KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Pemerintah Malaysia resmi menyetujui penerapan sistem kerja hybrid (Hybrid Working Day/HWD) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lain yang disetujui selama dua hari dalam sepekan.

Kebijakan WFH ASN Malaysia dua hari dalam seminggu tersebut disahkan dalam rapat kabinet dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Dikutip dari Malay Mail, Selasa (30/6/2026), melalui skema baru ini, pegawai negeri akan tetap bekerja selama lima hari dalam sepekan, tetapi pembagian hari kerja dilakukan dengan kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

PIXABAY/PEXELS Ilustrasi pemandangan kota Kuala Lumpur, Malaysia.

Departemen Pelayanan Publik Malaysia (Public Service Department/PSD) menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkenalkan pola kerja yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penerapannya, pegawai negeri akan bekerja dari kantor selama tiga hari dan menjalankan tugas dari rumah atau lokasi lain yang telah mendapat persetujuan selama dua hari setiap pekan.

"Penerapan Hybrid Working Day bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja sekaligus menjaga produktivitas dan kesejahteraan pegawai sektor publik," demikian pernyataan PSD.

Bukan sekadar memperpanjang kebijakan WFH

Pemerintah Malaysia menegaskan kebijakan baru tersebut bukan sekadar memperpanjang aturan WFH yang sempat diberlakukan sebelumnya, melainkan menjadi sistem kerja baru bagi sektor publik.

Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pegawai negeri bekerja dari rumah sebagai langkah sementara ketika terjadi peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Kini, setelah mendapat persetujuan kabinet, skema tersebut diubah menjadi Hybrid Working Day, yaitu pengaturan kerja yang mengombinasikan kehadiran di kantor dan pekerjaan jarak jauh sebagai bagian dari modernisasi birokrasi.

UNSPLASH/NOUR BETAR Ilustrasi pemandangan kota Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurut pemerintah, perubahan tersebut juga sejalan dengan transformasi digital di sektor publik yang memungkinkan sebagian besar pekerjaan administratif diselesaikan secara daring tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan jam kerja pegawai negeri tidak berubah. Seluruh ASN tetap wajib memenuhi jam kerja resmi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pelayanan publik.

Selain itu, pelaksanaan kerja hibrida tidak berlaku otomatis bagi seluruh pegawai.

Persetujuan bekerja dari rumah akan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, kebutuhan operasional instansi, serta kemampuan organisasi dalam menjaga kelancaran pelayanan publik.

Kepala unit atau pimpinan instansi juga diberikan kewenangan untuk menentukan pengaturan jadwal pegawai agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Fokus menjaga keseimbangan kerja dan pelayanan

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Malaysia ingin menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kesejahteraan pegawai.

Dalam keterangannya, PSD menyebut sistem kerja hybrid diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih adaptif, meningkatkan efisiensi, sekaligus mendorong produktivitas aparatur sipil negara.

Selain memberikan fleksibilitas, kebijakan tersebut juga diharapkan mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance) pegawai negeri tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah menegaskan transformasi pola kerja ini tetap berorientasi pada hasil kerja (outcome-based) sehingga kehadiran fisik bukan lagi satu-satunya indikator produktivitas.

Sistem tersebut juga menjadi bagian dari agenda reformasi pelayanan publik yang lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dok. Pexels/Vlada Karpovich Ilustrasi work from home.

Layanan publik tetap berjalan normal

Pemerintah Malaysia menegaskan penerapan sistem kerja hybrid tidak akan mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, tidak seluruh aparatur sipil negara dapat memanfaatkan fasilitas bekerja dari rumah secara bersamaan.

Departemen Pelayanan Publik (Public Service Department/PSD) menjelaskan, pemberian izin bekerja dari rumah maupun lokasi lain yang disetujui akan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing instansi serta karakteristik pekerjaan pegawai.

Dengan demikian, kepala instansi atau atasan langsung memiliki kewenangan untuk menyusun jadwal kerja pegawai agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa gangguan.

"Pelaksanaan Hybrid Working Day harus memastikan penyampaian layanan publik tetap berada pada tingkat yang optimal," demikian pernyataan PSD sebagaimana dikutip The Sun Malaysia.

Pemerintah juga menegaskan seluruh loket pelayanan publik akan tetap beroperasi seperti biasa meski sebagian pegawai menjalankan tugas dari rumah.

