Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta membuka Gerai Samsat di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair. Fasilitas ini mempermudah pengunjung membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama pameran berlangsung.

Layanan ini bertepatan dengan adanya program pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut diterbitkan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.

"Program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran," bunyi keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Kebijakan tersebut memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Dengan penghapusan sanksi administratif, wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa tambahan denda keterlambatan.

Selain menghadirkan keringanan, Bapenda DKI Jakarta juga menekankan aspek kemudahan layanan. Lokasi Gerai Samsat yang berada di area PRJ diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kehadiran layanan ini memungkinkan pengunjung mengurus pajak kendaraan secara langsung di sela aktivitas menikmati berbagai pameran, hiburan, dan kuliner yang tersedia.

Sebagai bentuk apresiasi, Bapenda DKI Jakarta menyiapkan suvenir eksklusif bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB di Gerai Samsat PRJ. Suvenir diberikan selama persediaan masih tersedia.

Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Peningkatan kepatuhan dinilai penting karena pajak daerah menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan dan layanan publik di Jakarta.

"Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB selama periode yang telah ditetapkan," imbuh keterangan resmi.

Masyarakat yang berkunjung ke PRJ dapat langsung mendatangi Gerai Samsat untuk melakukan pembayaran PKB sekaligus memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif yang sedang berlangsung.

Melalui layanan ini, Bapenda DKI Jakarta berharap masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan dan turut mendukung pembangunan Kota Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Dilansir laman resmi Bapenda DKI Jakarta, bebas pajak dilakukan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499. Aturan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan," tulis Tim Bapenda, Jumat (29/5/2026).

Pembebasan tersebut berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, masyarakat yang menunggak PKB dan BBNKB hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda bunga.

Nantinya bebas denda pajak diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, atau menjalani proses administrasi tambahan.

Pemprov DKI Jakarta menyebut upaya ini agar masyarakat kembali tertib membayar pajak yang sebelumnya terhambat karena beban keterlambatan.

Pemberian insentif juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mempermudah proses administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Warga yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB sebelumnya dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif turut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pada saat bersamaan, dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode ditentuka, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan, serta ikut ambil peran bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan turut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mencatat pertumbuhan positif dalam pendapatan asli daerah (PAD) Sumut yang pada kuartal I/2026 telah mencapai 26,09%.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan penerimaan dari sektor pajak daerah berandil besar dalam realisasi PAD yang di awal tahun ini tercapai sebesar Rp1,6 triliun.

"Realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik, dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun, sudah tercapai Rp1,6 triliun atau 26,09%,” ujar Sutan, Kamis (30/4/2026).

Ada tujuh sumber penerimaan pajak daerah yang mengerek realisasi PAD Sumut Triwulan I/ 2026. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi yang utama dengan realisasi Rp415 miliar dari tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun, atau sekitar 22,92%.

Lalu, penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target sekitar Rp1 triliun, terealisasi Rp261 miliar atau 23,88%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp1,8 triliun, terealisasi Rp522 miliar atau 28,97%.

Adapula pajak air permukaan (PAP) dari target Rp147 miliar yang terealisasi Rp43 miliar atau 29,23%; pajak rokok dari target Rp1,3 triliun terealisasi Rp384 miliar atau 27,97%; dan pajak alat berat target Rp1,2 miliar terealisasi Rp1,05%.

Sedangkan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB) terealisasi Rp661 juta atau 18,55% dari target Rp3,5 miliar.

Sutan mengatakan Bapenda Sumut terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD sekaligus mempermudah masyarakat dengan menjalankan berbagai program strategis, antara lain mengoptimalkan operasional layanan Samsat Malam, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dengan bersinergi dengan Satlantas dan Jasa Raharja, hingga mempersiapkan gelaran Gebyar Pajak 2026 untuk mengapresiasi masyarakat yang taat bayar pajak.

Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Sumut optimistis mampu mencapai target tahunan penerimaan. Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih tergerak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

“Karena pajak yang dibayarkan merupakan motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Sumut. Mari dukung kemajuan daerah dengan menjadi warga negara yang bijak dan taat pajak," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan masih membutuhkan insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Namun, keberlanjutannya akan mempertimbangkan kondisi fiskal.

