JAKARTA, KOMPAS.com - Tata kelola yang baik dan akuntabilitas dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program pangan dapat memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo, dalam orasi ilmiahnya saat pengukuhan gelar profesor kehormatan yang diterimanya dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (27/6/2026).

Dalam pemaparan orasi ilmiah tersebut, hadir pula Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

"Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan," ungkap Slamet dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Ia pun memastikan bahwa BPK berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah melalui fungsi pemeriksaan yang konstruktif, termasuk pada perusahaan pelat merah yang mendapatkan penugasan.

Hal itu untuk memastikan setiap kebijakan strategis, termasuk di sektor pangan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Senada dengan orasi ilmiah tersebut, Ahmad Rizal menyatakan, sebagai salah satu BUMN sektor pangan, Bulog meyakini penguatan tata kelola menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Pemikiran beliau mengenai tata kelola dan penguatan akuntabilitas menjadi kontribusi penting dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk mewujudkan ketahanan pangan nasional," ucap Rizal.

Ia mengatakan, Bulog siap terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPK, untuk memastikan setiap penugasan pemerintah dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Rizal, penguatan tata kelola yang didukung pengawasan independen dan konstruktif merupakan fondasi penting untuk menjaga keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

"Sinergi antara pemerintah, BPK RI, BUMN, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kekuatan utama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama, kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik, akuntabel serta transparan," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis.

Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh Pemprov Kalimantan Tengah. Namun gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir.

Pihaknya berkomitmen laporan keuangan pemerintah provinsi ke depan semakin berkualitas dan tidak terulang lagi adanya temuan-temuan yang sama.

Agustiar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal.

"Kepada penjabat sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah, agar segera menindaklanjuti temuan dari BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku. Tak perlu menunggu 60 hari kerja, secepatnya. Baik temuan administrasi maupun pengembalian kerugian negara," jelasnya.

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan menyampaikan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"BPK tak hanya memberi opini atas laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, di antaranya terkait pengelolaan rumah dinas dan pembukuan retribusi pemakaian rumah dinas yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan retribusi sewa rumah dinas.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah provinsi menyusun mekanisme pengelolaan rumah dinas terintegrasi antar perangkat daerah, melakukan inventarisasi aset, memperbarui data aset, serta mengoptimalkan pemungutan retribusi sesuai ketentuan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi kinerja Perum Bulog dalam mengelola penugasan ketahanan pangan nasional. Penilaian ini disampaikan langsung dalam peninjauan panen raya dan infrastruktur di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

BPK menilai tata kelola keuangan negara yang dilakukan Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Keberhasilan ini terlihat dari realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang sudah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional.

Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi indikator efektivitas Bulog dalam mendukung program swasembada pangan. Instansinya berkomitmen untuk terus mengawal program strategis ini agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.

"BPK melihat pengelolaan keuangan negara di Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang di awal Juni ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target yang ditetapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Menurut BPK, pemantauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur pangan milik negara. Sinergi antara lembaga pemeriksa dan operator pangan diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bulog menyatakan bahwa efektivitas pengadaan ini dipengaruhi oleh penerapan strategi jemput gabah langsung ke petani. Optimalisasi infrastruktur modern di berbagai daerah juga turut mempercepat penyerapan hasil panen secara signifikan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut apresiasi BPK sebagai bukti kepatuhan tata kelola perusahaan. Realisasi yang tinggi di awal Juni 2026 ini memicu optimisme pencapaian target tahunan.

"Kami akan terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Melalui pencapaian kuartal kedua ini, Bulog optimistis dapat menuntaskan seluruh target pengadaan yang tersisa. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan nasional kini menjadi fokus utama operasional perusahaan ke depan guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi atas capaian Bulog yang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Apresiasi disampaikan oleh pimpinan VII BPK, Slamet Edy Purnomo saat meninjau kegiatan panen raya dan kesiapan infrastruktur Bulog bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6). Kunjungan ini menjadi wujud dukungan BPK terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Slamet Edi Purnomo, sukses Bulog meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

"BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat," ujar Slamet Edy Purnomo.

