Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menaikkan bea masuk untuk mobil dan truk yang diproduksi di Uni Eropa menjadi 25 persen, mulai minggu depan.

Trump mengumumkan untuk menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Uni Eropa ke Amerika Serikat dengan senang hati. Itu ia lakukan menyusul kegagalan Benua Biru dalam mematuhi perjanjian perdagangan kedua negara, sebagaimana ia ungkapkan di akun media sosialnya, Truth Social pada Jumat (1/5).

"Minggu depan saya akan menaikkan tarif yang dikenakan Uni Eropa terhadap mobil dan truk yang diimpor ke Amerika Serikat. Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25 persen," tulis Trump, dilansir dari kantor berita Rusia, Ria Novosti pada Sabtu (2/5).

Ia mencatat bea masuk tersebut tidak akan berlaku untuk mobil yang diproduksi oleh perusahaan Eropa di dalam wilayah Amerika Serikat.

"Langkah terbaru ini menunjukkan betapa tidak dapat diandalkannya pihak AS," kata Bernd Lange dari Parlemen Eropa dalam komentarnya kepada Bloomberg News, Sabtu (2/5). "Ini bukan cara yang tepat untuk memperlakukan mitra dekat," tambahnya.

Berdasarkan kesepakatan perdagangan yang ditandatangani Juli tahun lalu, UE setuju untuk menghapus bea masuk atas barang-barang industri AS sebagai imbalan atas batas tarif 15 persen untuk sebagian besar produk UE.

Namun, para pejabat di Uni Eropa mengatakan AS belum mematuhi kesepakatan tersebut, dengan menunjukkan fakta bahwa Washington memperluas tarif 50 persen untuk baja dan aluminium Eropa pada Agustus, yang mencakup ratusan produk baru.

AS telah menerapkan ketentuan tertentu dari kesepakatan tersebut, membatasi tarif pada banyak ekspor UE di level 5 persen yang disepakati.

Parlemen Eropa telah berulang kali memblokir ratifikasi perjanjian tersebut setelah Mahkamah Agung AS membatalkan penggunaan undang-undang kekuasaan darurat oleh Trump untuk memberlakukan tarif global. Itu terjadi setelah Trump mengancam akan mencaplok Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark, anggota Uni Eropa.

Sementara itu, Kepala Dana Investasi Langsung Rusia sekaligus perwakilan khusus presiden Rusia untuk kerja sama investasi dan ekonomi dengan luar negeri, Kirill Dmitriev mencatat bahwa penerapan tarif baru AS terhadap kendaraan Eropa akan berdampak signifikan bagi sektor industri Uni Eropa. Apalagi, keputusan tersebut dijatuhkan saat kawasan tengah dilanda krisis energi.

"Tarif 25 persen untuk mobil dan truk dari Uni Eropa, ditambah dengan krisis energi yang sedang berlangsung akan menjadi "pukulan fatal" bagi sektor industri Uni Eropa yang kondisinya sudah melemah," kata Dmitriev melalui media sosial X.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global dan tarif impor Amerika Serikat (AS), pemerintah mendorong perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa untuk segera berlaku. RI berharap agar free trade agreement (FTA) yang sudah ditandatangani ini bakal mulai entry into force pada 1 Januari 2027.

Jalan panjang menuju pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagaimana diketahui bukan lagi rahasia. Prosesnya memakan waktu selama satu dekade, dan melewati 19 sampai 20 kali perundingan.

Perjanjian dagang bebas dua negara anggota G20 ini bisa dibilang mengalami kemajuan signifikan tahun lalu. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan IEU-CEPA rampung, di Brussel, Belgia.

Selang dua bulan setelahnya, pemerintahan kedua negara resmi menandatangani IEU CEPA di Bali tepatnya pada September 2025. Kini, perjanjian itu tinggal diratifikasi menjadi undang-undang oleh parlemen masing-masing negara.

Pada acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis bahwa proses ratifikasi oleh DPR di Indonesia tidaklah lama. Dia menyebut perjanjian dagang ini bisa mulai berlaku awal tahun depan.

"Ratifikasi saya optimistis setahun selanjutnya, 1 Januari 2027 kalau enggak ada yang extreme mestinya entry force langsung berlaku," terangnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, terang pria yang akrab disapa Susi itu, kedua pihak masih melangsungkan proses penyusunan (legal drafting) maupun pemeriksaan final (legal scrubbing) dokumen hukum.

Tantangannya untuk di Uni Eropa khususnya terkait dengan penerjemahan dokumen hukum tersebut. Apalagi, parlemen Uni Eropa tidak seperti DPR RI yang memiliki satu bahasa nasional. Parlemen yang bermarkas di Brussel itu beranggotakan 27 negara.

"Kalau enggak salah harus translate ke 24 bahasa, tetapi itu ya proses yang tidak terlalu lama. Teknologi sekarang, walaupun legal akan beda tetapi intinya kami optimis, proses ini selesai setahun," ujar Susi.

