Bisnis.com, JAKARTA — Pasar telepon pintar (smartphone) kembali diramaikan oleh kehadiran lini teranyar Xiaomi lewat peluncuran varian "T" terbarunya. Kehadiran Xiaomi 17T diposisikan sebagai jembatan yang menawarkan pengalaman premium mendekati seri flagship utama, namun dengan banderol harga yang ditekan serasional mungkin bagi segmen kelas menengah atas (upper-midrange).

Dilansir dari GSMArena pada Jumat (29/5/2026), gawai teranyar ini membawa sejumlah peningkatan spesifikasi yang masif pada sektor visual dan daya tahan, meski produsen asal Cina tersebut tetap menerapkan beberapa poin kompromi untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Bagi konsumen yang berminat meminang perangkat ini, terdapat beberapa aspek kelebihan, kekurangan, serta poin krusial yang patut dijadikan bahan pertimbangan.

Smartphone ini memiliki dua versi yaitu RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB yang dibanderol sekitar Rp13 juta - Rp15,5 juta dan seri RAM 12GB/512GB yang dibanderol sekitar Rp16,3 juta hingga Rp16,5 juta

Kelebihan

Sektor layar menjadi nilai jual mutakhir dari Xiaomi 17T. Ponsel ini mengusung panel AMOLED seluas 6,59 inci dengan kedalaman warna 12-bit (68 miliar warna), mendukung Dolby Vision, HDR10+, serta tingkat kecerahan puncak mencapai 3.500 nits.

Dukungan refresh rate 120Hz dan teknologi 3840Hz PWM dimmingmemastikan pergerakan visual berjalan mulus sekaligus memberikan kenyamanan ekstra pada mata pengguna.

Keunggulan berikutnya terletak pada konfigurasi kamera belakang yang sangat serbaguna. Kolaborasi bersama pabrikan lensa legendaris Leica dipertahankan, ditandai dengan hadirnya kamera utama 50 MP bersensor besar dilengkapi fitur stabilisasi OIS.

Tidak kalah menarik, Xiaomi menyematkan lensa telefoto periskop 50 MP dengan kemampuan 5x optical zoom, sebuah fitur premium yang tergolong langka di kelas harganya, bersanding dengan lensa ultra-wide 13 MP.

Dari sisi efisiensi daya, Xiaomi 17T dibekali baterai berkapasitas masif 6.500 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 67W kabel. Menariknya, paket penjualan perangkat ini masih tergolong lengkap karena menyertakan kepala pengisi daya 67W serta kasing pelindung TPU semitransparan di dalam kotak kemasannya.

Keamanan fisik gawai juga terjamin lewat sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan debu dan sanggup terendam air tawar hingga kedalaman 3 meter selama 30 menit.

Kekurangan

Di balik deretan spesifikasi mentereng tersebut, aspek material bodi menjadi salah satu kompromi terbesar. Berbeda dengan ponsel kompetitor di kelas menengah atas yang mulai beralih ke material aluminium, rangka tengah (middle frame) dan bagian belakang Xiaomi 17T masih berbasis plastik polikarbonat, meski bagian belakang diperkuat serat kaca dan sisi depan dilindungi Corning Gorilla Glass 7i.

Dari segi estetika, desain yang diusung cenderung konvensional, minimalis, dan kurang menonjol. Sudut-sudut layar yang melengkung tajam pada bagian ujung berpotensi memicu perbedaan selera di kalangan pengguna.

Selain itu, aspek pengisian daya cepat membutuhkan perhatian lebih, karena adaptor bawaan menggunakan konfigurasi pin khusus pada kabel USB Type-A ke Type-C miliknya guna mencapai kecepatan maksimal.

Pertimbangan

Sebelum memutuskan untuk membeli Xiaomi 17T, konsumen perlu menyelaraskan kebutuhan harian mereka dengan profil performa perangkat ini. Dapur pacu ponsel disokong oleh chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4nm) dipadukan RAM 12GB dengan opsi memori internal UFS 4.1 sebesar 256GB atau 512GB. Kendati sangat bertenaga untuk kebutuhan harian dan multitasking dengan sistem operasi HyperOS 3 berbasis Android 16, performa cip ini belum berada di level flagship murni.

Bagi konsumen yang memprioritaskan kualitas layar kelas wahid, kemampuan fotografi jarak jauh (5x zoom), dan daya tahan baterai ekstrem di atas rata-rata, Xiaomi 17T merupakan opsi yang sangat rasional dan bernilai tinggi. Namun, jika Anda mengharapkan ponsel dengan build quality premium bermaterial logam murni atau memerlukan performa grafis tertinggi untuk gim berat kelas kompetisi, pertimbangan ekstra perlu dilakukan sebelum melakukan transaksi.

Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap Jumat.

Hal itu dilakukan untuk efisiensi energi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Airlangga memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan WFH sehari dalam sepekan.

"Pimpinan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," ujar Yassierli dalam konferensi pers, Rabu (1/4).

Adapun untuk pelaksanaan WFH diterapkan sesuai ketentuan perusahaan baik terkait ketentuan upah gaji dan hak-hak lainnya. Selain itu, Yassierli menekankan WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Ia menjelaskan kebijakan WFH yang diimbau satu hari dalam sepekan tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.

Lantas, bagaimana respons dari pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS) maupun perusahaan swasta terhadap kebijakan WFH tersebut?

Fitri, seorang PNS di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pusat mengaku senang dengan kebijakan WFH. 

Skema itu, menurut Fitri, membuat kerjanya menjadi lebih fleksibel karena ia tidak perlu berangkat dari kos ke kantor di tengah kemacetan Jakarta.

"Saya sebenarnya senang-senang aja sih kalau WFH ya karena bisa lebih fleksibel aja, karena kan di kosan nggak perlu berangkat-pulang di tengah kemacetan Jakarta," ujar Fitri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/4).

Namun, Fitri mengakui biaya hidup selama WFH cenderung meningkat di tempat kos. Pasalnya, penggunaan listrik menjadi lebih tinggi karena AC dan peralatan elektronik lainnya menyala hampir sepanjang hari, terutama dari pagi hingga sore saat ia beraktivitas.

