#30 tag 24jam
Perkuat Edukasi Pajak, Kanwil DJP Jatim III Buka Tax Center di Universitas Widya Gama
Kanwil DJP Jatim III membuka Tax Center di Universitas Widya Gama Malang untuk meningkatkan edukasi pajak dan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pajak. [330] url asal
#tax-center #universitas-widya-gama #edukasi-pajak #kanwil-djp-jatim-iii #literasi-perpajakan #kesadaran-pajak #mahasiswa-agen-perubahan #layanan-perpajakan #informasi-perpajakan #konsultasi-perpajakan
(Bisnis.Com - Terbaru) 18/04/26 14:07
v/195449/
Bisnis.com, MALANG—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III membuka Tax Center di Universitas Widya Gama (UWG) Malang sebagai mitra ke-31 di wilayah kerjanya untuk memperkuat edukasi dan literasi perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan sinergi antara DJP dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran pajak sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda.
“Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam APBN, sehingga kesadaran pajak perlu terus ditingkatkan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan Tax Center sebagai sarana belajar sekaligus menyebarluaskan edukasi perpajakan,” ujarnya dikutip Sabtu (18/4/2026).
Kehadiran Tax Center UWG Malang, dia menegaskan, merupakan wujud nyata komitmen DJP dalam mendekatkan layanan dan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui jalur akademik.
Melalui Tax Center, kata dia, maka penyampaian informasi perpajakan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Widya Gama Malang, Anwar, menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi kepada masyarakat.
“Kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Tax Center, mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik serta turut membangun kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.
Sebagai pusat edukasi perpajakan, Lindawaty menegasskan, Tax Center Universitas Widya Gama Malang akan menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain penyelenggaraan kegiatan edukasi dan pelatihan perpajakan, penyediaan layanan informasi, serta konsultasi perpajakan bagimahasiswa dan masyarakat umum.
Selain itu, Tax Center juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman terkait transformasi digital perpajakan, termasuk
implementasi sistem Coretax.
Dengan bertambahnya Tax Center UWG Malang, dia menegaskan, Kanwil DJP Jawa Timur III terus memperluas kolaborasi dengan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif. Ke depan, sinergi ini akan diperkuat melalui berbagai program edukasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui upaya tersebut, kata dia, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat dapat terus meningkat sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. (K24)
Baru 48% Wajib Pajak Lapor SPT, DJP Riau Buka Layanan Akhir Pekan
Hingga 25 Maret 2026, hanya 48% wajib pajak di Riau lapor SPT. DJP Riau buka layanan akhir pekan dan relaksasi untuk tingkatkan kepatuhan. [303] url asal
#spt-riau #djp-riau #wajib-pajak #pelaporan-spt #kepatuhan-pajak #layanan-akhir-pekan #spt-tahunan #relaksasi-pajak #denda-pajak #media-meeting #informasi-perpajakan #coretax-djp #edukasi-pajak #litera
(Bisnis.Com - Terbaru) 30/03/26 19:34
v/176793/
Bisnis.com, PEKANBARU — Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT di wilayah Riau baru mencapai 48,22% hingga 25 Maret 2026. Dari total 493.529 wajib pajak yang harus melapor, baru 237.891 SPT yang telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau.
Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana mengatakan ada sejumlah langkah yang telah disiapkan untuk memacu kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu berakhir.
"Kanwil DJP Riau membentuk Satuan Tugas [Satgas] penerimaan SPT, membuka layanan jemput bola melalui asistensi pengisian SPT di luar kantor, menyediakan layanan tambahan pada akhir pekan, serta menambah helpdesk dan sarana prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan," ujarnya, Senin (30/3/2026).
Selain itu, DJP Riau juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi, mencakup perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 serta penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga.
"Langkah ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan," jelas Hermiyana.
Selain itu untuk mendongkrak angka pelaporan SPT, Kanwil DJP Riau menggelar silaturahmi dan media meeting bersama puluhan perwakilan media massa di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan informasi perpajakan kepada masyarakat.
"Media adalah mitra strategis kami dalam membangun kepercayaan publik terhadap DJP. Informasi yang kami sampaikan akan jauh lebih berdampak jika dapat diteruskan secara tepat kepada masyarakat melalui rekan-rekan media," ujar Hermiyana.
Selain sesi diskusi dan pemaparan data, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung pengisian SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax DJP. Para peserta dari kalangan media diberikan kesempatan merasakan langsung proses pelaporan SPT secara elektronik sebagai bentuk edukasi dan peningkatan literasi perpajakan.
DJP Riau berharap sinergi dengan media massa dapat mempercepat peningkatan angka kepatuhan pelaporan SPT sebelum batas waktu yang telah diperpanjang berakhir, sehingga target kepatuhan wajib pajak di Provinsi Riau dapat tercapai secara optimal tahun ini.
Aturan Baru, Penyelenggara Kartu Kredit Wajib Setor Data Transaksi ke DJP
Penyelenggara kartu kredit wajib lapor data transaksi ke DJP mulai Maret 2027 sesuai PMK No. 8/2026 untuk memperkaya data perpajakan. [501] url asal
#kartu-kredit #data-transaksi #djp #otoritas-pajak #pmk-no-8-2026 #bank-penyelenggara #data-perpajakan #laporan-data #identitas-merchant #total-transaksi #dirjen-pajak #informasi-perpajakan #kewajiban
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/03/26 22:27
v/153964/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas pajak memiliki akses yang luas dalam mencari data instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain atau ILAP guna memperkaya data perpajakan.
Kewenangan itu sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
Salah satu substansi krusial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.
“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, Selasa (3/3/2026).
Adapun data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.
Selain mencakup bank/lembaga penyelenggara kartu kredit, regulasi itu juga memuat pasal baru yang mengatur kewenangan Dirjen Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada ILAP mengenai laporan pemanfaatan data.
Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Dirjen Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Ketentuan Lebih Rinci.
Untuk diketahui, aturan sebelumnya dibuat pada 2017 lalu untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan kejelasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaikan data dan informasi oleh berbagai instansi terkait dengan perpajakan.
Sementara itu, dalam beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 11 Februari 2026 pun menyisipkan sejumlah pasal baru di antara dua pasal lama. Pasal baru itu mengatur kewajiban Dirjen Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi-instansi mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi perpajakan.
"Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)," bunyi pasal 5A yang disisipkan di antara pasal 5 dan 6 pada PMK No.8/2026, dikutip Bisnis, Selasa (3/3/2026).
Selain itu, Dirjen Pajak melakukan hal tersebut melalui surat pemberitahuan pemanfaatan data dan informasi.
Kemudian, pasal 5B mencakup aturan bahwa dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.
Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pajak.
Nantinya, data dan informasi itu akan disampaikan secara online atau langsung kepada Dirjen Pajak.
Selanjutnya, pasal 5C mengatur bahwa Dirjen Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan DJP Kemenkeu untuk dua hal. Pertama, menyampaikan pemberitahuan mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi.
Kedua, menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi pasal II beleid yang diundangkan 27 Februari 2026 itu.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)