Untuk diketahui, perjanjian dagang ini pada intinya membuka pasar yang lebih luas bagi masing-masing ekspor kedua negara. Apabila sudah berlaku, maka Indonesia dan Uni Eropa akan saling membebaskan bea masuk untuk produk impor satu sama lain.

Uni Eropa akan memiliki akses pasar lebih luas yakni sekitar 287 penduduk Indonesia, serta sebaliknya Indonesia bisa memperluas pangsa ekspor ke 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

"Selain domestik kan ada global demand dengan FTA, CEPA, semuanya itu kita buka open market dan kita jauh lebih kompetitif," tutur mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu itu.

Prospek di Tengah Ketidakpastian

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, meski masih dikalahkan oleh China, Amerika Serikat (AS) dan India. Namun, dari sisi nilainya, ekspor Indonesia ke Uni Eropa melebihi nilai yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$2,85 miliar atau berkontribusi 6,73% dari total ekspor nonmigas pada dua bulan pertama tahun ini. Kontribusinya hanya dikalahkan oleh India (7,35%), AS (11,81%) dan China (24,69%).

Nilainya juga meningkat 1,88% (yoy) dari Januari-Februari 2025 yaitu US$2,79 miliar. Ekspor ke Jepang juga mengalami peningkatan sepanjang 2025 yaitu US$19,2 miliar dari US$17,2 miliar atau tumbuh 11,57% (yoy).

Susi mengatakan beberapa produk industri yang khususnya akan diuntungkan dengan IEU-CEPA adalah alas kaki hingga tekstil. Dia menceritakan, alasan pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat perundingan IEU-CEPA adalah fenomena migrasi sejumlah pabrikan ke Vietnam.

Negara tetangga sekawasan Asean Indonesia ini sudah lebih dulu memiliki FTA dengan Uni Eropa. Perjanjian dagang bebas ini sudah entry into force sejak 1 Agustus 2020, atau di tengah dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di kala Vietnam dan Uni Eropa saling membebaskan bea masuk untuk 99% produk impor, bea masuk sejumlah barang dari Indonesia ke Uni Eropa masih 9% sampai 20%.

"Bahkan ada yang di atas 30%. Di dalam struktur biaya, let's say [bea impor] rata-rata 15% [kontribusinya], wah itu tinggi sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga pun mengejar berbagai perjanjian dagang bebas dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan AS, Indonesia turut mengejar perjanjian dagang dengan Kanada maupun blok ekonomi EAEU (Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan).

"Minggu depan Pak Menko akan ke Rusia, itu marketnya besar juga. Kanada kita kan ada FTA juga," tutur Susi.

Diversifikasi tujuan ekspor dilakukan sejak tahun lalu bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan Vietnam. Presiden Prabowo tercatat mempercepat berbagai perdagangan bebas usai pemerintahan AS mengganjar tarif impor atau bea masuk April 2025 lalu.

Tantangan tarif AS ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kendati sudah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia, ketidakpastian masih tinggi usai Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977.

Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global 15% pada Maret 2026 untuk seluruh negara secara sama rata, tidak terkecuali bagi Indonesia usai putusan Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu, dia turut meluncurkan investigasi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain berlandaskan pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda turut berharap agar IEU-CEPA untuk segera disahkan. Sebab, dia membandingkan proses perundingan CEPA antara Vietnam dan Uni Eropa yang berlangsung lebih cepat.

"Vietnam perundingannya tiga tahun, ratifikasinya lima tahun, Indonesia perundingannya 10 tahun. Ratifikasinya kita dijanjikan satu tahun atau dua tahun lebih, di kuartal I/2027," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Harapan pengusahan terhadap IEU-CEPA menjadi semakin besar usai aral yang dihadapi usai drama bea masuk yang diterapkan AS. Sebab, Yoseph mengakui bahwa pasar eskpor alas kaki Indonesia saat ini masih dipegang oleh AS sekitar 30%.

Besarnya pasar di AS ini tidak lepas dari tren kepemilikan sepatu oleh masyarakat Negara Paman Sam.

"Amerika itu, konsumsi sepatunya per orang itu setahun tujuh pasang. Beda sama kita, setahun mungkin dua pasang. Kalau dia buat olahraga, buat ekskul [ekstra kurikuler] semua bisa beda-beda jadi memang pasar 30% di AS," ujarnya.

Perlunya diversifikasi pasar ekspor turut diamini oleh Guru Besar dan Direktur International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Sahara. Diversifikasi ini menjadi strategi untuk menghadapi berbagai dampak penerapan ART dengan AS.

Pada acara Quarterly Economic Review Q1-2026, Rabu (29/4/2026), Sahara menyebut pemerintah perlu segera memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dengan negara lain. Bahkan, diversifikasi dinilai perlu turut dilakukan ke pasar-pasar nontradisional seperti Asean non-utama, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah yang tidak terdampak konflik perang AS-Israel dan Iran.

