Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Sekadar informasi, vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Adapun, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis dalam kasus korupsi Chromebook hari ini, Selasa (30/6/2026).

Sidang putusan ini merupakan akhir dari serangkaian proses hukum Nadiem sebagai terdakwa di pengadilan tipikor yang berlangsung sejak awal Januari 2026.

"Agenda: pembacaan putusan," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Dalam situs SIPP, tertera sidang bakal digelar sekitar 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali lantai 1 Gedung PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Kejagung Yakin Nadiem Bersalah

Adapun, Kejaksaan Agung (Kejagung) optimistis majelis hakim Pengadilan Tipikor bakal menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim sesuai dengan tuntutan JPU.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna meyakini hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Ya kita percayakan pada fakta sidang yang terungkaplah. Kalau secara ini, JPU yakinlah," ujar Anang di Kejagung, dikutip Senin (29/6/2026).

Dia menambahkan, keyakinan tersebut juga didasarkan pada putusan hakim terhadap para terdakwa lain yang telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi Chromebook.

"Berdasarkan ketika membawa berkas sampai ke persidangan berarti sudah menyatakan lengkap dan yakin dengan alat bukti yang ada. Dan beberapa perkara yang sedang berjalan kan sudah terbukti, hampir semua terbukti kan," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, (13/05/2026).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti senilai total Rp5,6 triliun. Jaksa menilai proyek digitalisasi pendidikan tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun dan dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak lain.

Kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan pada 2020–2022 melalui pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah. Jaksa menilai proyek tersebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan karena diduga diarahkan pada sistem operasi tertentu dan tidak sesuai kebutuhan di sejumlah wilayah dengan keterbatasan internet.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan tersebut bersama Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang kini berstatus DPO. Negara disebut mengalami kerugian hingga Rp2,18 triliun akibat proyek tersebut.

Dasar hukum tuntutan jaksa

Jaksa menyebut Nadiem melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menuntut:

• pidana penjara,
• pidana denda,
• serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hasil korupsi.

Cara perhitungan denda dan uang pengganti Rp5,6 triliun

Tuntutan finansial terhadap Nadiem terdiri dari beberapa komponen:

1. Denda Rp1 miliar
   Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 190 hari.
2. Uang pengganti Rp809,59 miliar
   Jaksa menilai angka ini berkaitan dengan dugaan keuntungan atau aliran dana yang terhubung dengan perkara Chromebook.
3. Uang pengganti Rp4,87 triliun
   Nilai ini disebut berasal dari perhitungan manfaat ekonomi dan kekayaan yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jika dijumlahkan:

• Rp809,59 miliar
• Rp4,87 triliun

Sekitar Rp5,68 triliun atau dibulatkan menjadi Rp5,6 triliun.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tambahan berupa penjara selama sembilan tahun.

Dalam persidangan, Nadiem membantah dasar perhitungan tersebut. Ia mengatakan angka Rp809 miliar berasal dari transaksi internal antara PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), bukan uang pribadi yang diterimanya.

Sementara nilai Rp4,87 triliun disebut Nadiem berasal dari valuasi puncak sahamnya saat GoTo melakukan IPO, bukan uang tunai yang benar-benar dimiliki.

Jaksa juga menilai ada sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Nadiem. Salah satunya karena dugaan korupsi dilakukan di sektor pendidikan yang dianggap strategis bagi pembangunan bangsa. Proyek tersebut dinilai berdampak pada kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

Selain itu, jaksa menyebut kerugian negara yang muncul sangat besar dan terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sikap Nadiem selama persidangan yang dinilai memberikan keterangan berbelit juga masuk dalam pertimbangan memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Nadiem belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Nadiem juga membantah sejumlah tuduhan lain dari jaksa. Ia menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani spesifikasi teknis Chromebook maupun penunjukan tim teknis pengadaan. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di level direktur dan dirjen sebagai kuasa pengguna anggaran.

Ia juga menjelaskan alasan membawa tim teknologi dari luar kementerian. Menurut Nadiem, transformasi digital pendidikan membutuhkan orang-orang yang memiliki pengalaman membangun sistem teknologi berskala besar.

Di tengah proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan pasca operasi. Selama menjalani tahanan rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, dan dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain.

Usai dituntut 18 tahun penjara, Nadiem mengaku kecewa terhadap tuntutan jaksa. Ia menilai fakta-fakta persidangan yang menurutnya menguntungkan dirinya tidak dimasukkan dalam tuntutan. Ia juga mempertanyakan dasar perhitungan uang pengganti hingga Rp5,6 triliun yang disebutnya tidak sesuai dengan kondisi kekayaannya.

Kasus Chromebook kini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar di sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain ancaman pidana badan, perhatian publik juga tertuju pada besarnya tuntutan uang pengganti yang nilainya jauh melampaui angka kerugian negara dalam dakwaan. Kini, publik menunggu putusan majelis hakim yang akan menentukan nasib hukum mantan Mendikbudristek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum (JPU) lebih besar dari pembunuh dan teroris.

