REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT BYD Motor Indonesia melakukan penyegaran pada lini kendaraan listrik kompak Atto 1 sekaligus menghadirkan varian baru bernama STD untuk pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional yang terus meningkat, khususnya pada segmen city car dan mobilitas perkotaan.

Penyegaran tersebut diumumkan BYD di Jakarta, Kamis (15/5/2026). Selain menambah fitur dan ubahan interior, BYD juga menghadirkan varian baru dengan harga lebih terjangkau guna memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, respons pasar terhadap Atto 1 sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia cukup tinggi. Sepanjang 2025, Atto 1 mencatat penjualan lebih dari 22.500 unit dan menjadi salah satu kendaraan listrik dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

"Melalui penyegaran BYD ATTO 1 dan kehadiran varian baru STD, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas listrik yang dapat diakses dengan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Indonesia,” kata Eagle dalam keterangan medianya, Jumat (15/5/2026)

Menurut BYD, pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik berukuran kompak yang dinilai praktis dan sesuai untuk penggunaan sehari-hari di kawasan urban.

BYD menilai Atto 1 turut mendorong perkembangan pasar kendaraan listrik nasional, terutama pada segmen city car. Pada kuartal keempat 2025, pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia disebut telah mencapai sekitar 18 persen, dengan kontribusi signifikan datang dari model-model kompak.

Penyegaran pada New Atto 1 meliputi perubahan fitur dan desain interior. Seluruh varian kini menggunakan electronic column shifter dan center console baru yang diklaim membuat tampilan kabin lebih modern sekaligus meningkatkan ruang penyimpanan dan ergonomi interior.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penjualan kendaraan elektrik di Indonesia meningkat signifikan sepanjang 2025 seiring pergeseran preferensi konsumen dan bertambahnya pilihan model di pasar. Kenaikan ini mendorong lonjakan pangsa pasar kendaraan elektrifikasi di tengah penurunan kendaraan bermesin pembakaran internal.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan penjualan kendaraan elektrik pada 2025 mencapai 175.144 unit, naik dari 103.228 unit pada 2024.

Kendaraan elektrik yang dihitung mencakup Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV). Pangsa pasarnya naik dari 11,9 persen pada 2024 menjadi 21,8 persen pada 2025.

Penjualan HEV meningkat dari 59.903 unit pada 2024 menjadi 65.943 unit pada 2025. Dalam periode yang sama, penjualan PHEV melonjak dari 136 unit menjadi 5.270 unit, sementara BEV meningkat lebih dari dua kali lipat dari 43.188 unit menjadi 103.931 unit.

Dari sisi pangsa pasar, HEV naik dari 6,9 persen menjadi 8,2 persen. BEV mencatat kenaikan paling signifikan dari 5 persen menjadi 12,9 persen, sedangkan PHEV mencapai pangsa pasar 0,7 persen pada 2025.

Secara historis, penjualan kendaraan elektrik terus tumbuh dari hanya 1.324 unit pada 2020 menjadi 175.144 unit pada 2025. Dalam periode yang sama, pangsa pasarnya meningkat dari 0,2 persen menjadi 21,8 persen.

Sebaliknya, penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal menunjukkan tren menurun. Pada 2025, penjualannya tercatat 628.543 unit atau 78,2 persen dari total penjualan kendaraan nasional yang mencapai 803.687 unit secara wholesales.

Angka tersebut turun dibandingkan 2024, ketika penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal mencapai 762.495 unit atau 88,1 persen dari total penjualan. Pangsa pasar kendaraan jenis ini merosot dari 99,8 persen pada 2020 menjadi 78,2 persen pada 2025.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, produsen otomotif perlu menyesuaikan strategi pemasaran untuk menjaga momentum pertumbuhan. “Strategi marketing digeser, dari sekadar isu lingkungan pindah ke value, bukan cuma produk yang canggih,” katanya, Jumat (16/1/2026).