Sahara juga mengingatkan pemerintah perlu segera menindaklanjuti ART yang sudah diteken dengan AS. Sebab, sebagaimana dokumen pakta dagang itu, tarif impor 19% yang dikenakan terhadap barang-barang dari Indonesia akan berlaku 90 hari sejak penandatanganan pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dokumen yang juga mewajibkan sebaliknya pemberlakuan tarif 0% terhadap mayoritas barang-barang dari AS harus berlaku pada sekitar pertengahan Mei 2026.

"Kami melihat bahwa perjanjian ART ini melampaui FTA dan CEPA, mengingat ART juga mencakup aspek ekonomi dan keamanan nasional serta memuat komitmen pembelian di mana Indonesia diwajibkan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat," terangnya pada webinar yang disiarkan melalui YouTube CORE Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor Amerika Serikat terhadap panel surya Indonesia dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dan menyerap produksi lokal. Namun, hambatan TKDN dan masih lemahnya permintaan membayangi percepatan tersebut.

Departemen Perdagangan AS sebelumnya telah mengumumkan penerapan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Dalam pengumuman pada laman resminya, AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Adapun, Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi antidumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri.

Yuliot menuturkan, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, industri panel surya dalam negeri dapat memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (29/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembangunan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan dengan kapasitas 17 GW terlebih dahulu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1.494,10 megawatt pada 2025. Angka tersebut tumbuh 64,30% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan 2024 sebesar 909,4 megawatt.

Panel Surya RI Ditolak AS karena Dugaan Komponen China

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tarif tersebut murni merupakan isu dagang. Menurutnya, AS menduga produk panel surya Indonesia masih mengandung cukup banyak komponen dari China.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut pun berpotensi mengurangi ekspor panel surya asal Indonesia ke pasar AS, yang berujung pada penurunan devisa dari sektor ini.

Meski demikian, Wijayanto menilai kebijakan tarif tersebut perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi nasional.

“Bagi Indonesia, ini justru kesempatan untuk meningkatkan local content dan mengkonsumsi di dalam negeri untuk mempercepat transisi energi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tarif AS justru dapat mempercepat pemanfaatan panel surya di dalam negeri dan menjaga arah industrialisasi hijau berbasis pasar domestik.

Wijayanto menambahkan, pemanfaatan pasar domestik untuk menyerap produk panel surya Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, dia mengingatkan transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada PLTS karena struktur kebutuhan listrik Indonesia lebih besar pada malam hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut dukungan baterai atau sistem penyimpanan energi dalam skala besar yang masih mahal.

“Jadi, transisi energi harus mengandalkan berbagai jenis energi yang bisa diandalkan sepanjang waktu, ini meliputi angin, hydro, geothermal, surya dan biomassa,” ujarnya.

Terserap

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, rencana pemerintah mendorong permintaan domestik melalui pembangunan PLTS merupakan langkah yang tepat. Dia menuturkan, hal ini akan membuat produk panel surya Indonesia terserap secara optimal.

"Jika kebijakan ini berkelanjutan juga bisa mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri," ujarnya.

Meski demikian, untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah perlu membenahi persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bisman mengatakan tantangan TKDN pada sektor panel surya Indonesia terletak pada keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan impor.

Bisman menyarankan adanya pelonggaran standar TKDN agar penyerapan produk tidak terhambat.

"Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus seperti keringanan atau tarif khusus pajak," tambahnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan masih adanya jarak antara kapasitas produksi industri dengan permintaan dalam negeri yang masih terbatas.

Yusuf mengatakan, target pembangunan PLTS yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan yang operasional hingga saat ini. Tanpa peningkatan permintaan yang nyata, kelebihan kapasitas industri yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif AS akan sulit terserap.

Jika akses AS sebagai pasar utama panel surya asal Indonesia tertutup, proses industrialisasi sektor ini berisiko terhenti. Hal tersebut akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan investasi, tertahannya transfer teknologi, hingga melemahnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Situasinya masih bisa dikelola, tetapi ruang waktunya terbatas. Diversifikasi pasar perlu dipercepat, bersamaan dengan upaya menciptakan permintaan domestik yang lebih kuat,” ujarnya.

Agar tidak mengganggu agenda transisi energi nasional, Yusuf mengatakan dalam jangka menengah respons kebijakan perlu difokuskan pada sinkronisasi perencanaan transisi energi, penciptaan permintaan domestik, dan dukungan pembiayaan yang lebih konkret.

Dia mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan Indonesia telah memiliki basis industri energi bersih yang nyata. Seiring dengan hal tersebut, transisi energi tidak lagi menjadi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi nasional.

