Bisnis.com, DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mengungkap kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh DS, seorang kontraktor yang beroperasi di Bali.

Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali menjelaskan bahwa DS merupakan penanggung jawab PT ASD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Akibat perbuatan yang dilakukannya, diperkirakan negara mengalami kerugian pendapatan sekurang-kurangnya Rp947,13 juta

“Atas perbuatannya, DS terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," jelas Darmawan, Senin (26/1/2026).

DS diduga kuat melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU KUP sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” ungkap Darmawan.

Pelanggaran tersebut berupa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dalam kurun waktu tahun pajak 2020 dan 2023.

“Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan, DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum,” jelas Darmawan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Denpasar Timur telah memberikan himbauan kepada DS terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan).

Dalam tahapan tersebut, DS telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun selama proses tersebut berlangsung, DS belum memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan Pasal 44B ayat (1) UU KUP, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila DS melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak terutang,” tambah Darmawan.

Darmawan berharap proses penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak lainnya agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.

"Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025).

Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.

"Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.

Bimo mengimbau para "raja sawit" tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).

"Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh," kata Bimo.

Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.

Integrasi Data Tambang

Direktur Jenderal Pajak alias DJP Bimo Wijayanto mendorong supaya data Minerba-One yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM bisa segera terintegrasi dengan Coretax milik otoritas pajak.

Hal ini ditujukan agar seluruh data dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, Bimo juga mengemukakan bahwa DJP juga telah sepakat dengan Ditjen Minerba untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) .

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini merupakan upaya bersama dalam mengelola kekayaan negara, baik oleh Pemerintah selaku regulator maupun wajib pajak selaku pelaku kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan mineral dan batubara.

“Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya
prinsip gotong royong,” ujar Bimo, dikutip Jumat (28/11/2025).

Berdasarkan data internal DJP, dalam lima tahun terakhir jumlah populasi wajib pajak dari sektor pertambangan minerba cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertambahan sekitar 3%.

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak hingga pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak. Selain itu, penerimaan sektor pertambangan
mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebesar Rp4 triliun (2016)
menjadi Rp45 triliun (2024).

Sedangkan penerimaan pajak sektor pertambangan batubara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.“Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara,” ujar Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan pada awal pekan ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan penggeledahan di beberapa tempat itu dilakukan untuk keperluan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan atau Wajib Pajak periode 2016-2020.

"Ini oleh Oknum/Pegawai Pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," kata Anang melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

"Tentu kami dalam konteks ini sangat menghormati bagaimana para penegak hukum, khususnya dalam hal ini kejaksaan yang sedang melaksanakan prosesnya," kata Bimo saat di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Bimo memastikan, selain menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejagung, ia juga menekankan akan memberikan bantuan hukum secara berimbang terhadap para fiskus pajak yang masih aktif dan dijadikan saksi dalam kasus yang tengah diselidiki Kejagung.

"Kami juga secara berimbang memberikan bantuan hukum bagi anggota-anggota kami yang masih aktif, yang mungkin juga sedang dijadikan saksi dalam kasus ini," papar Bimo.

"Jadi kami belum bisa berspekulasi, dan tentu kami akan bekerjasama dan kooperatif terhadap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Sebagaimana diketahui pada Senin (17/11/2025), Kejagung menggeledah sejumlah rumah pejabat pajak seusai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 masuk ke tahap penyidikan.

"Tentu kami dalam konteks ini sangat menghormati bagaimana para penegak hukum, khususnya dalam hal ini kejaksaan yang sedang melaksanakan prosesnya," kata Bimo saat di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Bimo memastikan, selain menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejagung, ia juga menekankan akan memberikan bantuan hukum secara berimbang terhadap para fiskus pajak yang masih aktif dan dijadikan saksi dalam kasus yang tengah diselidiki Kejagung.

"Kami juga secara berimbang memberikan bantuan hukum bagi anggota-anggota kami yang masih aktif, yang mungkin juga sedang dijadikan saksi dalam kasus ini," papar Bimo.

"Jadi kami belum bisa berspekulasi, dan tentu kami akan bekerjasama dan kooperatif terhadap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan penggeledahan yang dilakukan pihaknya ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020," ujar Anang.

Anang mengungkap perkara ini berkaitan dengan pegawai pajak pada Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Anang tidak merinci lebih jauh ihwal kronologi kasus tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kejaksaan Agung RI menyita harta kekayaan terpidana perpajakan S. Terpidana diwajibkan membayar denda sebesar dua kali pajak terutang senilai Rp16,69 miliar.

Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 PK/Pid.Sus/2025 tanggal 10 April 2025 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana S.

"Setiap rupiah yang berhasil diamankan adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keuangan negara dan keadilan bagi masyarakat yang taat pajak," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP D.I Yogyakarta, Dwi Hariyadi dalam siaran pers, dikutip Senin (27/10/2025)

Denda sebesar dua kali pajak terutang tersebut dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan terpidana disita dan akan dilelang untuk menutup kerugian negara.