Wamenperin mengungkap, ia memahami industri otomotif nasional masih sangat membutuhkan angin sejuk berupa insentif pajak. Namun soal melanjutkan insentif EV masih akan dilihat lebih jauh.

“Kita masih sangat membutuhkan insentif. Tapi tentu harus kita pertimbangkan fiskal kita,” kata Faisol, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak alat berat.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Permendagri tersebut. Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak. Namun, besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Di sisi lain, Faisol menegaskan komitmen terhadap percepatan transformasi energi di sektor otomotif. Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia yang mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih.

“Percepatan juga transformasi energi yang kita lihat harus terjadi juga di otomotif, itu kita harus dorong bersama-sama,” kata dia.

Wamenperin menambahkan, peran pemda dinilai penting untuk mendukung implementasi program tersebut di daerah.

“Jadi saya kira pemda memiliki peran penting untuk membantu Presiden supaya program transformasi energi ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan dengan percepatan hilirisasi itu bisa membantu merata di pemda.” ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengkaji kebijakan relaksasi berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5% pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas dinamika di masyarakat yang terpantau melalui berbagai kanal media sosial.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan bahwa persepsi kenaikan pajak yang muncul di masyarakat pada periode Januari hingga Februari 2026 disebabkan oleh berakhirnya program diskon signifikan pada tahun lalu.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan relaksasi melalui Program Merah Putih yang memberikan potongan harga pajak cukup besar bagi para wajib pajak.

"Ada dinamika di masyarakat bahwa posisi di tahun 2026 dibanding tahun 2025 itu untuk pajak kendaraan bermotor ada kenaikan. Mungkin pandangan di masyarakat kok beda antara 2025 dengan 2026 untuk di awal-awal Januari sampai dengan Februari ini," kata Sumarno dalam konferensi pers yang digelar Jumat (13/2/2026).

Menurut Sumarno, pada Kuartal I/2025 atau Januari hingga Maret, pemerintah memberikan diskon signifikan sebesar 13,94%. Namun, setelah masa berlaku program tersebut habis pada April 2025 hingga Desember 2025, tarif pajak kembali normal sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah yang berlaku di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Ketiadaan kebijakan diskon pada awal tahun 2026 inilah yang memicu kegaduhan di ruang publik, karena masyarakat membandingkan nilai pembayaran dengan periode diskon tahun lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sumarno menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menutup mata dan sedang menyiapkan skema stimulus baru yang lebih proporsional.

"Kita kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti pada tahun 2026 namun besarnya tidak sama dengan 2025 kurang lebih sebesar 5%, kalau yang 2025 adalah 13,94%. Diskon 5% itu PKB di Jawa Tengah itu besarnya mungkin lebih rendah dibanding dengan DKI, dibanding dengan Jawa Barat, kita di bawahnya," kata Sumarno.

Selain rencana diskon PKB, Sumarno menegaskan bahwa kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan lama atau bekas tetap dipatok 0%.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong legalitas kepemilikan kendaraan di wilayah Jawa Tengah tanpa membebani masyarakat dengan biaya balik nama yang tinggi di tengah situasi ekonomi saat ini.

Pada kesempatan itu, Sumarno juga mengungkapkan transparansi penggunaan dana yang dihimpun dari PKB. Pajak yang dibayarkan masyarakat itu memiliki peruntukan spesifik atau earmark yang langsung menyentuh kepentingan publik, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sektor pendidikan menengah.

"Alokasi PKB itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena hubungannya dengan jalan. Jadi alokasi-alokasi pembangunan jalan itu earmark-nya adalah di pajak kendaraan bermotor. Dan tentu saja potensi-potensi dari pajak ini juga digunakan untuk SMA-SMK gratis di Jawa Tengah dan itu juga digunakan salah satunya di pendidikan juga," tegas Sumarno.