Selain itu, sejumlah sektor yang membutuhkan kehadiran fisik pegawai tetap diwajibkan bekerja dari kantor sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sektor-sektor tersebut meliputi layanan keamanan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, lembaga peradilan, serta bidang lain yang dinilai memerlukan kehadiran pegawai secara langsung untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak mengalami perubahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah setelah kebijakan baru mulai diterapkan pada Agustus mendatang.

Hari masuk kantor disesuaikan dengan hari libur negara bagian

Dalam pedoman awal yang diumumkan pemerintah, Malaysia juga mengatur hari wajib bekerja dari kantor bagi pegawai negeri.

Wikipedia/Two Hundred Percent Kawasan Chow Kit yang terkenal sebagai tempat berkumpulnya komunitas Jawa di tengah kota Kuala Lumpur, Malaysia.

Pengaturan tersebut disesuaikan dengan perbedaan hari libur mingguan yang berlaku di masing-masing negara bagian.

Bagi negara bagian yang menetapkan Minggu sebagai hari libur mingguan, pegawai diwajibkan hadir di kantor pada Senin dan Jumat. Sementara satu hari kerja kantor lainnya akan ditentukan oleh kepala instansi sesuai kebutuhan operasional.

Adapun bagi negara bagian Kedah, Kelantan, dan Terengganu, yang menerapkan Jumat sebagai hari libur mingguan, pegawai diwajibkan bekerja dari kantor pada Minggu dan Kamis.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar koordinasi antarsatuan kerja tetap berjalan efektif, sekaligus memastikan keberadaan pegawai pada hari-hari yang dinilai penting untuk penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Selain hari wajib masuk kantor, penentuan jadwal bekerja dari rumah akan disusun secara bergiliran sehingga tidak seluruh pegawai dalam satu unit bekerja secara jarak jauh pada waktu yang sama.

PSD menyatakan pedoman teknis mengenai penyusunan jadwal kerja akan diterbitkan kepada seluruh kementerian dan lembaga sebelum kebijakan mulai diberlakukan.

Tetap memenuhi jam kerja resmi

Meski memberikan fleksibilitas lokasi bekerja, pemerintah menegaskan kebijakan baru tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai jam kerja aparatur sipil negara.

Seluruh pegawai tetap diwajibkan memenuhi jumlah jam kerja resmi sebagaimana diatur dalam peraturan pelayanan publik.

Artinya, bekerja dari rumah bukan berarti mengurangi jam kerja ataupun beban tugas yang harus diselesaikan.

Pemerintah menekankan, pegawai tetap harus dapat dihubungi selama jam kerja, mengikuti rapat apabila diperlukan, serta menyelesaikan seluruh target pekerjaan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

DOK. PRIBADI Ilustrasi Work From Home

Menurut PSD, konsep kerja hibrida bukan sekadar memberikan keleluasaan memilih lokasi bekerja, tetapi merupakan perubahan budaya kerja menuju sistem yang lebih berorientasi pada hasil.

Karena itu, setiap instansi diminta memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga meskipun sebagian pekerjaan dilakukan di luar kantor.

Pemerintah siapkan sistem pemantauan

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah Malaysia juga akan menerapkan mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan Hybrid Working Day.

PSD menyebut sistem tersebut akan digunakan untuk menjaga integritas, disiplin, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik selama kebijakan berlangsung.

Setiap kementerian dan lembaga akan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja hibrida di lingkungan masing-masing.

Selain itu, evaluasi berkala juga akan dilakukan guna memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci akan diedarkan kepada seluruh instansi sebelum 1 Agustus 2026 sehingga setiap kementerian memiliki waktu untuk menyesuaikan pengaturan kerja pegawainya.

Bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital

Pemerintah Malaysia menyebut penerapan Hybrid Working Day (HWD) merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang lebih luas.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin membangun sistem kerja sektor publik yang lebih modern, fleksibel, dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

SHUTTERSTOCK/BUTENKOV ALEKSEI Ilustrasi bendera Malaysia.

PSD menyatakan pola kerja baru tersebut dirancang untuk mendorong budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil (outcome-based), bukan semata-mata kehadiran fisik pegawai di kantor.

Menurut PSD, kemajuan teknologi memungkinkan berbagai pekerjaan administratif dilakukan secara daring tanpa mengurangi efektivitas koordinasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah menilai pengaturan kerja yang lebih fleksibel dapat diterapkan dengan tetap mempertahankan standar pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, setiap kementerian dan instansi akan diberi keleluasaan mengatur jadwal pegawai sesuai kebutuhan operasional masing-masing.