Sebagaimana diketahui, JPU menuntut Nadiem selama 18 tahun pidana penjara serta pembebanan uang pengganti Rp5,6 triliun. Apabila Nadiem tidak bisa membayar uang pengganti itu, maka diganti dengan hukuman penjara sembilan tahun.

"Ya, 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti," ujar Nadiem di PN Tipikor, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dalam hal ini, Nadiem menilai secara hitung-hitungan, penjara yang dituntut jaksa terhadapnya itu mencapai 27 tahun. Sebab, dia mengakui bahwa uang pengganti yang dibebankan terhadapnya tidak bisa dibayar.

Terlebih, harta kekayaannya saat ini tidak mencapai angka Rp5,6 triliun. Secara spesifik, Nadiem mengungkap total kekayaannya setelah menjadi menteri mencapai Rp500 miliar.

"Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?" imbuhnya.

Oleh sebab itu, Nadiem sangat kecewa dengan tuntutan tersebut. Namun demikian, salah satu founder Gojek itu merasa tidak menyesal bergabung di pemerintahan sebagai menteri.

Pasalnya, dengan menjadi pucuk pimpinan pada Kemendikbudristek maka dirinya bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Tanah Air.

"Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan Nadiem Makarim hampir mendekati titik ujung usai resmi dituntut selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2026).

Sidang selanjutnya bakal beragendakan pembelaan dari Nadiem dalam nota pembelaan alias pleidoi. Setelah itu, agenda sidang bakal lanjut ke tahap replik dan duplik sebelum akhirnya mencapai sidang vonis atau putusan.

Selain hukuman badan, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar maka bakal diganti dengan penjara selama sembilan tahun.

Menurut Nadiem, jumlah tuntutan uang pengganti itu hampir setara dengan puncak kekayaannya yang singkat saat GoTo melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO pada 2022.

"Dia [jaksa] menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak riil atau fiktif, dia menggunakan angka itu lalu itu yang dijadikan uang pengganti," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun.

Terseret Kasus

Nadiem Makarim merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim, seorang praktisi hukum sekaligus aktivis, dan Atika Algadri. la lahir di Singapura pada 4 April 1984

Nadiem merupakan alumni kampus kenamaan di dunia, mulai dari Brown University, Amerika Serikat. Setelah lulus, Nadiem melanjutkan studi ke Harvard Business School dan meraih gelar MBA, mengikuti jejak ayahnya yang juga lulusan Harvard.

Popularitas Nadiem mulai melejit sejak ia mendirikan Gojek, sebuah perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi yang resmi berdiri pada 13 Oktober 2010.

Di masa awal, Gojek hanya bermitra dengan sekitar 20 pengemudi. Titik balik terjadi pada 2014 ketika Nadiem mulai menarik perhatian investor. Berkat suntikan dana tersebut, Gojek merilis aplikasinya secara resmi di Android dan iOS pada 7 Januari 2015.

Perusahaan ini kemudian tumbuh pesat dengan dukungan pendanaan dari sejumlah investor besar, seperti NSI Ventures dan Sequoia Capital pada 2015. Setahun kemudian, Gojek kembali memperoleh pendanaan besar senilai US$550 juta.

Puncaknya, pada 2019 Gojek mencapai valuasi sebesar US$10 miliar. Status decacorn pun disematkan padanya, menjadikan Gojek salah satu perusahaan teknologi dan layanan transportasi terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun yang sama, Nadiem pun resmi dilantik menjadi Mendikbudristek di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada Oktober 2019. Usai dilantik Nadiem juga telah mundur dari jabatannya CEO di Gojek.

Dia pun mengakhiri jabatan sebagai Mendikbudristek selama lima tahun pada 2019-2024. Selang setahun kemudian, Nadiem jadi tersangka pada Kamis (4/9/2025).

Nadiem diduga memiliki peran penting dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, dia diduga memerintahkan pemilihan Chromebook pada pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Atas perbuatannya itu, perbuatan Nadiem dan terdakwa lainnya seperti, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah dan Ibrahim Arief telah merugikan negara Rp2,1 triliun.

Kecewa Berat

Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," pungkasnya.

Jaksa soal Tuntutan Sesuai Fakta Sidang

Jaksa penuntut umum (JPU) Roy Riady menyatakan dokumen tuntutan terhadap eks Mendikbudristek disusun secara sistematis. Surat tuntutan itu disusun berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, hingga audit BPKP.

"Surat tuntutan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui alat bukti sah," ujar Roy dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

Dia menambahkan, JPU menyoroti adanya malpraktik birokrasi melalui pembentukan Shadow Organization atau pemerintahan bayangan yang melibatkan pihak eksternal seperti Ibrahim Arief, Jurist Tan, dan Fiona Handayani.

Keterlibatan pihak-pihak ini dinilai jaksa telah mengesampingkan peran pejabat resmi kementerian yang lebih memahami kondisi lapangan di sekolah-sekolah.

