Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil

Karawang (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), meminta PLN agar dalam pemadaman listrik memperhatikan jam-jam produktif sehingga tidak terlalu mengganggu sektor usaha dan industri.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama dua pekan terakhir jelas mengganggu aktivitas dunia usaha," kata Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Karawang David di Karawang, Minggu.

Ia menyampaikan sejumlah pelaku usaha, terutama di sektor industri di Karawang, sudah banyak yang mengeluhkan dampak pemadaman listrik terhadap operasional bisnis mereka.

Selama ini pemadaman listrik mengakibatkan terganggunya proses produksi, pelayanan kepada pelanggan, hingga potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas usaha selama pemadaman listrik.

"Banyak teman-teman pengusaha yang menyampaikan keluhan kepada kami. Pemadaman listrik ini sangat mengganggu operasional usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil," katanya.

Menurut dia, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi dunia usaha. Karena itu setiap pemadaman seharusnya dapat diinformasikan lebih awal dan dijadwalkan dengan mempertimbangkan jam-jam produktif agar tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat.

"Para pengusaha tentu memahami jika ada perbaikan atau gangguan teknis. Namun yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap kegiatan usaha. Kami berharap ada komunikasi yang lebih baik dan langkah antisipasi agar dunia usaha tidak terlalu dirugikan," ucap David.

Hal yang perlu menjadi perhatian, menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung selama tiga hingga lima jam cukup mengganggu sektor usaha dan industri jika terjadi di jam-jam produktif seperti di antara pukul 8.00-15.30 WIB.

Karena itu ia berharap PLN dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kepastian kepada pelanggan, khususnya pelaku usaha yang membutuhkan keandalan pasokan listrik untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan bisnis.

HIPMI Karawang juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan penanganan gangguan listrik agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu selama sekitar dua pekan terakhir para pelanggan PLN di sejumlah daerah sekitar Karawang mengalami pemadaman listrik, yang dilakukan secara bergantian.

Informasi yang dihimpun, dalam sehari terdapat lebih dari sepuluh titik pemadaman listrik dengan rata-rata durasi pemadaman tiga hingga lima jam.

Selain kawasan pemukiman penduduk, gedung perkantoran, pusat layanan publik, area usaha, kawasan industri, sekolah, kampus, hingga rumah sakit, menjadi sasaran pemadaman listrik bergilir.

Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN UP3 Karawang Wahyu NF saat dihubungi menyampaikan permohonan maaf sehubungan masih adanya pemadaman bergilir di wilayah Karawang.

Ia mengatakan pemadaman listrik dilakukan karena terjadi kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi kinerja Perum Bulog dalam mengelola penugasan ketahanan pangan nasional. Penilaian ini disampaikan langsung dalam peninjauan panen raya dan infrastruktur di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

BPK menilai tata kelola keuangan negara yang dilakukan Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Keberhasilan ini terlihat dari realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang sudah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional.

Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi indikator efektivitas Bulog dalam mendukung program swasembada pangan. Instansinya berkomitmen untuk terus mengawal program strategis ini agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.

"BPK melihat pengelolaan keuangan negara di Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang di awal Juni ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target yang ditetapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Menurut BPK, pemantauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur pangan milik negara. Sinergi antara lembaga pemeriksa dan operator pangan diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bulog menyatakan bahwa efektivitas pengadaan ini dipengaruhi oleh penerapan strategi jemput gabah langsung ke petani. Optimalisasi infrastruktur modern di berbagai daerah juga turut mempercepat penyerapan hasil panen secara signifikan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut apresiasi BPK sebagai bukti kepatuhan tata kelola perusahaan. Realisasi yang tinggi di awal Juni 2026 ini memicu optimisme pencapaian target tahunan.

"Kami akan terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Melalui pencapaian kuartal kedua ini, Bulog optimistis dapat menuntaskan seluruh target pengadaan yang tersisa. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan nasional kini menjadi fokus utama operasional perusahaan ke depan guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan apresiasi atas capaian Bulog yang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Apresiasi disampaikan oleh pimpinan VII BPK, Slamet Edy Purnomo saat meninjau kegiatan panen raya dan kesiapan infrastruktur Bulog bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6). Kunjungan ini menjadi wujud dukungan BPK terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Slamet Edi Purnomo, sukses Bulog meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

"BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat," ujar Slamet Edy Purnomo.

