik.

Sudirman menawarkan konsep sentra solusi atau center of solution, di mana kampus adalah tempat untuk turut memecahkan masalah nyata tanpa kehilangan jiwanya sebagai ruang pengetahuan.

"Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Kampus harus menjadi jantung perubahan. Ia ruang bagi lahirnya ide sekaligus laboratorium solusi. Suatu pusat bagi lahirnya generasi yang bukan hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin perubahan," ungkap Sudirman dalam pidato wisuda perdana UHN di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (7/5/2026).

Kampus, lanjut dia, tak boleh berhenti hanya sebagai center of excellence, tetapi harus bisa menjadi center of solution. Ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah bukan komoditas pribadi, melainkan amanah, sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban moral.

"Ilmu yang Saudara-saudara peroleh bukanlah milik pribadi semata. Itu amanah. Harus digunakan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Untuk menerangi, bukan untuk menyesatkan. Untuk memuliakan kehidupan, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi. Di situlah letak nilai sejati seorang lulusan UHN,” tegasnya.

Berangkat dari situ, Sudirman menarik konsekuensi langsung pada para wisudawan. Wisuda, katanya, bukan akhir dari satu proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang sesungguhnya. Dan tanggung jawab itu menuntut lebih dari sekadar kompetensi teknis.

"Dunia tidak hanya membutuhkan manusia yang jago bicara, tetapi yang bisa bekerja. Bukan hanya cepat selesai kuliah, tetapi yang tahan uji. Bukan hanya yang banyak tahu, tapi yang berani bertanggung jawab," ujar Sudirman.

Untuk menunjukkan bahwa gagasan center of solution bukan sebatas retorika, Sudirman memaparkan sejumlah langkah konkret yang sudah diambil UHN kendati usianya belum genap setahun. Kampus hasil penggabungan Politeknik Harapan Bersama dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tegal ini telah menjalin sejumlah kerja sama dengan sejumlah pihak.

Dengan Harvard Medical School, UHN membangun program Primary Healthcare Impact Lab (PHIL) dan penyiapan Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh eks-Senior Advisor World Health Organization, Diah Satyani Saminarsih. Dengan Rujak Center for Urban Studies yang didirikan dan diarahkan oleh urbanis Marco Kusumawijaya, UHN membangun Pusat Studi Perkotaan Pesisir.

Dengan Global Alliance for Sustainability, UHN membangun Pusat Studi Sustainabilitasyang dipimpin oleh Direktur Utama PT Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta era 2016-2022, William Palitondok Sabandar. "Pusat-pusat kajian ini bukan sekadar nama, melainkan ruang strategis untuk menumbuhkan budaya ilmiah, memperkuat nalar kritis, dan melahirkan solusi bagi persoalan nyata masyarakat. Kami akan terus berupaya agar universitas ini menjadi tempat ilmu tidak berhenti pada teori, tapi jadi solusi berkemanfaatan," kata Sudirman.

Dia menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Untuk itu, UHN juga membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari 12 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, hingga Sulawesi Barat. Kanalnya melalui program "Beasiswa Nusantara” dan dalam waktu dekat berencana meluncurkan "Beasiswa ASEAN".

Menutup pidatonya, Sudirman menyebut ada tiga bekal yang ia titipkan kepada para lulusan. Ketiga bekal itu adalah kepemimpinan masa depan, kontribusi nyata pada masyarakat, serta kebanggaan menjaga nama baik almamater.

"Lulusan disebut ‘baik’, itu bukan yang berhasil mengangkat dirinya saja, tapi juga yang mampu mengangkat derajat orang lain, membangun komunitasnya, dan memberi arti bagi bangsanya. UHN tidak hanya ingin melahirkan sarjana dan para ahli, tapi juga insan yang mampu menjadi cahaya di tengah lingkungannya," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta kampus untuk membentuk tim guna membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Permasalahan tersebut seperti penanganan sampah yang masuk ke dalam program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Arahan Presiden Prabowo ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

“Jadi tadi bapak Presiden meminta kami dari Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan prodi-prodi dosen-dosen yang bisa membantu Pemda-Pemda,” ujar Brian kepada awak media.

Menurut Brian, arahan Presiden Prabowo ini juga telah disampaikan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kampus-kampus itu diminta terlibat membantu memberi usulan solusi atas permasalahan daerah yang relevan seperti penanganan sampah hingga program ASRI dari Presiden Prabowo.

“Bagaimana Pemda-Pemda bisa dibantu dibackup oleh kampus-kampus peneliti guru-guru besar yang bidangnya terkait ya seperti arsitektur untuk keindahan taman-teman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah dan sebagainya,” ujar Brian.

Presiden Prabowo, kata Brian, menanyakan progres soal arahannya terkait pembentukan tim agar kampus-kampus bisa membantu Pemda untuk menyelesaikan masalahnya. “Jadi diharapkan setiap daerah provinsi maupun kota kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya, membantu menyelesaikan permasalahan permasalahan.”

Lebih lanjut, Brian memastikan bahwa pihaknya akan mengkonsolidasikan kampus-kampus agar membentuk tim yang nantinya bisa membantu daerah. “Jadi nanti kami akan mengkonsolidasikan kampus-kampus, supaya misalnya kampus A, ITB, atau UI atau UGM dan seluruh kampus, beberapa kampus itu nanti membentuk tim sebagai istilahnya memberi masukan ya untuk penyelesaian masalah yang di daerah.”

