Bisnis.com, MALANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi telah menjatuhkan vonis pidana kepada dua terdakwa berinisial “DPO” dan “ADA” pada Kamis (16/4/2026), karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan melalui PT SJM yang merugikan negara Rp16,7 miliar.

Dalam keterangan pers yang diterima Jumat (26/6/2026), disebutkan tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi sepanjang kurun waktu 2023.

Modus kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Agustus 2023.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, "DPO" dan "ADA" telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp16.709.736.939 atau Rp16,7 miliar.

Perbuatan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan vonis, yakni terdakwa “DPO” dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan 15 hari dan denda sebesar Rp8,1 miliar.

Sedangkan terdakwa “ADA”, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp24.317.370.180 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa apabila kedua terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda mereka dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Dalam hal harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka hukuman denda akan diganti dengan pidana kurungan (subsider) selama 534 hari untuk terdakwa "DPO" dan 730 hari untuk terdakwa "ADA".

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang masif ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrence effect). Tindakan tegas ini merupakan peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. (K24)

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menghapus sanksi administrasi pajak daerah melalui program pemutihan denda guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Kamis, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda, bunga, maupun kenaikan pajak selama periode program berlangsung.

"Untuk menuju ulang tahun Bandung Barat kita membuat program penghapusan denda pajak, hanya bayar pokoknya saja, manfaatkan kesempatan ini, karena waktunya tidak lama," ujarnya.

Dirinya menyebut program penghapusan sanksi administrasi tersebut sudah berlaku mulai 9 Juni hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat.

Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administrasi untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berlaku untuk pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Jeje menjelaskan terdapat sejumlah jenis pajak yang tidak termasuk dalam program tersebut, yakni PBJT atas tenaga listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Jenis pajak yang tidak termasuk dalam program pembebasan sanksi administratif pajak daerah PBJT atas tenaga listrik, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), opsen PKB dan opsen BBNKB,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rina Marlina mengimbau masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi pajak tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026 guna meringankan kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan PAD.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya karena waktunya terbatas dan hanya berlangsung sampai 31 Agustus 2026,” katanya.

Dirinya juga menyebut bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dengan PAD pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 menembus Rp1,033 triliun atau meningkat Rp81 miliar dari target awal Rp952,02 miliar dengan ditopang oleh pajak serta retribusi daerah.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengelola 12 jenis pajak daerah yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat

Pemkab Bandung Barat berharap program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel Andi Winarno mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memacu ketaatan pembayaran pajak ke depan.

Insentif yang berlaku hingga 30 Juni 2026 ini mencakup beberapa poin bagi pemilik kendaraan, antara lain bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100%, berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, dengan pengecualian bagi kendaraan baru.

Kemudian penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya dan stimulus spesial berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% khusus untuk kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Masyarakat dapat memanfaatkan program berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% hingga pembebasan denda PKB sebesar 100%," ujar Andi Winarno di Makassar, Kamis (4/6/2026).

Selain memberikan keringanan biaya pembayaran pajak kendaraan, Pemprov Sulsel juga menyediakan stimulus tambahan berupa program apresiasi.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode Januari hingga Juni 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan pengundian berbagai hadiah menarik. Antara lain sepeda motor, mesin cuci, kulkas, sepeda, TV, hingga hadiah utama paket Umroh.

Untuk memanfaatkan momentum ini, masyarakat cukup mendatangi Kantor Samsat terdekat atau mengoptimalkan berbagai kanal pembayaran pajak kendaraan digital yang telah tersedia.

"Seluruh proses pembayaran dengan skema keringanan ini bisa dilakukan selama periode program berlangsung sepanjang Juni ini," tutur Andi Winarno.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI memberlakukan pemutihan pajak kendaraan untuk periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Salah satu hal yang memudahkan dalam kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan dilakukan secara jabatan.

Artinya, wajib pajak tidak perlu:

Membuat surat permohonan,
Datang mengajukan penghapusan denda, atau
Menjalani proses administrasi tambahan.

Fasilitas pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026

Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan selama tiga bulan untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Bentuk Keberpihakan Pemprov kepada Masyarakat

Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang ingin kembali tertib administrasi namun terkendala beban denda keterlambatan.

Selain memberikan keringanan, kebijakan ini juga bertujuan untuk:

Mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan;
Mempermudah proses administrasi perpajakan daerah;
Meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital; dan
Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Dilansir laman resmi Bapenda DKI Jakarta, bebas pajak dilakukan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499. Aturan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan," tulis Tim Bapenda, Jumat (29/5/2026).

