PT Multi Medika Internasional Tbk (kode saham: MMIX) pada hari ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan pembahasan dan persetujuan atas pemberian saham bonus bagi seluruh pemegang saham. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperkokoh struktur permodalan serta mendongkrak likuiditas saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan konsisten meneguhkan komitmen dalam pengembangan bisnis berkelanjutan dengan mendiversifikasi portofolio produk dari sektor kesehatan ke dalam lini Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). Sejak tahun 2024, MMIX telah meluncurkan sejumlah produk andalan, antara lain Alfamart BT21 Bamboo Tissue dan MIUBaby Soft Quality (SQ) pada Maret 2024, disusul Miutiss Bamboo Tissue pada April 2024, kemudian KCI BT21 KMT (Kartu Multi Trip) pada Agustus 2024, serta Alfa BT21 Clairine dan Indomaret Baby Diaper pada Desember 2024.

Langkah ekspansi ini didukung oleh efisiensi proses produksi berteknologi tinggi serta perluasan jaringan distribusi di modern trade, e-commerce, dan kanal institusional. Meskipun pada 2024 Perseroan mencatat adanya penyesuaian penjualan akibat proses repackaging yang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, pelanggan kini telah melakukan pemesanan ulang (re-order), menandakan tren pemulihan penjualan yang positif menjelang akhir tahun.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada hari ini, para pemegang saham menyetujui rencana pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus. Melalui aksi korporasi ini, modal disetor penuh Perseroan meningkat dari Rp 60 miliar menjadi Rp 120 miliar.

Rincian pembagian saham bonus sebagai berikut:

• Nilai kapitalisasi agio saham: Rp 60.005.317.250,-
• Jumlah saham bonus: 2.400.212.690 lembar saham
• Nilai nominal per saham: Rp 25,-
• Rasio pembagian: 1 : 1 (setiap 1 saham lama memperoleh 1 saham bonus)
• Daftar pemegang saham yang berhak: 27 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB
• Tanggal distribusi saham bonus: 10 November 2025

“Pembagian saham bonus ini merupakan wujud apresiasi kami kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya. Langkah ini sekaligus memperkuat struktur permodalan, meningkatkan likuiditas saham di pasar, serta menegaskan komitmen MMIX untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan” ujar Mengky Mangarek, Direktur Utama PT Multi Medika Internasional Tbk.

Pelaksanaan RUPSLB berlangsung secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting System Kustodian Central Efek Indonesia (eASY.KSEI) sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, dengan agenda tunggal pembagian saham bonus. Seluruh tahapan rapat berjalan sesuai tata tertib dan transparan dengan pengawasan dari Notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE),serta KAP Hadori dan rekan.

PT Multi Medika Internasional Tbk terus berkomitmen memperkuat fundamental bisnis melalui inovasi produk, efisiensi proses produksi, serta tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Perseroan optimis bahwa strategi yang dijalankan akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi pemegang saham dan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang memungkinkan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi agunan kredit dinilai perlu diperkuat dengan aturan turunan, mengingat masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya.

Head, Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menyampaikan HKI merupakan aset yang dapat bergerak sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang lebih tinggi, dibandingkan dengan aset seperti tanah dan bangunan. Untuk itu, kebijakan ini perlu diperkuat dengan aturan turunan agar tidak ada masalah di masa mendatang.

“Aturan turunan mesti diperkuat lagi agar tidak ada masalah dalam eksekusi hukum,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Selain itu, Faisal menyebut bahwa belum banyak pihak di sektor perbankan yang sepenuhnya paham terkait HKI. Dia mengatakan penerapan HKI sebagai jaminan kredit juga masih diwarnai sejumlah tantangan.

Faisal menuturkan, secara valuasi nilai ekonomi terkadang sulit dilakukan lantaran terlalu banyak variabel yang perlu dinilai. Jika terjadi gagal bayar, pasar sekunder HKI di Indonesia belum terlalu berkembang sehingga ada risiko likuiditas.

Menurutnya, perlu adanya bukti sertifikat kepemilikan, orisinalitas, serta keaslian karya yang sangat kuat di tengah zaman AI dan pembajakan.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif memungkinkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam Pasal 16 ayat (1) beleid tersebut, disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Melalui beleid itu, pemerintah mendefinisikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan skema tersebut, bank dan LKBN menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi.

Adapun, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan yang telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengungkapkan aset HKI sebagai aset yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai kolateral. Dia mengatakan kebijakan tersebut telah diatur dalam perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kendati begitu, dia tidak memerinci peraturan yang dimaksud.

Melalui perubahan aturan tersebut, Supratman menyebut bahwa masyarakat dapat menjadikan HKI sebagai jaminan untuk modal usaha. Untuk itu, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun lembaga keuangan untuk tidak menerima HKI sebagai kolateral.

“Bapak Ibu tidak usah khawatir karena perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator Indonesia dilaporkan berencana untuk menaikkan batasan investasi reksa dana US$50 miliar (setara Rp828 triliun) untuk pasar global. Kebijakan ini memungkinkan dana lokal mengalokasikan lebih dari separuh uang tunai mereka ke pasar asing.