Menurut Yannes, konsumen kini semakin mempertimbangkan harga dan nilai guna dalam membeli kendaraan. Faktor efisiensi dan manfaat jangka panjang menjadi penentu utama keputusan pembelian.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksi kendaraan. “Mau tidak mau, mereka harus menembus ambang batas TKDN minimal 40 persen dan mempercepat lokalisasi agar bisa memitigasi dampak kenaikan PPN 12 persen serta fluktuasi kurs melalui efisiensi rantai pasok domestik,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia diperkirakan menghadapi ujian berat pada awal 2026, seiring wacana pemerintah tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M Kholid Syeirazi mengatakan, insentif fiskal yang diberikan selama ini telah mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di dalam negeri.

Sehingga, jika tidak ada insentif pada tahun ini, hal tersebut berisiko menekan penjualan kendaraan listrik ditingkat ritel.

Kindel Media Ilustrasi Mobil Listrik. Insentif mobil listrik impor hanya berlaku hingga akhir 2025. Mulai 2026, produsen diwajibkan merakit kendaraan di dalam negeri sesuai aturan TKDN.

"Beberapa stimulus utama resmi berakhir tahun ini, mulai dari pembebasan bea masuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) impor utuh (completely built up/CBU) hingga skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen,” kata Kholid dikutip Kamis (15/1/2026).

Kholid yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, menyampaikan, melemahnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Seharusnya subsidi itu diberikan secara tertutup. Ada atau tidaknya EV, subsidi BBM kita memang belum tepat sasaran. Sistem terbuka pada penyaluran BBM sangat rawan moral hazard dan penyimpangan,” kata Kholid.

Menurutnya, penghentian insentif tidak hanya memicu kenaikan harga kendaraan listrik di pasar, tetapi juga berpotensi menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga.

Selama ini, insentif fiskal berperan sebagai pemanis (sweetener) yang mendorong konsumen beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (internal combustion engine/ICE) ke EV.

(Dok. Shutterstock/ BigPixel Photo) Ilustrasi kendaraan listrik.

“PPN itu salah satu demand booster penjualan. Insentif tersebut menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15 persen,” tuturnya.

Meski demikian, Kholid memahami langkah pemerintah menghentikan stimulus fiskal sebagai konsekuensi realistis untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyesuaian tersebut dinilai penting guna memberi ruang fiskal bagi berbagai program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Kholid mengingatkan agar pemerintah tidak sepenuhnya melepas dukungan terhadap industri kendaraan listrik.

Menurutnya, masih ada ruang untuk mempertahankan sejumlah insentif, seperti pajak daerah yang rendah maupun stimulus nonfiskal, termasuk pembebasan dari kebijakan ganjil-genap.

Hingga kini, lanjut Kholid, pelaku industri otomotif dan calon konsumen masih mencermati dampak riil kenaikan harga di tingkat dealer terhadap penjualan nasional, khususnya pada kuartal pertama tahun ini.

“Yang ditunggu konsumen sebenarnya adalah insentif pengganti apa yang akan ditawarkan pemerintah. Jika PPN DTP dan relaksasi bea impor CBU dicabut, harapannya ada pada instrumen pajak lain. Selama pajaknya tetap rendah, itu masih bisa menjadi demand booster bagi pasar,” pungkasnya. (Penulis: Seno T.S | Editor: Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:Penjualan Kendaraan Listrik Berpotensi Tertekan Jika Insentif EV Tak Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Produsen kendaraan listrik (EV) asal China, BYD, melaporkan pertumbuhan penjualan terendah dalam lima tahun terakhir pada 2025. Kinerja tersebut mencerminkan tekanan yang semakin kuat di pasar domestik, mulai dari ketatnya persaingan hingga melemahnya keunggulan teknologi perusahaan.

Dilansir Reuters, Jumat (2/12/2026), pertumbuhan penjualan BYD tercatat hanya 7,73 persen sepanjang 2025. Angka ini menjadi laju pertumbuhan paling lambat dalam lima tahun, seiring perusahaan menghadapi persaingan yang kian sengit di dalam negeri serta tantangan mempertahankan posisi teknologi di industri kendaraan listrik China.

Dalam laporan ke bursa pada Kamis, BYD mencatat penjualan pada Desember turun 18,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini memperpanjang tren negatif selama empat bulan berturut-turut dan menjadi penurunan bulanan terbesar dalam hampir dua tahun.