Pembebasan tersebut berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, masyarakat yang menunggak PKB dan BBNKB hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda bunga.

Nantinya bebas denda pajak diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, atau menjalani proses administrasi tambahan.

Pemprov DKI Jakarta menyebut upaya ini agar masyarakat kembali tertib membayar pajak yang sebelumnya terhambat karena beban keterlambatan.

Pemberian insentif juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mempermudah proses administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Bisnis.com, PEKANBARU — Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT di wilayah Riau baru mencapai 48,22% hingga 25 Maret 2026. Dari total 493.529 wajib pajak yang harus melapor, baru 237.891 SPT yang telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana mengatakan ada sejumlah langkah yang telah disiapkan untuk memacu kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu berakhir.

"Kanwil DJP Riau membentuk Satuan Tugas [Satgas] penerimaan SPT, membuka layanan jemput bola melalui asistensi pengisian SPT di luar kantor, menyediakan layanan tambahan pada akhir pekan, serta menambah helpdesk dan sarana prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Selain itu, DJP Riau juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi, mencakup perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 serta penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga.

"Langkah ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan," jelas Hermiyana.

Selain itu untuk mendongkrak angka pelaporan SPT, Kanwil DJP Riau menggelar silaturahmi dan media meeting bersama puluhan perwakilan media massa di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan informasi perpajakan kepada masyarakat.

"Media adalah mitra strategis kami dalam membangun kepercayaan publik terhadap DJP. Informasi yang kami sampaikan akan jauh lebih berdampak jika dapat diteruskan secara tepat kepada masyarakat melalui rekan-rekan media," ujar Hermiyana.

Selain sesi diskusi dan pemaparan data, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax DJP. Para peserta dari kalangan media diberikan kesempatan merasakan langsung proses pelaporan SPT secara elektronik sebagai bentuk edukasi dan peningkatan literasi perpajakan.

DJP Riau berharap sinergi dengan media massa dapat mempercepat peningkatan angka kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu yang telah diperpanjang berakhir, sehingga target kepatuhan wajib pajak di Provinsi Riau dapat tercapai secara optimal tahun ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menghapus denda bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Penghapusan sanksi administratif tersebut berlaku hingga batas waktu pelaporan SPT pada 30 April 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam pengumuman DJP yang menyatakan wajib pajak (WP) tetap memiliki tenggat normal hingga 31 Maret 2026. Namun, bagi yang melaporkan dan/atau membayar pajak setelah tanggal tersebut hingga 30 April 2026 tidak akan dikenakan denda maupun bunga.

"Diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan resmi, Jumat (27/3).

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan penghapusan sanksi berlaku untuk beberapa kondisi, termasuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, serta pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

DJP juga memastikan tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan dalam periode relaksasi tersebut. Bahkan, apabila STP sudah sempat diterbitkan, penghapusan sanksi akan dilakukan secara jabatan oleh kantor pajak.

Selain itu, keterlambatan pelaporan dalam periode ini tidak akan berdampak pada status wajib pajak tertentu. Inge menegaskan kondisi tersebut tidak menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu maupun penolakan pengajuan status tersebut.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu," tulisnya lebih lanjut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian perpajakan seiring implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Hingga Kamis (26/3), DJP mencatat sebanyak 9,13 juta SPT Tahunan telah dilaporkan oleh wajib pajak. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP mencapai sekitar 16,96 juta.

Dengan adanya relaksasi ini, WP orang pribadi yang belum sempat melaporkan SPT hingga akhir Maret masih memiliki waktu tambahan tanpa dikenakan sanksi selama pelaporan dilakukan paling lambat 30 April 2026.

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan PT Gala Bumiperkasa (GBP) dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp 214,68 miliar karena terbukti dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan isian tidak benar atau tidak lengkap.

Putusan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara ini, PT GBP dinyatakan melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penegakan Hukum DJP Samingun mengatakan, nilai denda tersebut merupakan dua kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, yakni sebesar Rp 107,34 miliar.

“Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara,” ujar Samingun dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Selain denda, pengadilan juga menetapkan perampasan barang bukti berupa aset tanah dan bangunan milik perusahaan. Aset tersebut akan dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran denda.

Samingun menjelaskan, putusan ini merupakan puncak dari proses penanganan perkara yang menghadapi sejumlah kendala.

Pada tahap penyidikan, penyidik menghadapi empat kali upaya praperadilan serta ketidakhadiran tersangka saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Direktorat Jenderal Pajak Lapor SPT di Coretax DJP.