Adapun mekanisme pembagian PKB tersebut mengikuti UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yaitu dengan skema opsen pajak. Sistem ini mengubah pola bagi hasil menjadi penyetoran langsung ke rekening kabupaten dan kota untuk mempercepat akses pendanaan di daerah.

"Istilah opsen ini kan hanya mengalihkan konsep di Undang-Undang Pajak Daerah dulu itu dari bagi hasil menjadi diserahkan langsung kepada Kabupaten/Kota. Jadi kalau yang sebutan opsen itu kita dari samsat langsung disetor ke rekening Kabupaten/Kota masing-masing," kata Sumarno.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah masing-masing melalui kolaborasi yang lebih erat.

Menurut Sumarno, kontribusi dari sektor pajak, retribusi, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat krusial bagi peningkatan pendapatan daerah demi kemajuan pembangunan Jawa Tengah secara menyeluruh.

Bisnis.com, SEMARANG - Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh pengguna media sosial, khususnya di Jawa Tengah.

Bahkan, kenaikan pajak yang dirasa memberatkan itu memicu gelombang protes dan kegaduhan.
Tak cuma masyarakat umum, kenaikan PKB juga dirasakan imbasnya di kalangan pengusaha.

Agus Pratiknyo, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP Aptrindo), mengaku isu kenaikan PKB tersebut sudah berhembus sejak tahun 2025.

Kabar itu tak lepas dari penerapan skema opsen bagi PKB yang diberlakukan secara serempak se-Indonesia.
"Ini kan sudah berlaku dari tahun 2025, tetapi memang tidak langsung dijalankan sesuai aturan. Seharusnya kan rata-rata kenaikannya 66% dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tetapi, di 2025 beberapa pemerintah daerah itu membuat program diskon atau relaksasi," jelas Agus saat dihubungi Bisnis pada Jumat (13/2/2026).
Agus mencatat kegaduhan itu pertama kali mencuat di Jawa Tengah, hingga menjalar ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Berakhirnya masa relaksasi opsen PKB menjadi pemicu utama mengapa masyarakat merasa biaya pajaknya tiba-tiba melambung tinggi.
Keresahan ini juga semakin memuncak, karena momentumnya bertepatan dengan siklus keuangan daerah secara tahunan.

"Jadi ramai karena di bulan Februari setiap tahunnya itu terjadi penyesuaian pajak daerah. Biasanya bulan Februari-Maret, makanya di bulan ini masyarakat terkaget-kaget," lanjut pengusaha asal Jawa Tengah itu.
Aptrindo sendiri telah melakukan advokasi sejak 2025 untuk menyuarakan keresahan pelaku usaha kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun keringanan berupa diskon pajak telah diberikan, namun hingga hari ini pelaku usaha masih merasakan sejumlah keberatan.
Agus menyebut, pengusaha angkutan barang maupun penumpang, kini terjebak dalam kerumitan administratif seperti pengujian kendaraan bermotor atau KIR yang dibatasi antreannya.

"Kendaraan kami di Jakarta ditangkap petugas dan dikandangin, pembebasannya bisa Rp5 juta per kendaraan," keluhnya. Hal ini menambah beban biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha.
Aturan anyar yang mewajibkan pengusaha angkutan trailer untuk menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) angkutan barang khusus juga sama memberatkannya.

Jika tidak mengikuti aturan ini, pengusaha terpaksa menggunakan plat putih di kendaraan angkutan mereka. Yang memberikan konsekuensi kenaikan pajak hingga 300% dibanding kendaraan angkutan umum berplat kuning.
"Semangat pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan angkutan barang, di mana 2027 itu targetnya kan nol ODOL, itu jadi dipertanyakan. ODOL itu kan karena tidak ada standar tarif, yang itu disebabkan oleh tarif angkutan yang tidak manusiawi. Semua itu bermuara karena pengusaha harus menanggung cost-cost operasional langsung seperti ini," tegas Agus.
Aptrindo sendiri telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mengupayakan audiensi dalam waktu dekat.