Secara kumulatif sepanjang 2025, penjualan BYD naik 7,73 persen menjadi sekitar 4,6 juta unit, sesuai dengan target yang telah direvisi turun. Perusahaan memangkas target penjualan 2025 sebesar 16 persen setelah penjualan domestik melemah sejak Juli, di tengah tekanan dari para pesaing di segmen kendaraan listrik murah, termasuk Geely dan Leapmotor.

Media China Southern Metropolis Daily melaporkan bahwa penurunan penjualan BYD di pasar domestik pada 2025 disebabkan oleh melemahnya kepemimpinan teknologi perusahaan. Laporan tersebut mengutip pernyataan Ketua BYD, Wang Chuanfu, dalam konferensi investor pada Desember lalu.

Wang mengatakan perusahaan akan meluncurkan inovasi besar pada 2026, tanpa merinci lebih lanjut bentuk inovasi tersebut.

Pada Februari, BYD menawarkan fitur bantuan mengemudi otonom canggih pada kendaraan listrik dengan harga mulai sekitar 9.555 dolar AS. Perusahaan juga meluncurkan dua model yang dibekali teknologi pengisian daya ultra-cepat pada Maret. Namun, langkah tersebut belum mampu menahan laju hilangnya pangsa pasar ke tangan para pesaing.

Pemangkasan harga besar-besaran pada lebih dari 20 model yang dilakukan BYD pada Mei lalu memicu aksi jual saham di sektor otomotif China. Langkah itu juga mendorong peringatan publik yang jarang terjadi dari Ketua Great Wall Motor, yang menyebut industri otomotif terbesar di dunia tersebut berada dalam kondisi tidak sehat.

Setelah itu, BYD memperlambat produksi dan menunda rencana ekspansi kapasitas, seperti dilaporkan Reuters pada Juni. Pada November, Reuters juga melaporkan BYD telah memberi tahu sejumlah pemasok bahwa perusahaan ingin menghentikan penggunaan surat utang internal sebagai alat pembayaran, sebuah perubahan besar dari praktik yang selama ini menopang pertumbuhan BYD, namun dikritik karena merugikan produsen komponen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatat pembiayaanmobil listrik mengalami kenaikan signifikan sebesar 149% hingga November 2025.

Chief of Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menuturkan bahwa nilai itu setara dengan Rp676 miliar. Dia menyebut pertumbuhan itu tak lepas dari melonjaknya penjualan kendaraan listrik secara nasional.

“Bertambahnya pilihan model dan merek terutama dari China yang menawarkan harga lebih terjangkau dengan fitur canggih dan desain modern, serta dukungan insentif dari pemerintah,” bebernya kepada Bisnis, dikutip Senin (22/12/2025).

Sebab demikian, Gani berujar Adira Finance menawarkan berbagai program promosi menarik, memperluas kerja sama dengan berbagai brand kendaraan listrik baru, dan memberikan solusi pembiayaan yang kompetitif serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan mobil listrik.

Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa masih ada tantangan yang dihadapi industri pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan mobil listrik. Misalnya, keterbatasan infrastruktur pengisian daya di beberapa wilayah.

“Serta persepsi terhadap nilai jual kembali kendaraan listrik. Perusahaan secara aktif mencermati tantangan tersebut melalui pendekatan mitigasi risiko dan penguatan edukasi kepada konsumen,” jelasnya.

Adapun, Gani membeberkan bahwa untuk 2025 ini Adira Finance menargetkan pembiayaan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil dapat meningkat 2,5 kali lipat.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan pembiayaan untuk mobil listrik oleh industri multifinance per Oktober 2025 mencapai Rp17,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar pembiayaan tersebut mencapai Rp17,64 triliun atau tumbuh 2,70% secara bulanan.

“Per Oktober 2025, pembiayaan mobil listrik oleh industri multifinance tumbuh 2,70% month to month [MtM] menjadi sebesar Rp17,64 triliun,” katanya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip Jumat (19/12/2025).

Menurut Agusman, pertumbuhan itu didorong oleh meningkatnya meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan ramah lingkungan. Sebab demikian, dia melihat prospek pembiayaan ini di tahun depan tetap positif. “Seiring tren elektrifikasi kendaraan, dukungan kebijakan terkait lingkungan, serta bertambahnya pilihan merek kendaraan listrik di pasar,” sebutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Produsen elektronik Polytron resmi membuka showroom sekaligus pusat layanan mobil listrik perdananya di Kota Bandung. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 338 itu diresmikan pada Selasa (16/12/2025), bersamaan dengan peluncuran layanan bantuan darurat Emergency Vehicle Assistance bagi pengguna seri G3 yang tersedia selama 24 jam setiap hari.