Bloomberg melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui proposal yang diajukan oleh asosiasi dan langkah selanjutnya adalah menyusun peraturan baru untuk sektor tersebut dalam forum Bloomberg di Jakarta, Selasa malam. "Hal itu mungkin akan terjadi tahun depan," ujar Aliyahdin Saugi, Presiden Direktur PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

Saat ini, reksa dana di Indonesia dibatasi untuk menyimpan tidak lebih dari 15% dari nilai aset bersihnya di luar negeri. Pembatasan ini dianggap mengurangi kemampuan reksa dana untuk mendapatkan eksposur yang lebih beragam sekaligus menikmati skala ekonomi dari perdagangan besar. "Biaya perdagangan di luar negeri menjadi hambatan utama bagi beberapa reksa dana," ujar Saugi.

FSA tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Genta Wira Anjalu, kepala investasi PT Sinarmas Asset Management sekaligus wakil ketua asosiasi Asosiasi Manajer Investasi Indonesia menyebut pihaknya mengusulkan batas aset investasi di pasar asing sebesar 51% atau lebih untuk reksa dana saham langsung dan 80% atau lebih untuk reksa dana lainnya. Namun, batas akhir belum ditetapkan.

Sistem regulasi Indonesia saat ini dibangun pasca-krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, ketika eksodus investor asing menghancurkan mata uang di kawasan dan memicu kekhawatiran terkait arus investasi yang tidak terkendali.

Meski demikian, asosiasi menilai kekhawatiran soal pelarian modal dapat diminimalkan. Mereka berpendapat arus keluar modal dari reksa dana dapat diimbangi oleh dana nasabah yang tetap tersimpan di dalam negeri, karena perusahaan lokal kini menawarkan paket investasi lebih beragam.

"Bahkan bagi regulator, hal ini lebih baik untuk pengawasan mereka karena uangnya tetap berada di Indonesia, di dalam ekosistem mereka," ujar Irwanti, kepala investasi PT Schroder Investment Management Indonesia, di forum tersebut. "Uangnya tidak akan terbang ke tempat lain sehingga mereka dapat memantau dan mengendalikan uangnya dengan lebih baik."

Total aset industri reksa dana yang dikelola mencapai 838 triliun rupiah ($50,5 miliar) hingga Juni 2025, menurut data asosiasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Regulator Indonesia dilaporkan berencana untuk menaikkan batasan investasi reksa dana US$50 miliar (setara Rp828 triliun) untuk pasar global. Kebijakan ini memungkinkan dana lokal mengalokasikan lebih dari separuh uang tunai mereka ke pasar asing.

Bloomberg melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui proposal yang diajukan oleh asosiasi dan langkah selanjutnya adalah menyusun peraturan baru untuk sektor tersebut dalam forum Bloomberg di Jakarta, Selasa malam. "Hal itu mungkin akan terjadi tahun depan," ujar Aliyahdin Saugi, Presiden Direktur PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia.

Saat ini, reksa dana di Indonesia dibatasi untuk menyimpan tidak lebih dari 15% dari nilai aset bersihnya di luar negeri. Pembatasan ini dianggap mengurangi kemampuan reksa dana untuk mendapatkan eksposur yang lebih beragam sekaligus menikmati skala ekonomi dari perdagangan besar. "Biaya perdagangan di luar negeri menjadi hambatan utama bagi beberapa reksa dana," ujar Saugi.

FSA tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Genta Wira Anjalu, kepala investasi PT Sinarmas Asset Management sekaligus wakil ketua asosiasi Asosiasi Manajer Investasi Indonesia menyebut pihaknya mengusulkan batas aset investasi di pasar asing sebesar 51% atau lebih untuk reksa dana saham langsung dan 80% atau lebih untuk reksa dana lainnya. Namun, batas akhir belum ditetapkan.

Sistem regulasi Indonesia saat ini dibangun pasca-krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, ketika eksodus investor asing menghancurkan mata uang di kawasan dan memicu kekhawatiran terkait arus investasi yang tidak terkendali.

Meski demikian, asosiasi menilai kekhawatiran soal pelarian modal dapat diminimalkan. Mereka berpendapat arus keluar modal dari reksa dana dapat diimbangi oleh dana nasabah yang tetap tersimpan di dalam negeri, karena perusahaan lokal kini menawarkan paket investasi lebih beragam.

"Bahkan bagi regulator, hal ini lebih baik untuk pengawasan mereka karena uangnya tetap berada di Indonesia, di dalam ekosistem mereka," ujar Irwanti, kepala investasi PT Schroder Investment Management Indonesia, di forum tersebut. "Uangnya tidak akan terbang ke tempat lain sehingga mereka dapat memantau dan mengendalikan uangnya dengan lebih baik."

Total aset industri reksa dana yang dikelola mencapai 838 triliun rupiah ($50,5 miliar) hingga Juni 2025, menurut data asosiasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mereaktivasi jalur kereta api Cipatat-Padalarang, yang menjadi bagian dari jalur Bogor-Bandung via Sukabumi dan Cianjur. Jalur sepanjang 13,8 Km ini kondisnya mengenaskan karena sudah tak aktif sejak 2013. Meski beberapa kali dilewati oleh lori khusus dan kereta uji coba, tetapi jalur tersebut tak kunjung dibuka kembali.