"Cuman mungkin cost living-nya memang kayaknya lebih banyak di kosan sih, karena kan biasanya listrik, AC dalam sehari itu kalau dari jam 7 sampai jam 5 sore itu kan lumayan ya kalau AC sama listrik full nyala terus," ceritanya.

Ia menilai produktivitas kerjanya relatif tidak mengalami perubahan selama WFH karena sebagian besar koordinasi di tingkat pusat memang telah dilakukan secara digital, terutama dengan kantor wilayah.

Fitri juga menyampaikan komunikasi pun tetap berjalan lancar karena sudah terbiasa memanfaatkan platform rapat daring, seperti Zoom dan Google Meet.

"Untuk produktivitas sebenarnya sama aja sih, karena kami di pusat itu kebanyakan koordinasinya itu melalui digital ya, digitalisasi terutama ke kanwil-kanwil. Terus komunikasi juga selama ini nggak terhambat sih, karena udah terbiasa juga rapat melalui Zoom, melalui Google Meet. Jadi oke-oke aja kalau untuk produktivitas," kata Fitri.

Sementara itu, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Jakarta bernama Alya yang berdomisili di Bekasi menilai dengan adanya kebijakan WFH produktivitasnya cenderung meningkat. Hal tersebut karena tenaga dan waktu yang biasa ia pakai untuk mobilisasi dari rumah ke kantor bisa dipakai untuk beristirahat lebih lama atau berolahraga.

"Justru kalo ngomongin produktivitas malah jadi naik karena waktu commute bisa dipakai buat yang lain kayak olahraga atau tidur lebih lama," cerita Alya.

Alya pun mengungkapkan dengan adanya WFH, biaya transportasi harian sekitar Rp50 ribu dapat dihemat dan dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti mengikuti kelas yoga yang ia sukai.

"Kalo pas WFH justru uang lebih hemat sih, karena sebenarnya kerja enggak harus di cafe kan. Malah masih ada spare uang untuk beli kelas yoga hehe,' imbuhnya.

Meski begitu, ia mengakui bahwa WFH juga meningkatkan biaya energi, seperti listrik. Lampu dan AC yang biasanya dimatikan saat ia bekerja di kantor, justru menyala sepanjang hari di rumah.

"Paling yang jadi pertimbangan AC yang tadinya mati pas kita ngantor, jadi nyala seharian pas kita kerja," terang Alya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Transformasi digital di dunia kerja terus bergerak cepat, terutama sejak pola kerja hybrid menjadi norma baru di berbagai sektor. Di tengah kebutuhan akan komunikasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, solusi kolaborasi digital menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas organisasi.

Hal tersebut menjadi latar belakang PT ACA Pacific bersama PT Parama Solusi Informatika menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Connected, Shared and Growth with Zoom”, Selasa (24/2/2026) di Surabaya. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan perusahaan, institusi pendidikan, serta profesional dari berbagai sektor industri di Surabaya dan sekitarnya.

Acara ini menghadirkan sesi presentasi, diskusi interaktif, hingga sharing session terkait pemanfaatan solusi komunikasi digital dari Zoom Video Communications dalam mendukung produktivitas serta transformasi digital di era kerja hybrid.

Partner Solutions Engineer Zoom, Santoso, menjelaskan bahwa kebutuhan komunikasi saat ini tidak lagi sekadar pertemuan daring, tetapi mencakup integrasi sistem, keamanan data, dan pengalaman pengguna yang lebih mulus.

Ia menyampaikan bahwa perkembangan fitur Zoom terus diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk peningkatan aspek keamanan dan kemudahan kolaborasi lintas perangkat maupun lokasi.

“Zoom terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman kolaborasi yang seamless dan aman, baik untuk kebutuhan internal perusahaan maupun komunikasi eksternal. Kami melihat kebutuhan akan solusi yang terintegrasi semakin meningkat, terutama di era kerja hybrid seperti sekarang,” ujar Santoso.

Dalam sesi utama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai fitur terbaru Zoom yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan keamanan data. Selain itu, peserta juga berbagi pengalaman terkait implementasi Zoom dalam strategi komunikasi internal dan eksternal organisasi.

PT Parama Solusi Informatika menyatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat relasi dengan pelanggan dan mitra sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih erat di ekosistem digital Jawa Timur. Perusahaan berharap dapat terus berperan sebagai mitra terpercaya dalam menghadirkan solusi kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

Melalui forum tersebut, penyelenggara menekankan bahwa penguatan konektivitas bukan hanya soal adopsi teknologi, melainkan juga kesiapan organisasi dalam mengoptimalkan potensi kolaborasi digital. Dengan semakin luasnya adopsi kerja hybrid, solusi komunikasi yang adaptif dan aman dinilai menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Vivo bersiap memeriahkan pasar smartphone kelas menengah di Indonesia. Vendor ponsel asal China itu bakal meluncurkan Vivo V70 Series yang fokus pada pengalaman fotografi potret atau portrait, pada 9 Maret 2026.

Kali ini, Vivo memperluas portofolio seri V dengan menghadirkan model FE, selain versi standar. Adapun V70 diposisikan sebagai “Festival Portrait Master” dengan dukungan 10x telephoto zoom dan AI Stage Mode.

Fitur tersebut dirancang untuk menangkap momen jarak jauh secara presisi, mulai dari konser, festival, hingga kegiatan sosial seperti buka puasa bersama, tanpa kehilangan detail. Sementara itu, V70 FE hadir sebagai “Travel Portrait Master” dengan kamera 200MP pertama dalam sejarah V Series yang telah dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS).

Product Manager Vivo Indonesia Fendy Tanjaya mengatakan konsep Dual Portrait Master lahir dari perubahan gaya hidup generasi muda yang dinamis dan ekspresif.

