Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kebijakannya untuk memilih Chrome Os dalam pengadaan digitalisasi pendidikan telah menghemat anggaran Rp3,9 triliun.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Nadiem mengatakan angka penghematan anggaran negara itu jauh di atas kerugian kasus Chromebook yang ditudingkan kepada sejumlah terdakwa.

"Majelis Hakim Yang Terhormat, kebijakan kementerian untuk memilih Chrome OS yang gratis, secara mutlak telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun," ujar Nadiem.

Dia menjelaskan, angka itu diperoleh dari estimasi biaya paket digitalisasi pendidikan. Sebagai perbandingan, paket laptop Windows mencapai Rp148 juta per sekolah.

Sementara, pengadaan paket pengadaan TIK dengan kombinasi Windows dan Chrome mencapai Rp98 juta. Dengan begitu, Nadiem merasa heran ketika dinyatakan bersalah karena memilih opsi murah.

"Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi lebih mahal? Inilah ironi dalam kasus ini: saya dituntut 27,5 tahun penjara untuk suatu kebijakan yang telah menghemat triliunan anggaran negara," imbuhnya.

Lebih jauh, Nadiem juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meneken dokumen apapun yang berhubungan dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian.

Eks Founder Gojek itu mengaku dikaitkan dengan kebijakan pengadaan ini lantaran hadir dalam meeting yang membahas rekomendasi Windows dan Chrome pada (6/5/2020).

"Di mana saya dipaparkan rekomendasi kombinasi Windows dan Chrome OS, yang akhirnya diubah lagi di level tim teknis ke 100% Chrome OS, tanpa sepengetahuan saya. Faktanya, secara hukum administrasi negara, ini bukan keputusan menteri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada korelasi antara penerbitan Permendikbud dengan investasi Google ke Gojek.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/5/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut penerbitan Permendikbud No.11/2020 yang mengatur pengadaan laptop dengan sistem Windows.

Dalam hal ini, jaksa menuding pemilihan laptop dengan sistem Windows merupakan langkah Nadiem untuk menyamarkan rencana penggunaan Chrome OS di kemudian hari. Jaksa juga menyebut bahwa pada tahun yang sama Google mengucurkan investasi ke Gojek senilai US$59,9 juta.

"Sehingga dengan itu ada motif untuk investasi itu masuk ke perusahaan saudara dalam hal ketika ya saudara memastikan bahwasanya akan menggunakan Chrome OS dalam pertemuan dengan petinggi Google tersebut," tanya jaksa.

"Jelas tidak ada koneksi investasi Google terhadap penerbitan Permendikbud," jawab Nadiem.

Nadiem menjelaskan berdasarkan kesaksian pihak Google bahwa investasi tersebut dilakukan untuk menghindari dilusi saham di Gojek. Pasalnya, pada saat itu banyak investor lain yang juga menanamkan modal di perusahaan tersebut.

"Sudah jelas dari kesaksian Google bahwa investasi mereka setelah saya menjadi Menteri itu hanya untuk menghindari dilusi karena banyaknya jumlah investor lain yang memasukkan uang di ronde yang sama. Jadi ini suatu hal yang sangat lazim," imbuhnya.

Lebih lanjut, Scott Beaumont selaku President of Google Asia Pacific dan Caesar Sengupta selaku mantan Wakil Presiden Google juga telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam persidangan.

"Kesaksian daripada Caesar Sengupta dan Pak Scott Beaumont sudah jelas menyebut itu untuk menghindari dilusi dan untuk menunjukkan konfidens mereka kepada Gojek pada saat investor lain masuk. Jadi itu sudah dibantah tidak ada hubungannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Momen perdebatan terjadi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Nadiem Makarim saat membahas pihak yang mengambil keputusan untuk memilih Chrome OS.

Hal tersebut terjadi saat Nadiem dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk tiga terdakwa kasus Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, Nadiem membantah soal pemilihan spek laptop termasuk sistem operasi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek diputuskan oleh menteri.

Sebab menurut Nadiem, pemilihan sistem operasi untuk spesifikasi perangkat TIK di Kemendikbudristek merupakan kewenangan dari direktorat terkait. Lantas, jaksa pun menanyakan soal pihak yang berwenang menentukan spek tersebut.

"Kalau bukan keputusan menteri sebagai kebijakan tadi saya lihat dari aturan tadi, dan berdasarkan dari slide yang dipaparkan juga, tujuan pertemuan itu seperti apa? Kalau Saudara katakan itu bukan keputusan menteri, belum diteliti, keputusan siapa jadi?" tanya jaksa.

