JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan penyidik pada Selasa (23/6/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

Di antaranya termasuk perubahan hasil audit dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan, barang bukti yang diamankan meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan temuan audit dari WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, hingga dokumen terkait upaya perubahan kembali setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK, serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," kata Budi melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Budi, seluruh dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Penyidik tentunya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan ini," ujar Budi.

KPK belum memerinci lebih jauh mengenai hasil analisis awal terhadap dokumen-dokumen tersebut. Namun, temuan itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengusut dugaan adanya intervensi dalam penyusunan hasil audit BPK terkait opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri dari Bupati Muara Enim, Edison (EDS);Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa sejumlah pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Langkah itu dilakukan untuk mengusut lebih jauh peran tersangka Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) yang diduga terlibat dalam proses pengaturan temuan audit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dari lingkungan BPK, diperlukan guna mengungkap keterlibatan Angga dalam perkara tersebut. "Termasuk untuk mengungkap peran Tersangka AGG," kata Budi, Rabu (17/6/2026).

Menurut Budi, pendalaman terhadap Angga menjadi penting karena meski berstatus sebagai pihak swasta, Angga diduga memiliki akses dan peran signifikan dalam proses audit yang semestinya berada dalam kewenangan auditor negara. Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui maupun terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan Angga pernah menjadi staf ahli Bobby Adhityo Rizaldi saat masih menjabat anggota DPR RI. Saat ini Bobby diketahui menjabat sebagai Anggota V BPK.

Keterkaitan tersebut membuat penyidik membuka peluang untuk mendalami hubungan antara Angga dan Bobby apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Meskipun statusnya tidak ada di internal BPK, namun punya peran krusial dan punya akses masuk dalam proses kerja audit keuangan di BPK," ujar Budi.

Lihat video: KPK Geledah Rumah Bupati Muara Enim, Bos Motor Listrik Jadi Tersangka Korupsi BGN



Selain menelusuri peran para pihak, KPK juga ingin mengungkap mekanisme perubahan temuan audit yang diduga terjadi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak di BPK dinilai penting untuk menjelaskan proses pengubahan temuan audit keuangan pada Pemkab Muara Enim. "Guna menjelaskan bagaimana proses pengubahan temuan audit keuangan yang dilakukan di Pemkab Muara Enim," tuturnya.

Taufik menegaskan penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil pihak lain jika ditemukan fakta baru selama proses penyidikan berlangsung. Termasuk kemungkinan meminta keterangan Bobby Adhityo Rizaldi apabila dinilai relevan dengan kebutuhan perkara.

"Iya nanti lihat kebutuhan penyidikan, tentunya apabila ada fakta-fakta yang berkembang saat penyidikan yang saat ini berjalan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak-pihak lain," kata Taufik.

Meski demikian, Taufik belum bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan pemeriksaan Bobby dalam waktu dekat. Menurut Taufik, pemanggilan seseorang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan. "Jadi tergantung dari keperluan di penyidikan," ujarnya.

JAKARTA - Komisi X DPR menyoroti fenomena mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani menyatakan persoalan ini harus dicermati secara serius dan proporsional. Meski temuan BPK wajib ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, Lalu menekankan pentingnya proses yang adil agar tidak mengganggu layanan pendidikan.

"Namun pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," kata Lalu, Minggu (14/6/2026).

Komisi X mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta aparat pengawasan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.

"Termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri," ujarnya.

Lihat video: Dana Bos Untuk Makan Siang Gartis, Gak 'Boncos'?



Ke depan, Komisi X berharap adanya penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah. Hal ini dinilai penting agar kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, tanpa kehilangan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi kinerja Perum Bulog dalam mengelola penugasan ketahanan pangan nasional. Penilaian ini disampaikan langsung dalam peninjauan panen raya dan infrastruktur di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

BPK menilai tata kelola keuangan negara yang dilakukan Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Keberhasilan ini terlihat dari realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang sudah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional.

Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi indikator efektivitas Bulog dalam mendukung program swasembada pangan. Instansinya berkomitmen untuk terus mengawal program strategis ini agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.

"BPK melihat pengelolaan keuangan negara di Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang di awal Juni ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target yang ditetapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Menurut BPK, pemantauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur pangan milik negara. Sinergi antara lembaga pemeriksa dan operator pangan diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bulog menyatakan bahwa efektivitas pengadaan ini dipengaruhi oleh penerapan strategi jemput gabah langsung ke petani. Optimalisasi infrastruktur modern di berbagai daerah juga turut mempercepat penyerapan hasil panen secara signifikan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut apresiasi BPK sebagai bukti kepatuhan tata kelola perusahaan. Realisasi yang tinggi di awal Juni 2026 ini memicu optimisme pencapaian target tahunan.