Ia menyatakan, BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance, serta mendukung program strategis nasional.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa dukungan dan pengawalan dari BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

"Bulog terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional. Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Kegiatan peninjauan diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Pimpinan VII BPK RI dan Direktur Utama Bulog pun berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna mengetahui perkembangan produksi padi nasional, serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan Bulog.

Usai panen raya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Gudang Bulog Purwasari II untuk meninjau sistem penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat itu, Pimpinan VII BPK RI melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pergudangan BULOG dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan stok pangan nasional.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog, untuk meninjau proses pengolahan gabah menjadi beras, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan ini menjadi penegasan akan pentingnya sinergi antarlembaga negara seperti Bulog dan BPK dalam mendukung perwujudan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Selain memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, penguatan tata kelola yang akuntabel diyakini penting untuk menjaga kepercayaan publik, serta menjamin keberlangsungan program pangan nasional untuk jangka panjang.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

KALTIM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 25 Mei 2026. Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Sri menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sri juga memastikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI I Nyoman Wara mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya, Jumat (8/5).

Informasi duka tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui pernyataan resmi di Jakarta.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kebakaran terjadi saat proses renovasi rumah berlangsung. Haerul disebut sedang mengawasi pekerjaan renovasi ketika api tiba-tiba membesar dan asap hitam memenuhi area rumah.

"Mentan Amran mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga, kejadian begitu cepat tatkala korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi. Tetiba api membesar dan asap hitam tidak dapat dihindarkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Amran juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Haerul. Menurut dia, Haerul merupakan sosok yang dikenal sederhana dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas negara.

"Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Haerul Saleh lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada 12 Agustus 1981. Ia merupakan politikus Partai Gerindra yang kemudian dipercaya menjabat sebagai Anggota BPK RI sejak 19 April 2022.

Sebelum masuk ke lembaga auditor negara tersebut, Haerul lebih dulu berkarier di dunia politik sebagai anggota DPR RI. Ia duduk di Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan.

Haerul sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, lalu kembali masuk parlemen melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) pada 2020 hingga 2022 menggantikan Imran yang meninggal dunia. Selama di DPR, ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Selain berkiprah di politik, Haerul juga aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Ketua Bidang Keuangan DPP Partai Gerindra periode 2015-2020 dan kemudian menjadi Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi DPP Partai Gerindra sejak 2020.

Di luar organisasi politik, Haerul tercatat pernah aktif di KNPI Kabupaten Kolaka, HIPMI Sulawesi Tenggara, hingga menjadi Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Haerul mengawali sekolah di SD Negeri 9 Kolaka sebelum melanjutkan pendidikan di Pesantren IMMIM Ujung Pandang dan SMA Hasrati Kendari. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Satria pada 2008.

Sebelum aktif di parlemen, Haerul juga memiliki pengalaman di dunia usaha. Ia pernah menjabat Direktur Utama PT Kolaka Inti Karya, Direktur Utama Masalle Group, hingga Komisaris Utama PT Kolaka Inti Perkasa.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya.

Informasi duka tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (8/5).

Berdasarkan pernyataan itu, Haerul meninggal setelah kebakaran terjadi saat proses renovasi rumah berlangsung. Api disebut muncul secara tiba-tiba dan cepat membesar hingga menimbulkan asap hitam pekat.

"Mentan Amran mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga, kejadian begitu cepat tatkala korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi. Tetiba api membesar dan asap hitam tidak dapat dihindarkan," demikian isi pernyataan tersebut.

Amran mengaku langsung menuju rumah sakit usai menerima kabar wafatnya Haerul. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota BPK tersebut.

"Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, Haerul dikenal sebagai sosok yang menjunjung profesionalisme dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas negara.

"Beliau sosok yang sangat menghargai kerja keras dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kami kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mengabdikan diri untuk Indonesia," katanya.

Haerul Saleh menjabat sebagai Anggota IV BPK RI sejak April 2022. Sebelum masuk BPK, ia merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2022.