“Sehingga ini sesuai juga sejalan dengan program kami Kemendiktisantiek berdampak, jadi bagaimana penelitian pengajaran yg ada di kampus relevan dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Tadi hanya pak Presiden meminta lebih terstruktur lagi supaya seluruh kampus bisa berperan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I telah rampung sepenuhnya dan siap memasuki tahap operasional.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II Trian Yunanda dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Seiring rampungnya pembangunan tersebut, KKP juga menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP guna memastikan pengoperasian program berjalan lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien.

Trian mengatakan satgas tersebut akan mengawal kesiapan operasional seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.300 Kampung Nelayan Merah Putih dapat diselesaikan hingga akhir 2026.

Selain itu, pemerintah juga telah membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola KNMP yang terdiri atas manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, serta administrasi keuangan.

Program KNMP merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mendukung swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Meski demikian, Trian mengakui penyelesaian pembangunan KNMP di sejumlah lokasi mengalami keterlambatan dari target awal.

Ia menjelaskan keterlambatan tersebut dipengaruhi berbagai dinamika di lapangan, antara lain lokasi pembangunan yang berada di wilayah pesisir terpencil, adanya klaim lahan, hingga cuaca ekstrem yang berlangsung sampai awal 2026.

“Kami akan melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan penyelesaian KNMP tahap II di 35 lokasi lainnya,” ujar Trian.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengungkap persoalan mendasar kesejahteraan dosen pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. SPK menilai negara semakin jauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan justru terjebak dalam kebijakan yang dinilai merendahkan martabat pendidik.

Juru Bicara SPK Irfa’i Afham dalam keterangan resmi Sabtu (2/5/2026), menyebut profesi dosen masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Ia mengungkapkan, sebanyak 42,9 persen dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan di perguruan tinggi swasta, terdapat dosen yang menerima upah di bawah Rp900.000.

"Penghasilan dosen di Indonesia teramat miris. Gaji pokok rata-rata hanya mampu membeli 143 kilogram beras, sangat jauh dibandingkan Kamboja yang mencapai 3.253 kilogram," ujar Irfa’i.

SPK juga menyoroti kegagalan negara dalam memberikan jaring pengaman upah bagi dosen. Menurut Irfa’i, dosen dan guru selama ini tidak masuk dalam rezim perlindungan ketenagakerjaan, sehingga tidak memiliki kepastian terkait upah minimum.

Selain itu, SPK mengkritik pengalihan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mempersempit ruang fiskal sektor pendidikan. Kondisi ini disebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi dosen non-ASN di perguruan tinggi negeri.

"Pengalihan anggaran pendidikan memperparah keterbatasan fiskal dan menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kerja dosen," kata Irfa’i.

SPK juga menilai akses terhadap tunjangan profesi masih terbatas dan dipersulit melalui mekanisme birokrasi, termasuk sistem Beban Kerja Dosen (BKD) yang dinilai rentan disalahgunakan.

Tak hanya soal kesejahteraan, SPK turut menyinggung lemahnya empati pejabat terhadap kondisi pekerja kampus. Mereka menilai sejumlah kebijakan, termasuk pelibatan kampus dalam program MBG, mereduksi peran perguruan tinggi.

Dalam pernyataannya, SPK mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi mendasar, termasuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar mencakup dosen sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan upah minimum.

SPK juga menyatakan akan menempuh jalur konstitusional dengan mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jaring pengaman upah minimum bagi pekerja kampus.

"Presiden harus tunduk pada konstitusi dengan menghentikan kanibalisasi anggaran pendidikan serta mengevaluasi kebijakan pendidikan tinggi yang abai terhadap kesejahteraan dosen," ujar Irfa’i.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memetakan potensi ekspor komoditas utama dari setiap Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pesisir.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Jakarta, Senin menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan analisis paralel di berbagai lokasi untuk menentukan komoditas unggulan di setiap kampung nelayan untuk diekspor.

“Kita masih analisis, karena kita paralel sedang memetakan di setiap lokasi itu nanti apa yang menjadi komoditas utama. Sehingga nanti kalau itu sudah kita petakan, nanti insya Allah kita bisa mengkaji berapa valuasinya yang bisa kita ekspor,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai potensi ekspor dari kampung nelayan sangat besar, karena setiap peningkatan produksi dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Ini luar biasa besar, karena dari sisi ekonomi, kalau setiap persen pertumbuhan atau peningkatan produksi, ini kurang lebih bisa menciptakan peningkatan produksi sampai 0,54 persen,” katanya.

Dari sisi progres program, KKP mencatat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berjalan, pada tahun ini, pihaknya ditargetkan menyelesaikan sekitar 1.369 kampung nelayan.

Saat ini, kata dia, sekitar 100 lokasi telah dikerjakan, dengan 65 di antaranya telah rampung pada tahap pertama, sementara sisanya ditargetkan selesai penuh pada akhir Mei atau awal Juni 2026.

Program ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru, khususnya bagi masyarakat pesisir yang selama ini identik dengan kantong kemiskinan.

"Dengan adanya kampung-kampung nelayan ini, sentra-sentra nelayan ini bisa menjadi kawasan yang produktif, yang mampu menghasilkan ikan yang bermutu dan berkualitas," katanya.

Selain meningkatkan produksi, program ini juga berdampak pada kesejahteraan nelayan. KKP mencontohkan hasil pemodelan yang dilakukan di Biak, yang menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan hingga dua kali lipat, dari sekitar Rp3,5 juta menjadi Rp7 juta per bulan, dengan produktivitas melonjak lebih dari 100 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026