Meski demikian, proses penegakan hukum tetap berjalan hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan dan memperoleh putusan.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini merupakan hasil sinergi antara DJP, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Samingun, kolaborasi antar-aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan hingga perkara dapat disidangkan dan diputus.

“Melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkeadilan, DJP berharap dapat terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mengamankan penerimaan negara guna mendukung keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp214,6 miliar kepada sebuah perusahaan properti yang dinyatakan terbukti melakukan pidana perpajakan, yakni PT Gala Bumiperkasa (GBP), Kamis (12/3/2026).

Atas putusan Majelis Hakim, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Samingun menjelaskan bahwa putusan ini merupakan puncak dari proses penanganan perkara yang menghadapi berbagai tantangan.

"Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (25/3/2026).

Samigun menjelaskan bahwa pada tahap penyidikan, penyidik menghadapi empat kali upaya praperadilan hingga ketidakhadiran tersangka pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Kendati demikian, dia menilai proses penegakan hukum tetap berjalan hingga perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan dan memperoleh putusan.

Lebih lanjut, Samigun mengapresiasi kerja sama yang erat, sinergi yang berkesinambungan, dan kolaborasi yang solid antara DJP Kemenkeu, Polri, dan Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antar aparat penegak hukum tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penanganan perkara hingga perkara ini dapat disidangkan dan diputus oleh pengadilan.

"Melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkeadilan, DJP berharap dapat terus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta mengamankan penerimaan negara guna mendukung keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan," tuturnya.

Adapun Majelis Hakim PN Surabaya dalam putusannya menyatakan PT GBP terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Putusan ini menegaskan komitmen penegakan hukum perpajakan terhadap pelanggaran yang merugikan pendapatan negara.

Atas perbuatannya, PT GBP dijatuhi pidana denda sebesar Rp214.683.390.950 yang merupakan denda sebesar dua kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp107.341.695.475,00.

Selain pidana denda, PN Surabaya menetapkan perampasan barang bukti berupa aset tanah dan bangunan milik PT GBP untuk selanjutnya dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun sebelumnya masih dapat menyampaikannya pada tahun ini meski batas waktu pelaporan telah terlewati.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan keterlambatan pelaporan tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak (WP) untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

"Untuk wajib pajak yang belum lapor SPT Tahunan periode tahun lalu, walaupun batas waktunya sudah terlewati tetap dapat melaporkannya di tahun ini," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Kendati demikian, ia menegaskan keterlambatan pelaporan SPT tetap dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Apabila SPT tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, dan Rp1 juta untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan," kata Inge.

DJP sebelumnya menetapkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 hingga 31 Maret 2026 bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan memiliki waktu lebih panjang hingga 30 April 2026.

Apabila melewati batas waktu tersebut, wajib pajak berpotensi dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Namun sebelum sanksi dijatuhkan, DJP biasanya terlebih dahulu mengirimkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT.

Surat teguran tersebut dapat dikirimkan melalui email maupun alamat tempat tinggal wajib pajak. Dalam praktiknya, surat tersebut kerap disebut sebagai 'surat cinta' dari DJP kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Setelah teguran diterbitkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data wajib pajak. Jika ditemukan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, KPP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai tindak lanjut.

Inge juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan SPT tepat waktu agar terhindar dari sanksi administrasi.

"Jadi pastikan wajib pajak melaporkan SPT Tahun Pajak 2025 sesuai batas waktu yang telah ditentukan agar tidak dikenakan sanksi," ujarnya.

Pelaporan SPT Tahunan sendiri dapat dilakukan secara daring melalui sistem DJP atau secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

DJP juga mengingatkan agar pelaporan dilakukan lebih awal sebelum periode mudik Lebaran agar kewajiban perpajakan dapat diselesaikan tepat waktu.

Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengungkap kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh DS, seorang kontraktor yang beroperasi di Bali.

Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali menjelaskan bahwa DS merupakan penanggung jawab PT ASD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Akibat perbuatan yang dilakukannya, diperkirakan negara mengalami kerugian pendapatan sekurang-kurangnya Rp947,13 juta

“Atas perbuatannya, DS terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Darmawan, Senin (26/1/2026).

DS diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU KUP sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap Darmawan.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam kurun waktu tahun pajak 2020 dan 2023.

“Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum,” jelas Darmawan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Denpasar Timur telah memberikan himbauan kepada DS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan).

Dalam tahapan tersebut, DS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun selama proses tersebut berlangsung, DS belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) UU KUP, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila DS melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak terutang,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.