Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menghapus sanksi administrasi pajak daerah melalui program pemutihan denda guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Kamis, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda, bunga, maupun kenaikan pajak selama periode program berlangsung.

"Untuk menuju ulang tahun Bandung Barat kita membuat program penghapusan denda pajak, hanya bayar pokoknya saja, manfaatkan kesempatan ini, karena waktunya tidak lama," ujarnya.

Dirinya menyebut program penghapusan sanksi administrasi tersebut sudah berlaku mulai 9 Juni hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat.

Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administrasi untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berlaku untuk pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Jeje menjelaskan terdapat sejumlah jenis pajak yang tidak termasuk dalam program tersebut, yakni PBJT atas tenaga listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Jenis pajak yang tidak termasuk dalam program pembebasan sanksi administratif pajak daerah PBJT atas tenaga listrik, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), opsen PKB dan opsen BBNKB,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rina Marlina mengimbau masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi pajak tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026 guna meringankan kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan PAD.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya karena waktunya terbatas dan hanya berlangsung sampai 31 Agustus 2026,” katanya.

Dirinya juga menyebut bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dengan PAD pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 menembus Rp1,033 triliun atau meningkat Rp81 miliar dari target awal Rp952,02 miliar dengan ditopang oleh pajak serta retribusi daerah.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengelola 12 jenis pajak daerah yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat

Pemkab Bandung Barat berharap program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pembebasan denda 100 persen dan pengurangan pokok pajak hingga 50 persen.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan.

"Benar, Bapak Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan pembebasan denda dan pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak," kata Plt Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Muhammad Irvandi Thamrin di Makassar, Jumat.

Menurut Irvandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Ia menjelaskan, program tersebut memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100 persen serta pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen bagi kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

Program keringanan pajak ini berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026.

Menurut Irvandi, pendekatan insentif menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya.

Selain menghadirkan program keringanan pajak, Pemprov Sulsel juga menyiapkan Program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

"Selain itu, Bapak Gubernur juga menghadirkan Program Gebyar Pajak bagi wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, Pemprov Sulsel menyiapkan berbagai hadiah, mulai dari grand prize satu unit mobil, paket umrah, sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi, hingga mesin cuci. Pengundian dijadwalkan berlangsung setiap triwulan hingga akhir tahun.

Program Gebyar Pajak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Irvandi mengimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak sebelum masa berlakunya berakhir pada 30 Juni 2026 agar dapat memperoleh manfaat pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak.

Masyarakat juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bapenda Sulsel mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang tersedia di kantor Samsat maupun berbagai kanal pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

"Banyak masyarakat yang menanyakan kapan pemutihan pajak kendaraan dibuka, maka kesempatan ini kita buka kembali," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin.

Melalui program pemutihan PKB, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan yang selama ini menjadi beban.

Dia memastikan tidak hanya pokok pajak saja yang diperhatikan, tetapi juga berbagai beban tambahan akan dihapuskan dalam program tersebut.

Kebijakan itu, kata Helmi Hasan, diambil sebagai respons atas tingginya permintaan masyarakat yang menginginkan program serupa kembali dilaksanakan di daerah tersebut.

Pemprov Bengkulu juga mengingatkan tidak akan ada perpanjangan setelah masa program berakhir, sehingga masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin.

"Ini program terakhir, tidak ada lagi program pemutihan setelah ini. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya," kata Helmi.

Kebijakan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini mendorong agar program pemutihan kembali dibuka.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menggelar program diskon 50 persen pajak kendaraan bermotor (PKB) non-Bengkulu melalui bea balik nama kendaraan.

"Kita berikan diskon selama lima bulan, setelah itu, akan ada program pemutihan secara menyeluruh," kata Gubernur Helmi.

Program tersebut menyasar kendaraan luar daerah yang belum menggunakan nomor polisi Bengkulu agar segera melakukan proses balik nama.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengurus administrasi kendaraan sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Muncul sebuah isu viral di media sosial, termasuk Facebook dan TikTok.

Isinya menjelaskan bahwa OJK akan segera mengadakan program pemutihan pinjol bagi WNI. Dengan mengikuti pemutihan ini, maka utang pinjol akan dianggap lunas.

