Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan fasilitas pengurangan atau diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) menyusul ramainya keluhan warga terkait kenaikan tagihan pajak akibat penerapan opsen PKB.

Opsen pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada praktiknya memberikan beban tambahan pungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Tarif opsen pajak kendaraan bermotor adalah 66% dari pokok pajak terutang.

Adapun kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor di Jateng itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2026 hingga 31 Desember 2026

“Berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Gubernur telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengkajian relaksasi. Hasil kajian dari tim teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak Gubernur dan disetujui melalui penetapan Keputusan Gubernur ini,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhamad Masrofi dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Selasa (24/1/2026).

4 Skema Diskon Pajak

Masrofi menambahkan, program itu mencakup empat poin keringanan utama antara lain, pemberian potongan langsung sebesar 5% dari nilai pokok pajak kendaraan bermotor, denda atau sanksi administratif yang akan disesuaikan secara otomatis mengikuti nilai pokok pajak yang telah diberikan pengurangan.

Kemudian, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administratifnya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat.

“Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini,” ujar Masrofi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap, momentum itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga. Kontribusi pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, SOLO - Tengah viral di media sosial keluhan masyarakat Jateng tentang pajak kendaraan yang disebut naik.

Dalam beberapa postingan di FB dan medsos lain, pemilik kendaraan mengunggah perbedaan pajak yang dibayarkan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang semakin naik.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng, pemerintah angkat bicara tentang hal ini.

Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026. Bahkan, Pemprov tengah menyiapkan diskon sekitar 5 persen yang direncanakan berlaku hingga akhir tahun 2026.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur, Jumat (13/2/2026).

“Kami tegaskan, posisi PKB tahun 2026 dibandingkan 2025 tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian pemberian relaksasi atau keringanan PKB tahun ini.

Kenapa Muncul Persepsi Kenaikan?

Beberapa waktu terakhir, muncul anggapan di masyarakat bahwa pajak kendaraan naik.

Hal ini berkaitan dengan penerapan opsen (tambahan pajak) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Pada 2025, kebijakan opsen sebesar 13,94 persen memang mulai diterapkan. Namun saat itu masyarakat mendapatkan diskon pada Januari–Maret 2025, sehingga beban tambahan tidak terlalu terasa.

Memasuki awal 2026, karena belum ada diskon yang diberlakukan, sebagian masyarakat merasakan nominal pembayaran berbeda dibanding periode diskon sebelumnya.

“Karena itu, Pak Gubernur meminta kami mengkaji kemungkinan relaksasi kembali. Besarannya kurang lebih 5 persen,” jelas Sumarno.

Balik Nama Tetap Gratis (lanjut halaman 2)...

Bea Balik Nama Gratis

Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Menurut laman tersebut, kebijakan diskon ini tidak diputuskan secara sembarangan. Pemprov mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.

Hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut sebelum resmi diterapkan.

“Kami ingin kebijakan ini tetap berpihak pada masyarakat, tapi pembangunan juga tetap berjalan,” tegasnya.

BBNKB II Tetap Gratis

Selain rencana diskon PKB, Pemprov Jateng juga melanjutkan amanat undang-undang terkait pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) untuk kendaraan bekas pada 2026.

Namun masyarakat tetap perlu membayar komponen lain seperti PKB, PNBP untuk STNK/TNKB/BPKB, serta SWDKLLJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengkaji kebijakan relaksasi berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5% pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas dinamika di masyarakat yang terpantau melalui berbagai kanal media sosial.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menjelaskan bahwa persepsi kenaikan pajak yang muncul di masyarakat pada periode Januari hingga Februari 2026 disebabkan oleh berakhirnya program diskon signifikan pada tahun lalu.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan relaksasi melalui Program Merah Putih yang memberikan potongan harga pajak cukup besar bagi para wajib pajak.

"Ada dinamika di masyarakat bahwa posisi di tahun 2026 dibanding tahun 2025 itu untuk pajak kendaraan bermotor ada kenaikan. Mungkin pandangan di masyarakat kok beda antara 2025 dengan 2026 untuk di awal-awal Januari sampai dengan Februari ini," kata Sumarno dalam konferensi pers yang digelar Jumat (13/2/2026).

Menurut Sumarno, pada Kuartal I/2025 atau Januari hingga Maret, pemerintah memberikan diskon signifikan sebesar 13,94%. Namun, setelah masa berlaku program tersebut habis pada April 2025 hingga Desember 2025, tarif pajak kembali normal sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah yang berlaku di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Ketiadaan kebijakan diskon pada awal tahun 2026 inilah yang memicu kegaduhan di ruang publik, karena masyarakat membandingkan nilai pembayaran dengan periode diskon tahun lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sumarno menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menutup mata dan sedang menyiapkan skema stimulus baru yang lebih proporsional.

"Kita kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti pada tahun 2026 namun besarnya tidak sama dengan 2025 kurang lebih sebesar 5%, kalau yang 2025 adalah 13,94%. Diskon 5% itu PKB di Jawa Tengah itu besarnya mungkin lebih rendah dibanding dengan DKI, dibanding dengan Jawa Barat, kita di bawahnya," kata Sumarno.

Selain rencana diskon PKB, Sumarno menegaskan bahwa kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan lama atau bekas tetap dipatok 0%.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong legalitas kepemilikan kendaraan di wilayah Jawa Tengah tanpa membebani masyarakat dengan biaya balik nama yang tinggi di tengah situasi ekonomi saat ini.

Pada kesempatan itu, Sumarno juga mengungkapkan transparansi penggunaan dana yang dihimpun dari PKB. Pajak yang dibayarkan masyarakat itu memiliki peruntukan spesifik atau earmark yang langsung menyentuh kepentingan publik, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sektor pendidikan menengah.

"Alokasi PKB itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena hubungannya dengan jalan. Jadi alokasi-alokasi pembangunan jalan itu earmark-nya adalah di pajak kendaraan bermotor. Dan tentu saja potensi-potensi dari pajak ini juga digunakan untuk SMA-SMK gratis di Jawa Tengah dan itu juga digunakan salah satunya di pendidikan juga," tegas Sumarno.

Adapun mekanisme pembagian PKB tersebut mengikuti UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yaitu dengan skema opsen pajak. Sistem ini mengubah pola bagi hasil menjadi penyetoran langsung ke rekening kabupaten dan kota untuk mempercepat akses pendanaan di daerah.

"Istilah opsen ini kan hanya mengalihkan konsep di Undang-Undang Pajak Daerah dulu itu dari bagi hasil menjadi diserahkan langsung kepada Kabupaten/Kota. Jadi kalau yang sebutan opsen itu kita dari samsat langsung disetor ke rekening Kabupaten/Kota masing-masing," kata Sumarno.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah masing-masing melalui kolaborasi yang lebih erat.

Menurut Sumarno, kontribusi dari sektor pajak, retribusi, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat krusial bagi peningkatan pendapatan daerah demi kemajuan pembangunan Jawa Tengah secara menyeluruh.