JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan penyidik pada Selasa (23/6/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

Di antaranya termasuk perubahan hasil audit dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan, barang bukti yang diamankan meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan temuan audit dari WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, hingga dokumen terkait upaya perubahan kembali setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK, serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," kata Budi melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Budi, seluruh dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Penyidik tentunya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan ini," ujar Budi.

KPK belum memerinci lebih jauh mengenai hasil analisis awal terhadap dokumen-dokumen tersebut. Namun, temuan itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengusut dugaan adanya intervensi dalam penyusunan hasil audit BPK terkait opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri dari Bupati Muara Enim, Edison (EDS);Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen yang diduga menjadi barang bukti terkait perubahan opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Dokumen tersebut ditemukan saat penggeledahan di Kantor BPK Sumatera Selatan pada Selasa (23/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dokumen itu berisi perubahan penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, ditemukan pula dokumen yang diduga berkaitan dengan upaya perubahan kembali setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

"Dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

KPK juga mengungkap adanya indikasi dugaan intervensi dari BPK Pusat dalam proses perubahan hasil penilaian tersebut. Seluruh temuan masih akan didalami lebih lanjut.

"Serta (ditemukan) petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," lanjut Budi.

Dalam perkara ini, Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, Adi Triyadi selaku keponakan bupati, dan Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi.

Beberapa hari kemudian, KPK mengembangkan penyidikan dan menemukan dugaan suap baru yang berkaitan dengan pengondisian audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Dalam pengembangan kasus tersebut, Edison dan Cory kembali ditetapkan sebagai tersangka bersama Augusz Dewanggara (Angga) dari pihak swasta, Titin Rita Lestari selaku ASN/Pengendali Teknis, serta Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Fika.

JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison melakukan suap dengan tujuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV.

Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025. "Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Akan hal itu, Edison kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemui pihak-pihak yang bisa mengondisikan hal tersebut. Salah satunya Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta yang kemudian dia meminta fee Rp1,6 miliar untuk pengondisian tersebut.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1 persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2 persen pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu (10/6/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS). Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1).

BOGOR - Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).

Capaian ini menjadi opini WTP kedua yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor kembali mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai masih banyak hal yang harus dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," ujar Rudy.

Rudy menambahkan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor harus terus bergerak maju dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus sejalan dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," tegas Rudy.

Apresiasi juga disampaikannya kepada seluruh aparatur Pemkab Bogor yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 semakin memperkuat komitmen Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah terus berjalan dan memberikan hasil positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP dua tahun berturut-turut pada era kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemkab Bogor semakin optimistis dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang.

KALTIM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 25 Mei 2026. Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Sri menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sri juga memastikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI I Nyoman Wara mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharapkan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meski dalam masa transisi.

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang merupakan induk organisasi sebelum perubahan struktur menjadi Kementerian Kebudayaan telah berhasil meraih opini WTP pada tahun 2024. BPK berharap capaian positif ini dapat dipertahankan meskipun kementerian sedang dalam masa transisi akibat pembentukan Kabinet Merah Putih," ungkap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam agenda entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kemenbud Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

Fathan menekankan pemeriksaan ini merupakan amanat konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu, Kemenbud diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, transparan, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Anggota VI BPK menerangkan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan ini untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan.

"Lingkup pemeriksaan meliputi seluruh komponen laporan keuangan, antara lain laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, BPK juga akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern dan menyelesaikan permasalahan ketidakpatuhan yang masih ditemukan," ucap dia.

Fokus pemeriksaan mencakup sepuluh aspek krusial, mulai dari pengungkapan pagu dan realisasi anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga penyajian dan pengungkapan dampak dari pembentukan kabinet baru.

“(Kami minta) pimpinan Kementerian Kebudayaan beserta jajarannya untuk membangun komunikasi dan sinergi yang efektif melalui optimalisasi penggunaan aplikasi SIAP Connect guna memperlancar pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan secara tepat waktu,” ujarnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan penguatan fungsi reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat menentukan pencapaian opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025.

“Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi kunci dalam mendukung kelancaran pemeriksaan dan peningkatan kualitas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata dia dalam Forum Koordinasi dan Pembahasan Penguatan Peran APIP dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Dia menekankan bahwa peran APIP dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKKL sangat penting, sehingga APIP wajib melakukan reviu atas LKKL sebelum disampaikan kepada BPK untuk memberikan keyakinan atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi laporan keuangan.

Budi menegaskan reviu yang dilakukan APIP tak boleh sekadar formalitas, tetapi mampu meminimalkan risiko salah saji material, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dapat mempengaruhi opini BPK.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, pihaknya menggunakan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Apabila laporan keuangan memenuhi kriteria tersebut, lanjutnya, maka BPK dapat memberikan opini WTP.