Agus mendesak pemerintah daerah untuk bisa memberikan kepastian, tidak hanya untuk opsen, tapi juga proses birokrasi dan administrasi yang selama ini dirasa memberatkan pelaku usaha.
"Intinya, Gubernur sebagai penanggung jawab utama harus menegaskan kenaikan opsen itu berapa persen, apakah akan dijalankan atau tidak. Kita sedang berusaha ke sana. PKB itu, apakah menjadi pendapatan utama atau kedua dari PAD, harus disikapi dengan bijak. Dijadikan pertimbangan oleh Gubernur, diselesaikan. Perbaikan birokrasi ini penting sekali untuk diselesaikan," tutur Agus.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan, optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah Sumatra Selatan (Bapenda Sumsel) masih harus berjibaku mengejar sisa 11% dari target pendapatan pajak. Hingga 19 November 2025, kinerja penerimaan itu terealisasi Rp3,40 triliun.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan bahwa realisasi pajak daerah yang bersumber dari 7 instrumen penerimaan itu baru mencapai kisaran 88,8% dari total target mencapai Rp3,83 triliun.

Menurutnya, capaian utama pendapatan daerah itu disokong oleh dua sumber yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan.

“Keduanya menjadi penopang utama dengan realisasi yang telah menembus 100%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (21/11/2025).

Rizwan memerinci penerimaan PBB-KB di Sumsel telah mencapai 105,56% atau Rp1,55 triliun dari sasaran Rp1,47 triliun.Sedangkan untuk Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya Rp32,70 miliar dari target Rp26,54 miliar atau 123,24%.

Dia menuturkan tren positif kedua sektor itu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak di Sumsel masih memiliki ruang tumbuh.Kondisi tersebut juga didorong oleh geliat ekonomi yang positif dan kepatuhan dari para wajib pajak.

"Terutama [potensi penerimaan pajak] yang berada di wilayah dengan aktivitas perekonomian industri dan energi tinggi," kata Rizwan.

Sementara itu, imbuhnya, untuk penerimaan di sektor lain terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah menembus Rp655,34 miliar atau 84,95% dari target Rp771,44 miliar.Kemudian pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang sebesar 69,95% atau Rp558,08 miliar dari target Rp797,80 miliar.

“Lalu ada pajak rokok yang realisasinya Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar,” tuturnya.

Meskipun begitu, Rizwan mengatakan bahwa realisasi beberapa sektor masih cukup rendah atau di bawah 50%.Mulai dari pajak alat berat Rp2,96 miliar atau 49,39%, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai Rp11,37 miliar atau 40,80%.

“Kita tetap optimistis mengejar realisasi target sebelum akhir tahun anggaran, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang transparan dan mudah diakses,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak menjadi bagian penting, sejalan dengan tantangan pemangkasan transfer ke daerah (TKD).Beberapa penerimaan pajak mulai dari pajak bahan bakar kendaraan, pajak kendaraan, hingga pajak air permukaan.

“Itu jadi salah satu sumber [solusi] yang bisa jelas kemitraannya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemda Provinsi Jawa Barat melaporkan posisi saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai lebih dari Rp2,2 triliun hingga Jumat (14/11/2025).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan Saldo tersebut merupakan akumulasi dari penerimaan daerah dikurangi pengeluaran hingga waktu tersebut. Adapun total pendapatan yang masuk mencapai Rp329,74 miliar.

Adi menjelaskan penerimaan tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta retribusi dan pendapatan lainnya.

"PBBKB masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai lebih dari Rp302 miliar, disusul PKB sebesar Rp15,36 miliar dan BBNKB sebesar Rp11,64 miliar," katanya.

Dia menambahkan dari sisi pengeluaran, pihaknya mencatat telah mencapai Rp107,41 miliar.

Belanja tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan daerah, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

"Belanja modal tercatat sebagai pengeluaran terbesar mencapai lebih dari Rp32 miliar," ujarnya.

Dengan demikian, setelah memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran, saldo RKUD Jabar hingga Jumat (14/11/2025) pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp2.288.059.578.537.

Menurut Adi, Pemda Provinsi Jawa Barat memastikan pengelolaan kas daerah tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan demi menjaga stabilitas fiskal serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.