"Kami akan terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Melalui pencapaian kuartal kedua ini, Bulog optimistis dapat menuntaskan seluruh target pengadaan yang tersisa. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan nasional kini menjadi fokus utama operasional perusahaan ke depan guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan respons mengenai penahanan ASN BPK oleh KPK terkait OTT Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. BPK menyatakan, menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari sinergi dan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"BPK berkomitmen untuk bersikap kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap BPK dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, BPK berkomitmen akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). BPK menyatakan secara sistematis telah melakukan berbagai program manajemen integritas yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawai BPK serta berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan.

Sebelumnya, KPK selama 7-8 Juni 2026 menangkap 10 orang dalam OTT. Lima orang ditangkap di Jakarta, dan lima lainnya di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 tersebut, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.

Keempat tersangka tersebut adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

Pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT lanjutan dan menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Pada 11 Juni 2026, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta bernama Augus Dwianggara dikonfirmasi KPK sebagai tersangka dugaan suap dalam pengaturan temuan pemeriksaan BPK pada Pemkab Muara Enim. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat tersangka lain dari OTT lanjutan Muara Enim tersebut.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka meminta Rp1,6 miliar untuk mengondisikan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Hasil audit BPK mendapati nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim.

Hal itu disampaikan Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein terkait penahanan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil audit laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Menurut Achmad Taufik, Bupati Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hal tersebut dengan menemui Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN) selaku Pengendali Teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rp1,6 miliar itu, anak buah Edison menyiapkan uang yang bersumber dari Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi yang merupakan pihak penyedia PBJ proyek smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan. Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono selaku perantara) sebagai perantara pertemuan di Jakarta," ujarnya.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan yang diantaranya untuk EDS," sambungnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Taufik melanjutkan, Angga juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Abi. KPK masih mendalami terkait maksud dari penerimaan tersebut.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu, 10 Juni 2026.

Achmad Taufik menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim Edison (EDS). "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka usai menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap pengkondisian temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim.

"Bahwa pasca KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Budi menjelaskan, empat orang itu terdiri dari pihak penerima dan pemberi. Di mana, salah satu diantaranya ialah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison yang sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka di perkara lain.

"Betul. Jadi nanti, karena ini memang dua perkara yang berkaitan, nanti akan cross. Ada dua tersangka yang sama dari perkara sebelumnya dan perkara saat ini," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka lainnya yang terjerat dua perkara ialah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Di perkara sebelumnya dua tersangka ini sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi," ucapnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

Sementara, untuk dua tersangka lainnya ialah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara selaku pihak swasta. Keduanya terlihat sudah mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK seusai pemeriksaan hari ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, dalam operasi senyap ini terdapat 11 orang yang ditangkap.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," sambungnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, BANDUNG – Di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025 hingga 2026, muncul pertanyaan dari sebagian kalangan mengenai arah pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi jawaban objektif bahwa tata kelola anggaran Pemprov Jabar tetap berada di jalur yang benar.

Opini WTP ke-15 ini diberikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/6/2026).

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pemeriksaan LKPD 2025 Pemprov Jabar dilakukan secara profesional, independen dan berkualitas sesuai standar pemeriksaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP pada Pemprov Jabar.

"Atas keberhasilan mempertahankan opini WTP 15 kali berturut-turut," katanya.

Opini WTP yang diraih Jawa Barat tahun ini bukanlah capaian biasa. Ini merupakan opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut. Lebih penting lagi, capaian tersebut diperoleh pada masa transisi kepemimpinan dan di tengah upaya penataan ulang prioritas pembangunan yang cukup agresif.

"Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan kepercayaan publik dan harapan masyarakat," kata Bobby.

Dalam setahun pertama kepemimpinannya, Dedi Mulyadi dikenal berani melakukan reposisi anggaran. Sejumlah belanja yang dianggap kurang produktif dipangkas, sedangkan anggaran diarahkan lebih besar kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan semacam ini tentu mengundang pro dan kontra. Namun, opini WTP menunjukkan bahwa perubahan prioritas tersebut tetap dilakukan dalam koridor tata kelola yang baik.