Namun, seluruh pengaturan tersebut harus mengacu pada pedoman yang akan diterbitkan PSD sebelum kebijakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Persetujuan WFH bergantung pada jenis pekerjaan

Pemerintah menegaskan tidak seluruh pegawai negeri otomatis dapat bekerja dari rumah selama dua hari dalam sepekan.

Persetujuan untuk menjalankan tugas secara jarak jauh akan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain karakteristik pekerjaan, kebutuhan operasional organisasi, kesiapan unit kerja, serta kemampuan instansi menjaga kelancaran pelayanan publik.

Dengan demikian, pimpinan kementerian maupun lembaga memiliki kewenangan untuk menentukan pegawai yang dapat mengikuti skema kerja hybrid, termasuk menyusun jadwal agar keberadaan pegawai di kantor tetap mencukupi.

PSD juga menekankan, seluruh pegawai yang bekerja dari rumah tetap wajib mematuhi ketentuan jam kerja, memenuhi target kinerja, serta siap mengikuti rapat atau penugasan apabila diperlukan.

Pemerintah menyatakan pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dengan akuntabilitas aparatur sipil negara.

Diharapkan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai

Selain menjaga kualitas pelayanan publik, pemerintah Malaysia berharap penerapan sistem kerja hibrida dapat meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara.

Dalam keterangannya, PSD menyebut kebijakan tersebut juga dirancang untuk mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance) pegawai, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Menurut pemerintah, fleksibilitas dalam menentukan lokasi bekerja dapat membantu pegawai mengelola waktu secara lebih efektif tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan di masing-masing kementerian maupun lembaga.

Sistem pemantauan itu ditujukan untuk memastikan integritas, disiplin, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama kebijakan berlangsung.

Apabila diperlukan, pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi setelah kebijakan diterapkan.

Hybrid Working Day dijadwalkan mulai berlaku secara nasional pada 1 Agustus 2026, menandai dimulainya pola kerja baru bagi aparatur sipil negara di Malaysia yang mengombinasikan bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pola kerja hibrida (hybrid working), hingga meningkatnya ketidakpastian ekonomi global mulai mengubah cara perusahaan memandang kebutuhan ruang kantor. Jika sebelumnya perusahaan terbiasa mengikat kontrak sewa jangka panjang, kini semakin banyak korporasi memilih ruang kerja fleksibel (flexible workspace) yang dinilai lebih adaptif terhadap perubahan bisnis.

Senior Vice President IWG Asia Pacific, Lars Wittig, menilai transformasi tersebut bukan lagi sekadar tren pascapandemi, melainkan perubahan struktural yang akan membentuk masa depan dunia kerja. Menurut dia, dalam waktu kurang dari satu dekade sekitar sepertiga ruang kerja di dunia diperkirakan akan beralih ke model fleksibel.

"Hari ini mungkin kurang dari lima persen dari seluruh ruang kantor yang bersifat fleksibel. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, sekitar sepertiga ruang kerja akan menjadi fleksibel dalam satu bentuk atau lainnya," kata Lars kepada Republika.

Ia menjelaskan perubahan tersebut didorong oleh semakin luasnya penerapan pola kerja hibrida. Karyawan tidak lagi harus datang ke kantor pusat setiap hari karena banyak pekerjaan dapat diselesaikan dari lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal maupun dari ruang kerja bersama yang menyediakan fasilitas profesional.

Menurut Lars, perubahan itu juga terlihat di Indonesia. IWG, yang mengoperasikan sejumlah merek ruang kerja fleksibel seperti Regus, Signature, HQ, dan Spaces, telah hadir di Indonesia selama dua dekade. Saat ini perusahaan memiliki 56 pusat bisnis dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 62 lokasi hingga akhir tahun.

Bagi Lars, pertumbuhan tersebut mencerminkan perubahan perilaku perusahaan maupun pekerja dalam memilih tempat bekerja.

Ia mencontohkan banyak pekerja yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta selama ini harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk bepergian menuju kawasan pusat bisnis. Dengan berkembangnya ruang kerja fleksibel di berbagai lokasi, pekerja memiliki alternatif untuk tetap bekerja di lingkungan profesional tanpa harus melakukan perjalanan jauh setiap hari.