“Kami ingin membawa V Series ke level berikutnya. Tidak hanya menghadirkan desain yangstylish,tetapi juga pengalamanportraityang lebih komprehensif dan relevan dengan berbagai gaya hidup,” ujarnya, dikutip Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Dari sisi daya tahan, V70 FE dibekali baterai 7.000 mAh dengan dukungan 90W FlashCharge, menjadi kapasitas terbesar di lini V Series sejauh ini. Kombinasi tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas tinggi pengguna tanpa mengorbankan desain ramping yang menjadi ciri khas seri ini.

Secara desain, V70 Series mengusung layar Rounded-Corner Flat Screen dengan Ultra Slim Bezel. Ketebalan bezel pada V70 mencapai 1,25 mm, sedangkan pada V70 FE mencapai 1,35 mm. Pilihan warna seperti Sandalwood Brown untuk V70 dan Ocean Blue pada V70 FE memperkuat kesan premium yang ditawarkan.

Perangkat ini juga menjalankan OriginOS 6 yang diklaim lebih intuitif dan responsif. Fitur pendukung produktivitas seperti Office Kit dan One Tap Transfer disiapkan untuk mempermudah aktivitas harian, termasuk berbagi konten dan memindahkan data secara cepat.

V70 turut dibekali 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0 dengan area pemindaian lebih luas serta respons yang lebih cepat. Adapun fitur AI Creation seperti AI Stage Mode dan AI Travel Portrait menjadi bagian dari peningkatan berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung proses kreasi konten.

Peluncuran V70 Series juga dibarengi kolaborasi perdana V Series di Indonesia dengan POP MART melalui karakter Zsiga bertema “Bloom Under The Sun”. Kerja sama ini menghadirkan elemen eksklusif seperti Zsiga Exclusive Flip Cards pada V70 dan custom watermarks pada V70 FE.

PR Manager vivo Indonesia Alexa Tiara menuturkan kolaborasi tersebut menjadi upaya perusahaan menghadirkan perangkat yang tidak hanya unggul secara performa, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan pengguna.

“Kami melihat bahwa generasi hari ini tidak hanya mencari perangkat dengan performa tinggi, tetapi juga ruang untuk mengekspresikan diri secara lebih personal dan autentik,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Zoom dan GitLab merilis pembaruan keamanan darurat pada pekan ini setelah menemukan celah kritis pada keamanan perangkat lunaknya.

Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menutup serangkaian kerentanan berbahaya yang mengancam jutaan organisasi pengguna dua aplikasi tersebut. Kedua platform ini berupaya mencegah risiko fatal berupa pengambilalihan jaringan dan penutupan sistem secara total.

Tanpa pembaruan segera, celah keamanan ini memungkinkan peserta rapat Zoom untuk mengeksekusi kode jarak jauh atau membiarkan penyerang merusak sistem GitLab tanpa otentikasi.

Fokus utama pembaruan tertuju pada kerentanan di peralatan jaringan perusahaan Zoom dengan kode CVE-2026-22844. Celah ini mendapatkan skor keparahan 9,9 dari 10,0 berdasarkan Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Angka tersebut menandakan situasi "bencana total" bagi keamanan korporasi jika berhasil dieksploitasi.

Manajemen Zoom dalam keterangan resminya mencatat bahwa cacat ini merupakan kerentanan injeksi perintah. Masalah ini secara spesifik memengaruhi Zoom Node Multimedia Routers (MMRs) sebelum versi 5.2.1716.0.

"Kerentanan injeksi perintah pada MMR memungkinkan peserta rapat untuk melakukan eksekusi kode jarak jauh melalui akses jaringan," tulis manajemen Zoom dalam peringatan keamanan yang dikutip Rabu (4/2/2026).

Celah tersebut memberikan akses kepada peserta rapat mana pun untuk mengambil data seluruh infrastruktur jaringan perusahaan. Skenario serangan memungkinkan seseorang yang bergabung dalam rapat rutin untuk mengirimkan perintah jahat yang dapat mengambil alih kendali jaringan.

Zoom mengimbau pelanggan yang menggunakan Zoom Node Meetings, Hybrid, atau Meeting Connector untuk segera memperbarui ke versi MMR terbaru. Versi yang teridentifikasi rentan meliputi modul MMR Zoom Node Meetings Hybrid (ZMH) dan Zoom Node Meeting Connector (MC) sebelum versi 5.2.1716.0.

Sementara itu, pengguna GitLab dihadapkan pada ancaman yang lebih kompleks dengan ditemukannya lima cacat keamanan terpisah. Pembaruan darurat yang dirilis mencakup perbaikan untuk edisi Community (CE) maupun Enterprise (EE), termasuk risiko serangan penolakan layanan (Denial-of-Service atau DoS).

Ancaman paling menonjol pada GitLab adalah CVE-2025-13927 dengan skor CVSS 7,5. Kerentanan ini memungkinkan penyerang yang tidak terautentikasi untuk membuat GitLab mengalami crash total hanya dengan mengirimkan permintaan berisi data autentikasi yang cacat.

Serangan tersebut berpotensi menghentikan operasi pengembangan perangkat lunak perusahaan tanpa memerlukan akses login apa pun.

Selain itu, GitLab juga menambal CVE-2026-0723, sebuah celah yang memungkinkan individu dengan pengetahuan ID kredensial korban untuk memotong perlindungan autentikasi dua faktor (2FA).

Sementara itu dalam unggahan di Instagram, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengimbau seluruh pengguna untuk segera memperbarui aplikasi ke versi terbaru guna menjaga keamanan data dan sistem mereka.

BSSN juga menyarankan pengguna untuk memverifikasi konfigurasi keamanan sistem, memastikan aplikasi diunduh dari sumber resmi, serta rutin memantau aktivitas sistem secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman keamanan siber, dikutip dari Instagram BSSN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim tak ada persoalan dari segi substansi dalam negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menargetkan negosiasi tarif dagang ini akan rampung pada pertengahan Februari.

"Insyaallah enggak. Secara substansi Insya Allah enggak ada masalah dan mohon doanya supaya banyak membawa kepentingan bangsa dan negara kita," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1).