Namun setelah Bisnis melakukan penelusuran, isu tersebut kali pertama muncul pada Mei 2025 lalu.

Dalam konten itu, dikatakan bahwa OJK mengadakan program pemutihan utang bagi nasabah pinjaman online (pinjol) mulai 1 Mei 2025.

CEK FAKTA:

OJK sendiri sudah membantah hal tersebut. OJK membantah narasi soal program pemutihan pinjol melalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia.

Mereka menegaskan, informasi yang beredar mengarah pada penipuan dan pihaknya tidak pernah mengadakan program pemutihan pinjol seperti dalam unggahan yang beredar.

OJK pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan lembaganya.

"Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK.​​ ​​​OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online," tulis OJK di laman resminya.

"Pastikan kebenaran informasi yang mengatasnam​akan​ Otoritas Jasa Keuangan ke Kontak OJK m​elalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id. Sebarkan inf​ormasi ini agar teman dan keluarg​amu terhindar dari penipuan," lanjut mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin menyampaikan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Apa Manfaatnya?

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan layanan kesehatan:

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.

Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.

Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.

Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti angkat bicara terkait kemungkinan adanya suntikan anggaran dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron menuturkan, diskusi mengenai kebijakan pemutihan tersebut masih berada di ranah pemerintah pusat, sehingga keputusan final berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Terkait kemungkinan adanya pemberian dana dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan, Ghufron menyatakan hal tersebut merupakan opsi, namun bukan syarat mutlak bagi BPJS Kesehatan.

“Kalau memang diberi kompensasi tentu lebih baik, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini kan untuk membantu orang-orang yang memang tidak berdaya dan kesulitan mengakses layanan,” ujar Ghufron saat ditemui di sela acara 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia melanjutkan, dampak pemutihan terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan dinilai tidak signifikan. Ghufron menyebut, kebijakan ini justru dapat meringankan beban operasional lembaga dalam melakukan penagihan.

Ghufron juga menegaskan, pemutihan itu tidak akan berdampak pada Dana Jaminan Sosial (DJS) yang menjadi sumber dana utama BPJS Kesehatan untuk membiayai layanan kesehatan peserta JKN.

“Kami justru lega karena tidak perlu mengejar-ngejar tunggakan kepada peserta yang memang sudah tidak ada kemampuan, atau bahkan tidak bisa lagi dihubungi,” tutup Ghufron.

Dia menjelaskan, kebijakan pemutihan dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan peserta yang secara ekonomi tidak mampu.

Ghufron memaparkan, mayoritas penunggak berasal dari kelompok masyarakat miskin yang telah berpindah segmen kepesertaan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah, tetapi masih meninggalkan kewajiban iuran dari segmen sebelumnya.

Dia menuturkan, dana yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan dana publik sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan dan diaudit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penghapusan tunggakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum atau disalahgunakan.

“Dana BPJS itu dana publik dan dana negara, sehingga setiap tahun kami diperiksa BPK. Pemutihan harus diatur dengan baik supaya tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, besaran dana kompensasi untuk pemutihan itu muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Rabu (22/10/2025) lalu.

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.

"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah berupa pemutihan tunggakan BPJS kesehatan.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah berupa pemutihan tunggakan BPJS kesehatan.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Lantas, siapa sebenarnya yang berhak memperoleh penghapusan tunggakan ini? Apakah seluruh peserta BPJS otomatis bisa mendapatkan keringanan tersebut?

Kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Berikut kriteria penerima pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan 2025

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah. “Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Warga RI peserta BPJS Kesehatan bisa mengecek tunggakan iuran mereka secara online.

"BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan dapat dicek lewat online baik menggunakan aplikasi Mobile JKN maupun WhatsApp Pandawa. Sebelum melakukan pengecekan, peserta perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan.

1. Cara Cek di Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store;
• Setelah terunduh, buka aplikasi dan login menggunakan NIK atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan serta password;
• Pilih "Menu Lainnya" pada halaman utama, lalu klik "Info Iuran";
• Sistem akan menampilkan perincian dan jumlah tunggakan iuran kepesertaan.