“Kalau momentum ini dimanfaatkan, tekanan eksternal bisa berubah menjadi dorongan untuk memperkuat pasar domestik. Jika tidak, peluang yang sudah terbentuk berisiko hilang,” katanya.

Rencana Amerika Serikat (AS) memberlakukan kembali tarif impor baru mulai Juli 2026 dinilai berpotensi menguntungkan Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Indonesia berpeluang mendapat pengecualian tarif (exemption), seiring kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional.

“Kalau kebijakan tarif baru berlaku, Kita malah lebih baik lagi karena sudah punya ART (Agreement on Reciprocal Trade ). Pengecualian tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus,” ujar Susiwijono usai menghadiri acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4).

Adapun implementasi tarif impor baru AS akan diterapkan berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act. Hal ini diperlukan lantaran dasar hukum sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menyatakan penggunaan kewenangan darurat era Donald Trump untuk menerapkan tarif tidak konstitusional.

Susiwijono Moegiarso menjelaskan, investigasi Section 301 merupakan mekanisme yang harus dilalui Amerika ingin ketika ingin menerapkan tarif baru. Saat ini, penerapan skema tersebut masih dalam tahap investigasi oleh pemerintah AS.

Menurut Susiwijono, investigasi yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) menyasar 16 negara penyumbang defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia. Sejauh ini, menurut dia, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan USTR berjalan kondusif.

"Ini lebih ke proses konfirmasi,” kata dia.

Adapun dalam proses komunikasi tersebut, menurut dia, pemerintah diminta menyampaikan data terkait dua isu utama, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) serta dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok.

Pemerintah pun telah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara transit bagi barang dari negara lain yang ditujukan ke AS. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki regulasi ketat terkait larangan kerja paksa dan pekerja anak sesuai standar internasional.

“Secara regulasi, Indonesia sudah comply. Tinggal menyampaikan data dan memperkuat norma,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menyerahkan secara resmi respons terhadap penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran perdagangan pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Trade Act 1974.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Utusan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) ini adalah mekanisme dari Presiden Donald Trump untuk memberlakukan skema tarif impor baru ke negara lain.

Sebagaimana diketahui, tarif impor yang awalnya diumumkan Presiden Trump pada awal 2025 lalu dibatalkan oleh Supreme Court of United States (Scotus) atau Mahkamah Agung AS. Tarif itu dilandasi oleh Undang-Undang Darurat Ekonomi Internasional (IIEPA).

"Kami akan upload data itu, hari ini tanggal 15 Mei," ujar Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi, sapaannya, mengatakan bahwa pemerintah AS menggunakan berbagai landasan hukum lain untuk tetap mengenakan bea masuk impor kepada negara-negara mitra dagangnya. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selain penyelidikan berbasis pasal 301, pemerintahan Trump juga memberlakukan tambahan bea masuk impor terhadap negara lain secara global dan sama rata sebesar 15% untuk 150 hari. Tarif berlandaskan pasal 122 UU Perdagangan AS itu dijadwalkan berakhir pada Juli 2026 nanti.

Sejalan dengan itu, pemerintah AS juga menjalankan penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS. Kepada Indonesia, Susi menyebut investigasi AS itu mencakup dua fokus yakni mengenai excess capacity dan praktik forced labor atau kerja paksa.

"Memang kata-katanya di Trade Act-nya melalui investigasi, tetapi lebih banyak mengonfirmasi. Ke semua negara, ke 16 negara bukan hanya ke Indonesia, yang membuat [neraca dagang] Amerika defisit memang harus melalui ini," terang Susi.

Adapun dokumen respons resmi pemerintah RI ke AS yang diunggah hari ini mencakup ihwal excess capacity dan forced labor. Susi menyebut AS meminta konfirmasi apabila ada kelebihan produksi di Indonesia sehingga memicu adanya transhipment.

Sebagai informasi, transhipment adalah proses membongkar muatan kargo dari satu angkutan (kapal, pesawat, truk dan kereta) kemudian memuatnya ke angkutan lain selama perjalan menuju tujuan akhir.

"Intinya Amerika mengantisipasi apakah ada transit-transhipment yang melalui Indonesia. Kami menjamin itu enggak ada, kami beda dengan beberapa negara peers, competitive kami yang selama ini menjadi transit-transhipment barang ke Amerika," lanjut mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, mengenai kerja paksa, Susi menyebut hal itu sudah sejatinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelarangan industri mempekerjakan anak-anak. Berbagai aturan ILO juga disebut sudah dipatuhi oleh pemerintah.

Untuk itu, Susi menyatakan optimistis perihal tarif impor ini. Seluruh kekhawatiran AS sudah direspons oleh pemerintah melalui dokumen yang akan disampaikan hari ini.

Sebab, usai pengenaan tarif global 15% berakhir Juli 2025, pemerintah sudah memastikan bahwa AS tidak perlu mengkhawatirkan dugaan berbasis pasal 301. Di sisi lain, kedua negara sudah menandatangani ART yang mengecualikan sejumlah komoditas asli Indonesia dan produk industri dari tarif 19%.