Ia menyatakan, BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance, serta mendukung program strategis nasional.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa dukungan dan pengawalan dari BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

"Bulog terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional. Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Kegiatan peninjauan diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya sebagai salah satu sentra produksi padi nasional. Pimpinan VII BPK RI dan Direktur Utama Bulog pun berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna mengetahui perkembangan produksi padi nasional, serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan Bulog.

Usai panen raya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Gudang Bulog Purwasari II untuk meninjau sistem penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat itu, Pimpinan VII BPK RI melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pergudangan BULOG dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan stok pangan nasional.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog, untuk meninjau proses pengolahan gabah menjadi beras, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kegiatan ini menjadi penegasan akan pentingnya sinergi antarlembaga negara seperti Bulog dan BPK dalam mendukung perwujudan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Selain memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, penguatan tata kelola yang akuntabel diyakini penting untuk menjaga kepercayaan publik, serta menjamin keberlangsungan program pangan nasional untuk jangka panjang.

JAKARTA - Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Pusaka At Taqwa di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang membuktikan program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita mampu menyentuh langsung ekonomi masyarakat desa. Kelompok ini sukses menggelar panen raya ikan nila sistem bioflok sebanyak 1,2 ton.

Keberhasilan ini menjadi sorotan karena Pokdakan Pusaka At Taqwa bertransformasi dari sekadar komunitas pengajian rutin menjadi unit usaha budidaya ikan yang produktif.

Ketua Pokdakan Pusaka At Taqwa, Anwar Sadad atau yang akrab disapa Neko menuturkan kesuksesan ini merupakan buah dari dukungan nyata pemerintah. Awalnya, tidak ada anggota kelompok yang memiliki latar belakang sebagai pembudidaya ikan profesional.

"Kami awalnya tidak terpikirkan untuk terjun ke budidaya ikan nila. Namun, berkat bantuan Bapak Presiden Prabowo, alhamdulillah kami memiliki kegiatan yang menghasilkan. Kami berkomitmen untuk terus mendukung program Astacita Bapak Presiden yang merakyat demi tercapainya ketahanan pangan nasional," ujar Neko, Minggu (31/5/2026).

Dalam panen perdana ini, kelompok tersebut berhasil memanen 12 kuintal atau 1,2 ton ikan nila dari delapan kolam bioflok. Ikan yang dihasilkan memiliki kualitas prima dengan rata-rata bobot 250 gram per ekor. Prestasi ini mengantarkan Pokdakan Pusaka At Taqwa menjadi pembudidaya sistem bioflok terbaik ke-2 se-Provinsi Jawa Barat setelah Cirebon.

Lihat video: Visi Ketahanan Pangan Presiden Prabowo



Keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan intensif oleh penyuluh perikanan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Laila Yunita Indah, S.Pi.

Laila mengakui bahwa ia sempat meragukan keberlangsungan kelompok ini di awal pendampingan. Namun, semangat juang anggota kelompok berhasil mematahkan keraguan tersebut.

"Awalnya saya tidak yakin Pokdakan ini bisa berjalan lama, tapi ternyata saya salah. Mereka punya semangat tinggi dan terbukti sangat kompak. Untuk pembudidaya pemula, apa yang dicapai Pokdakan Pusaka At Taqwa ini sangat sukses dan inspiratif," ungkap Laila.

Kesuksesan ini menjadi bukti konkret bahwa dukungan pemerintah melalui sistem budidaya bioflok tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga efektif membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan di tingkat desa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyelenggaraan program pengembangan dan edukasi beras sehat di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Program ini juga menjadi upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama di sekitar Kabupaten Karawang.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak berkelanjutan melalui pemberdayaan petani serta penguatan edukasi pangan sehat berbasis komunitas.

“Program pengembangan beras sehat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hasil pertanian, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Brellian.

Dia menjelaskan bahwa program pengembangan dan edukasi beras sehat mencakup pelatihan dan pendampingan bagi petani lokal, pemberian bantuan sarana produksi, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya konsumsi pangan sehat.

Adapun, bantuan program telah disalurkan pada akhir 2025, dengan masa tanam berlangsung selama 3—4 bulan dan panen yang dilaksanakan pada April 2026.

“Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami berharap program ini dapat memberikan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan petani maupun mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat lokal,” kata Brellian.

