Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Pemadaman listrik di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu seharusnya tidak berhenti dibaca sebagai gangguan layanan. Peristiwa itu memperlihatkan satu persoalan yang lebih mendasar, yaitu seberapa siap fasilitas publik kita ketika pasokan listrik utama terganggu?

PLN telah menjelaskan bahwa gangguan pada Jumat, 22 Mei 2026, berkaitan dengan sistem transmisi tegangan tinggi di Sumatra dan berdampak pada kestabilan sistem. Beberapa hari kemudian, sebagian wilayah Aceh kembali mengalami pemadaman karena subsistem Aceh belum sepenuhnya stabil dalam proses pemulihan.

Penjelasan teknis itu penting. Namun, dari sudut pandang warga, pertanyaan yang lebih mendesak bukan hanya kapan listrik menyala kembali. Pertanyaannya adalah fasilitas mana yang tetap bekerja ketika listrik padam?

Apakah puskesmas tetap bisa melayani pasien? Apakah kantor gampong tetap bisa menjadi pusat informasi? Apakah masjid tetap bisa menyampaikan pengumuman darurat? Apakah warga masih bisa mengisi daya telepon genggam ketika komunikasi melemah?

Listrik bukan sekadar lampu menyala. Listrik menjaga komunikasi, air bersih, layanan kesehatan, keamanan, penyimpanan makanan, aktivitas ekonomi, dan informasi darurat. Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya kenyamanan rumah tangga.

Puskesmas bisa kesulitan melayani pasien. Pompa air berhenti. Pedagang kecil kehilangan pendingin. Jaringan internet melemah. Warga sulit mengisi daya ponsel. Informasi darurat bisa terlambat sampai kepada masyarakat.

Dalam keadaan biasa, semua itu terasa sebagai gangguan. Dalam keadaan bencana, dampaknya bisa jauh lebih serius.

Sumatra memiliki sumber energi yang beragam, mulai dari air, panas bumi, biomassa, gas, batu bara, surya, hingga potensi energi lokal lain. Namun, kekayaan sumber daya tidak otomatis melahirkan ketahanan energi. Ketahanan baru terasa ketika layanan dasar tetap berjalan saat sistem utama terganggu.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, bauran energi baru terbarukan sepanjang 2025 mencapai 15,75%, dengan total kapasitas terpasang 15.630 MW. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga menegaskan bahwa transisi energi belum boleh berhenti sebagai angka bauran nasional atau daftar proyek pembangkit besar.

Energi terbarukan perlu turun ke skala yang lebih dekat dengan warga. Ia perlu hadir sebagai lapisan perlindungan di fasilitas publik yang paling dibutuhkan saat krisis. Panel surya, baterai, genset, dan sistem cadangan lain perlu dibaca sebagai bagian dari ketahanan permukiman, bukan sekadar perangkat teknis tambahan.

Karena itu, kemandirian energi Sumatra perlu dimulai dari titik-titik yang dekat dengan masyarakat: mulai dari rumah sakit, puskesmas, kantor gampong, masjid, sekolah, pasar, instalasi air bersih, pos kebencanaan, hingga pusat komunikasi warga.

Tidak semua fasilitas publik harus memiliki sistem listrik cadangan yang besar. Namun, setiap fasilitas penting perlu memiliki daya cadangan minimum untuk menjalankan fungsi dasarnya saat krisis.

Puskesmas, misalnya, membutuhkan listrik untuk penerangan, alat komunikasi, penyimpanan obat tertentu, dan layanan dasar pasien. Kantor gampong perlu tetap menyala agar dapat menjadi pusat informasi warga.

Masjid dan meunasah membutuhkan listrik untuk pengeras suara, lampu darurat, air, dan komunikasi. Pasar serta fasilitas pangan memerlukan sistem minimum agar komoditas penting tidak cepat rusak. Sekolah dapat menjadi ruang aman sementara jika memiliki penerangan, air bersih, dan akses informasi.

Dengan kata lain, ukuran ketahanan energi bukan hanya berapa besar kapasitas pembangkit, tetapi apakah fungsi dasar masyarakat tetap hidup saat jaringan utama terganggu.