Pria kelahiran Kolaka itu juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya sebagai anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah serta pengurus Pemuda Tani Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Haerul merupakan lulusan S1 Hukum Universitas Satria Makassar dan tengah menempuh pendidikan S2 Manajemen di Universitas Moestopo.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota.

Dalam hal ini, permohonan dilakukan dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan. Pemohon menyebut adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara.

Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘kerugian keuangan negara’ dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Pemohon juga meminta kerugian negara itu ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana,” bunyi petitum pemohon sebagaimana dilansir, Sabtu (4/4/2026).

Lihat video: BPK Selamatkan Uang Negara Rp43,3 Triliun pada Semester II 2024



Sementara itu, MK berpandangan kerugian negara itu sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung itu adalah BPK karena selaras dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023.

“Dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” bunyi pertimbangan MK.

Hakim MK menjelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK dalam hal ini adalah menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon yang mempertanyakan standar penilaian kerugian negara, dan mengenai siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu kerugian negara tidak beralasan dengan hukum. MK mengatakan permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.

“Dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas MK.

Permohonan dua mahasiswa itu pun ditolak MK untuk seluruhnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.

DEMAK - Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) mengajak seluruh warga perantauan di wilayah Jabodetabek dan berbagai daerah lainnya untuk memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Demak. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Umum PDBN, Fathan Subchi, dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ramadan 2026 di Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026).

Fathan Subchi menekankan bahwa PDBN harus menjadi motor penggerak sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Demak. Menurutnya, kontribusi perantau sangat dibutuhkan untuk mengelola potensi daerah di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kelautan, hingga pariwisata.

"Kita harus bekerja secara kolaboratif untuk menghasilkan rumusan dan kerja konkret bagi kemajuan Demak. Kami berkomitmen mewakafkan waktu dan energi guna memastikan Demak menjadi daerah yang lebih maju melalui kontribusi pribadi maupun kolektif," ujar pria yang juga menjabat sebagai anggota VI BPK RI tersebut.

Sebagai langkah nyata dalam waktu dekat, PDBN berencana menggelar program Mudik Gratis 2026 dengan menyediakan 5 hingga 8 bus bagi warga perantauan asal Demak, serta menyelenggarakan acara Halal Bihalal di Ancol, Jakarta Utara.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator PDBN untuk Program Demak Bangkit, Prof Ali Muktiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun kajian komprehensif terkait strategi pembangunan daerah. Kajian tersebut mencakup peta lanskap baru Demak, visi penyelamatan lingkungan, hingga peta jalan (road map) pembangunan jangka panjang.

Lihat video: Produktif di Usia Senja, Ratusan Peserta Ikuti Pesantren Lansia Masjid Agung Demak



Rektor Universitas Terbuka (UT) tersebut menyoroti potensi besar Demak sebagai sentra ketahanan pangan nasional, didukung oleh luasnya lahan pertanian dan irigasi dari Waduk Kedung Ombo.

"Jika ketahanan pangan sudah tercapai, Demak akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap Pemerintah Pusat dalam alokasi anggaran, setara dengan daerah-daerah penghasil tambang," jelas Ali.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembangunan institusi pendidikan berbasis STEMA (Science, Technology, Engineering, Math, and Art) serta akademi pertanian modern untuk mencetak petani milenial. PDBN juga berencana menjalin kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi ternama seperti IPB, Undip, dan UIN Banten guna memperkuat sektor investasi dan industri unggulan di Kabupaten Demak.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat PDBN, perwakilan pengurus dari Kalimantan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sejumlah tokoh dan sesepuh masyarakat Demak.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pengendalian internal Pemerintah secara konsisten guna menghadirkan kinerja terbaik.

"Capaian tersebut adalah prestasi tersendiri yang telah mendapatkan opini WTP selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Kami meyakini bahwa tata kelola yang dibangun di Kemenko Perekonomian memberikan andil besar bagi akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran Kemenko Perekonomian untuk tidak lengah dan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.