Namun, sebaliknya, sebagian besar produk yang berasal dari AS bakal masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk alias 0%.

"Kalau ini nanti berlaku kita malah lebih baik lagi, karena kita sudah punya ART yang exemption/pengecualan tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus," pungkasnya.

Amerika Serikat (AS) bakal meluncurkan sistem untuk pengembalian dana (refund) pungutan tarif sebesar US$166 miliar atau setara Rp2.845 triliun (asumsi kurs Rp16.988 per dolar AS) kepada para importir.

Refund dilakukan usai Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif Presiden Donald Trump pada Februari lalu karena dinilai melanggar hukum.

Berdasarkan laporan Reuters, Rabu (14/4), kemarin Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan telah menyelesaikan pengembangan tahap awal sistem refund bernama CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) yang bakal dirilis 20 April mendatang.

Sistem CAPE akan mengonsolidasikan pengembalian dana sehingga importir menerima satu pembayaran elektronik beserta bunga jika berlaku, ketimbang memproses pengembalian per transaksi impor.

Pernyataan tersebut dimuat dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di New York.

Dalam dokumen dimuat per 9 April, sekitar 56.497 importir telah menyelesaikan proses untuk mendapatkan refund secara elektronik, dengan total pengembalian dana mencapai US$127 miliar atau setara Rp2.176 triliun. Lembaga tersebut menyatakan akan meluncurkan sistem pengembalian dana secara bertahap. 

[Gambas:Youtube]

Pada tahap awal, CAPE akan memproses pengembalian untuk barang impor terbaru dan transaksi yang sederhana. Pejabat Bea Cukai Brandon Lord menyebut lembaganya sedang mempertimbangkan opsi untuk memproses pengembalian pada sebagian transaksi yang terkait tarif senilai US$2,9 miliar atau Rp49,7 triliun.

Lord menyebut proses tersebut biasanya memerlukan penanganan manual, yang dapat secara signifikan meningkatkan beban kerja dan mengalihkan personel dari operasi perdagangan dan penegakan hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan tarif global secara luas berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, Undang-undang Tahun 1977 yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional.

Usai MA AS menganulir tarif Trump, para importir menggugat pengembalian dana ke Pengadilan Perdagangan Internasional.

Lebih dari 330 ribu importir membayar tarif yang dipermasalahkan pada 53 juta pengiriman barang impor, menurut dokumen pengadilan.

Banyak importir kecil khawatir biaya proses refund akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga sebagian perusahaan mempertimbangkan opsi pembiayaan kreatif terkait pengembalian dana tersebut.

Amerika Serikat (AS) bakal meluncurkan sistem untuk pengembalian dana (refund) pungutan tarif sebesar US$166 miliar atau setara Rp2.845 triliun (asumsi kurs Rp16.988 per dolar AS) kepada para importir.

Refund dilakukan usai Mahkamah Agung AS menganulir kebijakan tarif Presiden Donald Trump pada Februari lalu karena dinilai melanggar hukum.

Berdasarkan laporan Reuters, Rabu (14/4), kemarin Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan telah menyelesaikan pengembangan tahap awal sistem refund bernama CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) yang bakal dirilis 20 April mendatang.

Sistem CAPE akan mengonsolidasikan pengembalian dana sehingga importir menerima satu pembayaran elektronik beserta bunga jika berlaku, ketimbang memproses pengembalian per transaksi impor.

Pernyataan tersebut dimuat dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di New York.

Dalam dokumen dimuat per 9 April, sekitar 56.497 importir telah menyelesaikan proses untuk mendapatkan refund secara elektronik, dengan total pengembalian dana mencapai US$127 miliar atau setara Rp2.176 triliun. Lembaga tersebut menyatakan akan meluncurkan sistem pengembalian dana secara bertahap. 

[Gambas:Youtube]

Pada tahap awal, CAPE akan memproses pengembalian untuk barang impor terbaru dan transaksi yang sederhana. Pejabat Bea Cukai Brandon Lord menyebut lembaganya sedang mempertimbangkan opsi untuk memproses pengembalian pada sebagian transaksi yang terkait tarif senilai US$2,9 miliar atau Rp49,7 triliun.

Lord menyebut proses tersebut biasanya memerlukan penanganan manual, yang dapat secara signifikan meningkatkan beban kerja dan mengalihkan personel dari operasi perdagangan dan penegakan hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan tarif global secara luas berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, Undang-undang Tahun 1977 yang diperuntukkan bagi kondisi darurat nasional.

Usai MA AS menganulir tarif Trump, para importir menggugat pengembalian dana ke Pengadilan Perdagangan Internasional.

Lebih dari 330 ribu importir membayar tarif yang dipermasalahkan pada 53 juta pengiriman barang impor, menurut dokumen pengadilan.