2. Cara Cek Melalui WhatsApp Pandawa

Peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek jumlah tunggakan iuran melalui layanan Pandawa yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp 0811-8-165-165. Berikut cara lengkapnya:

• Kirimkan pesan apapun ke Pandawa, seperti "Hai" atau yang lainnya;
• Pilih menu "Informasi";
• Kemudian klik "Cek Status Pembayaran";
• Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan;
• Lalu kirimkan pesan berupa tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal lahir (contoh: 1995-04-01);
• Selanjutnya Pandawa akan mengirimkan informasi berupa nama peserta, jumlah tagihan, dan status pembayarannya.

Program pemutihan hanya akan diberikan kepada peserta kurang mampu yang terdaftar dalam DTSEN yang akan menerima kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Artinya, untuk menjadi penerima manfaat pemutihan, peserta BPJS Kesehatan harus terdaftar di DTSEN terlebih dahulu.

Cara Daftar DTSEN Online Lewat Aplikasi Cek Bansos

Cara mendaftar DTSEN sendiri ada dua, yaitu secara online di aplikasi Cek Bansos dan secara langsung dengan mendatangi kantor desa/lurah. Untuk lebih jelasnya, berikuttiap-tiap panduan lengkapnya:

• Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Google Play Store atau App Store;
• Setelah berhasil diunduh, buka aplikasi;
• Pilih "Buat Akun Baru" jika belum memiliki akun;
• Lengkapi data yang diminta berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, RT/RW, nomor HP aktif, dan email;
• Kemudian unggah foto e‑KTP dan swafoto dengan memegang e‑KTP untuk verifikasi identitas;
• Verifikasi akun via email kemudian login;
• Pilih menu "Daftar Usulan" atau "Tambah Usulan";
• Masukkan data lengkap keluarga, kondisi rumah, dan pilih jenis bantuan yang diajukan (PKH, BPNT, dsb);
• Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta validasi data oleh Kemensos.

Cara Daftar DTSEN Offline di Kantor Desa/Kelurahan

• Datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK;
• Isi formulir pendaftaran DTSEN yang diberikan petugas dengan benar dan lengkap;
• Selanjutnya, permohonan akan diproses melalui musyawarah untuk menilai kelayakan penerima;
• Jika disetujui, data akan diteruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada bupati/wali kota hingga diteruskan kepada Menteri Sosial.

Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

Tidak semua peserta BPJS Kesehatan dapat menikmati program penghapusan tunggakan tersebut. Program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaat. Berikut syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tunggakan iuran BPJS:

1. Peserta yang Beralih ke PBI

Peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya merupakan peserta mandiri dan kini telah masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) berhak mendapatkan pemutihan. Iuran mereka kini ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari Kalangan Tidak Mampu

Program pemutihan ini hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu berdasarkan data resmi yang dikelola pemerintah. Artinya, hanya masyarakat miskin yang tercatat secara valid yang dapat menikmati penghapusan tunggakan ini.

3. Peserta dengan Status PBPU dan BP yang Diverifikasi Pemda

Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) juga bisa menikmati program penghapusan tunggakan iuran. Syaratnya yaitu data yang dimiliki harus sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam DTSEN

Peserta wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data akan dilakukan agar bantuan pemutihan benar-benar tepat sasaran.

5. Pemutihan Berlaku untuk Maksimal 2 Tahun Tunggakan

BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Jika tunggakan peserta lebih dari 24 bulan, maka sisa kewajiban di luar batas tersebut tetap harus dibayar oleh peserta.

6. Pendanaan dari APBN

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana sekitar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung program ini. Dana tersebut digunakan untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat pemutihan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Pelaksanaan programnya masih menantikan proses verifikasi mendalam terhadap seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

Soal pemberlakuan, Cak Imin menyebut keputusan tinggal menunggu pihak BPJS Kesehatan. Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 triliun dari APBN untuk memperkuat BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti sebelumnya menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Dengan begitu, syarat utama bagi peserta yang ingin memperoleh program ini adalah peserta mandiri yang beralih menjadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung pemerintah. Peserta juga harus sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program pemutihan tunggakan iuran berlaku selama dua tahun atau 24 bulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan rencana pemutihan utang tagihan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta golongan tertentu akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 05/11/2025) berikut ini.