Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang bergeliat mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). COO Danantara Dony Oskaria membeberkan peran BUMN, PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam program tersebut.

Dony menjelaskan bahwa kampung nelayan masuk ke dalam ekosistem yang akan dikembangkan oleh Agrinas Jaladri. Tujuan pengembangan ekosistem itu yakni untuk mengoptimalkan potensi laut Tanah Air.

"Sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita. Ini ekosistemnya kita bentuk kan, dan desa nelayannya dibangun. Tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan off-take-nya," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Jaladri nantinya tidak hanya akan mengembangkan kampung nelayan dari sisi hulu, tetapi juga dari hilir.

"Jadi nanti industri turunan dari perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya," kata Dony.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah saat ini tengah bergeliat mengembangkan program KMNP. Tujuan dari program tersebut adalah membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa progran KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan perkembangan terbaru program pembangunan kampung nelayan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Hingga saat ini, kata Trenggono progres pelaksanaan proyek tersebut telah mencapai sekitar 20 hingga 30 persen.

“Iya, kampung nelayan sekarang sudah 20–30 persen lah kurang lebih,” kata Trenggono usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/11/2025).

Dia pun optimistis target pembangunan kampung nelayan bisa tercapai sesuai rencana hingga akhir 2025 mencapai.

“Akhir tahun ini 65 [persen] mudah-mudahan bisa selesai,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya program serupa dengan rencana pemerintah untuk membagikan tanah dan alat produksi kepada petani miskin, Trenggono menyebut bahwa konsep pembangunan kampung nelayan memiliki arah kebijakan yang sejalan.

“Uhmmm kita pokoknya pembangunan kampung nelayan kan sama,” kata Trenggono singkat.

Program kampung nelayan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan perikanan di berbagai daerah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong supaya nelayan kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan memastikan para nelayan memiliki jaminan keselamatan kerja dan perlindungan sosial yang layak dari negara.

Upaya tersebut diwujudkan melalui perpanjangan kerja sama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan, yang akan memperluas cakupan peserta di sektor kelautan dan perikanan.

"Kita nanti mengawal dan memfasilitasi para awak kapal perikanan, para nelayan kita ini bisa menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang tentunya menjadi bagian dari upaya implementasi kita di perlindungan nelayan," kata Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Mahrus, usai acara Rangkaian Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di kantor KKP, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Jadi mudah-mudahan dengan program yang kita kolaborasikan, seiring dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), para nelayan-nelayan kita ini menjadi bagian dari program nasional untuk jaminan dari Ketenagakerjaan itu sendiri, kecelakaan kerja mereka terlindungi dari upaya perlindungan yang dihadirkan oleh negara," sambungnya.

Foto: Suasana aktivitas warga di dekat tanggul laut Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Suasana aktivitas warga di dekat tanggul laut Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Mahrus menjelaskan, kolaborasi antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan sejatinya telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Namun, kali ini perluasan jangkauan akan dilakukan bersamaan dengan implementasi program asuransi nelayan, agar perlindungan bisa dirasakan lebih luas, terutama oleh kelompok nelayan kecil.

Adapun sasaran utama dari program ini, lanjutnya, nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran maksimal 5 gross ton (GT).

"Kriteria-kriterianya sendiri terhadap nelayan penerima, pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 GT. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil," terang dia.

Selain memperluas cakupan perlindungan, KKP juga akan memperkuat validasi data nelayan, agar penyaluran program tepat sasaran. Data nelayan akan disinkronkan dengan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dikelola KKP.

"Karena kita mengetahui banyak masyarakat kita memang memiliki KTP tertulis nelayan, tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi dibuktikan dengan kita melakukan pendataan KUSUKA nelayan," pungkasnya.