Melalui kolaborasi dengan posyandu dan sekolah, lanjut Brellian, kegiatan edukasi menyasar kelompok masyarakat yang rentan, seperti ibu hamil, ibu dengan balita, serta lansia.

“Asuransi Jasindo berharap dengan program ini dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya asupan nutrisi, termasuk kandungan zinc dan mineral dalam beras organik yang berperan dalam pencegahan stunting,” jelasnya.

Brellian menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan perusahaan tidak hanya berhenti pada aspek produksi, tetapi juga mencakup edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.

Selain program pengembangan dan edukasi beras organik, Asuransi Jasindo ke depannya akan terus memperkuat peran dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif yang berorientasi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) melalui berbagai program dan inisiatif lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM memastikan dukungan pemerintah provinsi pada program revitalisasi tambak Pantura Jabar yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dedi Mulyadi mengatakan program yang saat ini memasuki tahapan persiapan pembangunan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi warga pantai utara Jawa Barat khususnya empat kabupaten kota yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Indramayu.

“Ini adalah hal yang menggembirakan bagi warga Pantura karena ke depan Kementerian Kelautan akan melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak terlantar yang selama ini justru menjadi daerah yang seringkali terkena oleh abrasi,” katanya dikutip Senin (23/2/2026).

Menurutnya dalam program yang operasional tahap I dijadwalkan mulai pada 2027, akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal juga mendongkrak hasil budidaya perikanan Jabar. “ Akan ada ratusan ribu tenaga kerja yang terserap. Yang kedua, akan ada produktivitas perikanan yang tinggi. Yang ketiga akan terserap lapangan kerja yang cukup,” tuturnya.

Pihaknya juga menyakini ekonomi di kawasan tersebut akan tumbuh. Dedi Mulyadi sendiri menyampaikan dukungan tersebut pada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menemuinya pekan lalu. “Pemerintah provinsi berkomitmen menunjang infrastrukturnya agar Pantura nanti. Istimewa,” paparnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Rinny Cempaka menuturkan Pemprov Jabar dan KKP sudah menandatangani surat persetujuan program tersebut sejak 25 Juni 2025 lalu. Pihaknya bersama empat kabupaten/kota terkait akan memberikan dukungan terkait sosialisasi Kepmenhut No. 736 Tahun 2025 kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga turut melakukan pelaksanaan Tata Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, menyiapkan AMDAL empat kabupaten, mengajukan sertifikat Hak Pakai ke ATR/BPN dan penyusunan Basic Design “Konstruksi Tahap I akan dimulai di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Sebelum revitalisasi, menurut Rinny, kondisi tambak di pantura Jabar memprihatinkan.Tercatat 78.550 hektar tambak udang tidak produktif (mangkrak) akibat tata kelola yang tidak baik; seringkali banjir rob dan abrasi, pendangkalan saluran, serangan penyakit ikan, dan pencemaran.

Secara bertahap operasional akan dimulai pada 2027, tahap II 2028 dan tuntas pada tahap III di 2029 mendatang, dengan jumlah tenaga kerja ratusan ribu orang. “Total kebutuhan tenaga kerja dari hulu, on farm, hilir dan konstruksi mencapai 132.056 orang,” tutur Rinny.

Keputusan Menteri Kehutanan terkait pelepasan kawasan hutan untuk program ini di Pantura Jabar mencapai kurang lebih 14.000 hektare, dengan Kabupaten Bekasi mencakup 4.158 hektare, Kabupaten Karawang 6.209 hektare, Subang 1.461 hektare dan Indramayu 2.261 hektare.

Bisnis.com, BANDUNG—Realisasi investasi Jawa Barat sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp271 triliun atau mencapai 109,9 persen, tapi justru ada daerah yang pertumbuhannya malah minus.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Dedi Taufik mengatakan sepanjang 2025 lalu 70 persen investasi Jawa Barat masih terpusat di wilayah tertentu seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, lalu Bogor.

“Jawa Barat memiliki tingkat investasi tertinggi di Indonesia, tetapi distribusinya tidak merata, dengan sekitar 70% investasi terkonsentrasi hanya di lima kabupaten/kota,” katanya pada bisnis, Senin (2/2/2026).

Dampaknya, kata Dedi, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pertumbuhan tersebut belum inklusif dan belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Ketimpangan pendapatan semakin melebar, dan tingkat kemiskinan antar waktu tidak menunjukkan penurunan yang signifikan,” paparnya.