Selain memberikan fleksibilitas bagi pekerja, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin cepatnya dinamika dunia usaha. Menurut Lars, perusahaan kini jauh lebih sulit memprediksi kebutuhan bisnisnya dibandingkan satu dekade lalu.

Perubahan teknologi menjadi faktor utama. Ia menilai perkembangan AI membawa dampak yang bahkan lebih besar dibandingkan gabungan revolusi komputer pribadi, internet, dan telepon seluler dalam beberapa dekade terakhir.

"AI membawa lebih banyak perubahan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan gabungan semua perubahan teknologi sebelumnya. Kecepatan perubahan saat ini sangat ekstrem," ujarnya.

Di luar perkembangan teknologi, dunia usaha juga dihadapkan pada berbagai ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, mulai dari perang dagang hingga perubahan kebijakan perdagangan antarnegara. Kondisi tersebut membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang, termasuk terkait penyediaan ruang kantor.

Menurut Lars, dalam situasi seperti itu perusahaan tidak lagi mampu memperkirakan secara akurat berapa jumlah karyawan maupun luas ruang kerja yang akan dibutuhkan dalam satu, tiga, atau bahkan lima tahun mendatang.

Karena itu, ruang kerja fleksibel dinilai menjadi solusi yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas kantor mengikuti perkembangan bisnis tanpa terbebani kontrak jangka panjang.

Fenomena tersebut, kata Lars, kini tidak hanya terjadi pada perusahaan rintisan (startup), tetapi juga perusahaan-perusahaan global berskala besar. Ia mengungkapkan sekitar 83 persen perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500 telah menggunakan layanan IWG di berbagai negara.

"Kalau dulu ruang kerja fleksibel identik dengan startup atau perusahaan yang sedang menguji pasar baru, sekarang perusahaan-perusahaan besar juga menggunakannya karena mereka tidak bisa lagi memprediksi masa depan dengan pasti," katanya.

Lars menilai perubahan tersebut akan terus berlangsung seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap model bisnis yang lebih lincah (agile). Dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing.

Ia meyakini masa depan dunia kerja tidak lagi ditentukan oleh besarnya gedung perkantoran yang dimiliki perusahaan, melainkan oleh kemampuan organisasi menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan mampu mengikuti perubahan teknologi maupun kebutuhan karyawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Model kerja hybrid atau fleksibel kini dinilai lebih menarik dibandingkan penawaran gaji tinggi seiring meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), analisis data, dan pemrograman.

Berdasarkan riset terbaru International Workplace Group (IWG), sebanyak 37 persen perusahaan menjadikan sistem kerja hybrid sebagai strategi utama untuk merekrut talenta teknologi terbaik, melampaui penawaran gaji kompetitif yang berada di angka 35 persen.

Founder dan CEO IWG, Mark Dixon, mengatakan perusahaan yang tidak menerapkan pola kerja fleksibel berisiko tertinggal dalam persaingan mendapatkan tenaga kerja digital.

“Perusahaan yang tidak mengintegrasikan kerja hybrid ke dalam budaya mereka berisiko tertinggal dalam persaingan merekrut talenta teknologi dan mengakses keterampilan yang mereka butuhkan untuk tetap kompetitif,” kata Mark Dixon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menyampaikan penelitian tersebut juga menunjukkan sebanyak 78 persen pemimpin bisnis menilai perusahaan yang menawarkan sistem kerja hybrid memiliki keunggulan lebih besar dalam perekrutan dibanding perusahaan yang masih menerapkan pola kerja konvensional penuh di kantor.

Selain itu, sebanyak 72 persen pemimpin bisnis menyebut fleksibilitas kerja menjadi faktor penting dalam menarik talenta teknologi, terutama dari kalangan generasi muda.

Di sisi lain, lebih dari dua pertiga atau 68 persen responden menyatakan gaji tinggi saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan talenta digital terbaik.

Riset itu juga menemukan bahwa profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun lebih mengutamakan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan serta fleksibilitas kerja sebagai budaya perusahaan ideal, dengan persentase mencapai 42 persen, dibanding kompensasi finansial sebesar 30 persen.

IWG juga mencatat persaingan mendapatkan talenta teknologi semakin ketat seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan AI dan digital.

Sebanyak 83 persen pemimpin bisnis menyebut kemampuan teknologi tingkat lanjut seperti AI, analisis data, dan pemrograman menjadi faktor penting dalam promosi ke posisi kepemimpinan.