“Fakta persidangan juga mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan, di mana terdapat hubungan investasi dan utang usaha antara pihak penyedia teknologi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa, sehingga menciptakan simbiosis yang tidak sehat dalam pengadaan barang negara,” imbuhnya.

Adapun, Roy menjelaskan hal yang memberatkan tuntutan Nadiem yaitu tidak mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian, perbuatan Nadiem dinilai telah menghambat sektor pendidikan, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun hingga Nadiem dinilai berbelit-belit saat proses sidang. "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.

Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.

"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.

Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," imbuhnya.

Selain itu, tambahan hukuman soal kewajiban pembayaran uang pengganti juga membuat Nadiem kecewa. Sebab, jaksa tak main-main menyantumkan pembebanan uang pengganti itu senilai Rp5,6 triliun.

Nilai tersebut, kata Nadiem, merupakan puncak nominal kekayaannya yang diperoleh saat GoTo melantai di bursa RI atau IPO.

"Jadi totalnya itu Rp5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri, itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, JPU telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun karena meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook. Selain pidana badan, Nadiem juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun.

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM). Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun.

Jaksa menilai Rp5,6 triliun merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilannya yang sah sebagai menteri. Jaksa menduga uang itu berasal dari tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.596.125.000 (809 miliar) dan Rp4.871.469.603.758 (4,8 triliun) yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Jika angka itu dijumlah, uang pengganti yang dibebankan kepada Nadiem senilai Rp5.681.066.728.758 (5,6 triliun). Jaksa juga meminta agar harta benda milik Nadiem dapat dirampas dan dilelang jika uang pengganti tidak dibayarkan.

Jaksa menyebut, apabila harta dan benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 9 tahun. "Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh terdakwa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun," sambung jaksa.

Sebelumnya, JPU membacakan tuntutan terhadap Nadiem Makarim. Dalam persidangan, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata JPU Roy Riadi, Rabu (13/5/2026).

Pasal 603 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan maupun perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara, Pasal 604 mengatur ancaman serupa bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

"Menuntut agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Roy Riady dilansir dari Antara.

Selain pidana penjara, ia juga dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara.

Dengan demikian, Nadiem diyakini bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sebagai hal memberatkan sebelum mengajukan tuntutan.

Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan Nadiem, yakni perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selain itu, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, serta telah menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, dipertimbangkan pula sebagai kondisi memberatkan tuntutan.

Hal memberatkan lain, yakni Nadiem, dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020-2022, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

"Sementara keadaan meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, " ungkap JPU menambahkan.

Dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–2022, Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak bakal melakukan banding terhadap putusan dua terdakwa kasus Chromebook Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya tidak menyatakan banding karena putusan hakim terhadap keduanya sudah mencapai minimal tuntutan jaksa.

"Tidak menyatakan banding karena pertimbangan hukum dari penuntut umum diakomodir oleh majelis hakim, dan tuntutan juga diakomodir tidak lebih dari dua per tiga," kata Anang di Kejagung, Senin (12/5/2026).

Kemudian, Anang mengatakan bahwa kubu terdakwa yang tidak mengajukan upaya hukum banding membuat penuntut umum juga mengambil langkah yang sama.

"Jadi perkara ini khusus terkait Chromebook yang sudah berjalan sudah inkrah karena baik pihak terdakwa maupun penuntut umum tidak menyatakan upaya hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, eks Direktur SD Ditjen Paudasmen Sri Wahyuningsih divonis 4 tahun penjara dan eks Direktur SMP Paudasmen Mulyatsyah divonis 4,5 tahun pidana dengan hukuman tambahan uang pengganti Rp2,2 miliar. Keduanya didenda Rp500 juta dengan subsider 120 hari penjara.

Adapun, putusan itu lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim agar memvonis keduanya enam tahun penjara. Khusus Mulyatsyah dituntut uang pengganti Rp 2,28 miliar.

Di sisi lain, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus Chromebook pada Senin (11/5/2026). Namun, sidang tersebut telah ditunda lantaran berkaitan dengan kesehatan Nadiem yang tidak memungkinkan untuk menjalani agenda sidang.

Adapun, pemeriksaan Nadiem ini dilakukan setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelumnya, termasuk dengan saksi yang meringankan atau a de charge.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah mengajukan banding atas vonis terhadap sembilan terdakwa kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023, termasuk anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan terkait putusan atas kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan banding pada Jumat (27/2/2026).

"Namun demikian kami tetap menghormati dan mengapresiasi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tipikor," kata Anang dalam konferensi pers pada Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa alasan mengajukan banding di antaranya adalah terdapat sejumlah poin dari tuntutan yang belum terakomodir atau belum dipertimbangkan.

"Di antaranya adalah terkait dengan kerugian perekonomian negara dan ada juga pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan pada beberapa terdakwa. Itu salah satu nanti poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam memori banding kita," ujar Anang.

Adapun, jika pihak terdakwa kemudian turut menyatakan banding, Kejagung akan mempersiapkan kontra memori banding.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memvonis sembilan terdakwa atas kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Di antara terdakwa adalah anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza yang divonis 15 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.