Nadiem juga kembali menekankan bahwa penentuan spek justru berasal dari keputusan Dirjen atas petunjuk dan teknis dari direktur. Oleh sebab itu, Nadiem menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan Permen apapun pada 2020.

"Itulah alasannya tidak ada Permen apapun di 2020 dan direktur punya full kewenangan dan hak untuk mengganti spek dengan approval Dirjen," ujar Nadiem.

Setelah itu, perdebatan kembali terjadi antara jaksa dengan Nadiem. Namun, hakim langsung menengahi perdebatan itu dan langsung meminta Nadiem agar menjawab sosok yang menentukan spek Chrome OS.

"Keputusan siapa akhirnya menggunakan Chromebook, Chrome OS tahun 2020, ketika Saudara mengatakan itu bukan keputusan Saudara sebagai menteri. Apakah keputusan Pak Mul dan keputusan Bu Sri? Seperti itu? tanya jaksa.

"Saya bukan membicarakan keputusan," jawab Nadiem.

"Saya nanya keputusan. Saudara jawab," tutur Nadiem.

"Begini, dijawab aja. Kan ini ada keputusan akhirnya menentukan Chrome OS. Iya. Nah, pertanyaan JPU, terhadap penentuan untuk menggunakan Chrome OS ini, itu keputusan siapa? Apakah menteri, direktur, atau staf ahli, atau siapa?" ujar hakim saat menengahi.

Kemudian Nadiem menjelaskan sesuai dengan fakta persidangan yang ada penentuan spek itu berasal dari rekomendasi tim teknis. Setelah itu, keputusan diambil oleh Dirjen dan didelegasikan kepada direktur.

Setelah itu, Nadiem selaku pucuk pimpinan di Kemendikbudristek wajib menandatangani Permendikbud DAK setelah mendapatkan spek barang yang sudah disetujui direktur.

"Kenapa jadinya saya tanda tangan Permendikbud DAK? Nah, itu jadi pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan itu adalah karena saya wajib menandatangani Permen DAK sebagai menteri setiap tahun. Karena Permen DAK itu mengumpulkan semua hasil daripada spek dan ketentuan direktur, dilampirkan, saya tanda tangani," pungkas Nadiem.

Bisnis.com, JAKARTA – Eks MendikbudristekNadiem Makarim menegaskan pengadaan laptop Chromebook tidak diperuntukkan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias 3 T.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus a Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mencecar soal rencana strategis Kemendikbudristek yang membahas persoalan pendidikan di 3T. Menurut jaksa kala itu Pusdatin Kemendikbudristek telah mengingatkan soal ketidakcocokan Chromebook digunakan di daerah 3T.

Setelah itu, Nadiem menekankan bahwa isu persoalan konektivitas pada Chromebook sudah dibahas dalam rapat 6 Mei 2020. Dalam pembahasannya, Nadiem menyatakan bahwa laptop Chrome OS hanya digunakan untuk daerah yang memiliki akses internet.

“Target daripada pengadaan laptop ini hanya untuk daerah yang memiliki akses listrik, memiliki akses internet, tidak pernah menerima laptop sebelumnya, dan punya kapasitas siswa yang cukup,” ujar Nadiem.

Lebih jauh, Nadiem mengemukakan berdasarkan saksi yang dihadirkan di sidang atau fakta persidangan bahwa pengadaan Chrome OS tak pernah ditujukan untuk daerah 3T.

“Dan ternyata melalui proses persidangan, semua saksi juga menyebut bahwa target daripada program ini bukan daerah 3T, tapi justru sekolah yang memiliki akses internet dan listrik. Begitu Pak Jaksa,” pungkas Nadiem.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah pernah mengatakan "go ahead dengan Chromebook".

Bantahan itu diungkapkan Nadiem saat menanggapi pernyataan eks Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad saat menjadi saksi di PN Tipikor, Senin (19/1/2026).

Mulanya, Nadiem bertanya soal pemahaman Hamid terkait dengan pernyataan 'go ahead'. Dalam hal ini, Nadiem menegaskan bahwa pernyataan 'go ahead' itu tak hanya ditujukan untuk Chromebook.

"Waktu saya tanya bilang 'go ahead' yang dimaksudkan saya itu 'go ahead' hanya dengan chrome atau 'go ahead' dengan chrome, sebagian besar chrome tapi juga ada laptop windowsnya?" tanya Nadiem.