Pras mengungkapkan hingga kini proses negosiasi masih terus berjalan karena kedua negara masih mencari titik temu antara kedua belah pihak.

Proses perundingan dagang Indonesia dan AS memakan waktu cukup panjang.

Presiden Prabowo Subianto disebut akan langsung menemui Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut produk Indonesia yang diekspor ke AS tetap dikenakan tarif 19 persen.

Hal itu sesuai dengan pengumuman Juli 2025, di mana kala itu Trump memberikan diskon tarif bagi Indonesia dari yang semula 32 persen.

"Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir Januari (2026) akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Perundingan Dagang Indonesia-AS via Zoom, Selasa (23/12) lalu.

Pemerintah resmi menetapkan formula baru untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Kebijakan ini kembali menjadi perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan jutaan pekerja alias buruh di seluruh Indonesia.

Formula kenaikan UMP 2026 menggunakan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa), dengan rentang alfa 0,5 - 0,9. Hal ini berbeda dengan UMP 2025, di mana alfa menggunakan besaran rentang 0,1 sampai 0,3 poin.

"Jadi formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfanya inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (17/12).

Dengan formulasi ini, maka kenaikan UMP tiap provinsi sudah jelas berbeda. Hanya saja, dengan alfa yang lebih besar dari tahun ini, maka upah akan tetap naik.

"Jadi kalau tadi ada bertanya, jadi berapa kenaikannya Pak Menteri? Ya tergantung dari masing-masing daerah. Ada yang memilihnya mungkin 0,6, 0,7, 0,8. Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun, karena formulanya tadi adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi kali alfa," jelasnya.

Bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi negatif, ia memastikan Dewan Pengupahan Daerah akan mempertimbangkan kenaikan UMP hanya berdasarkan inflasi dan alfa.

Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ingin alfa yang digunakan adalah 0,9.

Dengan alfa 0,9, buruh ingin UMP Jakarta bisa naik 6,9 persen. Saat ini UMP Jakarta adalah Rp5.396.761, dengan kenaikan 6,9 persen maka membuat upah di DKI tahun depan menjadi Rp5,769.137.

"Buruh berjuang di 0,9, indeksnya. Nah, berapa 0,9 indeksnya itu? DKI (Jakarta), misal, naiknya jadi 6,9 persen," jelas Iqbal dalam Konferensi Pers via Zoom, Rabu (17/12).

Ia mengklaim Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan awalnya menyodorkan alfa 0,3-0,8. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto menolak seluruh usul anak buahnya tersebut.

"Artinya, Presiden (Prabowo Subianto) itu gak mau upah murah. Buktinya apa? Usulan menaker, usulan Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Pandjaitan, Usulan Menko Perekonomian Pak Airlangga ditolak oleh presiden. Diubah oleh presiden menjadi 0,5 sampai dengan 0,9," ungkapnya.

KSPI menuntut para gubernur patuh dengan perintah Presiden Prabowo, yakni menetapkan UMP 2026 dengan angka alfa tertinggi.

Said Iqbal lalu mengungkapkan aduan dari para buruh bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat bersiap menggunakan indeks tertentu alias alfa yang rendah. Ia tegas menolak jika para kepala daerah itu tidak menetapkan UMP 2026 berdasarkan alfa 0,9.

Meski menerima rumus atau formula UMP 2026, pria yang juga Presiden Partai Buruh itu menolak Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Ia menegaskan buruh tidak pernah diajak untuk merumuskan beleid tersebut.

Iqbal mengklaim hanya pernah satu kali mengikuti sosialisasi pada 3 November 2025, itu pun hanya berlangsung dua jam. Ia lantas mempertanyakan poin kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai tidak tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut.

"Kalau menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik), seharusnya menggunakan survei biaya hidup yang kita kenal dengan SBH. Hidup di Jakarta bisa Rp15 juta. Tidak mungkin hidup di Jakarta Rp5 juta, menurut survei biaya hidup BPS, sebulannya," beber Iqbal.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan formul UMP baru dengan koefisien alfa 0,5-0,9 sebenarnya bergerak ke arah yang lebih progresif dibanding aturan lama, tetapi belum tentu ideal untuk kondisi ekonomi saat ini.

Di satu sisi, ekonomi masih menghadapi tekanan berupa ruang fiskal sempit, ketidakpastian global tinggi, dan banyak sektor usaha belum pulih penuh. Di sisi lain, biaya hidup pekerja naik terus terutama untuk pangan, sewa hunian, dan transportasi.

"Dalam situasi seperti ini, menaikkan Alfa memberi sinyal bahwa pemerintah mulai mengakui hak pekerja atas porsi yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, titik awal UMP di banyak daerah sudah terlanjur rendah dibanding kebutuhan hidup layak, sehingga penambahan beberapa persen saja tetap menyisakan jurang lebar antara upah dan realitas biaya hidup," katanya pada CNNIndonesia.com.

Belum lagi, sambungnya, kemungkinan banyak pemda memilih koefisien alfa di batas bawah jika tidak diawasi secara politik dan sosial. Kepala daerah selalu berada di tengah tarikan kepentingan: pengusaha menuntut biaya tenaga kerja tetap terkendali, sementara buruh menuntut upah yang lebih manusiawi.

Dalam situasi itu, pemilihan alfa 0,5 dinilai terasa aman secara politik jangka pendek karena bisa diklaim mengikuti aturan pemerintah, sekaligus tidak mengusik dunia usaha secara berlebihan.

"Jika pola ini terjadi di banyak provinsi, rumus baru hanya akan menghasilkan sedikit perbaikan di atas kertas, sedangkan harapan buruh untuk merasakan porsi pertumbuhan yang lebih adil kembali tertunda," katanya.

Ia menilai formula UMP yang ideal seharusnya berangkat dari konsep kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai fondasi. Lalu, menambahkan variabel makro seperti inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, KHL menjadi titik referensi utama, bukan sekadar lampiran survei yang tidak mengikat. Setelah itu, inflasi menjaga supaya daya beli tidak tergerus, pertumbuhan ekonomi menjadi dasar distribusi keuntungan, dan produktivitas mendorong hubungan sehat antara kenaikan upah dan peningkatan kinerja.

