Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 6 April 2026 masih ditopang utamanya oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menerangkan hingga periode tersebut, penerimaan pajak daerah mencapai Rp751,95 miliar.

“Realisasinya sampai 6 April 2026 secara persentase itu 18,47% dari target yang sebesar Rp4,07 triliun,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Secara rinci, berdasarkan data Bapenda, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumsel sebesar Rp174,63 miliar atau 19,96% dari target Rp875,04 miliar. Kemudian untuk BBNKB mencapai Rp179,50 miliar atau 21,49% dari target Rp835,43 miliar.

“Adapun kontribusi terbesar sementara berasal dari PBBKB yang telah terealisasi Rp385,05 miliar atau 24,90% dari target Rp1,54 triliun” imbuhnya.

Selanjutnya, untuk jenis pajak lainnya, Pajak Air Permukaan mencatat realisasi Rp9,60 miliar atau 27,99% dari target Rp34,31 miliar, menjadi persentase tertinggi di antara seluruh komponen pajak yang sudah berjalan.

Kemudian, Pajak Alat Berat telah mencapai Rp1,22 miliar atau 19,47% dari target Rp6,30 miliar, sedangkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi Rp1,92 miliar atau 19,47% dari target Rp29,27 miliar.

Rizwan menyebut dari database Bapenda Sumsel, jumlah kendaraan di wilayah ini sebanyak 4,6 juta dengan 60% lebih didominasi kendaraan roda dua.

Dengan jumlah tersebut potensi pendapatan daerah Sumsel dari pajak kendaraan dipandang masih terbuka lebar.

“Tapi kami akan melaksanakan validasi ulang dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota untuk mendatangi sampai ke desa-desa mengenai data kendaraan ini. Jadi akan kita cek apakah kendaraan tersebut memang masih milik yang bersangkutan,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Selatan melaporkan realisasi pajak daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai 102,46% dari target.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan mengatakan capaian tersebut setara Rp3,92 atau melebihi sasaran di tahun lalu yang sebesar Rp3,83 juta.

"Ini (realisasi pajak lebih 100%) menunjukkan kesadaran wajib pajak yang terus meningkat dan optimalisasi potensi di berbagai sektor," kata dia, Jumat (2/1/2026).

Menurut Rizwan, tingginya capaian di tahun 2025 didorong oleh beberapa komponen pajak unggulan terutama Pajak Air Permukaan (PAP) dan PBB-KB.

Secara rinci capaian dari masing-masing sektor, meliputi PAP sebesar Rp45,13 miliar atau 170,08%, PBB-KB mencapai Rp1,71 triliun atau 116,72%, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp778,88 miliar atau 100,97%.

Meski demikian, imbuh dia, terdapat sejumlah sektor yang belum mencapai 100% pada tahun lalu, seperti BBN-KB yang hanya 84,14% dari target, Pajak Rokok 94,82%, serta pajak alat berat 64,58%.

“Masih ada beberapa (sektor) yang masih dibawah target, dan ini akan menjadi evaluasi agar menjadi penguatan strategi di tahun ini (2026),” ujarnya.

Berikut daftar lengkap realisasi pajak daerah Sumsel tahun 2025 di masing-masing sektor.

• Pajak Air Permukaan :

Target : Rp.26.540.973.333,-

Realisasi : Rp.45.139.844.782,- (170,08%)

• PBB-KB :

Target : Rp.1.473.535.793.624,-

Realisasi : Rp.1.719.840.624.162,- (116,72%)

• Pajak Kenderaan Bermotor :

Target : Rp.771.441.317.846,-

Realisasi : Rp.778.888.270.431,- (100,97%)

• Pajak Rokok :

Target : Rp.730.171.774.938,-

Realisasi : Rp.692.337.957.922,- (94,82%)

• BBN-KB :

Target : Rp.797.803.083.370,-

Realisasi : Rp.671.258.239.000,- (84,14%)

• Pajak Alat Berat :

Target : Rp.6.000.000.000,-

Realisasi : Rp.3.874.594.593,- (64,58%)

• Opsen Pajak MBLB :

Target : Rp.27.874.543.494,-

Realisasi : Rp.16.506.805.333,- (59,22%)

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan, optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.