Beberapa langkah perbaikan yang ditekankan antara lain yaitu peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran dari penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti dinamika perekonomian global yang masih menghadapi tekanan.

Laporan World Economic Situation and Prospects 2026 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan tren sebelum pandemi. Ketidakpastian geopolitik dan perdagangan juga menuntut kerangka kebijakan yang kuat guna menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,4 persen. Target ini didukung melalui pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Program Direktif Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Sasaran tersebut tentu perlu dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas laporan keuangan yang menjadi landasan kepercayaan publik dan para investor. Dalam konteks ini laporan keuangan yang andal tidak hanya sebagai pertanggungjawaban tetapi juga instrumen pengendalian untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Menko.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenko Perekonomian akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025 sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing beserta jajaran yang hadir langsung dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Semoga sinergi yang terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan, agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan mendorong peningkatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI mengingatkan pentingnya kehadiran auditor internal tersertifikasi baik di lembaga pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan.

Hal itu Anggota VI BPK RI Fathan Subchi sampaikan dalam Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, kepada sekitar 600 akuntan yang hadir.

“Keberadaan auditor internal sangat penting untuk memberikan penjaminan, konsultasi independen, dan objektif untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan organisasi, dengan internal audit yang sudah tersertifikasi kita akan menemukan entitas sehat dan bijak, termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,“ katanya.

Berdasarkan data BPK RI, jumlah eksisting auditor internal tersertifikasi saat ini di pemerintahan sekitar 21.189, tersebar di 546 entitas termasuk pemerintah daerah, tapi belum termasuk BUMD dan BLU.

“Kebutuhannya sangat besar sekali, kebutuhannya adalah 46 ribu. Ini kita belum dapat yang tersebar di entitas BUMD dan BLU karena banyak sekali,” ujar dia.

Fathan mengatakan di tengah pentingnya auditor internal tersertifikasi, masih banyak tantangan dalam kerja-kerja audit internal, salah satunya kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan daerah yang banyak dan sangat rumit.

“Ini juga diakui karena memang negara kita terkenal dengan regulasi yang banyak sekali sekali, undang-undang yang tumpang tindih, harmonisasi yang terus menerus, bahkan sampai hari ini cipta kerja saja masih belum selesai harmonisasi, jadi ini satu tantangan yang harus kita cermati,” katanya.

Tantangan berikutnya adalah digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan keuangan daerah yang menurut BPK RI mestinya jadi prioritas di tengah sulitnya akses antar-daerah jika harus melakukan pertemuan fisik.

“Terakhir yaitu tantangan dalam penerapan environmental, social, governance (ESG) di lingkungan pemerintah daerah,” kata Fathan Subchi.

Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto Santosa mengatakan untuk menjawab tantangan tersebut, dirinya bersama unit dan berbagai lembaga berkolaborasi melahirkan auditor internal yang cakap untuk membantu organisasi pemerintah maupun swasta.

Ia sepakat dengan BPK bahwa seorang auditor internal perlu mendapat pembekalan untuk bisa melakukan penelitian, pengkajian, dan analisa sehingga menghasilkan laporan yang baik bahkan dapat membantu pimpinan daerah/lembaga membuat keputusan.

Dari SNIA 2025 tersebut akhirnya para internal audit termasuk 238 yang disertifikasi memberi rekomendasi atas tantangan pemerintah hari ini.

Rekomendasi tersebut yaitu agar memperkuat tata kelola AI dan algoritmik sebagai pilar tata kelola moderen, mengintegrasikan ESG oversight dan green risk assurance dalam praktik audit internal, meningkatkan kapabilitas auditing policy impact untuk memperkuat tata kelola sektor publik, mengokohkan digital trust architecture di era ekspansi QRIS global dan layanan digital nasional.

Selanjutnya agar memperkuat tata kelola dan risk oversight BUMN pasca implementasi UU Nomor 16 Tahun 2025, dan membangun jalur bakat auditor internal masa depan berbasis kompetensi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025