Bahkan, satu dari lima pemimpin bisnis menilai keterampilan teknologi kini lebih penting dibanding gelar sarjana konvensional dalam menentukan kualitas kandidat tenaga kerja.

Selain itu, hampir seperempat perusahaan mulai menempatkan profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun ke posisi kepemimpinan lebih awal dibanding siklus karier tradisional.

“Tren tersebut menunjukkan perubahan pola kerja global yang semakin menempatkan fleksibilitas dan keterampilan teknologi sebagai faktor utama dalam membangun daya saing perusahaan di masa depan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menetapkan skema bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan tidak akan mengguncang stabilitas pasar perkantoran komersial.

Konsultan properti Colliers Indonesia menilai Kebijakan WFH sebagai langkah efisiensi energi tersebut dinilai hanya akan berdampak secara terbatas pada gedung-gedung milik pemerintah dan tidak menyentuh porsi okupansi ruang kantor swasta di pusat bisnis.

Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari per minggu tidak akan memicu kejutan penurunan permintaan (demand shock). Secara fundamental, ASN menempati gedung milik negara, sehingga aktivitas penyewaan di gedung komersial tetap terjaga pada jalurnya.

Pasalnya, tambah Ferry, beberapa perusahaan swasta dan multinasional di Indonesia telah mengadopsi sistem kerja hybrid.

Dengan demikian, pengaruh dari kebijakan WFH hanya dilihat sebagai efek turunan (second order effect) yang memperkuat normalisasi pola kerja hybrid yang sebenarnya telah diadopsi perusahaan swasta pascapandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, secara langsung, kebijakan ini tidak berdampak terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial. Pengaruhnya hanya dilihat sebagai efek turunan yang memperkuat normalisasi pola kerja hybrid," ujar Ferry dalam laporannya, Rabu (8/4/2026).

Meski okupansi relatif aman, tantangan nyata justru datang dari penurunan tingkat pemanfaatan ruang (utilization rate). Colliers mengingatkan bahwa metode kerja hybrid yang kian lazim dapat mendorong penyewa melakukan penciutan luas ruang kantor (downsizing).

Selain itu, dampak kebijakan WFH ini diprediksi lebih terasa pada sektor ritel di area perkantoran pemerintah akibat berkurangnya aktivitas ekonomi harian.

"Pada sektor ritel, misalnya, terdapat potensi penurunan aktivitas pada hari kerja di area yang didominasi oleh perkantoran pemerintah. Namun, dampaknya bersifat lokal dan terbatas," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, mengakui bahwa efisiensi ruang memang tengah terjadi seiring perubahan perilaku dunia usaha. Banyak pengusaha kini meninggalkan konsep meja kerja konvensional dan beralih ke konsep open and free area yang memungkinkan staf menggunakan ruang secara bergantian.

Dengan demikian, dia meyakini kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara tidak akan menggerus tingkat hunian di pasar perkantoran komersial nasional.

"Terkait policy pemerintah untuk WFH, menurut saya tidak begitu berpengaruh ke penyerapan office space karena swasta sifatnya fleksibel, bukan keharusan. Dampaknya kecil terhadap pasar komersial," ujarnya.

Bambang menekankan, efisiensi ruang memang telah terjadi sejak pascapandemi seiring perubahan perilaku dunia usaha yang mulai meninggalkan konsep meja kerja konvensional atau kubikal khusus.

Menurut Bambang, saat ini banyak pengusaha kini beralih ke konsep open and free area yang memungkinkan staf menggunakan ruang secara bergantian demi menekan kebutuhan luasan kantor.

Meski kebutuhan ruang menurun secara luas, REI menekankan bahwa kunci pemulihan sektor perkantoran sebenarnya terletak pada kemudahan izin dan daya tarik investasi bagi pemain global.

"Yang perlu dilakukan pemerintah agar sektor office bisa membaik lebih ke iklim dan insentif bagi investor besar dan investor asing agar dunia usaha lebih menarik bagi pengusaha besar untuk dapat melakukan ekspansi ke indonesia. Ini yang pasti bisa mengungkit kebutuhan office space kita," tegasnya.