Hal ini membuat pengamat transportasi buka suara, di mana jika reaktivasi jalur tersebut dapat terealisasi, maka waktu tempuh dapat dipangkas.

Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan reaktivasi jalur Cipatat-Padalarang menjadi sangat penting karena akan mempercepat waktu tempuh dari Sukabumi dan Cianjur ke Bandung dan sekitarnya, bahkan dari Bogor sekalipun.

"Jika jalur KA Cipatat-Padalarang bisa direaktivasi, maka waktu tempuh dari Bogor, Sukabumi dan Cianjur menuju Bandung bisa lebih cepat," kata Djoko saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

Saat ini, memang belum ada perjalanan kereta api yang langsung dari Stasiun Bogor ke Stasiun Cipatat. Masyarakat harus menaiki dua kereta api yakni Kereta Api (KA) Pangrango dengan relasi Bogor Paledang-Sukabumi dan KA Siliwangi relasi Sukabumi-Cianjur-Cipatat.

Jika dikalkulasikan, maka waktu tempuh saat ini menggunakan kereta api dari Bogor ke Stasiun Cipatat mencapai 4-5 jam, itu pun termasuk proses transit yang bisa mencapai satu jam, belum termasuk waktu tempuh transportasi lainnya dari Stasiun Cipatat ke Stasiun Padalarang.

Namun dengan adanya reaktivasi jalur tersebut, membuat jalur Bogor-Bandung via Cianjur terhubung sepenuhnya, maka potensi pemangkasan waktu tempuh dapat dilakukan. Apalagi, potensi jalur kereta api tersebut cukup menjanjikan, karena banyaknya tempat wisata yang ada di sepanjang jalur tersebut.

Foto: Penampakan Rel Mati Cipatat-Padalarang yang Mau Dihidupkan Dedi Mulyadi. (Dok. KAI Daop 2) Penampakan Rel Mati Cipatat-Padalarang yang Mau Dihidupkan Dedi Mulyadi. (Dok. KAI Daop 2)

"Setelah di reaktivasi, bisa saja nanti warga Bogor yang ingin menggunakan moda kereta api, nantinya tidak perlu harus ke Jakarta dulu kalau mau ke Bandung, bisa langsung dari Bogor," ujarnya.

Sebagai catatan, jalur yang harus direaktivasi pemerintah adalah dari Stasiun Cipatat menuju Stasiun Tagog Apu hingga ke Stasiun Padalarang sepanjang 13,8 Km.

Apabila jalur Cipatat-Padalarang kembali direaktivasi, maka Bogor-Bandung terhubung sepenuhnya dengan kereta api. Jalur kereta api Bogor-Bandung sejauh 140 Km akan melewati beberapa stasiun, yaitu Stasiun Bogor-Maseng-Cigombong-Cicurug-Parungkuda-Cibadak-Cisaat-Sukabumi-Gandasoli-Cireungas-Lampegan-Cibeber-Cianjur-Maleber-Tipar-Selajambe-Ciranjang-Cipeuyeum-Rajamandala-Cipatat-Tagog Apu-Padalarang-Gadobangkong-Cimahi-Bandung.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan elektrifikasi jalur kereta api (KA) Padalarang-Cicalengka dan juga mereaktivasi beberapa jalur KA di Jawa Barat yang kini telah nonaktif, terutama di wilayah Bandung Raya seperti Cipatat-Padalarang.

"Yang sudah disepakati tadi oleh Kemenhub dan PT KAI jalur dari Padalarang ke Cicalengka, kemudian ada jalur yang akan segera direaktivasi, termasuk jalur di Cianjur, Sukabumi, Bogor sampai Jakarta," sebut pria yang akrab disapa Demul itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional atau IMF meramal tiga negara akan mengalami kemerosotan ekonomi pada tahun ini dan 2026, dalam laporan terbaru World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2025.

Tiga negara itu ialah Venezuela yang ekonominya akan mengalami kontraksi sebesar minus 3% pada 2026, dan Equatorial Guinea yang merosot 1,6% 2025, da Puerto Rico yang ekonominya ambruk pada 2025 dan 2026 masing-masing minus 0,8% dan 0,1%.

Proyeksi ekonomi terhadap ekonomi Venezuela itu terus mengalami kemerosotan yang drastis, dari 2024 masih mampu tumbuh 5,3% menjadi 0,5% pada 2025.

Sementara itu, untuk Equatorial Guinea, kemerosotan ekonomi yang terjadi pada 2025 itu lebih buruk dari posisi 2024 yang sebesar 0,9%, namun membaik pada 2026 menjadi 0,5% pertumbuhannya.

IMF tidak menjelaskan secara rinci proyeksi kontraksi ekonomi yang hanya disematkan kepada kedua negara tersebut. Untuk Venezuela, disebut karena tidak adanya data dari otoritas setempat.

