#30 tag 24jam
Hak Kekayaan Intelektual Bisa jadi Agunan Kredit, Pengamat: Aturan Turunan Perlu Diperkuat
Hak kekayaan intelektual (KHI) bisa menjadi agunan kredit, namun aturan turunan perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan manajemen risiko dan valuasi ekonomi. [478] url asal
#hak-kekayaan-intelektual #agunan-kredit #aturan-turunan #manajemen-risiko #aset-bergerak #jaminan-kredit #valuasi-ekonomi #risiko-likuiditas #sertifikat-kepemilikan #ekonomi-kreatif #skema-pembiayaan
(Bisnis.Com - Finansial) 15/10/25 14:15
v/4259/
Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang memungkinkan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi agunan kredit dinilai perlu diperkuat dengan aturan turunan, mengingat masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya.
Head, Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menyampaikan HKI merupakan aset yang dapat bergerak sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang lebih tinggi, dibandingkan dengan aset seperti tanah dan bangunan. Untuk itu, kebijakan ini perlu diperkuat dengan aturan turunan agar tidak ada masalah di masa mendatang.
“Aturan turunan mesti diperkuat lagi agar tidak ada masalah dalam eksekusi hukum,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).
Selain itu, Faisal menyebut bahwa belum banyak pihak di sektor perbankan yang sepenuhnya paham terkait HKI. Dia mengatakan penerapan HKI sebagai jaminan kredit juga masih diwarnai sejumlah tantangan.
Faisal menuturkan, secara valuasi nilai ekonomi terkadang sulit dilakukan lantaran terlalu banyak variabel yang perlu dinilai. Jika terjadi gagal bayar, pasar sekunder HKI di Indonesia belum terlalu berkembang sehingga ada risiko likuiditas.
Menurutnya, perlu adanya bukti sertifikat kepemilikan, orisinalitas, serta keaslian karya yang sangat kuat di tengah zaman AI dan pembajakan.
Untuk diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif memungkinkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.
Dalam Pasal 16 ayat (1) beleid tersebut, disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.
Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Melalui beleid itu, pemerintah mendefinisikan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.
Dalam pelaksanaan skema tersebut, bank dan LKBN menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi.
Adapun, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan yang telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengungkapkan aset HKI sebagai aset yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai kolateral. Dia mengatakan kebijakan tersebut telah diatur dalam perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kendati begitu, dia tidak memerinci peraturan yang dimaksud.
Melalui perubahan aturan tersebut, Supratman menyebut bahwa masyarakat dapat menjadikan HKI sebagai jaminan untuk modal usaha. Untuk itu, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah maupun lembaga keuangan untuk tidak menerima HKI sebagai kolateral.
“Bapak Ibu tidak usah khawatir karena perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah memberi landasan yang cukup untuk bisa menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi jaminan untuk permohonan modal usaha,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).
Aturan Dolar Eksportir Ditinjau Lagi, Ini Komentar Purbaya & Airlangga
Menteri Koordinator Perekonomian dan Keuangan membahas evaluasi aturan DHE. Hasilnya belum memuaskan, dan revisi belum dipastikan. [420] url asal
#aturan-dhe #eksportir-indonesia #purbaya-yudhi-sadewa #evaluasi-ekonomi #airlangga-hartarto #cadangan-devisa #kebijakan-pemerintah #stimulus-ekonomi #sektor-tambang #peraturan-pemerintah
(CNBC Indonesia - News) 14/10/25 10:49
v/2601/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait aturan dolar eksportir atau DHE yang hasilnya dianggap belum memuaskan.
Kurang optimalnya hasil dari penerapan DHE dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu yang dibahas adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.
Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.
"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).
Namun, Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.
"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.
Saat dikonfirmasi kembali apakah aturan DHE ini akan direvisi, Purbaya mengaku belum mengetahui, meski dia mengikuti rapat tersebut.
"Saya gak tahu. Ikut tapi kayanya gak denger deh," jawabnya.
Lebih lanjut, Purbaya, menjelaskan nantinya pemerintah akan melakukan diskusi kembali mengenai aturan DHE, dimana keputusan akhir akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.
"Mereka akan diskusikan lagi, biar aja nanti pak presiden yang umumin, saya nggak ngerti itu," tutur Purbaya.
DItemui di tempat terpisah, Airlangga mengatakan bahwa aturan DHE akan segera dievaluasi.
"Kita akan evaluasi. Kita evaluasi dulu. Ini kan baru jalan beberapa bulan," ucap Airlangga kepada wartawan saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025).
Saat ditanya wartawan soal kendala DHE, Airlangga menyangkal bahwa kendala DHE berasal dari sisi pengusaha.
"DHE kendalanya bukan dari pengusaha. Kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi," ujarnya.
Menko perekonomian itu juga mengatakan belum akan melakukan revisi aturan, melainkan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Soal Revisi Aturan DHE, Menko Airlangga Janjikan Hal Ini
Menkoperekonomian Airlangga Hartarto akan evaluasi aturan DHE yang dinilai belum memuaskan. Penerapan DHE masih ditinjau untuk optimalkan cadangan devisa. [339] url asal
#dhe #airlangga-hartarto #evaluasi-ekonomi #kebijakan-pemerintah #cadangan-devisa #ekspor #peraturan-pemerintah #sektor-tambang #stimulus-ekonomi
(CNBC Indonesia - News) 13/10/25 20:04
v/2053/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto buka suara terkait aturan DHE yang hasilnya dianggap belum memuaskan. Airlangga berjanji pihaknya akan melakukan evaluasi aturan tersebut.
"Kita akan evaluasi. Kita evaluasi dulu. Ini kan baru jalan beberapa bulan," ucap Airlangga kepada wartawan saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta pada Senin (13/10/2025).
Airlangga juga menampik anggapan yang menyebut bahwa kendala DHE bukan dari sisi pengusaha, namun karena transfer dana yang terdisrupsi.
Saat ditanya soal revisi aturan DHE, Airlangga pun hanya menjawab, "Evaluasi dulu."
Kurang optimalnya hasil dari penerapan DHE dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama beberapa anggota Kabinet Merah Putih, membahas stimulus ekonomi, di Kediamannya, di Jalan Kertanegara, Minggu, malam (12/10/2025). Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang ikut dalam rapat itu, mengatakan saat ini pemerintah masih meninjau penerapan aturan itu. Dia belum bisa memastikan apakah aturan penerapan DHE yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 ini akan direvisi.
Dari aturan ini eksportir di sektor tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.
"DHE akan ditinjau lagi, saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).
Namun Purbaya mengakui bahwa penerapan DHE belum mencapai hasil yang diinginkan terhadap Cadangan Devisa.
"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi BI mungkin akan lihat lagi," katanya.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)