Pihaknya mencatat, dari sisi pertumbuhan investasi year on year (Yoy) 2024 dan 2025 ada lima daerah yang justru terseok mengejar realisasi investasi. Yakni, Majalengka yang mengalami penurunan -6,42%, kemudian Kota Cimahi -14,39%, Kota Bekasi -15,59%, lalu Pangandaran -19,65% dan terakhir Kuningan -48,71.

Menurutnya pada 2026, promosi dan tawaran penanaman modal akan difokuskan pada penguatan arah kebijakan investasi berbasis kewilayahan dan tematik, guna mendorong pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Kami ingin mendorong investasi berbasis potensi wilayah. Setiap daerah di Jawa Barat punya keunggulan masing-masing, dan itu harus diterjemahkan menjadi proyek investasi yang konkret dan siap ditawarkan,” katanya.

Dedi menuturkan sejumlah perguruan tinggi sudah menyampaikan analisis mengenai ketimpangan investasi antarwilayah dan perlunya pengembangan investasi yang lebih inklusif dengan memperkuat keterkaitan antara industri besar dan UMKM. “Kita harus treatment di 2026 jangan sampai iklim investasi yang ada di Jabar 2026 ini menjadi turun,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait bersepakat memfasilitasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi, pendampingan investor, serta penyelesaian permasalahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini didukung dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai dan penguatan konektivitas wilayah guna menunjang kelancaran, keberlanjutan, dan daya saing kegiatan investasi,” paparnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyita 4 juta hektare (ha) kebun sawit yang melanggar hukum.

Menurutnya, penyitaan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Kabupaten Karawang, hari ini, Rabu (7/1).

"Kita sudah sita 4 juta hektare kebun sawit langgar hukum, Jampidsus bener?" ujarnya

Ia menyebut di tahun ini pemerintah kemungkinan akan menyita lagi hingga 5 juta hektare perkebunan sawit yang melanggar hukum.

"Tahun 2026, mungkin kita sita tambahan 4 (juta) atau 5 juta (hektare) lagi," imbuhnya.

Selain menindak pengusaha sawit bendel, Prabowo juga mengklaim sudah menertibkan ratusan tambang ilegal. Menurutnya, negara sudah menyelamatkan uang hingga ratusan triliun dari ulah pengusaha nakal. Aksi bersih-bersih akan terus dilanjutkan karena masih banyak kebocoran uang negara.

"Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal. sudah ratusan triliun kita selamatkan. Masih banyak yang bocor, terus kita kejar, karena uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Prabowo juga meminta dukungan para pejabat dalam pemerintahannya untuk terus melawan korupsi, penyelewengan, dan penegakan hukum.

"Para pejabat, pemimpin, pembantu-pembantu sy minta dukungan mu, kita lawan korupsi, penyelewengan, tegakan hukum. Jangan ragu-ragu," tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengaku heran Indonesia makmur dan subur, tetapi masih impor pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Bagaimana bisa negara begini besar, beri karunia Yang Maha Esa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor, impor pangan, tidak masuk di akal saya," ujar Prabowo dalam pidatonya di Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1).

Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya, terlebih ketika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Namun, ia mengakui kekayaan pangan Indonesia tidak pandai dikelola. Selain itu, masih ada kebocoran dalam pengelolaan kekayaan pangan tersebut.

"Saya harus katakan saya sedih dengan kenyataan bahwa banyak kekayaan kita yang tidak pandai kita kelola, sehingga banyak kekayaan kita yang bocor dari dulu, saya ngerti hal ini. Tapi saya tidak ngerti seberapa banyak kebocoran itu," ujar

Prabowo lantas bercerita bagaimana perjuangannya menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Ketua Umum Partai Gerindra sebelum terpilih menjadi presiden.

Ia mengaku melihat banyak kejanggalan di Indonesia selama beberapa puluh tahun karena rakyat Indonesia banyak yang masih miskin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo berbangga karena Indonesia berhasil mencapai swasembada beras setelah setahun dipimpinnya. Capaian ini lebih cepat dari target awal empat tahun.

Per 31 Desember 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, melebihi 3 juta ton.

"Satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita tidak bergantung bangsa-bangsa lain," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merespons sikap buruh yang menolak nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 menjadi Rp5,7 juta. Buruh menganggap nilai UMP tersebut belum layak untuk biaya hidup di Jakarta.