Hamid mengemukakan bahwa dirinya menganggap pernyataan go ahead Nadiem berkaitan dengan Google karena sebagian besar porsi pengadaan TIK direkomendasikan menggunakan Chrome Os.

Singkatnya, Nadiem pun membantah telah mengucapkan go ahead with Chromebook, termasuk produk laptop lainnya.

"Saya tidak pernah dalam proses ini tadi ada perkataan mengenai menyuruh membeli laptop atau apa, saya tidak pernah menyuruh itu dan tidak pernah melakukan perintah apapun dalam pembelian laptop," tutur Nadiem.

Lebih jauh, Nadiem pun meluruskan soal perbedaan makna antara pemberian perintah dengan persetujuan. Sebab, kata Nadiem, go ahead memiliki arti mempersilakan.

"Satu hal adalah yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah go ahead itu artinya silakan, presentasi itu menghendaki suatu rekomendasi dan rekomendasi itu yang saya mau bilang silakan, laksanakan. Perbedaan antara suatu perintah dan suatu persetujuan itu sangat penting," pungkasnya.

Disinggung di Dakwaan

Sebelumnya, jaksa juga mengungkap pernyataan Nadiem Makarim soal go ahead with Chromebook terjadi saat rapat untuk asesmen dan pembelajaran tim Paudasmen hingga tim Wartek menggunakan sistem operasi Chrome pada (5/5/2020).

Selanjutnya, Nadiem mengundang para terdakwa, Fiona Handayani, Anindito Aditomo alias Nino, Hamid Muhammad, dan Totok Suprayitno untuk menghadiri rapat via Zoom pada (6/5/2020).

Namun, rapat itu dinilai jaksa tidak lazim karena bersifat bersifat tertutup dan rahasia. Dalam rapat itu, peserta rapat juga diminta menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain.

Bahkan, peserta rapat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan posisi video dalam keadaan off kecuali Ibrahim Arief alias Ibam.

Dalam rapat itu, Ibam menyampaikan presentasi keunggulan Chromebook dengan sistem operasi Chrome termasuk Chrome Device Management (CDM) /Chrome Education Upgrade lebih unggul dari sistem operasi Windows dalam Single Digital Platform.

"Kemudian terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'Go Ahead With Chromebook'," ujar jaksa.

Padahal, menurut jaksa pemilihan Chromebook dengan sistem operasi Chrome untuk Program Digitalisasi Pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan.

Selanjutnya, Chrome Device Management (CDM) atau Chrome Education Upgrade yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia serta selain itu pernah gagal saat di tahun 2018.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan soal tudingan mengunci Chrome Os pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan alias Permendikbud.

Nadiem mulanya meluruskan bahwa Chromebook bukan merupakan sebuah produk laptop, melainkan sistem operasi Chrome Os yang tersemat pada laptop berbagai merek.

Setelah itu, Nadiem membantah Permendikbud itu mengatur spesifikasi soal pengadaan barang digitalisasi pendidikan. Sebab, aturan itu dikeluarkan untuk mengatur tata kelola penyaluran dana alokasi khusus (DAK).

"Saya ingin membahas mengenai Permendikbud DAK yang beberapa kali disebut dikunci, dikunci, dikunci. Nah, ada satu kesalahan yang menurut saya mispersepsi mengenai Permen DAK ini. Kalau yang muliar bisa membaca Permen ini atau siapa pun membaca, Permen ini tidak ada isinya mengenai spek. Isi tubuh daripada Permen itu adalah tata kelola penggunaan DAK, hanya DAK," ujar Nadiem di ruang sidang, Senin (19/1/2026).

Oleh sebab itu, Nadiem menegaskan bahwa anggapan Permendikbud itu telah mengunci pengadaan digitalisasi pendidikan menggunakan Chromebook adalah tidak benar.

Bahkan, Nadiem menegaskan bahwa sistem operasi yang dikunci pada peraturan menteri yang dikeluarkan pada 2020 adalah Windows.

"Kenyataannya, Pak, di Permen DAK 2019 yang dibuat oleh Pak Muhadjir, Permen DAK selalu dikunci operating system-nya. Di 2019 dikunci Windows, dan di Permen DAK 2020 yang saya tandatangani karena saya sudah menjadi menteri, dikunci Windows. Saya mengunci Windows," imbuhnya.

Lebih jauh, Nadiem pun menekankan Permendikbud yang diteken olehnya itu merupakan produk dari hasil kerja sejumlah Dirjen di Kemendikbudristek.