Pasokan dan Proyeksi Pemulihan

Di tengah dinamika yang ada, bisnis properti sektor perkantoran di Jakarta justru disebut tengah bersiap memasuki fase pemulihan penuh dalam tiga tahun mendatang. Optimisme ini didasari oleh menipisnya celah antara pasokan dan permintaan akibat terbatasnya proyek baru yang masuk ke pasar.

Berdasarkan data Colliers Indonesia, pasokan gedung kantor baru akan sangat terbatas, bahkan diprediksi nihil pada 2027. Kondisi ini memaksa tingkat penyerapan ruang kosong yang saat ini tersedia menjadi lebih maksimal.

"Pasok di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028 dari penyesuaian gedung Sudirman two yang sekarang sedang dalam tahap konstruksi. Dengan kondisi pasok yang tumbuh sangat moderat ini, menurut kami ini bisa menjadi modal bagi sektor ini untuk bersiap menuju fase pemulihan," ujar Ferry.

Adapun saat ini, total ruang kantor kosong di DKI Jakarta mencapai sekitar 3 juta meter persegi. Komposisi ruang kosong didominasi oleh gedung Kelas A dan Kelas B yang masing-masing mencatatkan porsi sebesar 36%.

Pertumbuhan permintaan saat ini juga masih digerakkan oleh aktivitas relokasi perusahaan yang mencari efisiensi dan kualitas gedung lebih baik. Sektor finansial hingga teknologi menjadi penyokong utama permintaan ruang.

"Jadi kalau ditanya kapan sektor perkantoran pulih, menurut analisa kami, kita lihat ini masih butuh waktu sekitar 2-3 tahun ke depan untuk balik ke level sebelum pandemi. Tentunya ini kami perhitungkan, proyeksi ini, dari faktor proyeksi ekonomi yang kedepannya diharapkan lebih membaik," tambahnya.

Sementara mengacu pada data yang dipaparkan, pasokan baru pada 2026 totalnya mencapai 54.036 meter persegi. Tersebar di Jakarta Barat sebesar 20.736 meter persegi dan Jakarta Selatan 33.300 meter persegi.

Selanjutnya, pasokan signifikan baru muncul pada 2028 di Sudirman sebesar 60.000 meter persegi dan Thamrin 36.000 meter persegi pada 2029.

Dari sisi okupansi, tingkat hunian di CBD Jakarta diprediksi melesat hingga 83,5% pada 2029, naik dari posisi 75,7% pada kuartal I/2026. Di luar CBD, okupansi diperkirakan tumbuh moderat mencapai 71,4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa para pegawai akan melaksanakan tugas secara jarak jauh setiap hari Jumat. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kelancaran operasional dan kualitas kinerja OJK harus tetap terjaga secara maksimal.

“Sebagai satu upaya dalam mendukung efisiensi dan ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian situasi global, OJK juga telah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi insan OJK dengan tetap tentunya satu hari, yaitu hari Jumat,” ujar Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut memastikan bahwa meski kebijakan WFH diterapkan, berbagai fungsi layanan masyarakat yang dikelola OJK akan tetap beroperasi normal seperti biasa.

“Fungsi layanan OJK yang memerlukan kehadiran fisik tetap beroperasi seperti biasa, termasuk misalnya layanan kepada konsumen dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan konsumen dan stakeholders dapat terlayani dengan baik,” katanya.

Friderica menambahkan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala dengan tetap menyelaraskan langkah sesuai perkembangan kebijakan nasional ke depan.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dengan ketentuan satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut dimulai pada 1 April 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional.

Kebijakan ini diberlakukan di tengah upaya untuk efisiensi energi dan penyesuaian terhadap dinamika global. Namun, pemerintah menegaskan bahwa implementasinya tidak berlaku untuk seluruh sektor, karena sejumlah layanan publik dan sektor strategis tetap menjalankan aktivitas kerja secara langsung dari kantor.

Dalam implementasinya, kebijakan ini menerapkan pola kerja hybrid, yakni kombinasi antara bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Skema umum yang diterapkan meliputi 1 hari kerja dilakukan dari rumah atau WFH, dan 4 hari kerja dilakukan dari kantor atau lokasi kerja (work from office/WFO).

Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan teknis di masing-masing sektor akan diatur melalui surat edaran kementerian terkait, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional serta karakteristik pekerjaan. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak berdampak langsung terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, kebijakan tersebut pada dasarnya hanya menyasar ASN yang umumnya bekerja di gedung milik pemerintah, bukan penyewa di perkantoran komersial.