Perlu dipahami bahwa WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Di balik opini tersebut terdapat indikator penting berupa kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan keuangan, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.

Artinya, keberhasilan mempertahankan WTP mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Jawa Barat yang memiliki APBD terbesar kedua di Indonesia, tantangan pengelolaan keuangan tentu jauh lebih kompleks dibanding daerah lain. Besarnya volume program, luas wilayah, dan jumlah penduduk membuat risiko pengelolaan anggaran menjadi semakin tinggi.

Masalah muncul ketika transfer keuangan daerah (TKD) ke Jawa Barat dari pemerintah pusat turun hingga lebih dari Rp3 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan anggaran pemprov yang seharusnya dipertajam untuk kepentingan publik masih terganggu dengan adanya hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sementara Pusat belum membayarkan dana bagi hasil selama dua tahun.

Strategi mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 lalu dinilai menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini karena situasi ekonomi penuh tekanan akibat gejolak geopolitik.

Tahun lalu dirinya mengambil keputusan untuk melakukan percepatan proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang sangat tajam. Hasilnya, pada akhir tahun proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar tuntas dikerjakan, meski memakai skema tunda bayar.

"Kalau itu dianggarkan di 2026, belum tentu tercapai realisasi pembayarannya dan kualitas pembangunannya. Karena apa? 2025 BBM, harga aspal belum mahal, harga semen belum mahal karena waktu itu belum terjadi krisis global. Di 2026, semuanya mengalami lonjakan dan fluktuasi di setiap waktu," katanya.

Tentu, WTP bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah. Masih banyak tantangan yang harus dibenahi, mulai dari kualitas belanja publik, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga peningkatan efektivitas program-program pemerintah.

Namun, setidaknya dari sisi tata kelola keuangan, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan yang ditempuh saat ini tidak keluar dari prinsip akuntabilitas.

Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola yang baik tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, tujuan akhir dari anggaran yang sehat bukan sekadar laporan keuangan yang baik, melainkan manfaat nyata yang dirasakan warga Jawa Barat.

"Semoga WTP yang diberikan merupakan sebuah kinerja efektif pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap kinerja pembangunannya. Semoga kita tidak hanya puas di WTP, tetapi kepuasan publik atas kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ungkap Dedi.

JAKARTA - Polisi mengamankan cairan yang diduga penyebab kebakaran rumah Haerul Saleh di Tanjung Barat, Jakarta Selatan yang menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Telah dilakukan olah TKP penyelidik bersama inafis serta Puslabfor Mabes Polri. Dari olah TKP ditemukan barang-barang yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. (Barang bukti) cairan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Dia mengatakan bahwa cairan tersebut diteliti Puslabfor Polri. “Saat ini barang temuan dibawa Puslabfor untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya kita masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor,” ujar dia.

Diketahui, peristiwa kebakaran itu terjadi ada Jumat (8/5/2026) pukul 07.53 WIB. Anggota BPK Haerul Saleh meninggal dalam insiden kebakaran tersebut. Kebakaran diduga berasal dari cairan kimiawi mudah terbakar.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal mengatakan, dugaan sementara sumber api berasal dari lantai tiga rumah yang sedang dalam proses renovasi.

“Berdasarkan informasi dari RT setempat melihat asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah yang terbakar, diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah,” kata Asril, Jumat (8/5/2026).

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes I Putu Yuni Setiawan mengungkapkan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), Haerul Saleh tidak sendirian saat kebakaran rumah terjadi. Saat kebakaran, Haerul berada bersama tiga asisten rumah tangga (ART).

"Beliau ada bersama asisten rumah tangga, beberapa asisten rumah tangga. Kalau di atas, keterangan saksi, dengan beliau bertiga, tapi kan ada (ART) yang di bawah," ujar Putu kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Putu memastikan ketiga ART tersebut selamat dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Tanjung Barat , Jagakarsa, Jakarta Selatan itu. Saat ini, polisi masih memeriksa keterangan para saksi untuk mengetahui kronologi kejadian, termasuk bagaimana para ART dapat menyelamatkan diri.

"Masih kita mintai keterangan dari asisten-asisten rumah tangga, saksi-saksi. Nanti keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Putu menyebut titik kebakaran berada di ruang kerja Haerul yang terletak di lantai empat rumah. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya barang mudah terbakar yang memicu api cepat membesar.

"Sementara 80-an persen di atas, ruang kerja beliau. Kalau bawah nggak," tandasnya.