"Dampak hiperinflasi, kelangkaan data yang dilaporkan, serta ketidakpastian membuat indikator makroekonomi hasil estimasi dan proyeksi staf IMF harus ditafsirkan dengan hati-hati," dikutip dari Country Note WEO Oktober 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Demikian juga dengan Equatorial Guinea yang juga tidak ada penjelasan rinci terkait proyeksi terbaru ini. Sama dengan Puerto Rico, yang tak ada penjelasan rinci kemerosotan ekonominya terjadi dari pertumbuhan pada 2024 sebesar 3,2%.

Proyeksi ketiga negara itu berbanding terbalik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 yang diramal oleh IMF justru akan mengalami kenaikan.

IMF memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil global tahun 2025 akan mencapai 3,2%. Persentase itu naik dari proyeksi Juli sebesar 3,0% dan jauh lebih tinggi dari proyeksi April sebesar 2,8% yang dibuat setelah Trump memberlakukan tarif dagang global secara luas.

Untuk 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap stabil di 3,1%.

Kenaikan proyeksi ini, menurut IMF, didorong oleh serangkaian faktor positif seperti tarif yang lebih rendah dari perkiraan, respons cepat sektor swasta dalam mengalihkan rantai pasokan, pelemahan dolar AS, stimulus fiskal di Eropa dan China, serta lonjakan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI).

"Intinya: situasinya tidak seburuk yang kami takutkan, tapi masih lebih buruk dari yang kami harapkan setahun lalu, dan lebih buruk dari yang seharusnya," kata Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas, dilansir Reuters.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dunia dan alam semesta yang terikat oleh ruang dan waktu, ternyata mampu memberikan kesempitan bagi satu orang dan keluasan bagi yang lainnya. Ada ruang yang terukur, ada ruang yang berbatas oleh tahu. Ada waktu yang sebentar, ada waktu yang lama berbatas oleh persepsi. Beda dengan ruang, waktu punya konsensus batas selama dua puluh empat jam.

Ruang belum berbatas pada angka ketetapan, atau paling tidak belum familiar terdengar oleh orang awam. Ruang yang belum terdefinisi, seringkali menjadi area perebutan, pertentangan, pertempuran dan konflik yang berkepanjangan.

Kondisi perebutan ruang yang batasnya sangat subjektif seringkali dimonopoli oleh pemilik kuasa. Perebutan ruang tidak melihat kelas struktur dalam masyarakat. Kalaupun terdapat kelas struktur, diantara kelas struktur berpotensi terjadi perebutan ruang yang tak terelakkan, lumrah dan sangat alami.

Ruang yang merupakan tempat bernaungnya entitas akan selalu memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada entitas lain untuk eksis. Eksistensi ini sesungguhnya hasil dari proses gerak dan berubah.

Gerak perubahan yang dilakukan oleh entitas dari satu titik menuju titik lainnya, dari rencana satu ke rencana lainnya dan dari harapan satu ke harapan lainnya. Oleh sebab itu, mempertahankan eksistensi merupakan gerak perubahan yang dilakukan secara terus menerus dengan menyesuaikan kondisi alam (konteks) untuk selalu menyempurna sebagai fitrah alam.

Gerak dan berubahnya entitas menandakan bahwa ada kehidupan (eksisten) entitas yang berada pada ruang. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana ruang memberikan setiap entitas untuk eksis tanpa menegasikan entitas lain secara destruktif, mungkinkah perebutan dan pertentangan ruang menghasilkan entitas yang harmonis.

Sejarah pergerakan dan perubahan masa secara historis berawal dari manusia mulai berburu dan bercocok tanam sampai munculnya mesin uap oleh James Watt yang memantik munculnya Revolusi Industri. Fase tersebut secara umum dapat dibagi menjadi empat antara lain :

1. Revolusi Industri 1.0 (Akhir abad ke-18) yang berfokus pada Penggunaan tenaga uap dan mesin mekanik. Dampak yang terjadi pada produksi menjadi lebih cepat dan efisien, menggantikan tenaga manual, serta memicu urbanisasi dan pertumbuhan industri.
2. Revolusi Industri 2.0 (Akhir abad ke-19), yang berfokus pada penggunaan listrik, penemuan mesin dan konsep produksi massal. Dampak yang terjadi pada peningkatan efisiensi produksi secara drastis dengan adanya listrik, serta memungkinkan produksi barang dalam skala besar.
3. Revolusi Industri 3.0 (Akhir abad ke-20), yang berfokus pada munculnya komputer, elektronik, dan otomatisasi melalui robotika dan sistem otomatisasi. Dampak yang terjadi pada proses produksi menjadi lebih otomatis dan efisien berkat penggunaan komputer dan robot.
4. Revolusi Industri 4.0 (Dimulai awal abad ke-21), Fokus pada mengintegrasikan teknologi digital, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan komputasi awan (cloud computing). Dampak ditimbulkan menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas, terhubung, dan otomatis, serta mengubah lanskap pekerjaan dengan fokus pada keterampilan digital dan analisis data.

Perubahan fase tersebut selain karena kebutuhan dalam melakukan simplikasi dan peningkatan taraf hidup, juga diakibatkan oleh distrupsi. Distrupsi yang oleh Govindarajan (2016) diartikan sebagai keadaan di mana sebuah proses yang tengah berjalan tiba-tiba saja harus terhenti, terganggu, mengalami interupsi, dan kekacauan karena beragam sebab.