Banyak importir kecil khawatir biaya proses refund akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga sebagian perusahaan mempertimbangkan opsi pembiayaan kreatif terkait pengembalian dana tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tengah membidik peningkatan daya saing dan ekspor di tengah terbukanya peluang akses pasar global yang lebih luas, terutama ke Amerika Serikat (AS).

Momentum ini seiring dengan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memberikan fasilitas tarif impor nol persen melalui skema tariff-rate quota (TRQ).

Kebijakan tersebut dinilai menjadi katalis penting bagi industri tekstil nasional yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan biaya produksi hingga persaingan global.

SHUTTERSTOCK/OLEKSANDR BEREZKO Ilustrasi industi tekstil

Dengan adanya fasilitas tarif nol persen, produk tekstil dan garmen Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan pasar domestik.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, menyampaikan kebijakan ini membawa optimisme baru bagi pelaku industri.

“Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional. Akses ke pasar global pun semakin terbuka, sehingga memperkuat daya saing Indonesia di momentum yang tepat," ujar Jemmy dalam siaran pers, Rabu (8/4/2026).

"Kami berharap ini dapat menjadi titik awal kebangkitan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan mendorong masuknya investasi, meningkatkan kinerja ekspor, serta menggerakkan kembali seluruh ekosistem industri,” imbuh Jemmy.

Saat ini, industri TPT Indonesia menopang sekitar 4 juta tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi hingga 20 juta masyarakat.

Dengan basis tenaga kerja yang besar, sektor ini menjadi salah satu penopang penting industri manufaktur nasional.

PIXABAY/ENI ALVES SANTANA ENIA Ilustrasi tekstil, produk tekstil.

Dari sisi kinerja, nilai ekspor tekstil Indonesia saat ini tercatat sekitar 4 miliar dollar AS. Dengan dukungan kebijakan perdagangan dan peningkatan daya saing, industri ini membidik pertumbuhan signifikan hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade ke depan.

Upaya peningkatan daya saing tidak hanya bertumpu pada akses pasar, tetapi juga pada transformasi industri melalui adopsi teknologi dan peningkatan efisiensi produksi.

Pemanfaatan teknologi terkini dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus menekan biaya produksi agar mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, masuknya investasi baru juga diharapkan dapat memperkuat struktur industri, mulai dari hulu hingga hilir.

Penguatan rantai pasok dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan produksi serta meningkatkan fleksibilitas industri dalam merespons permintaan pasar global.

Di sisi lain, isu keberlanjutan dan praktik manufaktur ramah lingkungan juga semakin menjadi perhatian utama.

Pelaku industri didorong untuk mulai mengadopsi prinsip sirkularitas tekstil guna menjawab tuntutan pasar global yang semakin mengedepankan aspek lingkungan.

Direktur PT Peraga Expo, Paul Kingsen, melihat bahwa tren industri saat ini semakin mengarah pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan.

Menurut dia, peningkatan kualitas partisipasi tersebut mencerminkan semakin besarnya perhatian pelaku industri terhadap transformasi dan modernisasi sektor tekstil dan garmen.

Seiring dengan kebutuhan akan akselerasi transformasi tersebut, pelaku industri juga memerlukan ruang untuk bertukar informasi, menjajaki kemitraan, serta mengakses teknologi terbaru yang relevan dengan kebutuhan produksi.

Forum-forum industri pun menjadi salah satu sarana untuk menjembatani kebutuhan tersebut, sekaligus mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ekosistem.

Salah satu agenda yang akan digelar adalah Indo Intertex & Inatex 2026 yang berlangsung pada 15 sampai 18 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Memasuki edisi ke-22, pameran ini menghadirkan lebih dari 800 peserta yang merepresentasikan sekitar 1.500 merek global, serta menargetkan lebih dari 35.000 pengunjung profesional dari 29 negara.

Pameran ini menghadirkan berbagai sektor industri, mulai dari mesin, produk tekstil, teknologi printing, hingga bahan kimia tekstil. Selain itu, terdapat program business matching yang membuka peluang kerja sama dan transaksi bisnis secara langsung.

Tidak hanya itu, Indo Intertex & Inatex juga menghadirkan seminar dan workshop interaktif yang membahas tren dan tantangan industri, serta menyoroti isu keberlanjutan dan sirkularitas tekstil.

Di sisi lain, Trunk Show dari Indonesia Fashion Chamber (IFC) turut menampilkan karya desainer nasional sebagai bagian dari dinamika industri fesyen.

Melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, pameran ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri tekstil nasional sekaligus mendorong peningkatan daya saing di pasar global.

“Indo Intertex dan Inatex kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan industri secara nyata, mulai dari menghadirkan pemasok yang relevan, menampilkan teknologi yang terpercaya, hingga menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pelaku industri dalam mengambil keputusan secara lebih cepat. Kami juga melihat kualitas partisipasi yang terus meningkat, seiring dengan fokus pasar pada efisiensi, inovasi, dan manufaktur berkelanjutan,” kata Paul.