Di sinilah cara berpikir kita perlu berubah. Energi tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan teknis kelistrikan. Energi juga harus dibaca sebagai bagian dari ketahanan permukiman. Kota yang kuat bukan hanya kota yang memiliki pembangkit besar, tetapi juga kota yang memiliki titik-titik kecil yang tetap bekerja ketika jaringan utama terganggu.

Pemerintah daerah di Sumatra dapat memulai dari satu agenda yang sederhana tetapi penting yaitu mulai menyusun standar minimum energi darurat untuk fasilitas publik.

Standar itu tidak harus rumit. Setiap daerah dapat memetakan fasilitas prioritas, menghitung kebutuhan listrik minimum, menentukan durasi layanan darurat, memastikan sumber cadangan tersedia, dan menunjuk petugas yang mampu mengoperasikannya. Setelah itu, sistem tersebut perlu diuji melalui simulasi berkala, bukan hanya dicatat dalam dokumen kebencanaan.

Audit energi cadangan juga perlu menjadi bagian dari perencanaan kota dan permukiman. Pemerintah daerah perlu mengetahui fasilitas mana yang memiliki genset, mana yang memiliki bahan bakar cukup, mana yang dapat dipasangi surya atap, mana yang membutuhkan baterai, dan mana yang sama sekali belum siap. Tanpa peta seperti ini, pemadaman listrik akan selalu ditangani secara reaktif.

Energi terbarukan dapat ditempatkan secara realistis dalam kerangka ini. Panel surya dan baterai tidak perlu langsung diposisikan sebagai pengganti penuh jaringan listrik. Keduanya dapat dimulai sebagai lapisan cadangan untuk fungsi-fungsi penting seperti lampu darurat, pengeras suara, alat komunikasi, pengisian daya, pompa air kecil, dan perangkat layanan dasar.

Pendekatan ini lebih masuk akal bagi banyak daerah. Ia tidak menunggu proyek besar, tetapi bergerak dari kebutuhan yang paling mendesak. Dari satu puskesmas, satu kantor gampong, satu sekolah, satu masjid, dan satu pasar yang tetap menyala ketika listrik padam.

Pendekatan ini bukan berarti mengurangi peran PLN. Jaringan besar tetap menjadi tulang punggung utama. Transmisi tetap harus diperkuat. Pembangkit tetap perlu dirawat dan ditambah sesuai kebutuhan. Tetapi ketahanan energi tidak boleh hanya diletakkan pada satu sistem. Semakin besar ketergantungan pada satu jalur pasokan, semakin besar pula risiko ketika jalur itu terganggu.

Sumatra membutuhkan sistem energi yang berlapis. Jaringan besar tetap diperkuat, tetapi fasilitas publik juga harus memiliki kemampuan bertahan secara lokal. Dengan cara ini, gangguan listrik tidak langsung melumpuhkan semua fungsi dasar masyarakat.

Pelajaran dari pemadaman listrik di Sumatra jelas. Kita tidak cukup bertanya kapan listrik kembali normal. Kita juga harus bertanya fasilitas mana yang tetap menyala, siapa yang mengoperasikan daya cadangan, dan apakah warga tahu ke mana harus pergi saat komunikasi melemah.

Kemandirian energi Sumatra tidak harus selalu dimulai dari proyek raksasa. Ia bisa dimulai dari daftar sederhana. Petakan fasilitas mana yang harus tetap menyala ketika listrik padam, berapa kebutuhan minimumnya, siapa yang mengoperasikan sistem cadangannya, dan kapan terakhir kali sistem itu diuji.

Pemadaman listrik seharusnya menjadi alarm kebijakan. Jaringan besar tetap harus diperkuat, tetapi kota dan permukiman juga membutuhkan titik-titik kecil yang mampu bertahan secara lokal.

Sebab ketika krisis datang, kota yang tangguh bukan hanya kota yang memiliki jaringan listrik besar. Kota yang tangguh adalah kota yang tetap memiliki tempat menyala, tempat warga mendapat kabar, tempat layanan dasar berjalan, dan tempat masyarakat merasa tidak ditinggalkan dalam gelap.

Di situlah kemandirian energi benar-benar terasa. Bukan hanya di gardu dan pembangkit, tetapi di fasilitas publik yang tetap bekerja saat warga paling membutuhkannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai skema baru pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang tidak lagi sepenuhnya dibebaskan merupakan langkah yang adil, meski berpotensi memengaruhi penjualan di pasar.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara ditemui di Jakarta, Rabu (22/4/2026), mengatakan, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik dapat dipahami dari sisi penggunaan infrastruktur publik.

“Pajak mobil listrik kan belum selesai, tapi itu adil lah. Artinya sama-sama pakai jalan, harusnya bayar pajaknya sama," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema pajak kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan listrik. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Meski demikian, pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan besaran insentif, baik berupa pembebasan maupun pengurangan pajak. Hal ini membuat kebijakan pajak kendaraan listrik berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Kukuh mengakui bahwa perubahan skema pajak tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap pasar. “Pasti ada dampaknya. Itu masalah bisnis,” kata dia menanggapi potensi pengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat daerah merupakan hal yang sudah dipahami pelaku industri.

Gaikindo menyebut komunikasi antara industri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan, terutama dalam mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan daya beli masyarakat.

“Intinya mereka juga ingin ada revenue (pemasukan), tapi juga ingin pajaknya terjangkau.” kata Kukuh.

Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yaitu kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Diketahui, dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Sejumlah daerah kini mulai merespons regulasi tersebut, termasuk Jakarta yang tengah menyusun kebijakan terkait insentif kendaraan listrik.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Koordinator Staf Khusus DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan tidak ingin mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyalurkan pembiayaan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berupaya mengandalkan pendapatan daerah.

Hal ini tidak lepas dari pemangkasan DBH bagi Jakarta senilai Rp15 triliun pada 2026. Yustinus mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya mendongkrak pendapatan melalui investasi dan pendapatan lainnya.

"Maka kita sekarang mendorong creative financing. Bagaimana pembiayaan itu nanti tidak mengandalkan dana bagi hasil, tapi bisa melalui investasi atau pinjaman dan sebagainya," katanya kepada jurnalis di Taman Ismail Marzuki, Jumat (6/3/2026).

Dia memahami bahwa pemangkasan DBH menyebabkan sejumlah porsi pengeluaran daerah harus ditekan sebagai bentuk penyesuaian. Namun, katanya, pemotongan DBH diupayakan tidak memengaruhi pelayanan publik.

Namun, Yustinus mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang mengoptimalkan penggunaan dana di luar APBD untuk disalurkan ke sejumlah infrastruktur publik.

"Yang penting kebutuhan esensial publiknya tidak dikurangi, itu harapannya. Dan ke depan memang non-APBD ini yang coba dioptimalkan, baik pemanfaatan tata ruang dan lain-lain," ucapnya.

Selain menjalankan penugasan, BUMD juga akan diminta menyetorkan dividen yang lebih baik kepada Pemprov DKI Jakarta jika keuangannya optimal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) Iwan Takwin menyampaikan bahwa sedang membuat strategi penggunaan dana secara mandiri tanpa membebani APBD.

"Jakpro kemudian dituntut untuk memikirkan bagaimana strategi-strategi korporasi kami untuk kemudian tidak membebani lagi APBD. Tetapi apa yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur, itu kita bisa wujudkan dengan akselerasi-akselerasi yang terukur gitu," jelasnya.

Iwan menegaskan bahwa Jakpro berupaya masuk dalam komunitas global guna melihat peluang mendapatkan pemasukan yang salah satunya menggaet para investor untuk bekerja sama menjalankan beberapa proyek.

"Nah, hal itu menjadi pintu nantinya sehingga Jakpro nanti dengan mudahnya atau dengan fleksibelnya bisa menggaet para investor-investor itu masuk ke dalam Jakarta kemudian berkolaborasi dengan kami untuk kemudian mewujudkan program-program Jakarta, mewujudkan fasilitas-fasilitas publik dan infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan kemudian lebih menetapkan lagi Jakarta menjadi kota global," paparnya

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica mendesak pemerintah pusat untuk menambah pendanaan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor beberapa pekan ini.

Cindy menilai pemangkasan TKD tahun ini telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan darurat hingga pemulihan pasca bencana untuk jangka panjang.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah wilayah, terutama Sumatera Barat, menghadapi kerusakan parah infrastruktur publik, lahan pertanian, serta terganggunya jalur distribusi akibat hujan ekstrem dan longsor yang banyak terjadi di banyak lokasi. Dalam kondisi darurat tersebut, penurunan anggaran TKD berdampak pada lambatnya penanganan karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Daerah sedang berjuang untuk pulih di tengah keterbatasan anggaran. Pemangkasan TKD jelas berdampak pada kemampuan penanggulangan bencana. Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan TKD bagi Sumatera Barat,” ujar Cindy seperti yang dilansir dari Parlementaria, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, penambahan TKD tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penganggaran, tetapi menyangkut keberlanjutan pemulihan infrastruktur, penguatan bantuan sosial bagi warga terdampak, perbaikan sentra pertanian, serta pemulihan aktivitas ekonomi lokal.

Legislator yang mewakili Sumatra Barat ini menegaskan bahwa negara harus hadir dengan langkah tegas di tengah kondisi kerusakan parah yang dialami di Sumbar, Sumut, dan Aceh.

“Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dibiarkan pulih sendiri. Negara harus hadir melalui kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat terdampak. Saya di DPR RI berkomitmen mengawal isu ini dan mendorong skema anggaran yang adaptif terhadap situasi bencana,” tegasnya.

Anggota Partai Nasdem ini turut menambahkan bahwa pemulihan pasca bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta dukungan pemerintah pusat agar daerah dapat mempercepat rehabilitasi dan memastikan layanan publik kembali berjalan optimal.

Ia juga berkomitmen untuk memastikan kebutuhan di daerah terdampak bencana akan menjadi prioritas nasional.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dan bergerak dengan solidaritas penuh agar pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh," jelasnya. (Stefanus Bintang Agni)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- PT PLN (Persero) mengutamakan penyalaan listrik pada fasilitas vital pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Rumah sakit, posko pengungsian, kantor pemerintahan, jaringan telekomunikasi, dan titik layanan publik lainnya menjadi lokasi pertama yang dinyalakan sebelum pasokan diperluas ke permukiman. Upaya ini berjalan paralel dengan percepatan pemulihan sistem kelistrikan Aceh yang kini telah mencapai 93 persen.

PLN mencatat lebih dari 1,7 juta warga kembali menikmati listrik setelah empat wilayah terdampak paling parah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues, berhasil menyala kembali. Fasilitas layanan dasar di wilayah tersebut kini kembali berfungsi sehingga aktivitas masyarakat perlahan pulih pascabencana.

“Jaringan telekomunikasi yang sebelumnya lumpuh, kini dapat beroperasi, sama seperti fasilitas-fasilitas publik vital lainnya,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dikutip Senin (8/12/2025).

Pemulihan dilakukan dengan skema bertahap untuk memastikan seluruh titik layanan publik aman dari genangan air. Petugas bergerak menyalurkan listrik ke rumah sakit dan posko pengungsian sebagai prioritas, kemudian memperluas penyalaan ke kantor pemerintahan dan infrastruktur pendukung komunikasi. Kesiagaan tim juga diperkuat di titik rawan gangguan agar layanan tetap stabil.

PLN menambah peralatan lapangan untuk mempercepat identifikasi jaringan dan memulihkan gardu distribusi. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas personel yang digerakkan ke wilayah-wilayah yang sempat terisolasi. Pemberian prioritas bagi fasilitas vital dilakukan untuk menjaga kelancaran penanganan pengungsi dan memastikan kebutuhan medis tetap terpenuhi.

Darmawan menjelaskan sistem kelistrikan Aceh masih menjalani proses sinkronisasi selama 24 jam agar pasokan lebih stabil. Proses ini difokuskan untuk menghilangkan potensi pemadaman bergilir sehingga sistem kembali bekerja seperti sedia kala.

Ia menambahkan pemulihan juga menghadapi tantangan baru ketika banjir dan longsor susulan merobohkan beberapa tower transmisi di titik yang sebelumnya tidak terdampak. Kondisi cuaca memperlambat mobilisasi peralatan tambahan, namun koordinasi bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA, pemerintah daerah, dan masyarakat mempercepat pembangunan tower darurat.

“Di tengah upaya penyambungan transmisi yang sudah kami identifikasi, cuaca kembali memburuk dan merobohkan tower di titik baru,” kata Darmawan.

Percepatan pemulihan listrik Aceh terus berlangsung hingga seluruh jaringan kembali andal. PLN menekankan keselamatan warga sebagai acuan utama setiap penyalaan ulang dan menempatkan tim siaga untuk mengantisipasi gangguan lanjutan. Upaya ini diharapkan mempercepat normalisasi layanan publik dan pemulihan aktivitas masyarakat.

Menteri Usaha, Mikro, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengingatkan infrastruktur publik seperti terminal dan pelabuhan wajib mengalokasikan minimal 30 persen area lokasinya bagi UMKM.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Salah satu isi dari PP itu adalah mewajibkan kepada kita semua untuk mengalokasikan 30 persen fasilitas publiknya untuk usaha mikro dan kecil. Dengan biaya sewa 30 persen di bawah dari harga pasar," ujar Maman dalam dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Pembiayaan KUR di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11).

Maman mengatakan total luas area komersial di infrastruktur publik untuk pengusaha UMKM sudah mencapai 40,08 persen. Namun, dari jumlah tersebut, yang baru terisi oleh UMKM baru 60 persen.

Rendahnya keterisian lantaran masalah biaya sewa, tempat yang mungkin dianggap kurang strategis, hingga kualitas produk.

Karena itu, Kementerian UMKM hari ini menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BUMN operator fasilitas publik, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Angkasa Pura.

"Target kita pokoknya tahun 2026, itu semua harus terisi 100 persen. Ini bagian dari program yang kita rencanakan nanti," katanya.

Pasal 60 PP No. 7 Tahun 2021 ayat 1 menyatakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit tiga puluh persen total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Lalu, ayat 2 pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan infrastruktur publik sebagaimana meliputi terminal, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol, serta infrastruktur publik lain yang ditetapkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

"Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik," pasal 60 ayat 3.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah (Pemda) menilai pelaksanaan skema pinjaman pusat ke daerah (Pemda) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan bunga penjaminan yang rendah, di bawah 3%.

PP 38/2025 sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.

Persyaratan Pinjaman

Adapun, PP 38/2025 mengatur bahwa pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional di sektor infrastruktur, energi, transportasi, air minum, dan pelayanan publik, termasuk untuk memperkuat industri dalam negeri dan pembiayaan sektor produktif.

Beleid ini juga menegaskan bahwa pinjaman dapat diberikan kepada Pemda dan BUMD yang membutuhkan pendanaan mendesak, terutama saat terjadi bencana alam atau nonalam, guna membantu pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin memperoleh pinjaman dari pemerintah perlu memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

Untuk pemerintah daerah, misalnya, jumlah sisa pembiayaan utang ditambah utang baru tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya, dan harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.

Selain itu, calon penerima pinjaman wajib menyampaikan dokumen lengkap, mulai dari studi kelayakan, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga surat kuasa pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil jika terjadi tunggakan pembayaran.

PP ini juga mengatur secara rinci mekanisme penilaian, jaminan, perjanjian, pencairan, pelaporan, serta evaluasi pinjaman. Menteri Keuangan berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman, dan dapat mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan atau gagal bayar.

Penerima pinjaman wajib mengembalikan dana sesuai perjanjian, termasuk cicilan pokok, bunga atau margin, dan biaya lainnya. Keterlambatan pembayaran dikenai denda atau sanksi lain yang dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).