Di antaranya, karena hadirnya produk atau jasa baru, inovasi atau teknologi baru atau perbaikan-perbaikan dalam proses bisnis dan tata kelola, dan lain sebagainya yang disruptif. Dengan demikian sesungguhnya distrupsi merupakan gejala yang normal dan niscaya dari hadirnya entitas dalam menjaga eksistensinya.

Respons dalam Setiap Perubahan
Batas ruang yang cenderung tidak terbatas mungkin bagi sebagian pihak menimbulkan kecemasan, namun bagi sebagian lainnya merupakan zona nyaman baru dalam menghadirkan ide dan gagasan. Ide dan gagasan biasanya hadir pada ruang-ruang yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan.

Ide dan gagasan juga timbul dan tenggelam yang diakibatkan oleh faktor internal (konten) dan eksternal (konteks). Ide dan gagasan juga bisa timbul akibat respon atau pembacaan akan setiap realitas yang hadir dalam setiap entitas.

Oleh sebab itu ide dan gagasan perlu ditangkap, direnungkan dan dicatat secara konsisten hingga bisa mengaktual. Entitas tersebut bisa oleh manusia secara pribadi, kelompok maupun organisasi nirlaba maupun laba. Kondisi eksternal yang muncul seringkali tidak mampu ditangkap oleh entitas.

Kalaupun bisa ditangkap seringkali kurang disiplin dalam mencatat sehingga alternatif ide dan gagasan seringkali buram dan hilang. Pada akhirnya ide dan gagasan tidak mampu memberikan alternatif yang sesuai saat diaplikasikan.

Kondisi eksternal seringkali menciptakan respons yang variatif sehingga perlu diidentifikasi dan klasifikasi setiap tanda-tanda yang muncul di lingkungan sekitar. Hal tersebut dilakukan agar setiap momentum dapat kita potret sebagai data dan informasi serta menjadi bahan pertimbangan setiap entitas.

Data dan informasi merupakan modal bagi setiap entitas untuk mempelajari dan mengetahui lebih awal respons apa yang perlu diambil. Apakah dalam setiap perubahan dan gerak eksternal bisa langsung direspons atau tidak. Jika perlu respons bagaimana kadarnya atau bahkan tidak perlu dilakukan aksi lanjutan.

Sepertinya halnya entitas korporasi, banyak perusahaan besar yang hilang dan punah akibat respon yang kurang tepat. Sebut saja Kodak, Blackberry, Nokia, atau sempat berjaya juga Sony Ericsson. Bahkan sekelas Facebook juga tidak begitu mulus ketika shifting dengan metaverse-nya.

Produk-produk tersebut tentu tidak dilahirkan dari perusahaan yang biasa-biasa saja. Dengan latar belakang research and development (R&D) yang cukup mapan, proses shifting masih perlu effort yang besar meskipun gerak perubahan internal cepat telah dilakukan.

Perusahaan besar juga masih harus menjalani proses transisi yang cepat dan presisi dalam merespons gerak perubahan eksternal agar tidak ikut terdistrupsi. Oleh sebab itu, kecepatan bukanlah menjadi salah satu faktor utama dalam merespons setiap perubahan dan gerak eksternal. Perlu ada upaya dan sumber daya lainnya agar respons yang dihasilkan mampu tepat sasaran.

Menghubungkan Konten dan Konteks
Entitas manusia maupun organisasi tentu mempunyai atribut yang melekat. Bisa diperoleh dari lahir maupun hadir sebagai akibat proses pembelajaran secara konsisten dalam merangkai puzzle yang berserakan kemudian dihimpun.

Baik secara individu maupun kelompok himpunan puzzle tersebut membentuk entitas yang mempunyai karakter, ciri dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Ciri dan karakter inilah yang kemudian dijadikan modal utama dalam melintas ruang yang belum kita ketahui batasannya.

Dalam konteks individu tentu kita tumbuh dan menjadi besar seperti seorang Einstein, M. Yunus (peraih nobel), Ronaldo, Messi, atau mungkin seperti Elon musk. Dalam konteks korporasi masing-masing bisa tumbuh menjadi perusahaan seperti Kongo Gumi (perusahaan tertua di dunia yang berdiri di Osaka, Jepang pada 578 Masehi), Google, Microsoft, Amazon dan lainnya sebagainya.

Ciri dan karakter yang melekat pada individu maupun organisasi selain sebagai modal utama juga sebagai modal pertama dalam merespons setiap gerak perubahan. Ciri dan karakter inipun merupakan konten atau isi dari setiap entitas.

Konten yang dimiliki setiap entitas sewajarnya menjadi kekuatan dan kepercayaan untuk masuk dan mewarnai setiap gerak perubahan. Dalam proses mewarnai inilah kemampuan internal (konten) entitas harus mampu menjawab dan meletakkan warna pada posisinya agar kehadirannya memberikan warna yang selaras (konteks).

Karena jika tidak selaras dengan warna yang dibutuhkan maka lukisan yang akan tergambar tidak memiliki makna. Sepertinya seorang pelari yang mempunyai karakter sprinter maka tidak tepat jika masuk dalam arena marathon. Hiu pun tak akan berhasil jika dihadapkan dengan seekor singa, karena konteks (alam, situasi, kebutuhan dan cara gerak perubahannya) berbeda.

Kalau kita telusuri ruang tentang bagaimana entitas bisa bertahan dan memadu padankan antara konten dan konteks, maka kita bisa menggunakan berbagai tools. Tools digunakan untuk memastikan bagaimana cara bertahan, berkreasi dan berinovasi serta memberikan solusi (needs) bagi gerak perubahan.

Salah satunya adalah design thinking. Kerangka design thinking dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown dari IDEO (International Design Expertise and Organization) mengemukakan bahwa langka pertama adalah bagaimana kita memahami konteks.

Konteks ini bisa kita artikan sebagai upaya untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah mereka, serta melepaskan asumsi diri. Memahami konteks menjadi penting untuk setiap entitas terus bertahan dalam setiap gerak perubahan (needs) atau dalam pendekatan design thinking disebut sebagai emphatize.

Konten (kemampuan yang melekat) dalam setiap entitas seyogianya mampu dihubungkan dengan konteks (needs) yang sesuai, tidak kurang dan tidak lebih. Kelebihan dan kekurangan dalam menghubungkan konten dan konteks berpotensi mengarah kepada tindakan yang kontrakproduktif dan kepunahan. Artinya ada proses yang perlu dilalui dalam hukum gerak perubahan jika tidak ingin terjadi benturan yang destruktif.

Entitas Berkedasaran
Gerak perubahan yang hadir merupakan sebagai konsekuensi logis hadirnya entitas dalam ruang dan waktu. Gerak perubahan perlu kita tempatkan pada porsi yang proporsional agar setiap perjalanannya menghadirkan kebaruan yang harmonis.

Meskipun dalam realitas sosial tidak bisa dihindari adanya benturan kepentingan, benturan keinginan, benturan harapan antara entitas yang satu dengan entitas lainnya. Benturan tersebut hadir dari konten setiap entitas yang mungkin saja belum tercerahkan atau terinformasikan dengan baik.

Dalam kondisi tersebut maka latar belakang para pemilik konten, perlu menjadi perhatian dalam membangun keberlangsungan proses gerak perubahan yang harmonis. Setiap entitas harus mampu memahami kondisi masing-masing dalam upayanya untuk tetap bertahan dalam gerak perubahan agar tidak terdistrupsi.

Kesadaran setiap entitas menjadi penting dalam rangka menjaga keberlangsungan setiap gerak perubahan agar tetap seimbang. Keseimbangan gerak perubahan ini menjadi issue yang perlu diamplifikasikan agar setiap entitas sadar akan peran dan posisinya masing-masing.

Secara individu kita mengenal adanya revolusi kesadaran yang cukup detail dibangun pada pendekatan trasendental. Secara korporasi kita mengenal adanya kapitalisme berkesadaran (conscious capitalism) yang dipopulerkan oleh John Mackey dan Raj Sisodia (2022).

Dalam kapitalisme berkesadaran memiliki pendekatan dan filosofi bisnis yang menganjurkan perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Korporasi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memiliki tujuan yang lebih tinggi.

Pendekatan ini mempertimbangkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, serta berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang melalui empat prinsip utama: tujuan yang lebih tinggi, integrasi pemangku kepentingan, kepemimpinan yang sadar, dan budaya yang sadar.

Meskipun masih banyak lagi dikenal dengan pendekatan seperti Triple bottom line (People, Profit, Planet) atau Penta Helix yang meliputi pemerintah (government), akademisi (academic), dunia usaha (business), masyarakat/komunitas (community), dan media (Media).

Pendekatan tersebut merupakan upaya bagaimana menyadarkan setiap entitas agar kebelangsungan dan keberlanjutan gerak perubahan tidak terdistrupsi secara sia-sia. Membangun komunikasi dan penyadaran kepada setiap entitas pada akhirnya menjadi kewajiban yang melekat agar gerak perubahan akibat distrupsi menjadi harmonis dan eksisten.

Sehingga gerak perubahan akibat distrupsi yang terjadi menyadarkan bahwa setiap entitas yang terdistrupsi merupakan bagian dari proses penyempurnaan untuk memperoleh kebermanfaatan bagi eksistensi setiap entitas. Seperti halnya siklus benih pagi yang siap ditanam, tumbuh, berbuah, dipanen, diproses, dimakan oleh manusia, dan menghasilkan energi baik bagi keberlanjutan alam dan seisinya. Semoga kita menyadarinya!

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti rendahnya tingkat keselarasan antara target nasional dengan tuntutan iklim global.

Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi ICEL Syaharani mengatakan Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi penurunan emisi yang menjadi mandat dari Persetujuan Paris merupakan instrumen penting yang mencerminkan komitmen nyata setiap negara. Dalam NDC periode kedua, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 32% dengan upaya sendiri dan 43% dengan bantuan internasional hingga tahun 2035.

“Komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi di sektor energi belum cukup ambisius untuk memenuhi tujuan Persetujuan Paris, yakni membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini,” kata dia dalam diskusi daring, Selasa (14/10).

Syaharani mengatakan dua sektor terbesar yang menjadi fokus utama penurunan emisi adalah hutan-lahan serta energi. Namun, berbagai kajian menunjukkan target untuk sektor energi belum sejalan dengan jalur yang disyaratkan untuk menjaga suhu bumi tetap aman.

“Berbagai studi khusus untuk sektor energi sudah menyatakan bahwa komitmen Indonesia di sektor energi belum sejalan dengan tujuan Persetujuan Paris untuk mencegah kenaikan suhu mencapai lebih dari 1,5 derajat di tahun 2100,” ujarnya.

Salah satu penyebabnya, kata Syaharani, adalah masih digunakannya pendekatan business as usual (BAU) dalam proyeksi emisi. Pendekatan ini menghitung target penurunan emisi dengan membandingkan terhadap skenario tanpa adanya upaya mitigasi tambahan.

“Business as usual ini maksudnya berarti 32% itu dibandingkan dengan proyeksi emisi Indonesia kalau di tahun 2030 tidak melakukan penurunan apapun,” katanya.

Namun, pendekatan itu dinilai sudah usang dan tidak lagi mencerminkan realitas global. Dengan makin banyaknya negara yang menerapkan kebijakan iklim, asumsi dasar BAU sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai pembanding yang relevan.

“Dengan perkembangan kebijakan global, hampir tidak mungkin ada negara yang tidak melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi batas awal yang dianggap bare minimum itu sebenarnya perlu direvisi lagi,” ujar Syaharani.

Ia menambahkan, bahkan jika target penurunan 32% tercapai, tingkat emisi Indonesia pada tahun 2030 tetap akan 148% lebih tinggi dibandingkan emisi tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan yang dilakukan belum cukup untuk menekan laju emisi sesuai kebutuhan global.

“Jadi target 32% ini, kalaupun tercapai, emisi Indonesia tetap 148% lebih tinggi dibandingkan 2010,” tegasnya.

Syaharani menilai, pemerintah perlu merevisi pendekatan perhitungan dan menetapkan target yang benar-benar berbasis pada kebutuhan penurunan emisi, bukan pada asumsi lama yang sudah tidak relevan.

Bisnis.com, JAKARTA — Anda bisa mendaftarkan diri menjadi TikTok Affiliate dari HP aja dan mendapat komisi dari produk yang dipromosikan di akun TikTok pengguna.

TikTok Affiliate adalah program dari TikTok yang menghubungkan konten milik kreator dengan penjual atau seller melalui sistem komisi. Kreator TikTok bisa mempromosikan produk dari penjual melalui video yang disiarkan lewat akun TikTok pengguna yang dilengkapi dengan ikon keranjang kuning.

Kemudian, jika ada pengguna TikTok lain yang membeli produk melalui keranjang kuning tersebut, pihak kreator konten bisa langsung mendapatkan komisi selama produk yang dipromosikan itu merupakan bagian dari program afiliasi TikTok.

Syarat menjadi affiliate TikTok:

1. Punya akun TikTok shop sehingga kreator bisa menambahkan produk affiliate ke konten yang ingin mempromosikan suatu produk.

2. Memiliki 200 pengikut di TikTok dan mengunggah minimal 1 video dalam 28 hari terakhir serta sering berinteraksi dengan audiens ketika live streaming untuk memudahkan proses menjadi affiliate produk.

3. Memiliki rekening bank aktif untuk menampung pundi-pundi cuan hasil affiliate produk. Pencairan komisi ini akan terhubung dengan nomor rekening yang sudah didaftarkan sebagai affiliate.

4. Kreator harus memastikan nama pemilik rekening sesuai dengan data yang telah didaftarkan ke TikTok Shop supaya tidak terjadi kendala saat proses pencairan dana.

5. Kreator memiliki bukti bahwa akun yang dimiliki layak untuk mengikuti program TikTok Affiliate. Meski tidak wajib, hal ini bisa ditunjukkan melalui jumlah akun pengikut, jumlah posting, atau engagement dengan penonton atau pengikut konten.

Semakin aktif membuat konten, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan perhatian dari seller dan follower baru. Selain itu, unggah konten secara rutin, gunakan hashtag yang relevan, dan ikuti tren untuk meningkatkan eksposur.

Jika Anda sering mengikuti tren maka algoritma TikTok akan lebih sering merekomendasikan kontenmu ke pengguna lain, yang tentunya bisa meningkatkan potensi penjualan lewat link affiliate kamu. Ketika semua syarat itu sudah terpenuhi oleh pihak kreator, barulah bisa mendaftarkan akunnya sebagai affliliate TikTok.

Cara daftar jadi kreator afiliasi Tiktok:

1. Masuk ke halaman seller-id.tiktok.com/account/welcomemelalui browser.

2. Login menggunakan akun TikTok kamu.

3. Klik Daftar sebagai Kreator Afiliasi.

4. Lengkapi informasi seperti email, alamat, nomor HP, dan lainnya.

5. Lakukan verifikasi identitas (KTP dan selfie).

6. Setelah verifikasi berhasil, masuk ke TikTok Shop melalui aplikasi TikTok kamu.

7. Klik Tambahkan Produk Afiliasi, lalu pilih produk dari seller yang tersedia.

8. Mulai buat konten dan tambahkan link afiliasi ke videomu!

Kemudian, jika Anda ingin menjadi seller atau penjual pada affiliate TikTok, begini caranya:

TikTok Affiliate untuk seller:

1. Masuk k seller-id.tiktok.com dan dan login ke akun toko kamu.

2. Masuk ke bagian TikTok Shop Affiliate.

3. Pilih menu Program > Program Toko.

4. Tentukan produk mana yang ingin kamu tawarkan untuk program affiliate.

5. Atur komisi yang ingin kamu berikan untuk tiap produk.

6. Klik Kirim untuk mengaktifkan program affiliate.

7. Kreator bisa langsung melihat dan memilih produk kamu untuk dipromosikan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memastikan seluruh proses pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengunkapkan mekanisme yang dilakukan, termasuk apabila terjadi sengketa lahan.

Rustanto juga menyinggung skema pembiayaan yang diterapkan dalam proyek strategis nasional (PSN). Ia menyebut, LMAN terus berupaya menjaga agar pendanaan tanah untuk PSN tetap akuntabel, efisien, dan memberikan kepastian bagi semua pihak terkait.

Selengkapnya dialog Shania Alatas bersama Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar Rusia untuk AS, Aleksandr Darchiev, telah menyerahkan salinan dokumen deklasifikasi era Soviet mengenai pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy (JFK) kepada Anggota Kongres AS dari Partai Republik, Anna Paulina Luna. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan pada Selasa (14/12/2025).

Berdasarkan pengumuman dari Kedutaan Besar Rusia, dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Luna, yang merupakan wakil dari Florida, adalah kompilasi arsip negara Rusia di Moskow. Kedutaan menambahkan bahwa banyak dari berkas tersebut sebenarnya sudah pernah diserahkan kepada AS oleh pejabat Soviet saat pemakaman Kennedy pada tahun 1963.

Anggota Kongres Luna mengonfirmasi bahwa ia telah menerima salinan fisik laporan tersebut. Saat ini, timnya sedang melakukan peninjauan dan penerjemahan.

"Saya telah menerima salinan fisik laporan tentang pembunuhan JFK dari Duta Besar Rusia. Tim ahli sedang menuju kantor saya pagi ini untuk memulai terjemahan dan peninjauan dokumen secara penuh," tulis Luna di X.

Luna juga mengungkapkan bahwa jurnalis Jefferson Morley ikut membantu dalam peninjauan koleksi setebal 350 halaman tersebut. Morley menyatakan bahwa mereka akan menyediakan terjemahan yang disiapkan oleh penutur bahasa Rusia yang fasih dan akan memberikan konteks mengenai dokumen, asal-usulnya, dan bagaimana isinya dibandingkan dengan tanggapan resmi Rusia terhadap pembunuhan JFK saat itu.

Anna Paulina Luna dikenal aktif mengampanyekan dirilisnya semua informasi terkait insiden yang terjadi pada 22 November 1963 itu. Ia secara terbuka mempertanyakan apakah Lee Harvey Oswald, pria yang didakwa atas pembunuhan tersebut, adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.

Dokumen ini menambah misteri seputar kematian JFK. KGB sendiri tercatat pernah mengumpulkan berkas mengenai Oswald, seorang mantan Marinir AS dengan pandangan pro-komunis yang pernah tinggal di Uni Soviet selama kurang lebih tiga tahun dan menikahi seorang wanita Rusia.

Meskipun penyelidikan resmi AS menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendirian, berbagai teori konspirasi mengenai kematian Kennedy tetap beredar, termasuk dugaan keterlibatan CIA atau elemen pemerintah AS lainnya.

Sebelumnya, pada 2017, mantan Presiden AS Donald Trump telah merilis 2.800 dokumen tentang kasus pembunuhan Kennedy, diikuti dengan rencana rilis tambahan 80.000 halaman pada Maret 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terus mempercepat pelaksanaan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Dody menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam memperkuat daya saing nasional. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

“Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Melalui dukungan dana pusat, Kementerian PU berupaya meningkatkan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

Pada periode 2025–2026, alokasi anggaran program Inpres Jalan Daerah (IJD) mencapai Rp 8,98 triliun dengan target 427 kegiatan. Dari total tersebut, Rp 3,98 triliun dialokasikan untuk tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang.

Tahap II mencakup 193 kegiatan senilai Rp 3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, sedangkan Rp 1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (multi years contract atau MYC) pada tahun anggaran 2026.

Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51 persen), swasembada energi (1,26 persen), peningkatan konektivitas (11,28 persen), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95 persen).

Berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39 persen di wilayah barat dan 36,61 persen di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk tahap I dan II.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan. Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antarsimpul transportasi dan wilayah terisolasi.

Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk tahun anggaran 2025–2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan.

Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

Kementerian PU menekankan bahwa pelaksanaan IJD tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.

“Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Dody.

Dengan percepatan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU berharap konektivitas antarwilayah semakin lancar, produktivitas kawasan meningkat, serta ketahanan nasional di bidang pangan dan energi dapat terwujud.

Program ini juga diharapkan menjadi contoh sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.