Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani telah melampaui kewenangan sebagai stafsus Nadiem Makarim saat menjadi menteri.

Hakim Anggota, Sunoto mengatakan keduanya terbukti melampaui kewenangannya selaku stafsus menteri sebagaimana keterangan saksi selama persidangan.

Dalam hal ini, Nadiem dinyatakan telah menyalahgunakan wewenang sebagai menteri karena menempatkan Jurist dan Fiona sebagai stafsus yang melampaui kewenangannya secara normatif.

"Saudari Jurist Tan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya," ujar Sunoto di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan yang ada terkait organisasi kementerian negara, stafsus secara normatif hanya berwenang dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri dalam bidang tertentu.

Oleh karenanya, stafsus menteri tidak memiliki kewenangan operasional atas jajaran eselon 1 dan eselon 2, dan tidak pula memiliki kewenangan untuk merumuskan atau memutuskan kebijakan.

"Menimbang bahwa penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangan ini bukan terjadi secara kebetulan melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum terdakwa dilantik sebagai menteri," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga telah menyalahgunakan kewenangannya saat menempatkan konsultan teknologi menjadi pimpinan pada tim teknologi di bawah pusat data dan informasi kementerian.

"Saudara Ibrahim Arief tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi diberikan peran sangat substansial dalam perumusan kajian teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui telah memberikan gaji tambahan kepada staf khusus menteri (SKM) melalui uang pribadi sebesar Rp15 juta-Rp20 juta.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem di persidangan, Senin (11/5/2026).

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku selalu mengalami kerugian secara finansial selama menjabat sebagai menteri.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) awalnya menanyakan mengenai tambahan gaji yang diberikan Nadiem dari kantong pribadi kepada staf khusus menteri (SKM), termasuk Jurist Tan dan Fiona.

"Tadi saudara akui itu menggunakan uang pribadi saudara ya? Benar ya? Benar begitu kan? Nah, apakah itu juga ada kaitannya, ya kan, terkait dengan khususnya peran juristan dan Fiona ini untuk perpanjangan saudara di dalam skema pengadaan Chromebook ini?" tanya jaksa.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nadiem mengatakan pemberian tambahan gaji itu berasal dari dana pribadinya dan dilakukan secara konsisten selama lima tahun masa jabatan staf khusus tersebut.

"Ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupi. Ini adalah tambahan dari uang saya pribadi yang saya berikan selama 5 tahun mereka menjabat. Tidak pernah berubah jumlahnya dan selalu konsisten tiap bulan," jawab Nadiem.

Jaksa kemudian menanyakan besaran gaji yang diterima Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Namun, Nadiem mengaku tidak mengingat jumlahnya karena tidak pernah memperhatikan gaji yang diterimanya sebagai pejabat negara.

"Bukan tidak mau, Pak. Saya tidak ingat. Jujur karena saya tidak pernah melihat gaji saya. Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus," ujar Nadiem.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menegaskan sumber kekayaannya hanya berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), yang merupakan entitas pendahulu dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

"Saya tidak punya sumber kekayaan lain di luar saham saya di PT AKAB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nadiem Makarim menjelaskan soal alasan dirinya membawa orang luar masuk ke Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan terkait isu bahwa Nadiem akan mengganti semua peran-peran orang organik internal yang ada di kementerian.

"Saudara lebih mempercayai orang-orang yang di luar, apa, organisasi bayangan, segala macam, termasuk "the real menteri" tersebut. Coba saudara jelaskan," tanya jaksa di persidangan, PN Tipikor, Senin (11/5/2026).

Kemudian, Nadiem menjelaskan ada dua kelompok orang luar kementerian yang dipekerjakan. Satu kelompok ditugaskan untuk menjadi staf khusus menteri (SKM) seperti Jurist Tan, Fiona Handayani, Nino hingga Iwan.

Sementara itu, tim yang menguasai teknologi dan insinyur dipekerjakan secara detail terpisah. Tim ini diberikan upah oleh PT Telkom dengan kontrak antara kementerian dan anak perusahaan PT Telkom tersebut.

"Saya sebagai menteri masuk dengan beberapa staf khusus yang spesifik di bidang-bidangnya masing-masing karena kompetensi mereka, karena integritas mereka," jawab Nadiem.

Setelah itu, Nadiem mengatakan orang-orang luar ini dipekerjakan untuk membantu kementerian sesuai keahliannya, salah satunya berkaitan dengan digitalisasi.

Dalam hal ini, Nadiem mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Ke-7 Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi pendidikan.

"Dan pada saat itu peran teknologi bukan berarti beli laptop, bukan apa. Yang dimaksudkan Pak Presiden dalam membangun platform-platform adalah membangun aplikasi," tambah Nadiem.