"Artinya, Permen itu tidak mengatur spek, tetapi melampirkan hasil kerja Dirjen-dirjen dan Direktorat yang melampirkan satu dari 11 lampiran spek. Itu hanya mengeluarkan, menformalisir spek yang dibuat Direktur dan Dirjen. Karena itu, menurut saya kesaksian itu salah bahwa itu Permen mengunci," pungkasnya.

Sebelumnya, aturan yang kerap digadang-gadang sebagai penguncian Chrome Os adalah Permendikbud No.5/2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan.

Aturan yang diterbitkan pada Februari 2021 diduga telah memuluskan pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi Kemendikbudristek.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklaim tidak diperbolehkan berbicara dalam serangkaian persidangan Chromebook ke awak media.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir menyampaikan bahwa kliennya itu dipersulit untuk berbicara, sehingga menitipkan surat kepada dirinya.

"Ya ini ada pesan dari Pak Nadiem. Ya karena dia dilarang untuk bicara, dipersulit untuk bicara maka Pak Nadiem membuat pernyataan tertulis yang akan saya bacakan," ujar Dodi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan surat yang dititipkan itu, Nadiem mengemukakan sejumlah bantahan terkait dengan kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

Salah satunya, berkaitan dengan kerugian negara Rp809 miliar yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, tudingan itu tidak masuk akal lantaran omset Google dari proyek pengadaan Chromebook saja mencapai Rp621 miliar.

Nah, berikut ini surat lengkap yang dititipkan Nadiem kepada pengacaranya usai sidang di PN Tipikor, Kamis (8/1/2026).

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya.

Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya.

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp809 miliar, kalau omset Google, bukan keuntungan ya, kalau omzet Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp621 miliar. Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?

Apakah masuk akal memilih operating system yang lisensinya gratis, yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar, dibilang merugikan keuangan negara? Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?

Apakah masuk akal Rp621 miliar biaya lisensi Chrome device management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah, dituduh "tidak berguna" dan menjadi kerugian negara? Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan?

Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi kejaksaan, diaudit oleh BPK dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024, dan dinyatakan tidak ada kerugian, tidak ada pelanggaran, tiba-tiba dinyatakan menimbulkan kerugian Rp1,5 triliun oleh BPKP di 2025, setelah saya dijadikan tersangka?

Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan? Kenapa bisa terjadi?

Apakah masuk akal narasi berbulan-bulan mengenai WA Grup Mas Menteriyang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba-tiba hilang dari dakwaan? Apakah karena tidak pernah ada?

Terima kasih. Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami.

Nadiem Makarim.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah sejumlah tudingan yang didakwakan terhadapnya dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Misalnya, berkaitan dengan keuntungan yang dituduhkan sebesar Rp809 miliar. Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak menerima sepeserpun dalam perkara ini.

Nadiem menyatakan bahwa nilai ratusan miliar itu murni berasal aksi korporasi yang dilakukan oleh Google bersama dengan Gojek.

Nah, berikut ini sembilan poin bantahan Nadiem dalam sidang eksepsi pada Senin (5/1/2025) :

1. Sangat miris bahwa 2 isu yang memanas di media selama berbulan-bulan yang menjadi dasar dari kecurigaan publik atas kasus ini tiba-tiba hilang dari dakwaan, yang pertama adalah narasi WA grup Mas Menteri yang membahas pengadaan Chromebook sebelum saya menjabat sebagai Menteri. Kedua adalah narasi Chromebook tidak efektif digunakan di sekolah.

Kenapa bisa hilang kedua narasi ini dalam dakwaan? Karena faktanya tidak benar. Tidak ada pembahasan pengadaan TIK, apalagi Chromebook, di WA grup manapun sebelum saya menjadi Menteri. Kenapa bisa narasi sesat ini menyebar liar di media sosial? Dan yang kedua, narasi Chromebook tidak bisa digunakan juga menghilang dari dakwaan. Seluruh data pemanfaatan Chromebook per sekolah terekam secara digital berkat fitur Chrome Device Management dari tahun 2021-2025.

Sangat ironis, satu satunya fitur teknologi yang bisa membuktikan Chromebook digunakan atau tidak disebut dalam dakwaan “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara lebih dari Rp 600 miliar. Bahkan audit BPKP yang dilakukan tahun 2023/2024 mengonfirmasi, bahwa 86% murid menggunakan Chromebook untuk Assesment Nasional Berbasis Komputer, dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT.