Pelaksanaan sita eksekusi atas tanah dan bangunan yang dimiliki terpidana S dilakukan oleh Kejaksaan. Perwakilan dari Direktorat Penegakan Hukum DJP dan PPNS Kanwil DJP D.I. Yogyakarta turut mendampingi tim dari Kejaksaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun aset yang disita terdiri dari beberapa unit kendaraan bermotor di Kabupaten Kulonprogo, lima bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Sembilan bidang tanah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sita eksekusi dilakukan dengan pemasangan papan penyitaan pada lokasi aset sebagian tanda resmi status hukum barang sitaan negara. Sebelumnya, terpidana telah divonis bersalah oleh PN Wates karena telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT VAI yang dilakukan di tahun pajak 2017.

Melalui kegiatan ini, DJP mengingatkan seluruh wajib pajak agar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap, jelas, dan benar, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Pengakuan hukum ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelanggar dan dorongan kepatuhan bagi wajib pajak lainnya. Selain itu, eksekusi juga bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Kewajiban ini dapat gugur ketika wajib pajak individu meninggal dunia.

Dengan berakhirnya kewajiban tersebut, NPWP Wajib Pajak sebenarnya dapat dihapus. Syaratnya, wajib pajak yang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan atau warisan telah selesai dibagi segera setelah ia meninggal dunia. Mengapa demikian?

Harus dipahami, NPWP orang yang meninggal tidak dapat dihapus secara otomatis. Karena, kematian hanya menghapus syarat subjektif sebagai wajib pajak. Sementara itu, syarat objektif seperti masih adanya harta atau warisan yang belum terbagi bisa saja tetap ada.

Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, kewajiban pajak yang belum diselesaikan sejak awal tahun pajak sampai dengan saat meninggal dunia dapat dilaksanakan oleh salah seorang ahli warisnya, sebelum permohonan penghapusan NPWP diajukan.

Apabila selama periode tersebut penghasilan neto Wajib Pajak masih di bawah PTKP maka ia tidak wajib lapor SPT Tahunan.

Namun, jika wajib pajak tersebut meninggalkan warisan dan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, akan timbul subjek pajak baru yang dinamakan subjek "Warisan Belum Terbagi"

Subjek pajak Warisan Belum Terbagi (WBT) berbeda dengan subjek pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.

"Subjek pajak ini akan mewakili para ahli waris apabila warisan yang belum dibagikan tersebut masih menghasilkan penghasilan. Tak hanya itu, subjek pajak WBT bersifat sementara sampai dengan warisan tersebut selesai dibagikan kepada para ahli waris," tulis akun Instagram @ditjenpajakri dikutip Rabu (22/10/2025).

Untuk kemudahan, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan WBT menggunakan NPWP orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yakni pemilik harta warisan dan dilaksanakan oleh salah seorang ahli warisnya sebagai wakil dari ahli waris lainnya.

Adapun pihak yang mewakili WBT antara lain, salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

Sementara itu, pewaris yang tidak meninggalkan warisan atau warisan telah selesai terbagi, wakil dari wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP untuk orang pribadi yang telah meninggal dunia.

Syaratnya, dilakukan oleh keluarga sedarah atau karena ikatan perkawinan (semenda) sebagai Wakil WBT yang ditunjuk dan melampirkan Kartu Keluarga atau KTP ahli waris atau wakil WBT tersebut.

Nantinya, wakil wajib melampirkan formulir permohonan penghapusan NPWP, salinan akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan tidak meninggalkan warisan atau warisan telah terbali.

Lampiran dapat diajukan secara elektronik melalui portal Coretax DJP atau datang langsung ke KPP.

Jika pewaris meninggalkan warisan harta atau belum dibagikan, harus melakukan perubahan data segera setelah pewaris meninggal dunia.

"Wakil WBT dapat mendatangi KPP terdekat untuk melakukan perubahan data kategori NPWP dari wajib pajak orang pribadi menjadi WBT," tulisnya.

Dokumen yang diperlukan antara lain formulir perubahan data, salinan akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis.

Selain itu diperlukan juga dokumen yang menunjukan kedudukan sebagai wakil WBT. Seperti salinan surat keterangan sebagai ahli waris, salinan akta wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan, dan salinan dokumen penunjukkan pihak yang mengurus harta peninggalan.

Setelah itu, melakukan pelaporan SPT Tahunan sebagai subjek WBT dengan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

"Wakil WBT dapat melakukan impersonating atau bertindak sebagat WBT di Coretax DJP seperti menghitung, menyetor PPh terutang jika ada, dan melaporkan seluruh penghasilan yang diterima WBT dalam satu tahun pajak melalui SPT Tahunan PPh," ujarnya.

Selanjutnya, mengajukan permohonan non aktif dengan perubahan profil menjadi non aktif WBT dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan meskipun harta warisan belum selesai terbagi.

"Syaratnya, harta warisan tak lagi menghasilkan pendapatan atau penghasilan," tulisnya.

Setelah permohonan non aktif, WBT dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan syarat hal warisan telah selesai dibagi. Prosedur penghapusan NPWP diajukan oleh wakil WBT ke KPP tempat WBT terdaftar atau KPP terdekat dengan melampirkan dokumen pendukung.

Selain itu, lampirkan surat pernyataan bahwa warisan sudah selesai dibagi kepada seluruh ahli waris yang di dalamnya menyebutkan secara jelas siapa saja ahli warisnya.

"Perlu dipastikan bahwa WBT tidak lagi memiliki utang pajak atau proses pemeriksaan atau penyidikan yang berjalan," tulisnya.