Adapun, Nadiem menilai bahwa untuk merealisasikan tugas presiden yaitu dengan cara membawa orang-orang yang berkompetensi ke Kemendikbudrietek.

Untuk membangun digitalisasi pendidikan RI, kata Nadiem, harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman. Apalagi, Indonesia sistem pendidikan Indonesia itu sistem keempat terbesar di dunia.

"Untuk membangun aplikasi-aplikasi membutuhkan tingkat kompetensi yang hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar. Itulah fungsi daripada tim teknologi, tim wartek atau apapun namanya GovTech dan lain-lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Pendidikan Tinggi, Budaya, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Nadiem Makarim, Fiona Handayani menjabarkan gaji yang diterima saat bertugas di lembaga negara itu. Ia menyebut mendapat gaji Rp50 juta per bulan dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Fiona saat menjadi saksi dalam sidang kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mencecar soal pekerjaan Fiona di Kemendikbudristek. Fiona pun menjawab bahwa dirinya merupakan Stafsus Menteri bidang isu-isu strategis.

Dia mengemukakan bahwa dirinya bertugas memberikan masukan untuk kebijakan program prioritas pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMK hingga SMA.

"Misalnya, rapor pendidikan, asesmen nasional, termasuk asesmen kompetensi minimum, pembelajaran di masa pandemi, Kurikulum Merdeka, SMK Pusat Keunggulan, dan lain sebagainya," ujar Fiona di ruang sidang.

Setelah itu, jaksa mendalami soal gaji yang diperoleh Fiona saat menjadi Stafsus Nadiem Makarim. Dijawab Fiona, besaran gaji yang diperolehnya sebesar Rp50 juta.

"Oke. Agak sensitif saya tanya. Berapa gajinya? Enggak apa-apa di persidangan ini," tanya jaksa.

Dia pun menjelaskan sudah mendetailkan tentang haknya itu. "Ada di dalam BAP. Jadi, take home pay saya Rp50 juta per bulan," jawab Fiona.

Fiona merincikan, gaji itu diperoleh dari tunjangan kinerja alias tukin sebesar Rp27 juta. Sementara itu, sisanya berasal dari gajinya sebagai Stafsus Menteri dan sebagai dewan pengawas.

"Selain itu, ada tambahan, itu sebagai kapasitas saya menjadi staf khusus menteri, ada dalam kapasitas saya yang lain sebagai dewan pengawas," tutur Fiona.

Adapun, Fiona juga dicecar pertanyaan terkait dengan Stafsus Mendikbudristek Jurist Tan. Menurut Fiona, Jurist merupakan Stafsus yang bertugas di bidang pemerintahan.

"[Jurist Tan] berkaitan dengan kebijakan dan program prioritas yang melibatkan lintas kementerian, termasuk di antaranya terkait guru, guru honorer menjadi P3K," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah menggaji tenaga ahli teknologi Ibrahim Arief sebesar Rp163 juta per bulan.

Hal itu terungkap dari surat dakwaan terhadap tiga orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Tiga terdakwa itu yakni Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief; mantan Direktur Sekolah Dasar (SD), Sri Wahyuningsih; dan mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Mulyatsyah. Sementara, Nadiem belum didakwa karena sakit.

Dalam sidang perdana perkara Chrome ini, Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek terungkap telah menunjuk langsung tenaga ahli Ibrahim Arief alias Ibam.

"Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud mengangkat Ibrahim Arief Alias Ibam sebagai tenaga ahli teknologi dengan gaji sebesar Rp163 juta nett per bulan di bawah Yayasan PSPK," ujar jaksa.

Ibam kemudian membentuk tim teknologi nama tim Wartek. Tujuan dibentuknya tim Wartek adalah untuk mendukung program merdeka belajar menggunakan Os Chrome.

"Membentuk tim wartek yang bertujuan untuk mendukung program dan project Pendidikan di Indonesia seperti asesmen kompetensi minimum dengan program Merdeka Belajar melalui digitalisasi pendidikan menggunakan sistem operasi Chrome," imbuhnya.

Selain itu, Nadiem juga telah menunjuk Jurist Tan dan Fiona Handayani sebagai staf khusus menteri. Menurut jaksa, penunjukan itu dilakukan untuk merealisasikan keinginan Nadiem bekeria sama dengan Google dalam pengadaan TIK di Kemendikbud.

Tak main-main, Nadiem pun memberikan kekuasaan kepada Jurist dan Fiona untuk bisa mengatur anggaran, pengadaan, hingga SDM di Kemendikbud.

"Hal tersebut dikarenakan Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud menyampaikan kepada pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 apa yang disampaikan oleh Jurist Tan dan fiona handayani adalah kata-kata Nadiem Anwar Makarim," pungkas jaksa.