“Kebijakan ini tidak menciptakan demand shock langsung pada pasar perkantoran komersial, baik dari sisi okupansi maupun aktivitas penyewaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, tenant utama gedung perkantoran komersial berasal dari perusahaan swasta dan multinasional yang tidak terikat langsung dengan kebijakan tersebut.

Selain itu, sebagian besar perusahaan juga telah lebih dulu mengadopsi sistem kerja hybrid sejak pandemi Covid-19.

Namun demikian, Ferry menilai kebijakan ini tetap memiliki makna penting sebagai sinyal arah perubahan pola kerja di Indonesia.

Menurut dia, penerapan WFH oleh pemerintah berpotensi memperkuat legitimasi sistem kerja hybrid dan mendorong perusahaan, terutama BUMN dan perusahaan lokal, untuk mengadopsi kebijakan serupa secara bertahap.

“Dalam konteks ini, dampaknya lebih bersifat second-order effect, bukan dampak langsung,” kata Ferry.

Ia menambahkan, kebijakan WFH ASN lebih berperan sebagai katalis yang mempercepat tren efisiensi penggunaan ruang kantor yang sudah berlangsung sejak pandemi.

Perusahaan cenderung akan mengoptimalkan penggunaan ruang melalui pengurangan kebutuhan ruang, penataan ulang kantor, hingga penerapan konsep ruang kerja fleksibel.

Meski demikian, Ferry menekankan pentingnya membedakan antara tingkat hunian (okupansi) dan tingkat pemanfaatan (utilisasi) ruang kantor.

Menurut dia, kebijakan WFH tidak akan memengaruhi okupansi secara langsung karena tidak mengubah jumlah penyewa.

Namun, dalam jangka panjang, tren kerja hybrid berpotensi menurunkan tingkat utilisasi ruang kantor.

Jika tren ini berlanjut, perusahaan berpotensi menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan penggunaan aktual, yang pada akhirnya dapat memengaruhi permintaan ruang kantor secara bertahap.

Dari sisi pemilik gedung, Ferry menilai belum ada tekanan langsung terhadap kinerja aset dalam jangka pendek.

Namun, pelaku industri tetap perlu mengantisipasi perubahan kebutuhan tenant ke depan, terutama terkait fleksibilitas ruang.

Di luar sektor perkantoran, dampak kebijakan ini dinilai lebih terasa pada sektor lain.

Aktivitas ritel di kawasan yang didominasi perkantoran pemerintah berpotensi menurun pada hari kerja, meski bersifat terbatas.

Sementara itu, sektor residensial justru berpeluang terdorong, seiring meningkatnya preferensi terhadap hunian yang lebih nyaman untuk mendukung aktivitas kerja dari rumah.

Secara keseluruhan, Ferry menegaskan kebijakan WFH ASN bukanlah pendorong utama perubahan pasar, melainkan sinyal arah transformasi jangka panjang.

“Kebijakan WFH ASN bukan market driver, tetapi market signal. Dampaknya bersifat tidak langsung, bertahap, dan terkait perubahan perilaku jangka panjang,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap kinerja pasar perkantoran komersial. Meski demikian, hal ini menjadi sinyal perubahan struktural pola kerja yang perlu diantisipasi pelaku industri.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai kebijakan tersebut pada dasarnya menyasar ASN yang mayoritas bekerja di gedung milik pemerintah, sehingga tidak berkorelasi langsung dengan tingkat hunian gedung perkantoran komersial.

Dengan kondisi tersebut, tidak terjadi tekanan permintaan secara langsung terhadap pasar perkantoran, baik dari sisi okupansi maupun aktivitas penyewaan ruang.

“Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak akan menciptakan demand shock langsung pada pasar perkantoran komersial,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, tenant utama gedung perkantoran komersial, seperti perusahaan swasta dan multinasional, tidak terikat kebijakan tersebut. Selain itu, sebagian besar korporasi telah lebih dulu menerapkan pola kerja hybrid sejak pandemi, sehingga tidak ada perubahan fundamental dalam kebutuhan ruang kantor.

Meski begitu, Ferry melihat kebijakan ini tetap relevan dalam konteks yang lebih luas sebagai sinyal arah kebijakan pemerintah terhadap pola kerja ke depan.

Menurutnya, ketika pemerintah mulai mengadopsi WFH secara resmi, hal ini berpotensi memperkuat legitimasi model kerja hybrid dan mendorong adopsi lebih luas di sektor swasta, khususnya perusahaan domestik dan BUMN.