Di atas aspek teknis, formula ideal juga mensyaratkan transparansi data dan partisipasi penuh serikat pekerja dan pengusaha dalam Dewan Pengupahan. Dengan begitu, angka yang keluar bukan sekadar keputusan birokrasi, melainkan hasil perundingan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Syafruddin juga menilai pengumuman UMP baru menjelang akhir tahun dengan tenggat waktu yang sangat pendek jelas terasa mepet bagi semua pihak di lapangan. Perusahaan butuh waktu menyusun ulang struktur biaya, meninjau kontrak, dan menyesuaikan perencanaan bisnis. Pekerja juga memerlukan kepastian agar bisa merencanakan keuangan keluarga.

Kondisi ini menambah kebingungan di level pemda yang masih beradaptasi dengan PP pengupahan baru sekaligus menghadapi tekanan fiskal dan ekonomi daerah.

"Idealnya, pemerintah menetapkan jadwal tetap yang lebih longgar dengan sosialisasi sejak jauh hari, sehingga perdebatan di Dewan Pengupahan berlangsung terbuka dan masyarakat bisa menilai argumen masing-masing pihak sebelum keputusan final keluar. Tanpa perubahan pola waktu seperti itu, kebijakan UMP berisiko terus hadir sebagai kejutan tahunan, bukan sebagai bagian dari kontrak sosial yang matang antara negara, pengusaha, dan pekerja," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan formula UMP 2026 tidak sepenuhnya ideal. Kekurangannya, formula ini mengabaikan KHL sehingga pekerja di daerah dengan KHL tinggi berpotensi tetap kehilangan daya beli.

"Lalu komponen pertumbuhan ekonomi bisa nol/negatif sehingga kenaikan malah menjadi sangat minimal, dan rentang alfa yang diajukan membuka ruang untuk tarik-menarik antara politik dan ekonomi.

Belum lagi beberapa daerah katanya sangat mungkin memilih koefisien alfa paling kecil. Tanpa baseline berbasis KHL dan kriteria pemilihan koefisien yang mengikat, beberapa daerah diperkirakan akan memilih angka kecil.

Ronny menilai formula ideal adalah mengutamakan KHL sebagai floor atau baseline. Lalu, indeksasi terhadap inflasi dan produktivitas plus mekanisme catch-up untuk daerah yang UMP-nya lebih kecil dibanding KHL.

Mekanisme catch-up merupakan tambahan kenaikan upah yang diberikan khusus untuk daerah atau kelompok pekerja yang upah minimumnya masih jauh di bawah.

"Kalau UMP sekarang belum cukup untuk hidup layak, maka selain naik karena inflasi dan pertumbuhan, ditambah 'bonus kenaikan' agar jaraknya dengan KHL menjadi sangat minimal," katanya.

Ia menekankan formula baru bisa dirasakan manfaatnya oleh pekerja jika KHL jadi baseline, baru kemudian kenaikan dikaitkan ke inflasi dan produktivitas. Lalu, pilihan koefisien dibatasi oleh aturan yang transparan. Karenanya, data publik wajib ada dan terbuka untuk diakses publik, seperti data KHL, inflasi, produktivitas, hasil kesepakatan tripartit yang transparan, dan lainya.

"Kalau tidak demikian, pekerja di daerah miskin bisa makin merugi. Intinya, pengukuran kenaikan upah atas kebutuhan hidup pekerja sangat penting," katanya.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut upah minimum provinsi (UMP) Jakarta naik 6,9 persen pada 2026 mendatang.

Hal itu disuarakan Presiden KSPI Said Iqbal dengan catatan indeks tertentu atau alfa yang digunakan adalah 0,9.

Jika UMP Jakarta 2025 adalah Rp5.396.761, kenaikan 6,9 persen membuat upah di DKI tahun depan menjadi Rp5,769.137.

"Buruh berjuang di 0,9, indeksnya. Nah, berapa 0,9 indeksnya itu? DKI (Jakarta), misal, naiknya jadi 6,9 persen," jelas Iqbal dalam Konferensi Pers via Zoom, Rabu (17/12).

"Mungkin kalau secara nasional ya, secara rata-rata itu (kenaikan UMP 2026) 7,2 persen. Kalau pakai pertumbuhan ekonominya nasional, inflasinya nasional. Kalau inflasi nasional itu kan 2,86 persen, pertumbuhan ekonominya 5,04 persen. Dengan angka tersebut, maka 7,2 persen-7,3 persen," imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan 4 opsi yang ditawarkan Partai Buruh sejak awal. Iqbal menegaskan pihaknya sejak awal mengusulkan empat opsi, yakni kenaikan 6,5 persen; naik 6 persen-7 persen; kenaikan 6,5 persen-6,8 persen; atau menggunakan alfa 0,6 sampai 0,9.

Ia mengklaim Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan awalnya menyodorkan alfa 0,3-0,8. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto menolak seluruh usul anak buahnya tersebut.

"Artinya, Presiden (Prabowo Subianto) itu gak mau upah murah. Buktinya apa? Usulan menaker, usulan Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Pandjaitan, Usulan Menko Perekonomian Pak Airlangga ditolak oleh presiden. Diubah oleh presiden menjadi 0,5 sampai dengan 0,9," ungkapnya.

KSPI menuntut para gubernur patuh dengan perintah Presiden Prabowo, yakni menetapkan UMP 2026 dengan angka alfa tertinggi. Said Iqbal lalu mengungkapkan aduan dari para buruh bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat bersiap menggunakan indeks tertentu alias alfa yang rendah.

Ia menegaskan menolak jika para kepala daerah itu tidak menetapkan UMP 2026 berdasarkan alfa 0,9. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang disebut Partai Buruh ingin menggunakan alfa 0,7.

"Kok belum berunding sudah ada instruksi? Seperti Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) 0,5, Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) 0,7. Ini apa-apaan? Belum berunding sudah instruksi, ini kan gaya-gaya pemerintahan lama," kritik Iqbal.