KOMPAS.com - Setahun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif besar-besaran, dampaknya masih terasa di berbagai sektor industri.

Kebijakan yang berlaku sejak 2 April 2025 itu memicu gangguan rantai pasok global dan memaksa perusahaan mengubah strategi bisnis.

Trump menetapkan tarif spesifik per negara serta bea masuk dasar 10 persen untuk negara yang tidak tercantum.

Kebijakan ini berubah dalam beberapa bulan berikutnya, mengikuti dinamika negosiasi dan pencabutan sebagian tarif.

Venky Ramesh, pakar rantai pasok dari AlixPartners, menilai perusahaan di Amerika Serikat menghadapi dilema dalam menentukan sumber pasokan.

“Kepemimpinan di perusahaan-perusahaan AS benar-benar harus memikirkan dari mana kita membeli dibandingkan apakah kita dapat mengimpor atau tidak,” kata Ramesh, dilansir CNBC, Sabtu (4/4/2026).

“Sekitar 80% hingga 85% dari biaya diserap di dalam negeri, artinya perusahaan-perusahaan AS harus menanggung kerugian tersebut, atau mereka meneruskannya kepada pelanggan, atau kombinasi keduanya,” sambungnya.

Perubahan tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan mulai mendiversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, meski proses ini memerlukan waktu dan biaya besar.

“Memindahkan basis pemasok tidak dapat terjadi dalam semalam,” kata Ramesh. “Saya pikir apa yang dilakukan perusahaan adalah mereka melakukannya secara bertahap, jadi mereka ingin memastikan bahwa mereka terdiversifikasi dengan baik.”

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 sempat membatalkan tarif berbasis Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977.

Trump kemudian merespons dengan menetapkan tarif global baru 10 persen berdasarkan Undang-Undang Perdagangan 1974, lalu menaikkannya menjadi 15 persen.

Meski kebijakan tarif diperketat, total impor Amerika Serikat pada 2025 tetap meningkat. Kenaikan ini dipicu langkah perusahaan yang mempercepat pembelian barang untuk mengantisipasi tarif.

Ramesh menilai perubahan paling signifikan terjadi pada cara perusahaan memandang rantai pasok.

“Hal-hal yang akan tetap bertahan adalah rantai pasokan sebagai komponen yang sangat, sangat penting bagi perusahaan mana pun. Saya pikir itu benar-benar telah berubah selama setahun terakhir,” ujarnya.

Industri ritel menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Perusahaan besar seperti Walmart mampu bertahan karena memiliki skala dan daya tawar kuat. Peritel kecil menghadapi tekanan biaya yang lebih berat.

Sejumlah peritel memilih menaikkan harga untuk menutup beban tarif. Walmart, Best Buy, dan Macy’s termasuk yang melakukan penyesuaian.

Max Kahn dari Coresight Research menyebut perusahaan kini memperkuat fleksibilitas rantai pasok.

“Salah satu hal yang benar-benar dimulai sejak pandemi adalah para peritel menjadi jauh lebih baik dalam membangun fleksibilitas dalam rantai pasokan mereka, dan hal itu semakin dipercepat tahun lalu dengan adanya tarif,” kata Max.

Ketidakpastian tetap tinggi. Perusahaan memiliki pendekatan berbeda dalam memasukkan asumsi tarif ke proyeksi bisnis.

Sektor otomotif menanggung beban besar. Toyota memperkirakan dampak tarif mencapai 1,4 triliun yen atau sekitar 9,5 miliar dollar AS, setara Rp 161,46 triliun.

Produsen mobil Detroit seperti General Motors, Ford, dan Stellantis mencatat kerugian sekitar 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 101,97 triliun.

General Motors menyebut dampak tarif mencapai 3,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 52,69 triliun pada 2025.

“Kita seharusnya berada pada posisi di mana tarif bersih kita sebenarnya lebih rendah pada tahun 2026 daripada tahun 2025,” kata CFO General Motors Paul Jacobson.

Sejumlah produsen mobil mulai meningkatkan produksi domestik di Amerika Serikat untuk menekan dampak tarif.

Perusahaan barang konsumsi menghadapi tekanan dari kenaikan harga bahan baku impor. Procter & Gamble memperkirakan dampak tarif mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,99 triliun per tahun.

“Dengan tarif ini, tarif saja merupakan hambatan 5 poin terhadap pertumbuhan EPS inti pada tahun fiskal 2026,” kata CFO Procter & Gamble Andre Schulten.

Perusahaan tersebut menaikkan harga sekitar 25 persen produknya.

Tidak semua perusahaan mengambil langkah serupa. J.M. Smucker membatalkan rencana kenaikan harga kopi dan memilih menanggung beban sekitar 75 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,27 triliun.