Dalam konteks ini, dampak terhadap pasar perkantoran bersifat tidak langsung dan terjadi secara bertahap.

Alih-alih menciptakan tren baru, kebijakan ini dinilai mempercepat tren efisiensi ruang kantor yang sudah berlangsung sejak pandemi.

Perusahaan cenderung dapat mengoptimalkan penggunaan ruang melalui pengurangan luasan, penataan ulang tata letak, hingga penerapan konsep ruang kerja fleksibel.

Namun, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh transformasi pola kerja jangka panjang, bukan semata-mata akibat kebijakan WFH ASN.

Ferry menekankan pentingnya membedakan antara tingkat okupansi dan utilisasi ruang. Kebijakan ini tidak memengaruhi jumlah penyewa secara langsung, tetapi dalam jangka panjang dapat menekan tingkat utilisasi ruang kantor.

Artinya, ruang tetap disewa, tetapi tidak digunakan secara penuh setiap hari. Jika tren ini meluas, perusahaan berpotensi menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan penggunaan aktual.

Dari sisi pemilik gedung, tidak ada tekanan jangka pendek terhadap kinerja aset. Namun, pelaku industri perlu mengantisipasi perubahan preferensi tenant terhadap ruang yang lebih fleksibel dan efisien.

“Dampaknya lebih bersifat antisipatif daripada reaktif,” ujarnya.

Sementara itu, dampak kebijakan ini justru dinilai lebih terasa pada sektor properti lain. Aktivitas ritel berpotensi menurun secara terbatas di kawasan perkantoran pemerintah, sementara sektor residensial berpeluang terdorong oleh meningkatnya kebutuhan hunian yang mendukung aktivitas kerja dari rumah.

Adapun sektor industri dan logistik relatif tidak terdampak oleh kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH ASN dinilai bukan sebagai pendorong utama perubahan pasar, melainkan sinyal yang memperkuat tren kerja hybrid yang telah berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Transformasi digital di dunia kerja terus bergerak cepat, terutama sejak pola kerja hybrid menjadi norma baru di berbagai sektor. Di tengah kebutuhan akan komunikasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, solusi kolaborasi digital menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas organisasi.

Hal tersebut menjadi latar belakang PT ACA Pacific bersama PT Parama Solusi Informatika menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Connected, Shared and Growth with Zoom”, Selasa (24/2/2026) di Surabaya. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan perusahaan, institusi pendidikan, serta profesional dari berbagai sektor industri di Surabaya dan sekitarnya.

Acara ini menghadirkan sesi presentasi, diskusi interaktif, hingga sharing session terkait pemanfaatan solusi komunikasi digital dari Zoom Video Communications dalam mendukung produktivitas serta transformasi digital di era kerja hybrid.

Partner Solutions Engineer Zoom, Santoso, menjelaskan bahwa kebutuhan komunikasi saat ini tidak lagi sekadar pertemuan daring, tetapi mencakup integrasi sistem, keamanan data, dan pengalaman pengguna yang lebih mulus.

Ia menyampaikan bahwa perkembangan fitur Zoom terus diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk peningkatan aspek keamanan dan kemudahan kolaborasi lintas perangkat maupun lokasi.

“Zoom terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman kolaborasi yang seamless dan aman, baik untuk kebutuhan internal perusahaan maupun komunikasi eksternal. Kami melihat kebutuhan akan solusi yang terintegrasi semakin meningkat, terutama di era kerja hybrid seperti sekarang,” ujar Santoso.

Dalam sesi utama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai fitur terbaru Zoom yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan keamanan data. Selain itu, peserta juga berbagi pengalaman terkait implementasi Zoom dalam strategi komunikasi internal dan eksternal organisasi.

PT Parama Solusi Informatika menyatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat relasi dengan pelanggan dan mitra sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih erat di ekosistem digital Jawa Timur. Perusahaan berharap dapat terus berperan sebagai mitra terpercaya dalam menghadirkan solusi kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

Melalui forum tersebut, penyelenggara menekankan bahwa penguatan konektivitas bukan hanya soal adopsi teknologi, melainkan juga kesiapan organisasi dalam mengoptimalkan potensi kolaborasi digital. Dengan semakin luasnya adopsi kerja hybrid, solusi komunikasi yang adaptif dan aman dinilai menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor industri.