BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

JAKARTA - Sejumlah pengendara kompak membunyikan klakson saat melewati massa aksi mahasiswa Aliansi UNJ Melawan yang menggelar unjuk rasa di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026). Respons tersebut disambut antusias para mahasiswa yang membawa berbagai poster berisi tuntutan dan ajakan kepada masyarakat untuk menyuarakan dukungan.

Pantauan SindoNews di lokasi, massa aksi yang didominasi mahasiswa mengenakan almamater berwarna hijau memenuhi sebagian badan jalan. Mereka membawa bendera organisasi kemahasiswaan serta sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Beberapa mahasiswa terlihat mengangkat poster bertuliskan, "Bunyikan Klakson Kalau Setuju" yang ditujukan kepada para pengguna jalan. Tak lama berselang, sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas merespons dengan membunyikan klakson sebagai tanda dukungan terhadap aksi tersebut.

Sorak-sorai massa pun terdengar setiap kali klakson kendaraan berbunyi. Sejumlah peserta aksi tampak melambaikan tangan dan mengacungkan jempol kepada para pengendara yang memberikan respons positif.



Di tengah berlangsungnya aksi, aparat kepolisian terlihat berjaga dan mengatur arus lalu lintas guna memastikan kegiatan unjuk rasa tetap berjalan tertib serta tidak mengganggu mobilitas masyarakat secara berlebihan.

Meski sempat menyebabkan perlambatan kendaraan di sekitar lokasi, arus lalu lintas masih dapat bergerak dengan pengaturan petugas di lapangan. Massa aksi terus menyampaikan aspirasi mereka secara bergantian melalui pengeras suara sambil mengajak masyarakat yang melintas untuk menunjukkan dukungan dengan membunyikan klakson.

Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini ditulis, para mahasiswa masih bertahan di lokasi sambil melanjutkan orasi dan menggalang dukungan dari pengguna jalan yang melintas.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) membayarkan klaim senilai Rp6,93 miliar kepada Grup Sungai Budi atas insiden tenggelamnya kapal BSP VII di Selat Sunda.

Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandy mengatakan pembayaran klaim kepada Grup Sungai Budi menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan proses pembayaran klaim berjalan secara cepat, tepat, dan transparan bagi seluruh mitra bisnis.

“Melalui pembayaran klaim ini, kami ingin memastikan setiap mitra mendapatkan dukungan yang optimal dalam menghadapi risiko usaha. Kami berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas operasional serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin baik,” kata Ocke dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada penyerahan klaim terkait tenggelamnya kapal tersebut, Asuransi Jasindo juga memberikan bantuan berupa safety helmet kepada tim operasional Grup Sungai Budi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan aspek keselamatan dan keamanan kerja di lapangan.

Menurut Ocke, hal ini menjadi komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pembayaran klaim, tetapi juga pada upaya mendukung keberlangsungan operasional mitra secara menyeluruh.

Selain itu, hal ini juga menjadi bagian Asuransi Jasindo untuk terus menjaga hubungan baik dan memperkuat kolaborasi bersama para mitra dan tertanggung.

“Kepercayaan yang diberikan mitra menjadi hal penting bagi Asuransi Jasindo untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami berharap hubungan baik dengan Grup Sungai Budi dapat terus berjalan secara positif melalui kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan,” kata Ocke.

Perusahaan terus memperkuat peran sebagai mitra manajemen risiko bagi para tertanggung, sehingga dapat hadir lebih dekat dengan kebutuhan mitra melalui pendekatan yang kolaboratif, mulai dari perlindungan risiko, pendampingan, hingga dukungan terhadap aspek keselamatan operasional di lapangan.

Sebagai risk management partner, perusahaan juga terus menghadirkan layanan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan risiko, tetapi juga membangun hubungan kolaboratif yang berkelanjutan dengan para mitra.

Hal ini sejalan dengan semangat “Melayani Sepenuh Hati” yang menjadi komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah dan dukungan terbaik bagi para tertanggung.