Sangat aneh setelah berbulan-bulan narasi sepihak menuduh Chromebook tidak bermanfaat, tiba-tiba di Dakwaan yang dituduh kerugian adalah harga laptop yang kemahalan, di mana tidak ada kausalitas dengan pemilihan Operating System Gratis seperti Chrome OS.

2. Semua bukti laporan kekayaan saya, bukti PPATK, maupun transaksi korporasi menunjukkan saya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari kebijakan maupun pengadaan Chrome OS. Tuduhan penerimaan Rp809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan dengan hanya meminta dokumentasi dari PT AKAB (GoTo).

Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara 2 perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar pada 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeserpun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB.

3. Jika dakwaan menyatakan saya diperkaya sebesar Rp809 miliar dari pengadaan ini, sangat aneh bahwa total omzet Google dari pengadaan ini hanya sekitar Rp600 miliar. Apakah masuk akal saya mendapatkan keuntungan pribadi lebih besar dari total pendapatan Google dalam pengadaan Chromebook? Apakah ada perusahaan yang memiliki akal sehat mau memberikan balas budi lebih dari pendapatan yang diterima?

4. Logika bahwa investasi Google ke Gojek (PT AKAB) menjadi balas budi atas pemilihan Chrome OS juga tidak masuk akal. Seluruh pendapatan Google dari lisensi Chrome Device Management di kisaran US$ 40 juta, sementara Google berinvestasi ke PT AKAB tahun 2020-2022 sekitar US$230 juta. Apakah masuk akal Google “balas budi” dengan menyuntik dana hampir 6 kali lipat omset Google dari lisensi CDM selama 2020-2022? Bagaimana mungkin balas budinya berlipat ganda dari keuntungannya?

5. Pada 2020, saat Chrome OS dipilih, saya tidak menandatangani dokumen apapun yang memutuskan Chrome OS. Saya hanya menghadiri meeting pada 6 Mei 2020 di mana saya diminta pendapatnya mengenai rekomendasi tim, yaitu per sekolah mendapat 14 laptop Chrome OS, dan 1 laptop Windows. Keputusan finalnya pun berubah lagi tanpa masukan dari saya karena memang spek teknis adalah kewenangan bawahan saya.

6. Semua fakta menunjukkan kebijakan Chrome OS menghemat anggaran minimal Rp1,2 triliun, bukan merugikan. Karena memang Chrome OS itu lisensinya Gratis, Windows berbayar. Yang harus dipertanyakan adalah kenapa keputusan yang menghemat begitu banyak anggaran bisa mendapatkan resistensi begitu besar dari jajaran kementerian yang bertahun tahun selalu memilih OS Windows yang berbayar?

7. Data dari Chrome Device Management membuktikan Chromebook 97% diterima dan aktif. Semua data penggunaan terekam. Bahkan audit BPKP di tahun 2023/2024 menunjukan 86% murid menggunakan Chromebook untuk Asesmen Nasional dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT.

8. Kerugian negara Rp1,5 triliun berdasarkan kemahalan harga laptop tidak ada hubungannya dengan kebijakan Chrome OS vs Windows yang justru menghemat Rp1,2 triliun karena lisensi OS-nya gratis. Saya tidak terlibat dalam proses pengadaan, baik harga maupun seleksi vendor. Audit BPKP di 2023/2024 secara lugas tidak menemukan ketidaktepatan atau ketidakwajaran harga. Audit BPK pun tidak ada temuan sama sekali mengenai pengadaan Chromebook.

9. Kerugian negara sekitar Rp600 miliar dari lisensi Chrome Device Management (CDM) yang dituduh tidak berguna sangat tidak logis. Apakah masyarakat Indonesia ingin murid dan guru terekspos dengan pornografi, judi online, atau ketagihan gaming? CDM memberikan Kementrian full control terhadap penggunaan aplikasi dalam setiap laptop di setiap sekolah. Berkat CDM, tidak diperlukan lagi audit fisik ke sekolah, setiap laptop di setiap sekolah terekam aktivitasnya secara realtime.

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pengadaan TIK bisa 100% transparan dan akuntabel. Justru CDM adalah alat paling jitu untuk Aparat Penegak Hukum dan auditor yang bisa mudah melihat apakah pengadaan TIK tepat sasaran dan dimanfaatkan. Tanpa CDM saya tidak bisa membuktikan bahwa Chromebook dimanfaatkan di lapangan.