"Kalau DKI, misal (alfa) 0,5, naiknya (UMP 2026) cuma 4,3 persen. Kita tolak, kalau pakai 0,5 kita tolak total!" sambungnya.

Meski menerima rumus atau formula UMP 2026, pria yang juga Presiden Partai Buruh itu menolak Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Ia menegaskan buruh tidak pernah diajak untuk merumuskan beleid tersebut.

Iqbal mengklaim hanya pernah satu kali mengikuti sosialisasi pada 3 November 2025, itu pun hanya berlangsung dua jam. Ia lantas mempertanyakan poin kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai tidak tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut.

"Kalau menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik), seharusnya menggunakan survei biaya hidup yang kita kenal dengan SBH. Hidup di Jakarta bisa Rp15 juta. Tidak mungkin hidup di Jakarta Rp5 juta, menurut survei biaya hidup BPS, sebulannya," beber Iqbal.

Menurut Iqbal, isi peraturan pemerintah tersebut menggunakan definisi KHL yang tidak memiliki dasar hukum sehingga merugikan buruh.

Layanan Cloudflare kembali mengalami gangguan pada Jumat (5/12), menyebabkan sejumlah situs dan aplikasi populer tidak dapat diakses pengguna di berbagai wilayah. Gangguan memicu keluhan di media sosial, di mana pengguna melaporkan kendala saat membuka layanan seperti Canva, Zoom, LinkedIn, hingga situs pemantau gangguan Downdetector.

Sejumlah unggahan di X menyebut Cloudflare kembali mengalami gangguan. “Aduh. Apakah Cloudflare sedang mengalami salah satu momennya?” tulis seorang pengguna, sambil mengunggah laman resmi cloudflare yang menampilkan kode “500 Internal Server Error”.

Unggahan serupa menyebut banyak layanan online menampilkan error atau gagal memuat halaman. Melansir Bleeping Computer, “500 Internal Server Erro” merujuk pada masalah di sisi server, bukan di perangkat pengguna atau koneksi internet.

Dalam pembaruan pada halaman statusnya, Cloudflare mengatakan sedang menyelidiki masalah dengan Dasbor Cloudflare dan API terkait.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi mengenai seberapa luas dampak gangguan maupun penyebabnya. Namun, laporan awal menunjukkan beberapa platform besar mengalami kesulitan memproses permintaan pengguna, termasuk tidak bisa login, halaman gagal dimuat, atau layanan tidak merespons.

Gangguan ini muncul beberapa minggu setelah insiden besar pada 18 November 2025, ketika Cloudflare mengalami kerusakan sistem yang menyebabkan sejumlah layanan global seperti Canva, ChatGPT, Claude, X, Perplexity, Spotify, dan Discord tidak dapat diakses selama beberapa jam.

Cloudflare merupakan salah satu penyedia infrastruktur internet terbesar di dunia yang menangani routing trafik, keamanan, dan performa jutaan situs web. Ketika layanan perusahaan ini terganggu, dampaknya biasanya berlangsung luas dan memengaruhi berbagai sektor digital.

Hingga berita ini diterbitkan, Cloudflare belum merilis penjelasan resmi mengenai gangguan terbaru tersebut. Menurut pantauan Katadata.co.id pada Jumat (5/12) pukul 17.37 berbagai layanan seperti Linkedin, Canva, hingga website Cloudflare telah bisa diakses kembali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih enggan memberikan insentif tambahan untuk investor ritel. Pasalnya, ia menilai masih banyak praktik saham gorengan yang terjadi di pasar modal Indonesia yang sangat merugikan investor.

Saham gorengan adalah sebutan untuk saham yang harganya naik dan turun secara tidak wajar. Ini terjadi imbas rekayasa sejumlah pihak, yang kerap disebut pemain atau bandar.

Ia pun menunggu Bursa Efek Indonesia (BEI) terlebih dahulu membersihkan praktik tersebut sebelum memberikan insentif.

"Seperti janji saya sebelumnya ke Pak Mahendra (Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar), kalau bisa beresin goreng-gorengan itu, nanti kan investor ritelnya otomatis terlindungi. Saya akan kasih tambahan insentif keringanan pajak dan lain-lain supaya banyak orang masuk ke pasar saham," ujar Purbaya usai ditodong insentif dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Sebelumnya, Purbaya menyebutkan masalah goreng-menggoreng saham sudah terjadi selama puluhan tahun lamanya, bahkan, membuat Danareksa hampir bangkrut.

Purbaya pernah bekerja cukup lama di Danareksa sejak 2000-2015 dengan berbagai posisi.

Ia mengklaim ada beberapa pihak juga yang melapor langsung kepadanya soal permasalahan saham gorengan. Dia mengklaim kenal para pelaku penggorengan saham tersebut dan berharap BEI segera membersihkannya.

"Saya bisa lihat saham digoreng, saya kan mengamati pasar saham juga. Ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut, bukan main. Bukan market maker, tapi yang ikut," katanya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10) lalu.

Lantas, tepatkah keputusan Purbaya untuk menahan kucuran insentif bagi investor ritel imbas saham gorengan ini?

Analis menilai fenomena saham gorengan memang ada, tetapi tidak berarti membanjiri seluruh bursa seperti kekhawatiran publik. Praktik itu terjadi terutama pada segmen saham tertentu dengan karakteristik struktural yang memungkinkan harga mudah digerakkan.

Pernyataan Purbaya mungkin tidak sepenuhnya salah, tetapi analis menilai gambaran besarnya belum lengkap.

Pasar modal Indonesia tetap bertumbuh, dan yang diperlukan saat ini bukan menahan perkembangan pasar, tetapi memastikan bahwa perkembangan itu dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan hukum yang berjalan.

VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai persoalan ini justru bermula dari definisi saham gorengan yang tidak pernah benar-benar disepakati.

Ia menegaskan tidak ada batas jelas mengenai apa yang dimaksud saham gorengan, apakah karena insider trading, volatilitas harga ekstrem, atau semata-mata karena saham publik yang bisa diperdagangkan (free float) rendah sebagaimana dipahami sebagian pihak.