Commercial Director Polytron Tekno Wibowo menyampaikan,showroom di Bandung menjadi unit keenam Polytron di Indonesia, setelah sebelumnya membuka fasilitas serupa di Jakarta Timur dan Bekasi. Kehadiran showroom ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan konsumen kendaraan listrik di wilayah Jawa Barat yang terus berkembang.

Selain menghadirkan akses penjualan dan layanan purna jual, Polytron juga memberikan fasilitas bantuan darurat gratis selama 24 jam bagi pemilik kendaraan listrik seri G3. “Bandung menjadi kota penting bagi kami dalam memperluas jangkauan layanan kendaraan listrik Polytron,” ujar Tekno Wibowo di sela acara peresmian.

Showroom dan pusat layanan tersebut mengusung konsep terintegrasi yang mencakup penjualan, servis, serta penyediaan suku cadang dalam satu lokasi. Konsep ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam seluruh proses kepemilikan kendaraan listrik.

“Pembukaan Polytron EV Showroom & Services Bandung merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan akses kendaraan listrik yang lebih dekat, modern, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini,” kata Wibowo.

Melalui fasilitas ini, konsumen dapat melihat langsung produk Polytron, melakukan test drive G3 dan G3+, berkonsultasi terkait kepemilikan, hingga memperoleh layanan purna jual yang didukung teknisi bersertifikasi serta ketersediaan suku cadang.

Wibowo menilai Bandung sebagai kota yang dikenal dengan perannya sebagai trendsetter. Oleh karena itu, kehadiran showroom ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Ia juga menyoroti momentum positif industri kendaraan listrik nasional. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dari total penjualan mobil nasional sebanyak 561.819 unit pada periode yang sama, pangsa pasar Battery Electric Vehicle (BEV) telah mencapai 9,8 persen dan diproyeksikan menembus 10 persen pada tahun ini.

Menurut Wibowo, Bandung menjadi lokasi strategis untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik Polytron. Data Dinas Perhubungan Jawa Barat mencatat tren penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di provinsi tersebut meningkat tajam sejak 2022 hingga Desember 2024.

Dalam periode tiga tahun itu, jumlah kendaraan listrik di Jawa Barat melonjak hingga sekitar 1.000 persen, dari 3.133 unit pada 2022 menjadi 36.972 unit per Desember 2024. Dominasi pengguna berusia 25–45 tahun yang tengah berada pada fase produktif dan mapan secara ekonomi menjadikan Bandung sebagai pasar potensial dalam proses transisi menuju kendaraan listrik.

Kehadiran showroom Polytron di Bandung juga dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong pengembangan teknologi energi baru serta membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kendaraan listrik besutan Grup Bakrie PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) menganggarkan dana belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp100 miliar pada 2026.

Direktur VKTR Achmad Amri Aswono Putro mengatakan dana capex Rp100 miliar VKTR akan dimanfaatkan untuk sejumlah pengembangan bisnis dan penetrasi pasar. Sebanyak 20% dari dana capex misalnya akan dimanfaatkan untuk pembelian prototipe dan pengembangan produk.

“Sisanya akan dimanfaatkan untuk bisnis after sales maintenance. Jadi, kami tidak hanya menjual produk [kendaraan listrik], tapi mengembangkan bisnis after sales. Investasi di situ [after sales] lumayan besar, karena ada investasi di area penyimpanan spare part, perbaikan dan lainnya,” kata Amri dalam public expose pada Jumat (5/12/2025).

Adapun, pada 2025, VKTR pun menganggarkan capex sebesar Rp100 miliar. Sampai saat ini, serapan capex mencapai 80%-90%. Capex di 2025 dimanfaatkan untuk investasi pembelian fasilitas assembly di Magelang. Sisanya kebutuhan pengembangan produk dan prototipe.

