Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di industri perbankan sebagai upaya menjaga kepercayaan publik.

Hal ini seiring dengan munculnya kasus dugaan penggelapan dana nasabah yang dinilai menjadi peringatan bagi perbankan untuk memperkuat sistem pengawasan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan isu serius yang harus ditangani secara menyeluruh.

“Kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan,” ujarnya dalam jawaban tertulis, Minggu (26/4/2026).

OJK menyatakan telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan meminta bank untuk menindaklanjuti tidak hanya melalui proses hukum, tetapi juga memastikan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta perbaikan pengendalian internal.

Regulator juga menekankan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal harus menjadi prioritas utama industri perbankan. Selain itu, penerapan prinsip three lines of defense dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa, didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya manajemen risiko di seluruh lini organisasi.

OJK turut menyoroti pentingnya respons cepat dan transparan dalam menangani setiap insiden yang melibatkan nasabah. Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas industri perbankan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan konsumen.

Di sisi lain, OJK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Regulator juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

BNI Tuntaskan Pengembalian Dana Nasabah

Dalam perkembangan terbaru, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah merampungkan pengembalian dana kepada nasabah Gereja Paroki Aek Nabara sebesar Rp28,25 miliar.

Pengembalian tersebut terdiri dari Rp7 miliar yang telah dilakukan sebelumnya serta tambahan Rp21,25 miliar, sehingga seluruh dana telah dikembalikan secara penuh.

Direktur Human Capital and Compliance BNI, Munadi Herlambang, menyampaikan bahwa penyelesaian ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada nasabah sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Proses pengembalian dana kepada nasabah Gereja Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan,” ujarnya.

BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik di seluruh Indonesia, khususnya jemaat Paroki Aek Nabara, atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Perseroan berharap penyelesaian ini dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan dan sistem pengawasan internal.

Sementara itu, Bendahara Credit Union Paroki Aek Nabara, Natalia Situmorang, menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya penyelesaian tersebut.

“Hari ini kami telah menerima penyelesaian pembayaran dari BNI secara penuh,” ujarnya, seraya mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam mengawal proses tersebut.

Bisnis.com, MEDAN – Komisi II DPR RI menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjalankan perannya, termasuk soal tata kelola, pengendalian internal, kinerja perseroan, hingga penyaluran kredit.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dalam kunjungan kerja (kunker) ke PT Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan BUMD, Rabu (1/4/2026).

"Beberapa isu seperti pengelolaan kredit juga menjadi perhatian [kami]. Kami menekankan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat bagi keberlangsungan perekonomian di bawah," kata Bahtra.

Dia mengatakan keberadaan BUMD di daerah bukan sekadar entitas bisnis, namun juga menjadi motor penggerak perekonomian.

Oleh karena itu, lanjutnya, Bank Sumut harus berperan mendukung perekonomian daerah, di samping menjadi penyedia layanan publik yang profesional. Salah satunya dengan pemerataan distribusi kredit/pembiayaan hingga ke sektor kecil.

DPR RI menekankan agar Bank Sumut merangkul pelaku ekonomi menengah ke bawah lewat pembiayaan agar dampak penyaluran kredit dapat dirasakan masyarakat secara merata.

"Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir orang di kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata bagi seluruh rakyat Sumatera Utara," kata Bahtra.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam kunker tersebut juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan penguatan BUMD di seluruh daerah.

Bima Arya mengungkapkan saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD.

Beberapa poin yang ditonjolkan yakni pemisahan antara fungsi finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal, serta akses permodalan dan pengelolaan aset yang fleksibel.

"Itu semua bermuara pada tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel," kata Bima Arya.

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) selaku pemegang saham pengendali Bank Sumut mengatakan BUMD khususnya Bank Sumut selama ini telah berjalan selaras dengan program-program pemerintah.

Gubernur Sumut Bobby Nasution pun mengatakan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal.

"Kecenderungannya memang BPD (Bank Pembangunan Daerah) ini terkesan lebih mengandalkan pemerintah daerah dan jajarannya untuk bertahan dan mendapatkan dividen. Karena itu kami menyampaikan bahwa Sumut sebagai provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal," ujar Bobby dalam agenda kunker tersebut.

Dia juga menyampaikan saat ini posisi Bank Sumut masih berada di bawah sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa. Namun, kinerja Bank Sumut masih lebih baik dibandingkan BPD lain di Sumatra.

Bobby pun berharap kehadiran para legislator ke Bank Sumut dapat mendorong peningkatan tata kelola serta kinerja perseroan.

"Ini tentu menjadi kekuatan sekaligus catatan penting agar Bank Sumut dapat meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini menjadi perusahaan yang mandiri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank syariah memastikan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan dan kewenangan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk mengenai penanganan keluhan dan sengketa nasabah.

Compliance Division Head PT Bank Mega Syariah Yudi Dharma Nugraha menyampaikan bahwa komitmen ini sebagai upaya Bank Mega Syariah dalam memitigasi risiko eskalasi ke jalur litigasi.

“Bank Mega Syariah akan lebih proaktif dalam memastikan standar layanan senantiasa terpenuhi demi menjaga kepercayaan nasabah,” kata Yudi kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan secara langsung mendorong perbankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal (internal control) dan fungsi kepatuhan (compliance).

Untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku, Bank Mega Syariah melakukan penekanan utama pada pengawasan proses penjualan produk. Langkah tersebut dilakukan agar selaras dengan prinsip transparansi serta penguatan tata kelola penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Direktur PT Bank BCA Syariah Eduard Guntoro Purba mengatakan bahwa BCA Syariah melakukan penangan keluhan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan, termasuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah dalam menyampaikan keluhan.

“BCA Syariah senantiasa memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku terkait penanganan keluhan dan sengketa nasabah,” ujar Eduard kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Dari sisi pengendalian internal, Eduard mengungkapkan bahwa BCA Syariah juga memperkuat fungsi kepatuhan dan tata kelola khususnya pada aspek pemasaran produk dan penyampaian informasi kepada nasabah. Kebijakan ini dilakukan untuk meminimalisir potensi sengketa dan menjaga kepercayaan terhadap produk dan layanan BCA Syariah.

Selain itu, dia menyebut bahwa perseroan terus meningkatkan literasi dan edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan BCA Syariah.

OJK Bisa Gugat Pelaku Jasa Keuangan

OJK resmi memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap PUJK atau pihak lain yang merugikan konsumen. Kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025.

“Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen,” bunyi pasal 3 ayat (1) beleid itu, dikutip pada Selasa (20/1/2026).

OJK menjelaskan, pihaknya dapat menggugat PUJK, baik yang masih maupun yang pernah mengantongi izin OJK, serta pihak lain yang terbukti bertindak dengan iktikad tidak baik dan merugikan konsumen.

Gugatan yang dilakukan OJK bukan class action (gugatan perwakilan kelompok), melainkan didasarkan pada prinsip hak gugat yang dilakukan oleh institusi berdasarkan undang-undang.

Melalui gugatan tersebut, OJK menargetkan pemulihan aset pihak yang dirugikan sekaligus menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan akibat pelanggaran aturan.

Selama proses gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan berlangsung, OJK memastikan konsumen tidak dikenakan biaya sepeser pun. Seluruh biaya yang timbul dalam proses gugatan tersebut ditanggung oleh anggaran OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan diterbitkannya POJK No.38/2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” pungkas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor pelat merah, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) buka suara terkait dengan kasus penahanan oknum karyawan perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan proyek fiktif.

Manajemen PTPP menjelaskan bahwa pemeriksaan atas dugaan penyimpangan kasus yang terjadi pada periode 2022–2023 tersebut telah dilakukan KPK sejak Desember 2024. Kini, pemeriksaan kasus itu memasuki tahap lanjutan di KPK.

“Perseroan menghormati serta mendukung seluruh proses penegakan hukum yang berlaku,” tulis Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Dia menyampaikan bahwa perkembangan proses hukum ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun layanan bisnis perseroan.

“PTPP tetap menjalankan seluruh kegiatan usaha secara normal dan profesional. Komitmen kami adalah menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan seluruh proyek serta fungsi bisnis berjalan dengan baik,” ujar Joko.

Sebagai perusahaan publik, lanjutnya, PTPP senantiasa menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses bisnisnya.

“Perseroan bersikap kooperatif terhadap langkah-langkah yang dilakukan KPK dan memastikan setiap pihak yang dimintai keterangan—baik yang masih berstatus karyawan maupun yang tidak lagi aktif—akan memberikan klarifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh Joko.

Dalam beberapa tahun terakhir, PTPP menyebut telah melakukan penguatan tata kelola secara menyeluruh melalui digitalisasi proses bisnis, peningkatan pengendalian internal, serta pengawasan berlapis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Perseroan menghormati asas praduga tidak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan ini. Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara dimaksud.

PTPP akan terus memantau perkembangan proses hukum tersebut dan siap menyampaikan informasi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti diberitakan Bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus menahan dua orang terkait dugaan korupsi proyek fiktif senilai total Rp46,8 miliar di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP).

Keduanya adalah Didik Mardiyanto (DM) selaku Kepala Divisi (Kadiv) Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dan Herry Nurdy Nasution (HNN) selaku Senior Manager, Head of Finance & Human Capital Department Divisi EPC PT PP.

Plt. Deputi Eksekusi dan Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan penetapan setelah penyidik menghimpun barang bukti yang cukup.

"Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 25 November sampai dengan 14 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Asep saat konferensi pers, Selasa (25/11/2025).

Kasus Dugaan Proyek Fiktif PTPP

KPK menjabarkan Divisi EPC PTPP memiliki sejumlah proyek baik bersifat konsorsium atau joint operation periode 2022-2023. Pada Juni 2022, Didik memerintahkan Herry menyediakan Rp25 miliar yang diklaim untuk keperluan proyek Cisem dan tender yang dimenangkan Divisi EPC.

Terjadi pengkondisian penunjukan vendor atas nama PT Adipati Wijaya dengan menggunakan nama Eris Pristiawan dan Fachrul Rozi selaku office boy. Mereka diminta membuatkan purchase order beserta tagihan fiktif dan validasi atas dokumen pembayaran.

Setelah dana dicairkan dan dibayar ke masing-masing vendor fiktif, Didik dan Herry menerima dana tersebut melalui stafnya dalam bentuk valas.

Selain itu, terdapat proyek fiktif lainnya atas nama Karyadi selaku driver, Apriyandi selaku office boy, Kurniawan selaku Staff Keuangan Divisi EPC PTPP dengan nilai proyek Rp10,8 miliar.

Asep menyebutkan dalam kurun waktu Juni 2022-Maret 2023 terdapat sembilan proyek fiktif dengan total mencapai Rp46,8 miliar untuk dikerjakan Divisi EPC PT PP.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.