Rano menjelaskan nilai kenaikan UMP itu merupakan putusan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha.Menurutnya pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP telah melalui proses panjang sebelum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa PTUN, itu mekanisme biasa. Cuman marilah kita duduk bersama," kata Rano, Minggu (28/12).

Ia mengatakan seiring dengan penetapan UMP itu, Pemprov juga memberi banyak subsidi kepada buruh.

Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.

"Artinya ini realita yang terjadi, Jakarta duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan, karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada Senin (29/12) dan Selasa (30/12) di Istana Negara, Jakarta.

Aksi tersebut membawa tuntutan penolakan terhadap nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026, tuntutan pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang layak di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan.

Alasan pertama, menurutnya, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Hal itu tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5,95 juta per bulan.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?" kata Said dalam keterangan tertulis

Para gubernur dari 36 provinsi di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.

Sejumlah daerah menetapkan besaran UMK 2026 di atas Rp5 juta tahun depan.

Pada 2026, UMK Kota dan Kabupaten Bekasi menjadi yang pertama dan kedua tertinggi di Indonesia, dengan masing-masing mencapai Rp5.992.931,93 dan Rp5.938.885 per bulan.

Kemudian, UMK Kabupaten Karawang mengekor di urutan ketiga sebesar Rp5.886.852,34 per bulan. Nominalnya naik 5,12 persen dibandingkan tahun ini.

Di posisi keempat, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan atau naik 6,17 persen dibandingkan 2025.

Kelima, di Depok, UMK 2026 ditetapkan Rp5.522.662 per sebulan, naik 6,29 persen ke Rp5.195.720,78per bulan.

Keenam, Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMK Cilegon 2026 naik 6,67 persen Rp5.469.922,59 per bulan. Besarannya merupakan yang tertinggi di Banten.

Ketujuh, Pemprov Jawa Barat (Jabar) menetapkan UMK Kota Bogor Rp5.437.203 per bulan, meningkat 6,05 persen dibandingkan tahun ini.

Kedelapan, UMK KotaTangerang 2026 sebesar Rp5.399.405,69 atau naik 6,5 persen. Kesembilan, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan UMK 2026 naik 5,5 persen menjadi Rp5.247.870,00 dari Rp4.974.392,42.

Kesepuluh, Kabupaten Tangerang, UMK 2026 ditetapkan sebesar Rp5.210.377,00, naik 6,31 persen

Besaran UMP/UMK tersebut mulai berlaku 1 Januari 2026 dan menjadi acuan untuk pemberi kerja.

Berikut daftar 10 daerah dengan UMP/UMK 2026 di atas Rp5 juta per bulan:

1. Kota Bekasi: Rp5.992.931,93 (naik 5,31 persen)2. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885 per bulan (naik 6,84 persen)3. Kabupaten Karawang Rp5.886.852,34 (naik 5,12 persen)4. Jakarta: Rp5.729.876 (naik 6,17 persen)5. Kota Depok: Rp5.522.662 (naik 6.29 persen)6. Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (naik 6,67 persen)7. Kota Bogor: Rp5.437.203 (naik 6,05 persen)8. Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (naik 6,5 persen)9. Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870 (naik 5,5 persen)10. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377 (naik 6,31 persen)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemda Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026.

Ketetapan ini merupakan langkah strategis Pemdaprov Jabar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di berbagai sektor unggulan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sesuai dengan regulasi tentang Upah Minimum.

UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443 dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selaras dengan penetapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Berikut adalah daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2026:

1. Kota Bekasi: Rp5.999.443
2. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885
3. Kabupaten Karawang: Rp5.886.853
4. Kota Depok: Rp5.552.662
5. Kabupaten Bogor: Rp5.161.769
6. Kota Bandung: Rp4.737.678
7. Kota Cimahi: Rp4.090.568
8. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.984.711
9. Kabupaten Bandung: Rp3.972.202
10. 9. Kabupaten Subang: Rp3.737.482

Pemdaprov Jabar menegaskan bahwa seluruh pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMSK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan rekomendasi Bupati dan Wali Kota, serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi, serta aspirasi dari berbagai pihak agar kondisi perekonomian daerah tetap stabil.

Upah Minimum Kabupaten/Kota dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi para pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan menggunakan skema Struktur dan Skala Upah.