Amri menjelaskan bahwa pada 2025 VKTR memasuki fase pertumbuhan penjualan yang lebih kuat, utamanya didorong oleh kenaikan volume penjualan kendaraan listrik. Segmen manufaktur suku cadang juga tetap stabil dan terus menjadi fondasi arus kas yang solid.

Sementara, pada 2026 pendapatan segmen kendaraan listrik diproyeksikan memberikan kontribusi yang lebih signifikan, didukung oleh penyelesaian proyek TransJakarta yang tersisa 30 unit di awal tahun.

Dengan begitu, perseroan memproyeksikan proyek tersebut menciptakan portofolio pendapatan yang lebih seimbang. Bisnis manufaktur suku cadang juga diproyeksikan tetap stabil, memberikan kontribusi pendapatan yang konsisten dan menjaga ketahanan arus kas perusahaan.

“Tentunya, pada 2026 kami mengharapkan dapat mencapai pendapatan dan laba yang lebih besar daripada tahun ini,” ujar Amri.

Meski begitu, Amri menjelaskan VKTR menghadapi sejumlah tantangan pada 2026 di antaranya adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia yang masih dalam early stage, ketergantungan pada mitra strategis, hingga ketidakpastian kebijakan subsidi bahan bakar sebagai risiko sekaligus peluang dua arah.

Menilik kinerja keuangannya, VKTR telah meraup total pendapatan bersih sebesar Rp716,9 miliar pada 9 bulan 2025, atau naik sebesar 11% (year-on-year/YoY) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp645,8 miliar.

Kendati demikian, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk VKTR turun 89% YoY menjadi Rp1,17 miliar per kuartal III/2025, dari Rp10,55 miliar pada periode tahun lalu.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Merek mobil listrik keluaran China, BYD, memimpin lonjakan penjualan kendaraan listrik (EV) di Australia setelah produsen asal negeri tirai bambu itu menurunkan harga sejumlah modelnya. Ini dilakukan di tengah meningkatnya pangsa pasar mobil listrik dan berkurangnya penjualan mobil bermesin pembakaran internal di Australia.

Mobil listrik di Australia sejauh ini mendapat sambutan yang beragam, sebagian besar disebabkan oleh jarak antarkota yang jauh dan relatif kurangnya infrastruktur pengisian daya berkecepatan tinggi. Australia merupakan kasus unik di dunia otomotif. Meskipun memiliki akses ke bahan baku dalam jumlah besar dan tenaga kerja terampil yang melimpah, kapasitas manufaktur domestiknya sangat terbatas.

Dilansir dari laman CleanTechnica, dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas mobil baru yang dijual di Australia diimpor. Jepang merupakan pemasok terbesar, tetapi belakangan ini pangsa mobil yang diproduksi di China meningkat.

Menurut Asosiasi Otomotif Australia, pangsa pasar mobil hibrida, hibrida plug-in, dan mobil listrik bertenaga baterai melampaui 30 persen untuk pertama kalinya pada kuartal ketiga 2025. Mobil listrik bertenaga baterai menyumbang 9,7 persen dari penjualan mobil baru, 29.298 unit, yang merupakan proporsi tertinggi yang pernah tercatat. Sebanyak 49.929 unit hibrida dan 12.460 unit hibrida plug-in terjual pada kuartal ketiga.

Sebanyak 210.458 mobil konvensional bermesin pembakaran internal terjual pada kuartal terakhir, turun dari 226.306 unit pada kuartal sebelumnya. Angka ini mewakili pangsa pasar sebesar 69,65 persen, turun 12 persen dari dua tahun lalu.

Kepala hukum, kebijakan, dan advokasi di Dewan Kendaraan Listrik Australia, Aman Gaur, menyambut pertumbuhan penjualan kendaraan listrik dan penurunan penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal. "Ada tren yang jelas selama dua tahun terakhir bahwa warga Australia beralih dari mobil yang berbahaya bagi lingkungan dan mahal untuk dioperasikan, menuju mobil yang dialiri listrik dan mereka menghemat banyak uang," ujarnya kepada The Guardian.

Namun, ia memperingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Meskipun pemerintah federal memiliki program insentif untuk mendorong penjualan kendaraan listrik dan telah menetapkan standar efisiensi bahan bakar untuk mobil konvensional, beberapa negara bagian telah menghapus dukungan kebijakan mereka.