Industri farmasi relatif stabil. Stabilitas ini ditopang kesepakatan antara pemerintah dan produsen obat.

Lebih dari 13 perusahaan farmasi menyepakati penurunan harga obat sebagai imbalan pembebasan tarif selama tiga tahun.

Kebijakan “negara paling disukai” mengaitkan harga obat di Amerika Serikat dengan harga lebih rendah di negara lain.

Ancaman tarif juga mendorong investasi besar di sektor manufaktur domestik. AbbVie menyiapkan investasi lebih dari 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp 169,96 triliun. Johnson & Johnson menyiapkan lebih dari 55 miliar dollar AS atau sekitar Rp 934,78 triliun untuk fasilitas produksi baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), usai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Untuk diketahui, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Namun, Malaysia kini telah membatalkan perjanjian itu setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

“Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

“Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS.

“Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS.

Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya.

Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026. Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

KOMPAS.com — Pemerintah menyiapkan langkah menghadapi investigasi perdagangan yang dilakukan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) melalui mekanisme Section 301.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan berdiskusi dengan pelaku usaha dan asosiasi industri untuk menyusun respons.

“Besok kami akan mengundang kementerian lembaga terkait, Menteri Perdagangan, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), juga Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Asosiasi lain,” kata Airlangga dalam taklimat media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Pertemuan tersebut akan membahas dua fokus utama. Pemerintah akan menyoroti kapasitas produksi serta isu praktik kerja paksa.

Hasil diskusi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merespons investigasi dari Amerika Serikat.

Antisipasi dampak kebijakan AS

Section 301 merupakan mekanisme dalam Trade Act Amerika Serikat. Mekanisme ini digunakan untuk menilai apakah praktik perdagangan suatu negara dianggap tidak adil, diskriminatif, atau merugikan kepentingan dagang Amerika Serikat.

Airlangga menyebut Indonesia telah merespons isu tersebut melalui perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Perkembangan kebijakan di Amerika Serikat juga menjadi perhatian pemerintah. Keputusan Supreme Court serta kebijakan pajak global yang berlaku selama 150 hari mendorong pemerintah AS menyiapkan instrumen lanjutan berupa Section 301.

Setelah tahap investigasi, pemerintah AS akan membuka konsultasi dengan negara terkait. Indonesia termasuk dalam proses tersebut untuk mencari solusi yang dinilai paling tepat.

Pemerintah Indonesia juga berkoordinasi dengan Duta Besar Amerika Serikat terkait langkah lanjutan yang perlu disiapkan.

Risiko dari investigasi tersebut turut menjadi perhatian. Pemerintah mencermati potensi penerapan tarif tambahan, bea masuk, hingga kuota impor terhadap produk tertentu.

Pemerintah berharap proses yang berjalan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua negara, seiring adanya perjanjian ART.

Secara paralel, pemerintah juga menjaga sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku industri tetap memenuhi permintaan pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyelidikan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, tidak serta-merta mengancam prospek ekspor nasional.

Purbaya menilai penyelidikan perdagangan merupakan praktik yang lazim dalam dinamika hubungan dagang internasional.

“Saya pikir tidak apa-apa, investigasi itu hal yang biasa,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan produk Indonesia masih memiliki daya saing di pasar Amerika Serikat karena biaya produksi yang relatif lebih rendah, terutama dari sisi tenaga kerja.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut membuat harga barang dari Indonesia lebih kompetitif dibandingkan produk sejenis dari Amerika Serikat.

“Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita punya relative advantage dibanding Amerika,” kata dia.

Keunggulan biaya produksi itu, lanjut Purbaya, turut membuat Indonesia kerap mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan potensi tekanan terhadap ekspor Indonesia dapat muncul jika pemerintah AS memutuskan menaikkan tarif impor bagi negara yang memiliki surplus perdagangan.

Namun, selama kebijakan tarif tersebut diterapkan secara sama terhadap semua negara pengekspor, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan bagi Indonesia.

“Tapi kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan sampai 10 persen, sudah susah kita. Tapi kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa,” ujarnya.

Purbaya menilai secara keseluruhan prospek perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat masih relatif terjaga meski ada langkah investigasi tersebut. “Harusnya prospeknya ke depan tidak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US Trade,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penyelidikan dagang baru terhadap China, Meksiko, Uni Eropa, dan lebih dari selusin negara lainnya, termasuk Indonesia.

Langkah ini ditempuh untuk menggantikan kebijakan tarif resiprokal Trump yang baru-baru ini dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung AS.

Penyelidikan tersebut akan dilakukan berdasarkan Section 301 dari Trade Act of 1974. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyampaikan hal itu kepada wartawan dalam sebuah panggilan konferensi.

Aturan tersebut memungkinkan AS mengenakan tarif terhadap barang impor dari negara lain yang dinilai melakukan praktik perdagangan tidak adil.