Menurut Audi, perdebatan saham gorengan sering kali meluas karena ketidakjelasan definisi tadi.

Apabila definisinya dikaitkan dengan praktik manipulasi harga, maka variabel utamanya sebenarnya dapat diidentifikasi secara teknis, yakni free float rendah, kepemilikan terkonsentrasi, serta likuiditas tipis yang membuat harga mudah digerakkan oleh modal yang tidak terlalu besar.

"Kebijakan dapat dibuat jika sudah disepakati terkait makna saham gorengan tersebut," ujar Audi kepada CNNIndonesia.com.

Audi menjelaskan saham dengan likuiditas dan free float rendah, hanya dibutuhkan modal sedikit di atas rata-rata harian untuk mengerek harga secara signifikan. Inilah ruang yang kerap dimanfaatkan para pelaku penggorengan.

Namun, kondisi itu tidak secara otomatis berarti saham gorengan menjamur di seluruh bursa, melainkan cenderung terfokus pada kelompok saham tertentu.

Dari sisi solusi, Audi menilai regulator sebenarnya memiliki instrumen yang dapat mengurangi potensi penggorengan secara signifikan.

Salah satunya adalah penguatan kewajiban liquidity provider (LP) sehingga spread menyempit dan volume meningkat, membuat harga lebih stabil dan sulit direkayasa.

Selain itu, kebijakan minimum free float atau bahkan pembuatan papan khusus bagi saham dengan risiko tinggi dinilai dapat memberi investor informasi lebih jelas tentang tingkat risiko dan ruang manipulasi.

"BEI dan OJK juga dapat melakukan minimum free float atau pembuatan papan khusus," imbuhnya.

Audi menilai dengan mengaitkan pemberian insentif ritel dengan kondisi pasar yang harus 'bebas total' dari praktik manipulasi merupakan pendekatan yang tidak realistis. Untuk benar-benar menghilangkan manipulasi harga diperlukan biaya dan teknologi pengawasan yang sangat besar.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Menurut Audi, pasar tetap membutuhkan insentif untuk mendorong likuiditas. Sementara, pengawasan diperkuat secara paralel melalui peningkatan real-time surveillance dan sanksi yang lebih tegas.

"Selain itu, regulator juga dapat melibatkan anggota bursa hingga asosiasi dalam desain insentif dan tidak menimbulkan distorsi," jelasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengakui praktik saham gorengan memang masih terjadi dan cukup marak di segmen tertentu.

Namun, ia menilai penggunaan isu tersebut untuk menahan insentif ritel merupakan langkah kebijakan yang keliru.

Menurutnya, hambatan terbesar bukan pada investor ritelnya, melainkan pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

"Kalau insentif ditahan, yang dihambat justru proses pendalaman pasar yang selama ini sudah berlangsung baik. Yang harus diberantas adalah pelaku manipulasi harga, bukan partisipasi masyarakat," kata Ronny.

Lebih jauh, Ronny menjelaskan praktik penggorengan tumbuh subur karena kelemahan sistemik, seperti pengawasan real-time yang belum memadai, hukuman yang tidak menimbulkan efek jera, serta transparansi korporasi pada emiten kecil yang masih rendah.

Kondisi itu diperburuk oleh literasi investor yang belum merata dan koordinasi antar-lembaga yang belum optimal.

"Sehingga ruang untuk manipulasi harga menjadi terbuka lebar. Selama biaya untuk berbuat curang lebih kecil dibanding potensi cuan yang didapat dari praktek tersebut, perilaku penggorengan akan terus menggoreng saham di bursa kita," terangnya.

Ronny menilai solusi yang paling mendesak adalah memperkuat pengawasan berbasis teknologi canggih yang mampu mengenali pola manipulasi dalam hitungan menit, bukan setelah kerusakan terjadi.

[Gambas:Photo CNN]

Selain itu, sanksi pidana yang tegas perlu diberlakukan agar pelaku berpikir dua kali sebelum mencoba menggoreng harga.

"Penegakan hukum juga harus ditingkatkan, bukan hanya denda administratif, tetapi penindakan pidana yang membuat pelaku berpikir dua kali untuk menggoreng saham," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tata kelola emiten harus diperketat dan koordinasi antara OJK, BEI, PPATK, dan Polri harus dilakukan secara terpadu. Tanpa tiga pilar, teknologi, hukuman tegas, dan tata kelola, aktivitas penggorengan dinilai hampir mustahil diberantas.

"Tanpa tiga ini, yakni teknologi, hukuman yang tegas, dan tata kelola, aktivitas goreng menggoreng tak akan pernah berhenti," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT ACA Pacific memperluas portofolio teknologinya dengan menjadi Distributor Zoom untuk pasar Indonesia. Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi komunikasi modern berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bagi berbagai sektor industri.

Dalam peran barunya, ACA Pacific akan mengelola lisensi Zoom, menyediakan layanan purnajual, serta menghadirkan dukungan teknis bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Seluruh aktivitas pemasaran akan dijalankan melalui jaringan reseller resmi yang telah dibangun perusahaan.

Country Manager ACA Pacific, Wiranto, mengatakan bahwa penunjukan ini memperkuat posisi perusahaan dalam mendorong transformasi komunikasi digital di tengah pesatnya adopsi AI di dunia usaha.

“Dengan ACA Pacific yang kini resmi bertindak sebagai distributor yang berfokus pada solusi Zoom Workplace, termasuk Zoom Phone, kami ingin membantu berbagai industri meningkatkan kualitas layanan komunikasi di era AI. Solusi ini memungkinkan perusahaan berinteraksi dengan pelanggan secara lebih cepat, efisien, dan dari mana saja,” ujar Wiranto.

Salah satu solusi utama yang dihadirkan adalah Zoom Phone, layanan telepon berbasis cloud yang menjadi bagian dari platform Zoom Workplace. Solusi ini dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan komunikasi suara, operasional layanan pelanggan, hingga alur kerja contact center yang berjalan sepenuhnya berbasis internet.