Wakil Ketua BPK mengatakan bahwa kontribusi LKKL Tahun 2025 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sangat signifikan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), belanja negara, maupun aset. Karena itu, ucap dia, kualitas laporan keuangan pada masing-masing kementerian/lembaga akan berdampak langsung pada opini atas LKPP secara keseluruhan.

Selain peningkatan kualitas laporan, percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi perhatian utama.

"Saya mengapresiasi komitmen entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun, APIP sebagai mitra BPK perlu terus mengambil langkah-langkah percepatan agar penyelesaian rekomendasi dapat optimal dan tepat waktu," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan tentang pentingnya integritas dalam setiap tahapan pemeriksaan dan tindak lanjut.

"Saya mengingatkan agar tidak ada transaksional dalam pemeriksaan, perolehan opini WTP, maupun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan berintegritas," ucap Budi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya terhadap Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mencapai 81,62 persen hingga semester-I Tahun 2025

Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan capaian itu dinilai menunjukkan adanya upaya perbaikan, dan Kementerian PU diharapkan bekerja lebih keras seiring terbitnya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) baru yang harus segera ditindaklanjuti.

“BPK mengharapkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian PU, termasuk peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk terus mendorong percepatan dan peningkatan kualitas tindak lanjut rekomendasi BPK," kata Anggota IV BPK Haerul Saleh saat bertemu Menteri PU Dody Hanggodo dalam kegiatan entry meeting di Kantor Pusat BPK.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan BPK secara resmi memulai proses pemeriksaan yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian PU.

Pemeriksaan terinci atas LK Kementerian PU Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK melalui pengujian substantif atas transaksi dan realisasi anggaran, penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK, lanjutnya, berharap pemeriksaan itu berjalan lancar, objektif, dan konstruktif, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berintegritas.

Pemeriksaan tahun 2026 akan memberikan perhatian khusus pada sejumlah area strategis, antara lain pengelolaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan, pengelolaan serta pengamanan Barang Milik Negara (BMN), termasuk inventarisasi fisik, penelusuran keberadaan, dan penertiban pencatatan aset.

BPK turut mengapresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LK Kementerian PU Tahun 2024, yang mencerminkan komitmen Kementerian PU dalam mematuhi standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

"Namun demikian, opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai zona nyaman. Masih adanya permasalahan signifikan yang berulang menunjukkan terdapat ruang perbaikan yang harus segera ditutup, khususnya pada area-area berisiko tinggi," kata Haerul Saleh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I-2025. Ini terungkap dalamIkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang diserahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya, sebesar Rp43,35 triliun," papar Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Isma Yatun menuturkan pada semester I tahun 2025, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Peranan BPK mencakup antara lain dengan komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun, serta penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

"BPK sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya," papar Isma Yatun.

Sebagai catatan, IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025, terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Selain itu IHPS I 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Sementara itu, dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah (Pemda) memperoleh opini WTP, 53 Pemda memperoleh opini WDP, dan satu Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP).

"BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini WTP," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun pada semester I tahun 2025. Nilai tersebut mencakup temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp25,86 triliun serta temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran sebesar Rp43,35 triliun, terutama pada badan usaha milik negara dan badan lainnya.

Laporan ini terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS I Tahun 2025 yang disampaikan Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/11/2025). IHPS sebelumnya telah diserahkan kepada Ketua DPR melalui surat resmi pada 30 September 2025.

Dalam pidatonya, Isma Yatumenekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian permasalahan keuangan negara berjalan efektif. Isma mengatakan, BPK sangat mengharapkan sinergi dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya.

“Dengan semangat BPK Bermartabat dan Bermanfaat, kami berharap kolaborasi erat antara BPK dan DPR dapat menjadi jangkar kuat dalam mengawal pelaksanaan Astacita pemerintah,” kata Isma Yatun berdasarkan siaran pers.

IHPS I Tahun 2025 merangkum 741 laporan hasil pemeriksaan yang diselesaikan sepanjang semester I, terdiri atas 701 laporan keuangan, empat laporan kinerja, dan 36 laporan dengan tujuan tertentu. IHPS juga mencakup pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara dan daerah, serta pemanfaatan laporan investigatif dan penghitungan kerugian negara.

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini serupa juga diberikan kepada 83 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan bendahara umum negara, sementara dua laporan memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

Dari 545 laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa, sebanyak 491 daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, 53 daerah mendapat opini wajar dengan pengecualian, dan satu daerah memperoleh opini tidak menyatakan pendapat.

BPK juga menilai laporan keuangan empat badan lainnya, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pada periode yang sama, BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara senilai Rp71,57 triliun serta memberikan rekomendasi atas sejumlah isu lintas kementerian dan lembaga, termasuk perbaikan laporan kinerja pemerintah pusat, pengendalian sisa dana transfer ke daerah, formula kompensasi listrik, dan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram.