Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyita total aset terkait PT Dana Syariah Indonesia sebanyak Rp300 miliar.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan uang ratusan miliar itu terdiri dari aset bergerak, aset tidak bergerak, aset piutang hingga uang tunai.

"Dari upaya paksa penyitaan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik di atas, adapun total estimasi nilai aset yang berhasil diamankan oleh Tim Penyidik sementara kurang lebih sebesar Rp300 miliar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2026).

Dia merincikan, penyidik telah menyita sejumlah kendaraan milik PT DSI; aset tidak bergerak dalam bentuk SHM/SHGB di Jakarta, Bekasi, Bandung hingga Deli Serdang.

Selanjutnya, aset piutang PT DSI dalam bentuk 683 SHM atau SHGB dan sita aset uang tunai dan pemblokiran deposito maupun dari rekening yang mencapai miliaran rupiah.

"Aset uang tunai telah dilakukan diblokir dan disita yaitu pemblokiran 31 rekening senilai Rp4 miliar, uang tunai Rp2,1 miliar dan pemblokiran 13 rekening dana deposito Rp18,8 miliar," imbuhnya.

Adapun, Ade menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran terkait aset milik PT DSI untuk memaksimalkan pemulihan kerugian para korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara a quo dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset rampasan koruptor dengan total Rp289 miliar. Lelang sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Lelang yang telah berlangsung 10 November 2025 dan pengumuman pemenang lelang 9 Desember 2025, melelang 176 lot dari 33 perkara yang diantaranya 73 lot aset bergerak senilai Rp6,6 miliar dan aset tak bergerak senilai Rp282 juta

Sejumlah aset bergerak diantaranya perhiasan dan tas. Dari pantauan Bisnis di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025), terdapat satu kotak berlogo Logam Mulia PT Antam yang berisikan 3 keping emas UBS yang masing-masing seberat 100 gram.

Kemudian tas Louis Vuitton model LV051589 senilai Rp19,38 juta dan model Speedy Bandouliere senilai Rp19,12 juta.

Namun, Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto mengatakan lelang termahal untuk aset bergerak adalah mobil Lexus seharga Rp878 juta. Sedangkan untuk aset tidak bergerak berupa pabrik di Bogor senilai Rp60 miliar. Aset termurah adalah laptop yang bernilai Rp667 ribu.

Tak hanya itu, pada kesempatan kali ini KPK melelang aset eks terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Aset yang dilelang merupakan satu bidang tanah seluas 550 m2 dengan nilai limit Rp2,1 miliar dan uang jaminan Rp1 miliar berlokasi di Kupang, NTT.

Mungki menjelaskan periode lelang kali ini terbanyak dari sebelumnya. Pada Maret 2025, total lot 82; Juni 2025, total lot 81; dan September 2025, total lot 83.

Adapun, nantinya harga lelang dapat meningkat sesuai penawaran dari peserta lelang KPK. Lalu, barang lelang akan dikenakan bea.

"Nah, bea lelang itu hanya 2 persen untuk barang tidak bergerak, sedangkan barang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang," katanya kepada jurnalis di Gedung Rupbasan KPK, Cawang, Rabu (26/11/2025).

Pelaksanaan lelang berlangsung di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL Jakarta III menjadi lokasi yang menampung barang lelang terbanyak dibandingkan KPKNL lainnya.

Selanjutnya uang hasil lelang terlebih dulu ditransfer ke KPK oleh KPKNL untuk dialirkan ke kas negara. Informasi lebih detail dapat mengunjungi website https://lelang.go.id/

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka lelang dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Barang lelang telah diumumkan sejak 10 November 2025 dan penetapan lelang pada 9 Desember 2025.

Lembaga antirasuah melelang 176 lot dari 33 perkara dengan total lebih dari Rp289 miliar. 73 lot merupakan aset bergerak seperti mobil, tas, perhiasan, hingga robot senilai Rp6,68 miliar.

Kemudian 103 lot merupakan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta apartemen senilai Rp282 miliar. Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto menjelaskan, harga lelang dapat meningkat sesuai penawaran dari peserta lelang. Barang lelang akan dikenakan bea.

"Nah, bea lelang itu hanya 2% untuk barang tidak bergerak, sedangkan barang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang," katanya kepada jurnalis di Gedung Rupbasan KPK, Cawang, Rabu (26/11/2025).

Mungki mengatakan pengadaan lot kali ini lebih banyak dibandingkan lelang-lelang sebelumnya. Lalu, lelang termahal untuk aset bergerak adalah mobil Lexus seharga Rp878 juta.

Sedangkan untuk aset tidak bergerak berupa pabrik di Bogor senilai Rp60 miliar. Aset termurah adalah laptop yang bernilai Rp667 ribu.

Lebih lanjut, pelaksanaan lelang berlangsung di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL Jakarta III menjadi lokasi yang menampung barang lekang terbanyak dibandingkan KPKNL lainnya.

Adapun, proses lelang berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025. Selanjutnya uang hasil lelang terlebih dulu ditransfer ke KPK oleh KPKNL untuk dialirkan ke kas negara.

Untuk informasi lebih detail, Anda dapat mengunjungi website https://lelang.go.id/

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang memungkinkan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi agunan kredit dinilai perlu diperkuat dengan aturan turunan, mengingat masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya.

Head, Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menyampaikan HKI merupakan aset yang dapat bergerak sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang lebih tinggi, dibandingkan dengan aset seperti tanah dan bangunan. Untuk itu, kebijakan ini perlu diperkuat dengan aturan turunan agar tidak ada masalah di masa mendatang.

“Aturan turunan mesti diperkuat lagi agar tidak ada masalah dalam eksekusi hukum,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Selain itu, Faisal menyebut bahwa belum banyak pihak di sektor perbankan yang sepenuhnya paham terkait HKI. Dia mengatakan penerapan HKI sebagai jaminan kredit juga masih diwarnai sejumlah tantangan.

Faisal menuturkan, secara valuasi nilai ekonomi terkadang sulit dilakukan lantaran terlalu banyak variabel yang perlu dinilai. Jika terjadi gagal bayar, pasar sekunder HKI di Indonesia belum terlalu berkembang sehingga ada risiko likuiditas.

Menurutnya, perlu adanya bukti sertifikat kepemilikan, orisinalitas, serta keaslian karya yang sangat kuat di tengah zaman AI dan pembajakan.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif memungkinkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam Pasal 16 ayat (1) beleid tersebut, disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Melalui beleid itu, pemerintah mendefinisikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Dalam pelaksanaan skema tersebut, bank dan LKBN menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi.

Adapun, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan yang telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengungkapkan aset HKI sebagai aset yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai kolateral. Dia mengatakan kebijakan tersebut telah diatur dalam perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kendati begitu, dia tidak memerinci peraturan yang dimaksud.

Melalui perubahan aturan tersebut, Supratman menyebut bahwa masyarakat dapat menjadikan HKI sebagai jaminan untuk modal usaha. Untuk itu, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun lembaga keuangan untuk tidak menerima HKI sebagai kolateral.

“Bapak Ibu tidak usah khawatir karena perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).