Layanan ini dapat diakses dari mana saja tanpa ketergantungan pada pulsa telepon tradisional, serta menawarkan fleksibilitas dan keamanan bagi perusahaan dalam mengelola komunikasi bisnis.

Dalam menguatkan ekspansi teknologinya, ACA Pacific juga berencana menghadirkan solusi contact center terintegrasi melalui ekosistem perangkat pendukung yang kompatibel dengan Zoom, di antaranya Avaya, Audiocodes, serta berbagai penyedia teknologi lainnya.

“Ke depan, ACA Pacific juga akan menghadirkan solusi contact center total melalui ekosistem perangkat pendukung yang kompatibel dengan Zoom,” jelas Wiranto.

Melalui solusi Zoom Workplace, ACA Pacific menargetkan percepatan transformasi digital pada layanan pelanggan, khususnya di sektor-sektor yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan konsumen seperti perbankan dan jasa keuangan, asuransi, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, serta industri layanan lainnya.

Dalam jangka pendek, perusahaan memprioritaskan pengenalan solusi contact center yang mudah diimplementasikan dan dapat diakses oleh berbagai skala bisnis di Indonesia.

Sebagai distributor resmi, ACA Pacific juga memastikan ketersediaan dukungan teknis, layanan purnajual, serta solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional setiap perusahaan. Komitmen ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang ACA Pacific dalam membantu organisasi mengadopsi platform komunikasi modern yang fleksibel, aman, dan mudah dikelola di era AI.

PANDEMI Covid-19 telah mengubah banyak hal. Di satu sisi, pagebluk ini menyisakan luka dan pengorbanan yang sangat besar. Tapi, di sisi lain, muncul inovasi dan teknologi yang menjadi jembatan manakala kita tak bisa berinteraksi secara langsung. Pada masa ini pula banyak aplikasi digital yang muncul dan mengubah hidup banyak orang, termasuk cara kita bekerja.

Sejumlah perusahaan berbasis digital, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Grab, Halodoc, dan Ruangguru, menuai popularitas lantaran membantu banyak orang mengakses berbagai layanan saat mobilitas fisik dibatasi.

Untuk menunjang aktivitas kerja dengan cara work from home (WFH), ada aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Aplikasi semacam ini yang kemudian menciptakan tren teleworking, bekerja dari jarak jauh atau tanpa batas ruang. Ketika masa pandemi berakhir, tren ini masih berlanjut dan diadopsi oleh banyak perusahaan besar karena lebih efisien dan fleksibel.

Tren ini kemudian memancing munculnya aplikasi-aplikasi penunjang kinerja korporasi, khususnya untuk berkomunikasi dan urusan administrasi. Google, misalnya, kian populer dengan aplikasi GMeet dan GDocs untuk berbagi dokumen.

Microsoft Teams, platform kolaboratif buatan raksasa teknologi Microsoft, juga bangkit setelah tidur panjang setelah peluncurannya pada 2017. Sedangkan Zoom, yang awalnya menguasai pasar, kini harus berbagi dengan banyak platform sejenis, terutama yang menyediakan layanan gratis.

Lark. TEMPO/Nita Dian

Berdasarkan proyeksi Global Market Insights Inc (GMI), perusahaan riset pasar dan konsultan manajemen global, pertumbuhan layanan teleworking dan aplikasi digital penunjang pekerjaan bisa mencapai 21,8 persen per tahun pada 2024 hingga 2034.

Pada 2024, menurut GMI, nilai pasar layanan bisnis semacam ini mencapai US$ 30,5 miliar secara global dan akan mencapai US$ 203,9 miliar pada 2034. Ada sejumlah faktor pendukung, antara lain, meningkatnya model kerja hybrid, permintaan akan aplikasi kolaborasi yang aman, adopsi perangkat lunak berbasis cloud computing, hingga pilihan untuk bekerja dan tetap produktif dari jarak jauh.

Namun prospek cerah ini bukan berarti tak menghadapi tantangan. Menurut GMI, pertumbuhan bisnis aplikasi digital teleworking atau platform kerja kolaboratif bisa terganjal oleh maraknya serangan siber serta infrastruktur digital yang tidak memadai, terutama di negara berkembang.

Meski begitu, banyak perusahaan menganggap kondisi ini sebagai celah yang menarik untuk dimanfaatkan. Apalagi peluang pertumbuhan aplikasi digital di negara berkembang bisa jadi lebih besar ketimbang negara maju yang sudah lebih dulu mengadopsi berbagai perangkat berbasis teknologi tinggi.

Salah satu yang hendak menjajal pasar negara berkembang, khususnya Indonesia, adalah Lark. Lark adalah platform kolaborasi dan produktivitas dari ByteDance, perusahaan asal Cina yang populer melalui aplikasi media sosial TikTok. Lark, yang diluncurkan di Cina pada 2019, kini menjadikan Indonesia sebagai prioritas utama di kawasan Asia-Pasifik untuk pertumbuhan bisnis mereka.

Salah satu targetnya adalah perusahaan retail yang memiliki operasi skala besar dan melibatkan banyak orang dalam jejaring kerja yang kompleks. Lark berupaya menjembatani kebutuhan komunikasi hingga administrasi perusahaan semacam itu.

Menurut General Manager Lark Asia-Pacific Mark Dembitz, aplikasi ini telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan besar di Indonesia, seperti GoTo, Traveloka, haus!, dan Tanamera. Adapun PT Matahari Putra Prima Tbk, operator retail modern Hypermart, menjadi pengguna terbaru setelah meneken kesepakatan kerja sama pada 20 Oktober 2025.

“Kami siap mendampingi perjalanan transformasi digital Hypermart dan bisnis retail lain untuk mendorong daya saing dan pertumbuhan jangka panjang,” kata Dembitz.

Seperti apa strategi bisnis Lark di Indonesia? Anda bisa membacanya dalam wawancara Tempo dengan Dembitz di artikel “Kami Membantu Perusahaan Berimajinasi Mengembangkan Bisnis”. ●