“Kami ingin terus membangun pemahaman bahwa peran kami bukan hanya hadir ketika terjadi risiko dan melakukan pembayaran klaim, tetapi juga menjadi partner yang mendukung keberlangsungan usaha para mitra melalui pendekatan risk management partnership. Kolaborasi yang baik akan menciptakan rasa aman dan keberlanjutan bisnis yang lebih kuat,” tutup Ocke.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Prudential Indonesia melakukan peningkatan upaya dalam mengantisipasi modus fraud yang dinilai semakin kompleks dalam industri asuransi kesehatan di tanah air.

Vice President Director Prudential Indonesia Vikas Sinha menyatakan industri asuransi kesehatan di Indonesia diproyeksikan terus bertumbuh seiring dengan tingkat inklusi yang masih relatif rendah, namun di sisi lain juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks.

Tantangan tersebut, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, salah satunya yakni keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem layanan kesehatan yang turut memicu peningkatan signifikan pada risiko fraud dalam klaim asuransi.

Menurut dia, fraud dalam asuransi kesehatan adalah isu yang tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian finansial, namun juga berdampak langsung pada kepercayaan nasabah dan pada akhirnya melemahkan inklusi serta ketahanan keuangan masyarakat dalam jangka panjang.

"Oleh karena itu penanganan fraud bukan lagi sekadar pemenuhan kepatuhan, melainkan pilar utama keberlanjutan industri," ujar dia.

Untuk itu, tambahnya, perusahaan mengambil langkah proaktif guna memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta melindungi kepentingan nasabah melalui penyelenggaraan program tahunan Risk Awareness Series 2026.

Melalui program tersebut dibagikan wawasan untuk meningkatkan literasi anti-fraud, memperkuat budaya sadar risiko, serta menegaskan komitmen Prudential Indonesia untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan tata kelola yang baik.

Chair of the Board of Directors ACFE Indonesia Chapter Hery Subowo mengungkap Hasil Survei Fraud Indonesia 2025 yang menyebutkan tren pola fraud pada klaim kesehatan kian beragam seperti manipulasi diagnosis, pengajuan klaim yang berulang, hingga penyalahgunaan identitas peserta.

Untuk itu dia mendesak pelaku industri segera mengadopsi langkah-langkah pencegahan yang tak lagi bisa ditunda.

Strategi pencegahan fraud dapat dilakukan melalui kombinasi penguatan proses manual seperti verifikasi, audit, dan validasi klaim secara menyeluruh serta pemanfaatan teknologi berbasis IT, termasuk analitik data, AI, dan pemantauan real-time, untuk mengidentifikasi pola tidak wajar sejak dini.

Sementara itu Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Vetty Yulianty Permanasari, mengungkapkan tren fraud klaim di lingkungan BPJS Kesehatan seperti klaim atas pelayanan yang tidak diberikan, penggunaan obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang berlebihan, hingga penjiplakan klaim,

“Upaya pencegahan fraud dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan kapasitas SDM, kepatuhan mitra, serta pemanfaatan data dan sistem deteksi untuk memastikan setiap potensi kecurangan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini,” ujarnya.

Terkait hal itu Vikas menambahkan perusahaan telah memperkuat deteksi fraud dengan mengintegrasikan AI, otomatisasi dan analitik data dalam proses pengelolaan klaim.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Prudential Indonesia Maria Rosalinda,menegaskan, melalui Risk Awareness Series 2026 diharapkan seluruh karyawan memiliki pemahaman dan kewaspadaan yang selaras dalam mengenali serta memitigasi potensi fraud sejak dini.

"Ini menjadi fondasi penting untuk terus membangun ekosistem asuransi kesehatan yang bersih, berkelanjutan, dan tepercaya bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Jasa Raharja menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dokkes Polri 2026 sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Forum tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan kepolisian, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya guna menekan fatalitas korban kecelakaan di Indonesia.

Rakernis Dokkes Polri 2026 membahas berbagai penguatan layanan kesehatan dan penanganan kedaruratan. Termasuk implementasi pelayanan kesehatan kepolisian, penanganan korban bencana, hingga penguatan kapasitas rumah sakit Bhayangkara di berbagai wilayah. Kurang dari 24 Jam, Jasa Raharja Serahkan Santunan ke Ahli Waris Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemaparan mengenai Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) 2025/2026 oleh Ketua Medical Advisory Board, Prof Agus Purwadianto. Sementara Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengatakan, penanganan korban kecelakaan lalu lintas membutuhkan kecepatan respons dan koordinasi yang kuat antarinstansi. Terutama pada masa golden period yang sangat menentukan keselamatan korban.

“Penanganan korban kecelakaan lalu lintas membutuhkan kolaborasi yang kuat. Antara kepolisian, rumah sakit, dan Jasa Raharja agar korban memperoleh penanganan cepat sehingga risiko fatalitas dapat ditekan,” katanya, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, penguatan layanan kesehatan dan sistem penanganan korban menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keselamatan lalu lintas yang lebih baik. Karena itu, Jasa Raharja terus memperkuat transformasi digital pelayanan guna mendukung proses penjaminan dan perawatan korban secara lebih cepat dan terintegrasi.

Salah satu inovasi yang terus diperkuat adalah implementasi JR Care yang mendukung proses verifikasi perawatan korban kecelakaan di rumah sakit secara digital dan realtime. Sistem tersebut memungkinkan proses penjaminan dilakukan lebih cepat sehingga rumah sakit dapat segera memberikan tindakan medis tanpa terkendala proses administratif.

Selain penguatan sistem pelayanan, Jasa Raharja juga terus mendukung peningkatan kualitas tata laksana penanganan korban kecelakaan lalu lintas bersama rumah sakit mitra. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan DC-FKMN-JR 2025/2026 yang menjadi kerangka tata laksana kasus korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit mitra Jasa Raharja. Daftar Lengkap 108 Perwira yang Dimutasi Kapolri Mei 2026, Ada AKBP hingga Komjen Pol

Dewi menjelaskan, upaya menekan fatalitas kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilakukan melalui percepatan penanganan pascakecelakaan, tetapi juga melalui penguatan koordinasi, standar pelayanan medis, serta edukasi keselamatan kepada masyarakat. “Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar pelayanan kepada korban semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Namun demikian, industri juga perlu terus memperhatikan aspek tata kelola, perlindungan konsumen, dan kualitas pemasaran agar pertumbuhan yang terjadi tetap sehat dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa industri asuransi jiwa mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp7,85 triliun pada Maret 2026.

Ia menuturkan, kinerja profitabilitas industri perasuransian secara umum menunjukkan perbaikan pada triwulan I tahun ini.

“Laba setelah pajak industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp7,85 triliun, atau meningkat Rp3,96 triliun dibandingkan periode sebelumnya,” kata Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu.

Ia menyatakan, pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kinerja kanal bancassurance, dengan porsi mencapai 40,4 persen dari total pendapatan premi asuransi jiwa yang tercatat sebesar Rp47,12 triliun per Maret 2026. Sedangkan kanal keagenan berkontribusi sebesar 17,6 persen.

Hal tersebut pun menunjukkan bancassurance masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan premi industri dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh luasnya jaringan distribusi perbankan dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk perlindungan yang terintegrasi dengan layanan keuangan.

Ogi pun optimistis kedua kanal tersebut masih akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan, transformasi digital, dan pengembangan produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Namun demikian, industri juga perlu terus memperhatikan aspek tata kelola, perlindungan konsumen, dan kualitas pemasaran agar pertumbuhan yang terjadi tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain kinerja positif kanal bancassurance, peningkatan laba industri asuransi jiwa juga didukung oleh pertumbuhan pendapatan premi produk unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).

Ogi menyatakan, pendapatan premi produk unit link tercatat sebesar Rp11,37 triliun pada Maret 2026, atau tumbuh 3,68 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan klaim tercatat sebesar Rp13,30 triliun atau menurun 7,99 persen yoy.

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kinerja PAYDI masih tetap positif, meskipun lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya,” tuturnya.

Ia mengatakan, semenjak pemberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi, pertumbuhan produk unit link lebih mencerminkan penguatan proses konsolidasi serta perbaikan kualitas bisnis industri asuransi jiwa.

Perbaikan tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan praktik underwriting, seleksi risiko, serta peningkatan transparansi manfaat dan karakteristik produk kepada nasabah.

“Dengan demikian, pertumbuhan yang terjadi tidak semata-mata didorong oleh pemasaran agresif, tetapi juga oleh upaya membangun kepercayaan dan kualitas produk yang lebih baik,” ucap Ogi.

Untuk mendorong penguatan dan pengembangan produk unit link, pihaknya kini tengah melakukan penyesuaian ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 5 Tahun 2022 dan berencana akan meningkatkan regulasi tersebut menjadi pengaturan setingkat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

“Proses diskusi dan brainstorming awal bersama asosiasi industri telah dilakukan, termasuk untuk membahas berbagai penguatan pengaturan guna mendukung perlindungan konsumen, tata kelola produk, serta keberlanjutan industri PAYDI ke depan,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Kamis (14/5/2026), pukul 07.00 WIB, hingga Jumat (15/5/2026), pukul 07.00 WIB. Dua kejadian yang baru dilaporkan yaitu angin kencang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Angin kencang terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (14/5). Peristiwa yang terjadi pada malam hari, pukul 19.00 WIB, merusak 16 rumah keluarga dengan kategori rusak ringan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Sedangkan dua tempat usaha, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaporkan rusak berat dan dua lainnya rusak ringan. Selain itu, bencana ini juga menumbangkan sembilan pohon, satu tower seluler dan satu jaringan transmisi listrik. BPBD melaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa angin kencang ini.

"Fenomena angin kencang ini dirasakan masyarakat di empat desa yang berada di Kecamatan Delanggu dan Polanharjo. Kejadian yang berlangsung bersamaan dengan hujan intensitas sedang hingga lebat telah direspons personel tim reaksi cepat BPBD, instansi terkait dan warga setempat," tuturnya.

Sementara itu, karhutla terjadi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis (14/5). Insiden pada siang hari itu berdampak pada lahan seluas 1 hektare. Titik karhutla berada di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, pada hari itu juga api berhasil dipadamkan para petugas dari BPBD dan dinas terkait.

Pada perkembangan penanganan banjir di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis (14/5), BPBD dan warga telah menyelesaikan pembersihan sampah pascabencana. Banjir tersebut telah surut dan rumah warga yang terdampak masih dalam penanganan.

"Kejadian yang terjadi pada Jumat lalu (8/5) melanda 22 kelurahan di delapan kecamatan. Data terkini BPBD mencatat dua warga meninggal dunia dan 1.393 keluarga terdampak," terangnya.

Beralih pada penanganan gerakan tanah di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (14/5), BPBD setempat masih melakukan penanganan. Penanganan tersebut di antaranya beberapa titik jalan desa yang amblas. Pengerahan alat berat dari BBWS Citanduy telah tiba di lokasi untuk membersihkan material longsor di Desa Bingkeng.

"Gerakan tanah yang terjadi pada Selasa (12/5) berdampak pada dua desa di Kecamatan Dayeuh. Data yang dihimpun pada waktu itu tercatat 11 rumah warga rusak dan dua lainnya terancam. Kesebelas rumah rusak meliputi satu rumah rusak berat, tujuh rusak sedang dan tiga rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa pada peristiwa ini," katanya.

Menyikapi masih adanya potensi bahaya hidrometeorologi basah, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat tetap waspada dan siap siaga. Pada hari ini (15/5) tiga wilayah Tanah Air masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat, seperti di Papua, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sejumlah besar daerah lain berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat.

"Ditinjau dari tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah, sejumlah wilayah pada kategori mudah dan sangat mudah terbakar. Wilayah-wilayah itu teridentifikasi pada sejumlah daerah di Pulau Jawa, Lampung dan sebagian kecil di Sumatera Utara dan Aceh," katanya.

PEKANBARU - Kepastian perlindungan sosial bagi pekerja kembali menjadi sorotan seiring keluhan masyarakat terhadap proses pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai masih rumit. Persoalan administrasi yang berbelit tidak hanya berdampak pada akses layanan, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja yang bergantung pada jaminan sosial saat menghadapi risiko kerja.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan pembenahan regulasi dan pengawasan layanan agar program perlindungan tenaga kerja benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama pekerja kecil dan kelompok rentan.

Sorotan Mekanisme Klaim dan Pengawasan Layanan

Terkait sorotan mekanisme saat klaim, Anggota DPRD Bengkalis dari Partai Perindo, Dapot Hutagalung, menyampaikannya dalam agenda konsultasi Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau di Pekanbaru pekan lalu.

Forum tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Jangan sampai persyaratan masuk BPJS dipermudah, tetapi ketika masyarakat ingin mengklaim haknya justru dipersulit,” tegas Dapot saat forum berlangsung.

Saat dihubungi media untuk konfirmasi lebih lanjut pada Senin (11/5/2026), Dapot menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat pekerja.

“Tentu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih jelas terhadap proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, termasuk evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai pengawasan diperlukan agar pelayanan BPJS berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja.

“Jangan sampai program yang tujuannya melindungi pekerja justru menyulitkan saat hak mereka ingin dicairkan,” katanya.

Reformasi BPJS dan Perlindungan Ekonomi Kerakyatan

Dapot menegaskan reformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat kecil dan pekerja rentan yang menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan.

“Sebagai kader Partai Perindo yang mengusung ekonomi kerakyatan, saya memandang jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pekerja kecil, buruh harian, dan masyarakat rentan harus mendapatkan perlindungan yang nyata dan mudah diakses,” ujarnya.

Dia menilai orientasi pelayanan BPJS harus lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak membebani peserta dengan proses administratif yang rumit.

“Karena itu, reformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan agar orientasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan justru membebani mereka dengan proses yang berbelit. Ketika perlindungan sosial berjalan baik, masyarakat akan merasa lebih aman dalam bekerja dan memiliki kepastian untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarganya,” tutur dia.

Konsultasi yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Bengkalis Syafroni Untung tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat regulasi perlindungan tenaga kerja agar layanan BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat pekerja.

JAKARTA - Memasuki Kuartal I-2026, BRI Life mencatatkan kinerja pembayaran klaim dan manfaat dengan total pembayaran klaim dan manfaat mencapai Rp1,17 triliun. Angka itu menurun 2,4% secara year-on-year (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Penurunan nilai klaim dan manfaat itu merupakan sinyal positif terhadap kesehatan bisnis perusahaan. Catatan itu juga mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan seleksi risiko yang lebih ketat dan efektif, serta senantiasa menjaga kualitas portofolio nasabah yang lebih sehat.

"Rasio klaim dan manfaat di kuartal I tahun 2026 adalah cerminan kesehatan portofolio dan kepercayaan nasabah," kata Direktur Operasional BRI Life, Andrew Bain dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Andrew menambahkan, penurunan klaim year on year sebesar 2,4% tidak lepas dari strategi underwriting yang disiplin dan pengelolaan portofolio yang selektif. Anak Perusahaan BRI ini ingin memastikan setiap premi yang dibayar nasabah kembali dalam bentuk proteksi yang tepat guna.

“Salah satu kekuatan bisnis kami adalah memastikan kapabilitas perusahaan untuk melakukan pembayaran klaim dan manfaat kepada nasabah. BRI Life akan terus fokus pada perlindungan nasabah,” jelas Andrew.

Pencapaian kinerja positif dari klaim dan manfaat itu semakin diperkuat dengan capaian rasio klaim dan manfaat BRI Life yang berada jauh di bawah rata-rata industri asuransi jiwa. Pada kuartal I-2026, rasio klaim industri tercatat sebesar 78,2%, sementara BRI Life berhasil menjaga rasio klaim dan manfaat di level 48,9%.

Perubahan Perilaku Konsumen Jadi Peluang Perusahaan Asuransi



Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio klaim industri asuransi jiwa. Capain itu menunjukkan efisiensi operasional dan komitmen BRI Life dalam menjaga keberlanjutan manfaat bagi nasabah. Selain itu juga membuktikan, BRI Life memiliki tingkat ketahanan finansial yang sangat kuat dalam menghadapi dinamika pasar.

"Dengan rasio klaim dan manfaat yang jauh di bawah rata-rata industri, BRI Life membuktikan diri sebagai mitra proteksi yang tepercaya dan memiliki pengelolaan keuangan yang sangat sehat," tutup Andrew.

Asuransi BRI Life adalah salah satu anak perusahaan BRI Group. Saat ini kepemilikan saham utama atau mayoritas dimiliki oleh BRI dengan komposisi saham sebesar 51%, FWD Management Holdings Limited sebagai mitra strategis dengan kepemilikan 43,96% dan pemegang saham lainnya adalah Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI sebesar 5,04% saham.

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah. Dalam pengungkapan ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin menegaskan bahwa penyalahgunaan LPG subsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Praktik penyalahgunaan barang-barang bersubsidi dalam hal ini LPG maupun BBM bukan hanya berkhianat terhadap negara saja tetapi sudah mengkhianati masyarakat kecil yang berhak yang seharusnya menerima subsidi ini." kata Nunung dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menjelaskan, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima pada 15 April 2026.

"Penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut laporan informasi masyarakat yang kami terima dan langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan," ujar Irhamni.

Irhamni mengungkapkan, pada 28 April 2026 dini hari, tim penyidik melakukan penindakan di sebuah gudang di Jalan Pakis–Daleman, Dukuh Klancingan, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten yang digunakan untuk praktik penyuntikan LPG subsidi.

Dari lokasi, polisi mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta enam unit kendaraan operasional. Menurutnya, pelaku menggunakan modus dengan memindahkan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Gas dari tabung subsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi dengan teknik tertentu, kemudian dijual dengan harga nonsubsidi untuk mendapatkan keuntungan."

Dua tersangka yang diamankan yakni KA (40) sebagai penyuntik dan penimbang, serta ARP (26) sebagai sopir pengangkut. Dari pengungkapan ini, pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara sekitar Rp6,7 miliar. "Kami berhasil mencegah potensi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp6,7 miliar."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat struktur perdagangan nasional.

Menurut dia, dukungan itu untuk memastikan terakomodasinya berbagai jenis kegiatan usaha baru dengan menyempurnakan klasifikasi baku sebelumnya, yaitu KBLI 2020.

"Penyempurnaan melalui KBLI 2025 menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat struktur perdagangan nasional agar semakin adaptif terhadap perkembangan model bisnis, sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

KBLI 2025 tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diundangkan pada 18 Desember 2025 dengan masa transisi enam bulan sejak tanggal diundangkan.

Ia mengatakan KBLI menjadi instrumen penting dalam pemetaan risiko, penetapan perizinan, dan penentuan kewenangan pembina sektor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Budi, sektor perdagangan saat ini menghadapi perubahan signifikan mulai dari digitalisasi, munculnya model bisnis baru, hingga perubahan pola distribusi barang.

"Oleh karena itu, klasifikasi usaha harus mampu mengikuti perkembangan agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan," katanya.

KBLI 2025 mengakomodasi berbagai perkembangan baru termasuk ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI), dan konten kreator. Selain itu, diakomodasi energi baru seperti penangkapan karbon dan penyimpanan karbon, serta model bisnis baru seperti factoryless goods producers (FGP).

Perubahan dilakukan melalui penggabungan dan pemecahan klasifikasi serta penataan ulang jasa berbasis teknologi.

Di sektor perdagangan, perubahan menyasar penataan ulang klasifikasi dan penyesuaian terhadap pengembangan model usaha di antaranya adalah model ruang kerja bersama (coworking space).

Di bidang distribusi, beberapa klasifikasi bidang usaha mengalami penyesuaian antara lain pemisahan sektor kendaraan bermotor dan suku cadang menjadi perdagangan besar dan eceran serta pembentukan kode baru untuk pusat perbelanjaan.

KBLI 2025 juga membawa perubahan signifikan dalam klasifikasi usaha niaga elektronik (e-commerce). Dalam pembaruan itu, seluruh bidang usaha dapat dijalankan baik secara daring maupun luring tanpa memerlukan klasifikasi khusus perdagangan elektronik seperti sebelumnya.

Karena itu, KBLI khusus platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak lagi digunakan dalam KBLI 2025. Sebagai gantinya, platform PMSE diklasifikasikan sebagai jasa intermediasi yang melekat pada masing-masing sektor usaha.

"Dengan klasifikasi yang lebih sederhana namun komprehensif, pelaku usaha akan lebih mudah menentukan kegiatan usahanya. Pemerintah pun dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Budi.

Dalam proses penyusunannya KBLI 2025, pemerintah melibatkan asosiasi pelaku usaha mulai dari sektor ritel, otomotif, hingga pengelola pusat perbelanjaan dan penjualan langsung. Kolaborasi tersebut penting dalam memastikan hasil evaluasi yang tertuang dalam KBLI 2025 mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dalam masa transisi hingga 18 Juni 2026 mendatang, KBLI 2020 dan KBLI 2025 dapat digunakan secara paralel. Perizinan usaha yang telah terbit tetap berlaku, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap gangguan operasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BRI Insurance menyerahkan klaim Rp1.165.800.000 kepada nasabah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, guna mendukung keberlangsungan usaha setelah alat berat terdampak musibah tanggul jebol dan mengalami kerugian besar.

Branch Manager BRI Insurance Ray Ardian Putra mengatakan penyerahan klaim alat berat senilai Rp1.165.800.000 tersebut merupakan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan aset bagi para pelaku usaha.

"Kami berharap dana klaim ini dapat meringankan beban dan memberikan rasa aman untuk terus melanjutkan usahanya, dan dengan komitmen kami untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik dalam menghadapi segala kondisi yang tak terduga," kata Ray dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan penyerahan dana klaim asuransi alat berat dilaksanakan Kantor BRI Banjarmasin Ahmad Yani kepada nasabah atas nama Akhyar Syahbana.

"Klaim ini diberikan atas peristiwa tanggul jebol yang mengakibatkan alat berat milik nasabah tenggelam sepenuhnya hingga tidak dapat terlihat," ujar dia.

Menurut dia, kejadian tersebut berdampak signifikan terhadap operasional usaha nasabah, sehingga kehadiran perlindungan asuransi menjadi sangat penting dalam meminimalisir risiko kerugian.

Ray menegaskan penyerahan klaim itu juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan sebagai mitra perlindungan dalam memberikan layanan yang andal dan bertanggung jawab kepada nasabah.

“Kami mewakili BRI Insurance cabang Banjarmasin turut prihatin atas musibah yang di alami oleh nasabah kami," kata Ray.

Lebih lanjut dia mengatakan penyerahan klaim itu menegaskan peran BRI Insurance sebagai mitra perlindungan yang andal dalam mendukung keberlangsungan usaha nasabah di berbagai sektor, khususnya industri yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti penggunaan alat berat.

Direktur Utama BRI Insutance Budi Legowo berharap pembayaran klaim tersebut dapat menjadi penyemangat bagi nasabah untuk memulai kembali akivitas usahanya.

"Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah. Kami sangat paham alat berat bukan sekedar aset, melainkan pendukung proses operasional bisnis usaha nasabah," katanya.

BRI Insurance akan terus berinovasi dalam menghadirkan solusi perlindungan yang relevan, adaptif, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, nasabah penerima klaim Akhyar Syahbana mengaku bersyukur atas layanan yang diberikan oleh BRI Insurance dan Bank Rakyat Indonesia.

Akhyar mengapresiasi layanan proses klaim yang berjalan dengan baik, transparan, profesional, dan cepat. Kemudahan kordinasi dengan pihak BRI Insurance dan BRI sangat membantu dalam menjaga kelangsungan operasional usaha kami.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses ini. Semoga sinergi yang baik ini dapat terus terjaga dan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha terkhusus di wilayah Kalimantan Selatan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026